KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA 1
K 3 PENDAHULUAN Mengapa K 3 Penting ? 1 3 2 3 4 5 Merupakan kebutuhan dan hak tenaga kerja dalam perlindungan K 3 untuk mewujudkan kesejahteraan Untuk mengurangi kerugian akibat kecelakaan kerja oleh manajemen Merupakan persyaratan perdagangan global Menciptakan tempat kerja yang sehat, aman dan produktif Telah menjadi komitmen global
Number of Occupational Accident “Avarage 5 years “ ; Get Accident in working area > The traffic > outside from working area Note: 120, 000 100, 000 80, 000 60, 000 40, 000 2015 Accident in working are Traffic Accident Outside from working area 2016 2017 2018 2019 Occupational Accident Based On Location From 2015 Until December 2019 Penurunan Kasus di Tempat Kerja sebesar 33% TOTAL KASUS JKK 2019 : 166. 012
K 3 • UU No. 1 Tahun 1970 ttg keselamatan kerja • • • Undang-Undang Uap 1930 UU. No. 23 Tahun 2014 ttg Pemerintah Daerah UU. No. 13 Tahun 2003 ttg Ketenagakerjaan UU. No. 21 Tahun 2003 ttg Pengesahan Konvensi Ilo No. 81 Mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri Dan Perdagangan Peraturan Uap 1930 PP No. 50 Thn 2012 ttg Penerapan SMK 3 Perpres 21 Tahun 2010 ttg Pengawasan Ketenagakerjaan Perpres 34 Tahun 2014 ttg Konvensi Mengenai Kerangka Kerja Peningkatan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja/Konvensi 187, 2006 Peraturan-peraturan pelaksananya.
KONDISI SAAT INI JUMLAH PERUSAHAAN = 252. 880 Besar : 22. 690 Sedang : 42. 757 Tenaga Kerja : [13. 138. 048 orang ] Kecil : 187. 433 PENGAWAS KETENAGAKERJAAN Sumber data : Laporan Permenaker No. 5 Tahun 2009 Jumlah : [ 1. 574 orang ] Spesialis Uap & Bejana Tekan [ 77 orang ] Spesialis Tenaga Produksi [ 10 orang ] Spesialis Kesehatan Kerja [ 26 orang ] Spesialis Angkat Angkut [ 58 orang ] Spesialis Kebakaran [ 13 orang ] Spesialis Lingkungan Kerja [ 46 orang ] Spesialis Konstruksi [ 13 orang ] PPNS [ 364 orang ] Spesialis Listrik & Lift [ 46 orang ] Pengawas Umum [1. 384 Orang] 20
RASIO DAN KEBUTUHAN IDEAL Rasio Perbandingan Jumlah Pengawas Ketenagakerjaan dengan Jumlah Pekerja Kebutuhan Ideal Pengawas Ketenagakerjaan di Indonesia dengan Rasio 1 : 20. 000
OBYEK PENGAWASAN K 3 Pesawat Uap Bejana Tekan 16, 468 37, 962 12, 668 5, 856 14, 226 271, 611 Pesawat Angkut Pesawat Tenaga Produksi 62, 324 Instalasi Listrik Inst. Penyalur Petir 70, 089 66, 603 Konstruksi Bangunan Lingkungan Kerja Sarana K 3 77 58 46 13 10 26 13 46 2 1 3 sa P Pe wat esaw sa w Ang at U at T kat ap en A ag ng Pe ku a na ng In Prod t gu sta uk la ng lasi si L Ko an ns Ke istri tru ba k ka ks i r Ke Ban an gu se h n Lin ata an n gk un Ker ga ja Pu n pa Ke ha J Ke n am rja se & so la m Wak ste k at an tu K K er erja ja K im ia Penanggulangan Kebakaran 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Pe 85, 633 PENGAWAS SPESIALIS
2. 193 Jumlah Ahli K 3 yang melakukan pengawasan langsung di perusahaan Penanggul angan Kebakaran 63 Ahli K 3 Pesawat Tenaga dan Produksi 26. 547 Ahli K 3 Umum 383 Ahli K 3 Bidang Pesawat Uap dan Bejana Tekanan 4. 716 Ahli K 3 Bidang Listrik TENAGA PEDAMPING PENGAWAS DIPERUSAHAN (PETUGAS K 3/AHLI K 3) 3. 413 62 Ahli K 3 Bidang Elevator dan Eskalator Ahli K 3 Bidang Konstruksi 1. 050 Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja 469 Ahli K 3 Bidang Kimia 193 Ahli K 3 Bidang Pesawat Angkat dan Angkut Ahli K 3 adalah Tenaga teknis berkeahlian khusus di luar Kementerian Ketenagakerjaan yang ditunjuk oleh Menteri untuk melakukan pengawasan terhadap UU No. 1 Tahun 1970 dan peraturan pelaksanaannya
9
ARAH KEBIJAKAN MENCIPTAKAN BUDAYA K 3 10
Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K 3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. UU NO. 13 TAHUN 20 K 3 11
CIRI BUDAYA Mayoritas atau hampir masyarakat tsb melakukan kegiatan yang dianggap mempunyai makna tertentu atau juga sering disebut dengan kebiasaan yang dilakukan terus menerus. Ada yang dinamakan Nilai yang dianut dalam Budaya atau Nilai dari kegiatan atau kebiasaan tsb. Sikap dan perilaku masyarakat tsb akan selalu sejalan dengan nilai yang dianut atau dimiliki, serta sarana yang dimiliki untuk menunjang nilai-nilai budaya tsb. Konsisten melakukan nilai-nilai budaya itu terusmenerus, bukan pada saat tertentu (musiman). BUDAYA KESELAMATAN SUATU ORGANISASI adalah produk dari nilai-nilai individu & kelompok, sikap, kompetensi dan pola perilaku yg menentukan komitmen, dan gaya serta kecakapan terhadap program K 3 organisasi. Organisasi dengan budaya keselamatan positif ditandai dengan komunikasi yang didirikan dari saling percaya, oleh persepsi bersama tentang pentingnya keselamatan, dan dengan keyakinan tentang keberhasilan langkah 12 langkah pencegahan. ” (ACSNI, 1993)
SMK 3 PP NO. 50 2012 : Sistem }vlanajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat SMK 3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang b. Erkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Audit SMK 3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dilaksanakan dalam penerapan SMK 3 di perusahaan. Resiko di definisikan bahaya sebagai “sumber atau situasi yang berpotensi untuk menyebabkan cedera dan sakit” merupakan sifat / ciri / karakteristik dari proses produksi yang memiliki kemampuan untuk membahayakan individu, International Standar Organization 45001, (ISO 2018). 13
Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan Program dan Strategi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K 3) Nasional Periode 2020 - 2024 dengan melibatkan Kementerian / Lembaga & pemangku kepentingan, meliputi : Gerakan Promosi K 3 Penguatan Kapasitas Sumber Daya K 3 Penguatan Pengawasan & Penegakan Hukum Norma K 3 Penguatan Sistem Pelaporan & Manajemen Data & Informasi K 3 Koordinasi, Sinergi dan Kolaborasi K 3 Program Perioritas 1. 2. 3. Pelaksanaan Pengawasan K 3 berbasis Aplikasi online (Sistem Informasi K 3 menjadi bagian Sisnaker), e-audit SMK 3, e-PJK 3, e-pelayanan K 3 lainnya Pelaporan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja dengan Sistem Online Integrasi pelaksanaan Program K 3 dengan PROGRAM JKK BPJS KTK (PROMOSI, PROVENTIF, RTW 4. 5. Peningkatan Pembinaan K 3 pada dunia pendidikan (SMU/SMK, PT) dalam mempersiapkan calon pekerja sadar K 3. Meningkatkan Pembinaan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja
Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM K 3 Peningkatan kuantitas dan kualitas pengawas K 3 Penyusunan dan penyempurnaan NSPK; Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan K 3 bagi pengusaha, tenaga kerja dan masyarakat; Peningkatan kuantitas dan kualitas perusahaan/ lembaga / badan bidang jasa K 3. Peningkatan kemampuan masyarakat dalam implementasi K 3 secara mandiri melalui sosialisasi, kampanye, promosi, penyebarluasan informasi dan edukasi PROG RAM Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pembinaan, pemeriksaan dan pengujian K 3; Peningkatan pembinaan dan penilaian penerapan SMK 3; Peningkatan kerja sama dengan instansi, , institusi, lembaga K 3 di tingkat nasional dan internasional dalam rangka pengembangan pelaksanaan K 3; Peningkatan kerjasama dengan instansi, institusi, lembaga, asosiasi dan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan Binwas K 3; Peningkatan penilaian dan pemberian penghargaan K 3; 15
Komitmen PIMPINAN Perusahaan Melaksanakan K 3 & PENGHARGAAN K 3 DATA PERUSAHAAN PENERIMA PENGHARGAAN SMK 3 TAHUN 2002 - 2019 DATA PERUSAHAAN PENERIMA PENGHARGAAN KECELAKAAN NIHIL TAHUN 2002 - 2019 8050 9000 8000 6584 7000 10050 5119 6000 11102 12000 9098 10000 5000 3898 3176 4000 2541 2126 3000 1820 1566 14651466 1328 1148 1221 2000 8521017 710 722 593 635 417493 417 238 254 306 415 1000 8197 Amount Total 76 100 117 142 165 131 180 6000 4000 00 4 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 0 2000 19 96 -2 7349 8000 6393 5158 4239 3500 2988 2502 2053 1586 1235956 1181 848 901 952 1052 746 972 739 919 375 426 505 593153 226 209 405 467 449 486 512 375 51 79 88 s. d . 2 00 0 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 0 Data Perusahaan Penerima Penghargaan P 2 HIV/AIDS di Tempat Kerja Tahun 2011 – 2019 Amount Total
DATA PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KETENAGAKERJAAN INDONESIA TAHUN 2017 -2019 NO PROVINSI TAHUN 2017 KASUS SIDIK Biasa Cepat 2018 INKRACHT/P. 21 Biasa Cepat KASUS SIDIK Biasa Cepat 2019 INKRACHT/P. 21 KASUS SIDIK INKRACHT/P. 21 Biasa Cepat 1 Aceh 2 3 1 2 Sumatera Utara 1 1 10 1 3 Sumatera Barat 3 1 1 1 8 5 4 Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Babel Kep. Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali 1 3 1 2 2 5 3 4 2 2 2 1 1 2 1 2 5 4 3 1 15 5 2 1 1 4 6 1 11 1 2 2 1 1 6 1 11 4 2 2 1 11 5 4 12 8 1 3 1 19 15 9 5 11 6 4 2 1 1 2 2 2 14 11 7 12 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
NO PROVINSI 18 NTB 19 NTT 20 Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan 22 Selatan 21 23 Kalimantan Timur 24 Kalimantan Utara 25 Sulawesi Utara 26 Sulawesi Tengah 27 Sulawesi Selatan 28 Sulawesi Tenggara 29 Gorontalo 30 Sulawesi Barat 31 Maluku 32 Maluku Utara 33 Papua Barat 34 Papua 35 Ditjen Binwasnaker JUMLAH TAHUN 2017 KASUS SIDIK Biasa Cepat 2018 INKRACHT/P. 21 Biasa Cepat KASUS SIDIK Biasa Cepat 2019 INKRACHT/P. 21 Biasa Cepat KASUS SIDIK Biasa Cepat INKRACHT/P. 21 Biasa Cepat 1 1 1 1 2 2 2 1 15 13 2 1 2 4 2 1 1 1 2 1 2 5 1 0 5 1 1 1 2 3 1 1 4 2 3 1 1 3 2 1 2 5 1 11 8 1 1 0 4 79 47 3 30 95 3 65 4 4 126 33 149 244 68
Terima kasih, semoga bermanfaat ! ! ! UTAMAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
- Slides: 19
