Pelayanan Kesehatan Kerja Dasar Tatap muka 5 Prinsip

Pelayanan Kesehatan Kerja Dasar Tatap muka- 5

Prinsip Basic Occupational Health Service 1. Berusaha menyediakan pelayanan untuk setiap pekerja. 2. Pelayanan kesehatan kerja harus dilakukan dengan memenuhi kebutuhan lokal 3. Pelayanan kesehatan disesuaikan dngan kondisi lokal. 4. Pelayanan kesehatan dapat dijangkau oleh penyedia dan klien. 5. Pelayanan kesehatan diorganisir pemberi kerja untuk pekerja. 6. Disediakan oleh sector publok untuk pekerja mandiri dan sector informal 7. Didukung oleh pelayanan tingkat menengah.

Tahapan perkembangan jenis pelayanan kesker(who & ILO) 1. Starting Level (tahap awal Pelayanan Kesehatan kerja) � Tidak ada K 3 sama sekali � Pelayanan Kesehatan Kerja pekerja atau perawat (dititik beratkan pada P 3 K) � Perawat harus pelatihan Hiperkes � Kegiatan risiko kecelakaan, beban kerja, higiene sanitasi, penentuan bahaya potensial (kimia, fisik, biologi � Sasaran industri kecil, industri rumah tangga dan sektor informal (SME, SSE, SE(self employed), Informal)

Tahapan perkembangan jenis pelayanan kesker(who & ILO) 2. Basic Occupational Health Services (pelayanan Kesehatan kerja dasar) • Pelayanan kes. Kerja oleh Dokter, perawat • Dokter dan perawat : harus pelatihan K 3 minimal 10 minggu • Kegiatan : infrastruktur Public Health Center (puskesmas), Basic Occupationa Health Safety content , toolboxes • Sasaran : SME, SSE, SE(self employed), Informal

Tahapan perkembangan jenis pelayanan kesker(who & ILO) 3. International standard services (pelayanan kesehatan dengan standar internasional) • Pelayanan kes. Kerja oleh : multidisiplin team • Pimpinan pel. Kes. Kerja : Occ. Medicine Specialist • Kegiatan : ILO convention no 161, Primarery preventive, curative services, multidisipline • Sasaran : Big industry, well organized SME

Tahapan perkembangan jenis pelayanan kesker(who & ILO) 4. Comprehensive Occupational Helath Services (Pelayanan kesehatan kerja komprehensif) • Pelayanan kes. Kerja oleh multidisiplin • N company or external special Occupational Health Safety unit • Kegiatan : comprehensive content : prevention, curative, promotion and developmnet service • Sasaran : Big industry, Big Occupational Health Safety centre

Kepres 22 tahun 1993 Penyakit Yang Timbul Karena Hubungan Kerja (works related disease) Permennakertrans No. Per. 01/Men/1981 Penyakit Akibat Kerja (occ disease) Penyakit Yang Disebabkan Oleh Pekerjan Atau Lingkungan Kerja

FAKTA DAN MASALAH Monitoring Kesehatan TK Monitoring LK

Lifestyle Genetic factors Multiplicity of exposure Duration of exposure Age Workers’ Susceptibility Race WORKRELATED DISEASE Workplace Factors Physical properties Magnitude of exposure Gender Medical history BOSH Training 2009 Timing of exposure OSHC

Tujuan utama monitoring menyajikan informasi tentang pelaksanaan program sebagai umpan balik bagi para pengelola dan pelaksana program. Informasi ini hendaknya dapat menjadi masukan bagi pihak yangberwenang untuk: a) memeriksa kembali strategi pelaksanaan program sebagaimana sudahdirencanakan setelah membandingkan dengan kenyataan di lapangan, b) menemukan permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan program,

Dasar Hukum Pemeriksaan kesehatan � � � Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (UU Keselamatan Kerja), UU nomer 36 tahun 2009 tentang kesehatan Bab XII pasal 164, 165, 166 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-02/Men/1979 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja • kewajiban perusahaan untuk mengadakan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, • 3 (tiga) jenis pemeriksaan kesehatan �pemeriksaan kesehatan sebelum kerja(bekerja), �pemeriksaan kesehatan berkala �pemeriksaan kesehatan khusus.

BAB XII KESEHATAN KERJA Pasal 164 1. Upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan. (1) 2. Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pekerja di sektor formal dan informal. 3. Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi setiap orang selain pekerja yang berada di lingkungan tempat kerja. 4. Upaya kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi kesehatan pada lingkungan tentara nasional Indonesia baik darat, laut, maupun udara serta kepolisian Republik Indonesia.

5. Pemerintah menetapkan standar kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). 6. Pengelola tempat kerja wajib menaati standar kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan menjamin lingkungan kerja yang sehat serta bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan kerja. 7. Pengelola tempat kerja wajib bertanggung jawab atas kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. � Pasal 165. . .

Pasal 165 1. Pengelola tempat kerja wajib melakukan segala bentuk upaya kesehatan melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan bagi tenaga kerja. 2. Pekerja wajib menciptakan dan menjaga kesehatan tempat kerja yang sehat dan menaati peraturan yang berlaku di tempat kerja. 3. Dalam penyeleksian pemilihan calon pegawai pada perusahaan/instansi, hasil pemeriksaan kesehatan secara fisik dan mental digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 166 (1)Majikan atau pengusaha wajib menjamin kesehatan pekerja melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan serta wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerja. (2) Majikan atau pengusaha menanggung biaya atas gangguan kesehatan akibat kerja yang diderita oleh pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Pemerintah memberikan dorongan dan bantuan untuk perlindungan pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

Tujuan pemeriksaan kesehatan � Memberikan bantuan kepada tenaga kerja dalam penyesuaian diri baik fisik maupun mental, terutama dalam penyesuaian pekerjaan dengan tenaga kerja � Melindungi tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja ( deteksi dini Penyakit akibat kerja/ PAHK ) � Meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental (rohani) dan kemampuan fisik tenaga kerja; dan � Memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi bagi tenaga kerja yang menderita sakit.

Prinsip dasar pemeriksaan kesehatan �adanya interaksi antara kesehatan dan pekerjaan yang akan atau sedang dilakukan oleh tenaga kerja • pekerja benar-benar mampu secara fisik dan mental untuk melakukan pekerjaannya • Mempertahankan, dan bila perlu meningkatkan kesehatan pekerja

Jenis Pekerjaan � Berdasar sifat pekerjaan dan �Fisik �Mental �Sosial � Berdasar berat ringannya �Berat �Ringan �Sedang � Berdasar bahaya �berbahaya tinggi, �Berbahaya sedang, �kurang berbahaya dan �relatif tidak berbahaya lingkungan kerja

Perlu perhatian terhadap kesehatan kerja �Sektor industri; �Sektor migas dan sumber daya mineral; �Sektor transportasi; �Sektor konstruksi; �Sektor pertanian dan perkebunan; �Sektor kehutanan; �Sektor pariwisata; dan �Sektor ketenaga-nukliran

Pelaksana Sektor industri; Sektor migas dan sumber daya mineral; Sektor transportasi; Sektor konstruksi; Sektor pertanian dan perkebunan; Sektor kehutanan; Sektor pariwisata; dan Sektor ketenaga-nukliran Sektor jasa Kemenakertrans SKB ESDM SKB menteri Perhubungan SKB Kementrian PU SKB Kementrian Pertanian SKB Kementreian Kehutanan SKB Kementerian Pariwisata SKB ESDM PJTK ( Perusahaan jasa tenaga kerja)

Standar pemeriksaan kesehatan � Pertama, standar pemeriksaan kesehatan tenaga kerja ditentukan atau mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Standar atas dasar keten-tuan demikian merupakan hal-hal pokok dan bersifat pengaturan yang bersifat mini-mal. � Kedua, standar pemeriksaan kesehatan tenaga kerja berdasarkan praktek profesi dokter

JENIS FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN KERJA /KEDOKTERAN OKUPASI � Berdasarkan fasilitas yang ada, dalam buku ILO Encyclopaedi jenis fasilitas pelayanan kesehatan kerja / kedokteran okupasi berbeda-beda tergantung pada beberapa model pelayanan kesehatan kerja: 1. Inplant (in-company) model 2. Group (inter-enterpise) model 3. industry-oriented (brancg specific) model 4. hospital outpatient clinics 5. private centers 6. primary health care units 7. social security model

�Pemilihan Jenis fasilitas pelayanan kesrehatan kerja/kedokteran okupasi ini sangat dipengaruhi oleh peraturan perundangan, kesepakatan bersama antara pekerja dan pengusaha serta perhatian manajemen terhadap K 3.

SISTIM EVALUASI PELAYANAN KESEHATAN KERJA Evaluasi pelayanan kesehatan kerja dapat dibagi menjadi evaluasi dalam : 1. Unsur masukan : Perhatikan unsur-unsur yang terdapat di pelayanan kesehatan kerja, seperti : tenaga pelaksana, sarana dan prasarana, pendanaan, metode yang digunakan bandingkan dengan standar yang berlaku � 2. Unsur proses : � Perhatikan perencanaan program yang dibuat bandingkan dengan pelakasanaan kegiatan program yang dilaksanakan, dan lain sebagainya.

SISTIM EVALUASI PELAYANAN KESEHATAN KERJA 3. Unsur keluaran : � Perhatikan indikator yang akan digunakan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja, seperti misalnya : • Penanganan kecelakaan kerja : Accident Rate, Accident severity rate, Total lost time • Penyakit Akibat Kerja/Peny. Akibat Hub Kerja : Incidance rate, Prevalence rate • Surveilens K 3 : - jumlah paparan zat - action level - incidence penyakit - causal effect 4. Unsur umpan balik � Perhatikan bahwa pelaksanaan umpan balik apa berlangsung baik atau tidak, apa ada laporan tertulis dan sebagainya

KEMITRAAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN KERJA Dalam memberikan pelayanan kesehatan kerja dan pelayanan Kedokteran Okupasi khususnya diperlukan adanya kerjasama antar berbagai pihak, yaitu : � Interdisiplin bidang keilmuan : kedokteran, teknik, kimia, ekonomi, hukum, dll � Antar institusi : Dep. Kes, Depnaker, Depdagri, Dep. industri, Dep Perdagangan, dll � Antar bagian dlm perusahaan : HRD, Kesehatan, Safety, produksi, lingkungan, dll �

Terima Kasih