Penguatan Pengawasan Dr Thamrin Kasman Inspektorat Jenderal KEMENTERIAN

Penguatan Pengawasan Dr. Thamrin Kasman Inspektorat Jenderal KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Disampaikan pada Kegiatan Program Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 Sekretariat Jenderal Jakarta, 1 Juli 2019 1

KERANGKA LOGIS Pembangunan Unit Kerja menuju ZI -WBK/WBBM PENGUNGKIT (60%) HASIL(40%) SASARAN REFORMASI BIROKRASI PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (5%) MANAJEMEN PERUBAHAN (5%) PENGUATAN PENGAWASAN (12%) PENTAAN & PENGUATAN ORGANISASI (6%) PENTAAN TATALAKSANA (5%) PENTAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15%) PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA (6%) PERBAIKAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (6%) PROGRAM REFORMASI BIROKRASI D A N KAPASITAS & AKUNTABILITAS ORGANISASI (20%) PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK (10%) PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN(10%) PEMBELAJARAN 2

PERENCANAAN KINERJA Output dan Outcome Organisasi ANGGARAN BERBASIS KINERJA Visi Misi Renstra Organisasi 3

Belanja publik perlu ditekan, Karena keterbatasan sumber daya. Publik menuntut peningkatan kualitas pelayanan 4

PRINSIP DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN Pahami kondisi di lapangan kemudian bandingkan dengan standar / undang-undang yang berlaku Telah Sesuai Belum Sesuai & Menyimpang Dilaksanakan Dilanjutkan Dicatat Dibandingkan Ditelaah Direkomendasikan 5 5

Meningkatkan disiplin dan prestasi kerja TUJUAN Meningkatkan pelayanan PENGAWASAN Menekan sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang Memperlancar kegiatan Menekan sekecil mungkin kebocoran dan pemborosan # Tidak Mencari Kesalahan 6

FOKUS PENGAWASAN PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGAWASAN PELAPORAN PROSES PENYUSUNAN PROGRAM KESESUAIAN EKSEKUSI AKURASI KUALITAS TEMUAN PROGRAM—TARGET — REGULASI PEMANTAUAN TINDAK LANJUT PERBAIKAN: - TATA KELOLA TGR APH 7

ORIENTASI PENGAWASAN Mengantisipasi masalah atau penyimpangan dari standar/tujuan Pengawasan dilakukan selama suatu program berlangsung – ya / tidak – Mengukur hasil -hasil yang sudah dicapai Penelaahan Awal Penelaahan Berlangsung Audit Pelaksanaan 8

Pergeseran Fungsi Pengawas Internal Konsultan & katalisator Memecahkan masalah Membantu klien Proaktif Pre Audit Preventif, Prediktif Subyek - Subyek (partnership) Win-Win Alat/Tools Manajemen Pusat unggulan Jumlah bantuan/manfaat Pencapaian good governance 9

Transformasi Peran Auditor Internal Pemerintah Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Pengawasan Aspek Strategis Pengawasan Aspek Operasional Keuangan Pengawasan Urusan Pemerintahan Selain masalah keuangan yang bersifat operational keuangan, APIP berperan dalam mengawal pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan yang bersifat strategis APIP harus dapat memahami proses bisnis pembangunan 10

Lines of Defence APH 5 BPK 4 APIP 3 2 SPI P 1 External Auditor Independent & Objective Assurance (Internal Auditor) Management Oversight Manajemen Risiko dan Internal Control I N T E R N A L Sumber: Association of Chartered Certified Accountants, UK: Four Lines of Defence, (dimodifikasi) 11

KEGIATAN PENGAWASAN RBI DAN ZI WBK/WBBM. 1. Pengendalian Gratifikasi a) Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi 1) Bukti kampanye anti gratifikasi secara berkala 2) Bukti telah diinformasi kepada publik, baik melalui media elektronik maupun kertas, pemasangan poster, spanduk, banner, dan infografis 3) Bukti kegiatan sosialisasi kepada seluruh pegawai b) Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan 1) Dimuat dalam laman unit kerja 2) Surat Edaran kepada seluruh pegawai 3) Informasi pelaporan gratifikasi oleh masyarakat dan pegawai 4) Pembentukan tim pengendali gratifikasi tingkat unit kerja 5) Lemari gratifikasi 12

2. Penerapan SPIP a) Telah dibangun lingkungan pengendalian 1) Dokumen laporan gratifikasi 2) Dokumen LHKPN/LHKASN 3) SK Pembentukan Tunas Integritas 4) SK Pembentukan Tim SPI b)Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan 1) Peta resiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan 2) Inovasi pengendalian yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik unit kerja 3) Dokumen laporan hasil pamantauan Tim SPI c) Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi 1) Dokumen aktivitas pengendalian resiko yang telah diidentifikasi dalam peta resiko 2) Laporan/hasil efektivitas pengendalian yang dikembangkan sesuai dengan karakteristik unit kerja 3) Tindaklanjut hasil pengendalian d) SPIP telah diinformasikan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait 1) Laporan Penerapan SPIP 2) Dokumen/bukti bahwa SPIP yang diterapkan telah diketahui oleh seluruh pihak terkait 13

3. Pengaduan Masyarakat a) Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan 1) Dokumen kebijakan terkait pengaduan masyarakat. 2) Petugas khusus yang menangani pengaduan masyarakat 3) Ruang/kolom pengaduan masyarakat dimuat dalam laman unit kerja 4) Bukti Akses/kemudahan bagi masyarakat yang melakukan pengaduan baik manual maupun menggunakan IT. b) Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti 1) Dokumen rapat penanganan pengaduan masyarakat oleh unit kerja (undangan, notula, materi pengaduan, dan rekomendasi tindak lanjut). 2) Bukti bahwa seluruh pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan c) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat 1) Jadwal monitoring berkala setiap bulan 2) Instrumen monev yang digunakan 3) Pengolahan hasil monitoring 4) Laporan hasil monev 5) Tindaklanjut hasil monev 14

. 3. Pengaduan Masyarakat d) Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti 1) Bukti dokumen bahwa seluruh rekomendasi hasil monev pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti 2) Bukti dokumen terkait dengan rekomendasi hasil monev terhadap kelemahan sistem dalam menangani pengaduan masyarakat telah diperbaiki. 15

4. Whistle-Blowing System a) Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi? 1) Dokumen kebijakan WBS unit kerja 2) Bukti sosialisasi/internalisasi kebijakan WBS kepada seluruh pegawai (undangan, daftar hadir, foto 2. dll) 3) Poster, spanduk, banner, pamflet, infografis dalam rangka inernalisasi WBS b) Whistle Blowing System telah diterapkan 1) Bukti bahwa unit kerja telah menerapkan seluruh kebijakan WBS yang ditetapkan organisasi mis: aplikasi WBS dan data pendukung, laporan WBS kepada Itjen, dll. 2) Bukti bahwa inovasi kebijakan WBS sesuai dengan karakterisik unit kerja telah diterapkan 16

4. Whistle-Blowing System c) Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System d) Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti 1) Naskah evaluasi penerapan kebijakan WBS 2) Rapat evaluasi atas penerapan kebijakan WBS yang dilaksanakan (undangan rapat, peserta rapat, notula, foto 2) 3) Hasil pembahasan dan rekomendasi tindak lanjut Bukti dokumen bahwa seluruh rekomendasi hasil evaluasi telah ditindaklanjuti oleh unit kerja. 17

5. Penanganan Benturan Kepentingan a)Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama 1) Peta identifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama. 2) Dokumen kebijakan apabila terjadi benturan kepentingan dalam tugas utama b) Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalis asi 1) Sosialisasi kebijakan Penanganan benturan kepentingan (dok: undangan, daftar hadir, foto 2. dll) 2) Pamflet, poster, infografis dalam rangka internalisasi. 3) Seluruh pegawai telah memahami COI c) Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan 1) Dokumen yang menyatakan bahwa penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan di unit kerja 2) Rekapitulasi kasus penanganan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama 18

5. Penanganan Benturan Kepentingan d) Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan e) Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti 1) Naskah evaluasi kebijakan penanganan COI 2) Rapat evaluasi atas penerapan kebijakan COI yang dilaksanakan (undangan rapat, peserta rapat, notula, foto 2) 3) Hasil pembahasan dan rekomendasi tindak lanjut Bukti dokumen bahwa seluruh rekomendasi hasil evaluasi telah ditindaklanjuti 19

TERIMA KASIH