PENYELENGARAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA Tujuan Kesehatan Kerja menurut

PENYELENGARAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA

Tujuan Kesehatan Kerja menurut Joint ILO/WHO Committee tahun 1995 : 1. Promosi dan pemeliharaan kesehatan fisik, mental dan sosial dari pekerja. 2. Pencegahan gangguan kesehatan disebabkan oleh kondisi kerja. 3. Perlindungan pekerja dari resiko faktor-faktor yang mengganggu kesehatan. 4. Penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam lingkungan kerja yang sesuai kemampuan fisik dan psikologisnya. 5. Penyesuaian pekerjaan kepada manusia dan setiap manusia kepada pekerjaannya.

Faktor-faktor yg mempengaruhi kesehatan tenaga kerja Beban kerja Lingkungan kerja -Fisik -Mental Kapasitas kerja - Ketrampilan - Kesegaran jasmani & rohani - Status kesehatan/gizi - usia - Jenis kelamin - Ukuran tubuh -Fisik -Kimia -Biologi -Fisiologi -Psikologi

Program / Kegiatan Kesehatan Kerja 1. Syarat-syarat K 3 : UU No. 1/ 1970 pasal 3 2. 3. Pelayanan Kesehatan Kerja Permennaker No. 03 /1982 ttg pemeriksaan kesehatan Tk. Risk Based Program

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Pasal 86 UU No 13 Th 2003 ttg Ketenagakerjaan : (1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : a. keselamatan dan kesehatan kerja; b. moral dan kesusilaan; dan c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama; (2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yg berlaku

UU NO. 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA Pasal 9 (1) (2) (3) (4) Pengurus wajib menunjukan dan menjelaskan K 3 TK baru Meyakini tenaga kerja telah mampu dan memahami K 3 Pengurus wajib pembinaan K 3 Pengurus wajib memenuhi dan mentaati syarat K 3 Pasal 10 - Panitia Pembina K 3 (Permenaker No. 04/Men/1987)

Program Kesehatan Kerja: Syarat-syarat K 3 (UUNo. 1/70 pasal 3) yg berkaitan dgn Kesehatan Kerja : 1. Memberikan P 3 K 2. Memberikan APD 3. Mencegah & mengendalikan timbul/menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, gas, hembusan 4. Mencegah dan mengendalikan PAK 5. Memperoleh penerangan yang cukup & sesuai 6. Menyelenggarakan suhu & lembab udara yang baik 7. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup 8. Memelihara kebersihan, kesehatan & ketertiban. 9. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, lingkungan, cara kerja & proses kerjanya.

Tujuan Pelayanan Kesehatan Kerja Permennakertrans No. 03 Tahun 1982 u Memberikan bantuan kepada TK dalam penyesuaian diri dengan pekerjaannya u Melindungi TK thd. gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja. u Meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental (rohani) dan kemampuan fisik tenaga kerja u Memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi TK yang sakit

Tugas Pokok PKK 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) Pemeriksaan kesehatan TK (awal, berkala, khusus) Pembinaan & pengawasan atas penyesuaian pekerjaan thd. TK. Pembinaan & pengawasan terhadap lingkungan kerja. Pembinaan & pengawasan perlengkapan sanitair. Pembinaan & pengawasan perlengkapan kesehatan TK. Pencegahan dan pengobatan thd. penyakit umum & PAK Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P 3 K). Pendidikan kesehatan untuk TK dan latihan untuk petugas P 3 K Memberikan nasehat mengenai perencanaan dan pembuatan tempat kerja, pemilikan alat pelindung diri yang diperlukan dan gizi serta penyelenggaraan makan di tempat kerja. Membantu usaha rehabilitasi akibat kecelakaan atau PAK. Pembinaan dan pengawasan thd. TK dg. kelainan tertentu dalam kesehatannya. Memberikan laporan berkala tentang PKK kepada pengurus.

TARGET UTAMA PROGRAM KESEHATAN KERJA u PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN : u u I. PENYAKIT AKIBAT KERJA II. KECELAKAAN KERJA u u Pelayanan kesehatan kerja Pengendalian lingkungan kerja Higiene & sanitasi industri Gizi kerja Toksikologi Ergonomi Psikologi kerja

Upaya kesehatan kerja berdasarkan standar, pedoman dan peraturan perundangan yang berlaku Dilaksanakan melalui Lembaga Kesehatan Kerja : q Pelayanan Kesehatan Kerja Ø Permennaker No. 03/1982 § Pelayanan Kesehatan Kerja Ø Permennaker No. 01/1998 § Peny. PKK dg Manfaat > baik dari PKD Jamsostek q P 2 K 3 Ø Permenaker no 4 tahun 1987 § P 2 K 3 Serta Tata Cara Penunjukkan Ahli Keselamatan Kerja q PJK 3 bidang Kesehatan Kerja Ø Permenaker No. 04/Men/1995 § Jasa pemeriksaan kesehatan TK dan pengujian lingkungan kerja

Upaya kesehatan kerja berdasarkan standar, pedoman dan peraturan perundangan yang berlaku Dilaksanakan oleh SDM yang memiliki kompetensi kesehatan kerja : u u u Dokter kesehatan kerja : – UU No. 1/ 1970 pasal 8 – Permennaker No. 01/1976 ttg Kewajiban Latihan Hyperkes Bagi Dokter Perusahaan; – Permennaker No. 02/1980 ttg Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja; Paramedis Perusahaan : – Permennaker No. 01/1979 ttg Kewajiban Latihan Hyperkes bagi Tenaga Paramedis Perusahaan Ahli K 3 : – Permennaker No. 02/1992 ttg TT Cara Penunjukkan Kewajiban & Wwng ahli K 3 Ahli K 3 Kimia dan Petugas K 3 Kimia : – Kepmennaker No. 187/1999 ttg Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja Petugas P 3 K: – UU No. 1/1970 pasal 3 (e) – Permenaker No. 03/1982 Petugas Penyelenggara Makanan di Tmp Kerja: – PMP No. 7 Th 1964 psl 8 ayat (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13)

Upaya kesehatan kerja berdasarkan standar, pedoman dan peraturan perundangan yang berlaku Program Jamsostek § UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 6 ayat (1) menyatakan ruang lingkup program meliputi : a. Jaminan Kecelakaan Kerja b. Jaminan Kematian c. Jaminan Hari Tua d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan § Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Upaya kesehatan kerja berdasarkan standar, pedoman dan peraturan perundangan yang berlaku Penggunaan APD u u u u UU No 1 th 1970 : – Ps 3 ayat (1) f : memberikan alat 2 perlindungan diri pada para pekerja. – Ps 14 : pengurus wajib menyediakan sec cuma 2 semua APD yg diwajibkan kpd TK & org lain yg memasuki tpt kerja Pengesahan APD : Inst Men 2/M/BW/BK/1984 Pengawasan APD : Inst Men 05/M/BW/97 Pengunaan APD : SE 05/BW/1997 Pendaftaran APD : SE 06/BW/1997 Penyediaan APD sesuai sumber bahaya APD sesuai standar

Upaya kesehatan kerja berdasarkan standar, pedoman dan peraturan perundangan yang berlaku Ergonomi Kerja u UU No 1 Th 1970 : Ps 3 ayat (1) q Mencegah & mengendalikan timbulnya PAK baik fisik, psikis, peracunan, infeksi & penularan q q u Memperoleh penerangan yg cukup & sesuai Menyelenggarakan suhu & lembab udara yg baik Menyelenggarakan penyegaran udara yg cukup Memperoleh keserasian antara TK, Lingk, Cara & proses Kj. Permenaker No 03 Th 1982 : q q q Pembinaan & pengawasan Lingk Kerja Perencanaan tmp kerja, Pembinaan & pengawasan perlengkapan utk kes. tenaga kerja Penyesuaian pekerjaan thd tenaga kerja Pencegahan thd penyakit umum & PAK

Upaya kesehatan kerja berdasarkan standar, pedoman dan peraturan perundangan yang berlaku Penyelenggaraan makanan di tempat kerja u u u Cara penyelenggaraan Ruangan tempat makan Pengawasan Thd Pengelolaan Makanan di Tp Kerja : Inst. No 03/BW/1999 Perusahaan Cathering yg Mengelola Makanan bagi Tenaga Kerja : SE No 86/BW/1989 Petugas penyedia makanan : bebas penyakit menular Jumlah Kalori

Upaya kesehatan kerja berdasarkan standar, pedoman dan peraturan perundangan yang berlaku SE. Dirjen Binawas No. SE. 07/BW/1997 tentang Pengujian Hepatitis B Dalam Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja : u Dilarang melakukan pemeriksaan serum HBs. Ag sebagai alat seleksi pada pemeriksaan kesehatan awal maupun berkala Pencegahan HIV/AIDS di Tempat Kerja : 1. Kepmenakertrans No. 68 Th 2004 ttg Pencegahan & Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja 2. Kep. Dirjen Binwasnaker No. 20 Th 2005 ttg Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Program Pencegahan HIV/AIDS di tempat kerja

Upaya kesehatan kerja berdasarkan standar, pedoman dan peraturan perundangan yang berlaku Pelaksanaan waktu kerja waktu istirahat UU No 13 Th 2003 : u Waktu Kerja ( ps 77) – 6 hari kerja : 7 jam sehari & 40 jam seminggu – 5 hari kerja : 8 jam sehari & 40 jam seminggu u Waktu Istirahat (ps 79) u Cuti : u Jam kerja lebih (Ps 78) – Harian : ½ jam ssd 4 jam bekerja – Mingguan : 1 -2 hr seminggu – Tahunan : 12 hr kj ssd bekerja 12 bln – Istirahat panjang u Psh ttt : 2 bln setiap 6 th bekerja (masing 2 1 bln pada Tahun ke-7 & 8) – – Ada persetujuan buruh ybs Paling lama 3 jam sehari & 14 jam seminggu Upah lembur Istirahat minimal 2 x/bln

Pelaksanaan waktu kerja waktu istirahat UU No 13 Th 2003 : Istirahat Haid, Hamil & Melahirkan (ps 81, 82) : u Hari ke-1 & 2 bila merasakan sakit dan memberitahu ke pengusaha u 1, 5 bln sbl + 1, 5 bln ssd melahirkan (dpt diperpanjang dg ket dokter dg cuti sakit) u 1, 5 bln ssd keguguran kandungan atau sesuai ket dkter

Pelaporan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja Jenis Pelaporan meliputi : 1) Jumlah kunjungan pasien yang berobat, terdiri dari : Kunjungan baru Kunjungan ulangan Diagnosa penyakit Penyakit akibat kerja atau penyakit yang diduga disebabkan oleh pekerjaan § Kecelakaan kerja § § 2) Laporan hasil pemeriksaan kesehatan tenaga kerja § § § 3) 4) 5) Pemeriksaan kesehatan awal berkala khusus Laporan hasil pemantauan lingkungan kerja Statistik kesehatan Kegiatan kesehatan kerja lainnya

CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA Permennakertrans No. 03/1982 u Diselenggarakan sendiri oleh pengurus : u Diselenggarakan melalui pengadaan ikatan/kerja sama dengan dokter atau pelayanan kesehatan lain : – Poliklinik perusahaan – Rumah sakit perusahaan – – – u JPK (Jaminan Pelayanan Kesehatan Kerja) Jamsostek Dokter praktek swasta Puskesmas Poliklinik swasta Rumah sakit Dan lain-lain Diselenggarakan secara bersama antar beberapa perusahaan : – Rumah sakit pekerja – Dan lain-lain

Bentuk Penyelenggaraan berdasarkan Jml Tenaga Kerja dan Tingkat Bahaya Di Tempat Kerja No. Jumlah Tenaga Kerja Tingkat Bahaya Cara Penyelengaraan 1 Rendah atau tinggi > 500 orang Berbentuk klinik Dipimpin oleh seorang dokter yg praktek tiap hari kerja Tiap shift kerja harus ada poliklinik jaga 2 200 – 500 orang Tinggi Idem 3 200 – 500 orang Rendah Berbentuk klinik, buka tiap hari kerja (dilayani oleh paramedis) Dipimpin oleh dokter yg praktek tiap 2 (dua) hari sekali 4 100 – 200 orang Tinggi Idem 5 100 – 200 orang Rendah Berbentuk klinik, buka tiap hari kerja (dilayani oleh paramedis) Dipimpin oleh dokter yg praktek tiap 3 (tiga) hari sekali 6 < 100 orang Dapat menyelenggarakan PKK bersama (bergabung) dengan perusahaan lain

Syarat Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja 1) 2) 3) 4) 5) Disyahkan oleh Direktur (Dirjen Binwasnaker) atau Dinas Tenaga Kerja setempat Dipimpin dan dijalankan (dibawah tanggung jawab) dokter yang disetujui oleh Direktur (Dirjen Binwasnaker) dan Dinas Tenga Kerja setempat. Dokter yang ditunjuk dan menjalankan Pelayanan Kesehatan Kerja harus memenuhi persyaratan : u Memahami peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja khususnya dibidang kesehatan kerja, u Memenuhi persyaratan profesional yang disyahkan oleh instansi yang berwenang. Pelayanan kesehatan kerja diberikan sesuai dengan perkembangan ilmu dan tekhnologi Perusahaan yang telah menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Kerja harus membuat laporan 1 (satu ) bulan sekali dan disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja setempat dengan tembusan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi up. Direktur Pengawasan Kesehatan Kerja.

Kaitan PKK dg JPK-D Jamsostek u Perusahaan diperbolehkan untuk tidak mengikuti program JPK Jamsostek, apabila perusahaan sudah memberikan Pelayanan Kesehatan Kerja yang lebih baik dari program JPK Dasar Jamsostek (Permenaker No 01 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja Dengan Manfaat Lebih baik dari Paket JPK Dasar Jamsostek) : u Pelayanan Kesehatan Kerja juga dapat menjadi tempat penyelenggaraan JPK Dasar Jamsostek (Kepmenaker No 147 Th 1989). u Apabila mengikuti JPK Dasar Jamsostek tidak boleh meninggalkan kewajiban untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Kerja, karena JPK Dasar Jamsostek terutama hanya memberikan pengobatan (kuratif)

SYARAT DOKTER PENANGGUNG JAWAB PELAYANAN KESEHATAN KERJA Permennakertrans No. 03/1982 u u Disetujui oleh Disnaker Setempat Disetujui oleh Direktur (Dirjen Binwasnaker) Telah memiliki Surat Keputusan Penunjukkan (SKP) Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja dari Dirjen Binwasnaker cq Direktur Pengawasan Kesehatan Kerja Depnakertrans Syarat Dokter Pemeriksa Kes TK : 1) Memahami peraturan perundang-undangan K 3 khususnya dibidang kesehatan kerja 2) Memenuhi persyaratan profesional yang disyahkan oleh instansi yang berwenang (Ijazah dokter, Surat Ijin Dokter/SID dan Surat Ijin Praktek/SIP).

SYARAT PENERBITAN SKP Dokter Pemeriksa Kesehatan. Tenaga Kerja Mengajukan Permohonan Ke Direktur Pengawasan Kesehatan Kerja dg melampirkan : 1) 2) 3) Surat penunjukan dari pimpinan perusahaan atau kepala unit/instansi Surat Pernyataan (sanggup mentaati peraturan peruu-an di bidang kesehatankerja) Salinan Surat Keterangan telah training Hiperkes bagi dokter perusahaan 6) Salinan Ijasah Dokter Salinan Surat Ijin Praktek 7) Pas foto warna ukuran 3 X 4 cm = 3 lembar 4) 5)

Kewajiban-Kewajiban Dalam Pelayanan Kesehatan Kerja Pengurus Perusahaan : u Memberikan PKK sesuai kemajuan ilmu & teknologi u Memberikan kebebasan profesional kepada dokter yang menjalankan Pelayanan Kesehatan Kerja. Ø Dokter dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja bebas memasuki tempat-tempat kerja untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksan dan mendapatkan keterangan-keterangan yang diperlukan. u Menyampaikan laporan pelaksanaan PKK kepada Direktur (Dirjen Binwasnaker) Dokter dan Tenaga Kesehatan : u Memberikan keterangan 2 tentang PKK kepada Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja jika diperlukan

Dokumen Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja u Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja : Permenaker No 03 Th 1982 – Bentuk & cara pelayanan – Pelaksanaan Tugas Pokok PKK – Laporan bulanan : u Penyakit Umum u Hasil pemeriksaan kesehatan u Penyakit akibat kerja u u Dokter penanggung jawab : Sertifikat pelatihan hiperkes : Permenaker No 1 Th 1976 Paramedis perusahaan : Sertifikat hiperkes : Permenaker No 1 Th 1979