Pelayanan Kesehatan Kerja Tatap muka 3 PELAYANAN KESEHATAN

Pelayanan Kesehatan Kerja Tatap muka - 3

PELAYANAN KESEHATAN KERJA (Occupational Health Services) Pelayanan Kesehatan yang dilakukan untuk pencegahan, diagnosa, menangani kecelakaan kerja atau penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan serta pemberian rehabilitasi terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan atau penyakit di tempat kerja. Sarana penyelenggaraan upaya kesehatan kerja yang bersifat komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) Salah satu lembaga K 3 di perusahaan, sebagai sarana perlindungan tenaga kerja terhadap setiap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja Diatur dalam Permennakertrans NO. 03 Tahun 1982

TUGAS POKOK PELAYANAN KESEHATAN KERJA PERMENAKERTRANS NO. Per. 03 /Men/1982 1. 2. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja Pembinaan & pengawasan Penyesuaian pekerjaan thd tenaga kerja 3. Pembinaan & pengawasan Lingkungan Kerja 4. Pembinaan & pengawasan sanitair 5. Pembinaan & pengawasan perlengkapan utk kes. tenaga kerja 6. Pencegahan dan pengobatan thd penyakit umum & PAK 7. P 3 K 8. Latihan Petugas P 3 K 9. Perencanaan tmp kerja, APD, gizi, & penyelenggaraan makanan di tmp kerja 10. Rehabilitasi akibat Kec atau PAK 11. Pembinaan thd tenaga kerja yg punya kelainan. 12. Laporan berkala.

Tujuan Pelayanan Kesehatan Kerja Permennakertrans No. Per. 03/Men/1982 • Memberikan bantuan kepada TK dalam penyesuaian diri • Melindungi TK thd. gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau lingkungan kerja. • Meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental (rohani) dan kemampuan fisik tenaga kerja • Memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi

CARA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA Permennakertrans No. Per. 03/Men/1982 • Diselenggarakan sendiri oleh pengurus : • Poliklinik perusahaan • Rumah sakit perusahaan • Diselenggarakan melalui pengadaan ikatan/kerja sama dengan dokter atau pelayanan kesehatan lain : • JPK (Jaminan Pelayanan Kesehatan Kerja) Jamsostek (KURATIF) • Dokter praktek swasta (KURATIF) • Puskesmas • Poliklinik swasta • Rumah sakit • Dan lain-lain • Diselenggarakan secara bersama antar beberapa perusahaan: • Rumah sakit pekerja

SARANA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DI PERUSAHAAN No Jenis Sarana A. SARANA DASAR : 1 Ruangan : a. Ruang tunggu b. Ruang periksa c. Ruang/almari obat d. Kamar mandi dan WC 2 Perlengkapan Medis : a. Tensimeter dan stetoskop b. Termometer c. Sarung tangan d. Alat bedah ringan (minor set) e. Lampu senter f. Obat-obatan g. Sarana/ Perlengkapan P 3 K h. Tabung oksigen dan isinya

SARANA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA DI PERUSAHAAN 3 Perlengkapan umum: a. Meja dan kursi b. Tempat tidur pasien c. Wastafel d. Timbangan badan e. Meteran/pengukur tinggi badan f. Kartu status g. Register pasien berobat B. SARANA PENUNJANG : 1 2 3 4 Alat Pelindung Diri (APD) Alat evakuasi : tandu, ambulance/ kendaraan pengangkut korban, dll. Peralatan penunjang diagnosa : spirometer, audiometer dll. Peralatan pemantau/pengukur lingkungan kerja : sound level meter, lux meter, gas detector dll.

Rujukan Pelayanan Kesehatan Kerja a. Pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan perawatan yang lebih lengkap; b. Konsultasi kepada dokter spesialis terkait, untuk keperluan penentuan diagnosis dan penilaian tingkat kecacatan akibat kecelakaan dan penyakit akibat kerja; c. Pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang lainnya; d. Tindakan operatif, rehabilitatif dan lain-lain.

Bentuk Penyelenggaraan Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja Dan Tingkat Bahaya Di Tempat Kerja No. 1 Jumlah Tenaga Kerja > 500 orang Tingkat Bahaya Rendah atau tinggi Cara Penyelengaraan Berbentuk klinik Dipimpin oleh seorang dokter yg praktek tiap hari kerja Tiap shift kerja mempekerjakan lebih 500 orang, harus ada poliklinik jaga tiap shift 2 200 – 500 orang Tinggi Idem 3 200 – 500 orang Rendah Berbentuk klinik, buka tiap hari kerja (dilayani oleh paramedis) Dipimpin oleh dokter yg praktek tiap 2 (dua) hari sekali 4 100 – 200 orang Tinggi Idem 5 100 – 200 orang Rendah Berbentuk klinik, buka tiap hari kerja (dilayani oleh paramedis) Dipimpin oleh dokter yg praktek tiap 3 (tiga) hari sekali 6 < 100 orang Dapat menyelenggarakan PKK bersama

Syarat Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kerja 1) Mendapatkan Pengesahan 2) Dipimpin dan dijalankan oleh dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja 3) Mempunyai sarana dan fasilitas 4) Menyampaikan laporan Semua dokter dan paramedis yang memberikan pelayanan kesehatan kerja harus sudah mengikuti pelatihan hiperkes (sertifikat hiperkes)

II. PRINSIP PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN KERJA A. Pelayanan Kes. Kerja wajib melaksanakan Tugas Pokok Pelayanan Kes. Kerja secara komprehensif : 1. Promotif (Pembinaan/Peningkatan) 2. Preventif (Pencegahan) 3. Kuratif (Pengobatan) 4. Rehabilitatif (Pemulihan) “ Menitikberatkan upaya Promotif dan Preventif ”

UPAYA KESEHATAN KOMPREHENSIF UPAYA PROMOTIF • Pendidikan & pelatihan kesehatan kerja atau K 3 • Safety talk, safety meeting, dll • Olah raga/senam kesegaran jasmani • Program bebas rokok, bebas HIV/AIDS atau IMS di tempat k • Bahan KIE (Komunikasi, Informasi & Edukasi) kesehatan kerj • Gizi Seimbang • Ergonomi • Pengendalian Lingkungan Kerja • Hygiene Sanitasi UPAYA KURATIF

UPAYA KESEHATAN KOMPREHENSIF UPAYA PREVENTIF • Px. Kes Awal, Berkala, Khusus • Penempatan/pemindahan TK sesuai kondisi kesehatan Tenaga Kerja • Penerapan higiene dan sanitasi • Penerapan prinsip ergonomi kerja • Prosedur kerja aman (SOP) • APD/PPE • Pelaporan PAK • Pemantauan & pengendalian Lingk. kerja & alat 2 produksi • Pemberian makanan sesuai kebutuhan gizi • Vaksinasi • Rotasi • Pengurangan waktu kerja

UPAYA KESEHATAN KOMPREHENSIF Upaya Kuratif • Pemberian P 3 K • Rawat Jalan • Rawat Inap • Pengobatan, perawatan Tk yang sakit • Operasi, dll.

Upaya Rehabilitatif • Pemberian prothese dan orthose • Fisiotherapi • Konsultasi psikologis

Fungsi Dan Peranan Pelayanan Kesehatan Kerja Agar Optimal u Pengurus wajib memberikan kebebasan profesional kepada dokter yang menjalankan Pelayanan Kesehatan Kerja. u Dokter dan tenaga kesehatan dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan Kerja bebas memasuki tempat-tempat kerja untuk melakukan pemeriksaan -pemeriksan dan mendapatkan keterangan yang diperlukan.

V. TINDAK LANJUT PENYELENGGARAAN PKK A. MONITORING 1. Pemantauan hasil pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja : Pemantauan secara langsung dapat dilakukan dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan pengukuran kondisi kesehatan tenaga kerja maupun lingkungan kerja. Pemantauan secara tidak langsung dilakukan dengan cara melihat data dan pelaporan yang sudah ada.

MONITOR ING… 2. Kegiatan pencatatan dan pelaporan. Untuk mendapatkan data hasil pelaksanakan kegiatan dari waktu ke waktu. Untuk umpan balik (feed back) dalam beberapa kasus/masalah kesehatan kerja, baik yang bersifat individu maupun kelompok. Pencatatan yang diperlukan antara lain meliputi hasil pemantauan, prevalensi, insidens penyakit dan angka kecelakaan akibat kerja.

B. EVALUASI 1. Data hasil monitoring pencatatan tersebut di atas dilakukan analisa dan evaluasi terhadap kasus-kasus penyakit dan kecelakaan yang sering terjadi dikaitkan dengan faktor-faktor bahaya di tempat kerja dan data-data lainnya. 2. Hasil analisa dan evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk penyusunan program pengendalian terhadap faktor bahaya kesehatan serta penetapan metode/cara kerja yang lebih sehat dan aman, sehingga produktifitas perusahaan tetap tinggi/meningkat. 3. Membuat matriks atau tabel

C. PELAPORAN Pengurus Perusahaan : Menyampaikan laporan pelaksanaan PKK disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja setempat dengan tembusan Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi up. Direktur Pengawasan Norma K 3. Dokter dan Tenaga Kesehatan : Memberikan keterangan-keterangan tentang Pelaksanaan Kesehatan Kerja kepada Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja jika diperlukan Setiap tiga (3) bulan sekali disampaikan kepada instansi yang berwenang di bidang Ketenagakerjaan.

D. PENGAWAS AN Dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan sesuai wilayah kewenangannya dengan cara : a. Pengawasan pertama : pengawasan pada saat pegawai pengawas melakukan pengawasan awal dalam rangka menilai persyaratan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja yang akan dkeluarkan pengesahaannya oleh instansi yang menangani bidang ketenagakerjaan;

PENGAWA SAN… b. Pengawasan berkala : pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan secara rutin oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja yang sudah disyahkan; c. Pengawasan khusus : pengawasan yang dilakukan berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan perusahaan dan pengaduan kasus dari pekerja atau masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja.

Kaitan PKK Dengan JPK-D Jamsostek • Perusahaan diperbolehkan untuk tidak mengikuti program JPK Jamsostek, apabila perusahaan sudah memberikan Pelayanan Kesehatan Kerja yang lebih baik dari program JPK Dasar Jamsostek • Pelayanan Kesehatan Kerja juga dapat menjadi tempat penyelenggaraan JPK Dasar Jamsostek (Kepmenaker No 147 Th 1989). • Apabila mengikuti JPK Dasar Jamsostek tidak boleh meninggalkan kewajiban untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Kerja, karena JPK Dasar Jamsostek hanya memberikan

Penyelenggaraan Pemeliharaan Kes bagi TK dg Manfaat Lebih Baik dari paket JPKD Jamsostek Permenaker No. Per. 1/Men/1998 • Latar Belakang : ps 2 ayat (4) PP 14 Th 1993 ttg Penyelenggaraan Jamsostek : ‘”pengusaha yang menyelenggarakan sendiri program pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerjanya dengan manfaat lebih baik dari paket JPKD, tidak wajib ikut dalam pemeliharaan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara”

Penyelenggaraan Pemeliharaan Kes bagi TK dg Manfaat Lebih Baik dari paket JPKD Jamsostek Permenaker No. Per. 1/Men/1998 • Yang dimaksud dg manfaat lebih baik dari paket JPKD adalah (Ps 2 Permenaker 1 Th 1998) : a. Liputan Pelayanan kesehatan sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan dalam Bab II dan Bab III b. Pelaksana pelayanan kesehatan yang ditunjuk harus memiliki izin sesuai peraturan peruu-an yg berlaku c. Pelaksanaan pelayanan harus mudah dijangkau oleh tenaga kerja dan keluarganya

Penyelenggaraan Pemeliharaan Kes bagi TK dg Manfaat Lebih Baik dari paket JPKD Jamsostek Permenaker No. Per. 1/Men/1998 § BAB III : PAKET PELAYANAN KESEHATAN : Paket jaminan pemeliharaan kesehatan dg manfaat lebih baik dpd JKD Jamsostek yg diberikan kepada TK dan Keluarganya sekurang-kurangnya meliputi : a. b. c. d. e. f. g. RJTP (Rawat Jalan Tingkat Pertama) RJTL (Rawat Jalan Tingkat Lanjutan) Rawat Inap Pemeriksaan kehamilan dan persalinan Penunjang diagnostik Pelayanan khusus dan Gawat darurat

Penyelenggaraan Pemeliharaan Kes bagi TK dg Manfaat Lebih Baik dari paket JPKD Jamsostek Permenaker No. Per. 1/Men/1998 BAB IV : KETENTUAN LAIN-LAIN Ps 14 : § Pengaturan Penyelenggaraan Program JPK bagi Tk dan keluarganya harus tercantum secara rinci dalam PP & KKB atau pada tempat yg mudah dilihat dan dibaca oleh pekerja § Mengajukan Permohonan Ke Disnaker Setempat, Diperiksa oleh Pgw Pengawas § Perusahaan wajib membuat laporan sec Triwulan kepada Disnakertrans setempat § Tidak meniadakan PKK yang telah ada di perusahaan dan harus memanfaatkan untuk meningkatkan peny. Pemeliharaan kesehatan

Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Kerja bagi Program JPK Jamsostek Kepmenaker No. Kep. 147/Men/1998 • Perusahaan yg menyelenggarakan Prog Pemeliharaan Kesehatan dg manfaat lebih baik dari paket JPKD Jamsostek maupun yang mengikuti JPK Jamsostek harus tetap memberikan PKK sesuai Permenaker No. Per. 03/Men/1982 • Perusahaan yg wajib mengikuti JPK Jamsostek maka PKK yang ada dimanfaatkan sebagai pelaksana Pelayanan Kesehatan Jamsostek

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan • Tahun 2011, ditetapkanlah UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sesuai dengan amanat undang, tanggal 1 Januri 2014 PT Jamsostek akan berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, JHT dengan penambahan Jaminan Pensiun mulai 1 Juli 2015. [1]. • Pada tahun 2014 pemerintah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai program jaminan sosial bagi masyarakat sesuai UU No. 24 Tahun 2011, Pemerintah mengganti nama Askes yang dikelola PT. Askes Indonesia (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan mengubah Jamsostek yang dikelola PT. Jamsostek (Persero) menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

Jenis program • Jenis Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK), sedangkan kewajiban peserta adalah tertib administrasi dan membayar iuran.

Personel : • Dokter : • UU No. 1/ 1970 pasal 8 • Permennakertrans No. Per. 01/Men/1976 • Permennakertrans No. Per. 02/Men/1980 • Permennakertrans Per. 03/Men/1982 • Paramedis Perusahaan : • Permennaker No. 01/1979

Personil • DOKTER PERUSAHAAN : dokter yang ditunjuk atau bekerja di perusahaan yang bertugas atau bertanggung jawab atas higiene perusahaan keselamatan dan kesehatan kerja. • DOKTER PEMERIKSA KESEHATAN TENAGA KERJA : dokter yang ditunjuk oleh pengusaha yang telah mengikuti training hiperkes dan dibenarkan/mendapat pengesahan oleh Direktur Jenderal BINAWAS-DEPNAKER. • PARAMEDIS PERUSAHAAN : tenaga paramedis yang ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakan atau membantu penyelenggaraan tugas higiene perusahaan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan atas petunjuk dokter perusahaan.

Program / Kegiatan : 1. Syarat-syarat K 3 (U. U. No. 1 tahun 1970 pasal 3) 2. Tugas Pokok PKK (Permennakertrans No. Per. 03/Men/1982) 3. UU No. 13 tahun 2003

OBYEK PENGAWASAN KESEHATAN DAN LINGKUNGAN KERJA • Sumber bahaya kesehatan (Faktor lingkungan kerja) • Sumber bahaya di tempat kerja (bahan baku, hasil produksi, hasil antara, hasil sampingan, peralatan dan proses produksi, cara kerja, limbah, penyimpanan, pengangkutan dan pemusnahan).

OBYEK PENGAWASAN KESEHATAN DAN LINGKUNGAN KERJA • Kaitannya dengan peraturan perundangan : • PKK; sarana dan organisasi • Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja • Pemantauan lingkungan kerja, NAB • P 3 K; petugas, dan Perlengkapan • Penggunaan APD • Gizi Kerja; kantin, perusahaan katering • Tata ruang, kebersihan dan kesehatan tempat kerja • Pengendalian teknis lingkungan kerja • Petugas; dokter, Paramedis, ahli/petugas K 3 kimia