MetodeCara Penemuan Hukum Oleh Otong Rosadi Cara Menemukan

  • Slides: 24
Download presentation
Metode-Cara Penemuan Hukum Oleh: Otong Rosadi

Metode-Cara Penemuan Hukum Oleh: Otong Rosadi

Cara Menemukan Hukum • Penemuan hukum ini dapat dilakukan dgn cara menggali nilai-nilai hukum

Cara Menemukan Hukum • Penemuan hukum ini dapat dilakukan dgn cara menggali nilai-nilai hukum yg berkembang dalam masyarakat

Interpretasi dan Konstruksi Hukum Undang-Undang Teks UU tetap atau sulit berubah, sementara masyarakat terus

Interpretasi dan Konstruksi Hukum Undang-Undang Teks UU tetap atau sulit berubah, sementara masyarakat terus berubah Terkadang: 1. Tidak lengkap; 2. Tidak Jelas; atau 3. Kurang Jelas UU selalu ketinggalan dengan peristiwa/fakta 3

Pengadilan Tidak boleh menolak perkara Apa yang harus dilakukan pengadilan Perkara Dapat Terjadi: 1.

Pengadilan Tidak boleh menolak perkara Apa yang harus dilakukan pengadilan Perkara Dapat Terjadi: 1. Hukumnya tidak ada 2. Hukumnya tidak lengkap 3. Hukumnya kurang atau tidak jelas Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Interpretasi/Penafsiran Hukum Konstruksi Hukum 4

METODE INTERPRETASI ATAU PENAFSIRAN • Interpretasi atau penafsiran, merupakan metode penemuan hukum yg memberi

METODE INTERPRETASI ATAU PENAFSIRAN • Interpretasi atau penafsiran, merupakan metode penemuan hukum yg memberi penjelasan gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaedah dpt ditetapkan sehubungan dg peristiwa tertentu. • Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. • Interpretasi adalah metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya.

Konstruksi Hukum • Konstruksi hukum, dapat digunakan hakim sebagai metode penemuan hukum apabila dalam

Konstruksi Hukum • Konstruksi hukum, dapat digunakan hakim sebagai metode penemuan hukum apabila dalam mengadili perkara tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai peristiwa yang terjadi.

Macam-Macam Metode Interpretasi Hukum • • Interpretasi Berdasar Tata Bahasa/Gramatikal Interpretasi Toleologis atau Sosiologis

Macam-Macam Metode Interpretasi Hukum • • Interpretasi Berdasar Tata Bahasa/Gramatikal Interpretasi Toleologis atau Sosiologis Interpretasi Sistematik Interpretasi Historis/Sejarah Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Penafsiran. Komparatif Interpretasi Antisipatif/Futuristis Interpretasi Ekstensif 7

Interpretasi Berdasar Bahasa/Gramatikal (De Gramatikale of Taalkunde Interpretatie) • Penafsiran yang berusaha menemukan arti

Interpretasi Berdasar Bahasa/Gramatikal (De Gramatikale of Taalkunde Interpretatie) • Penafsiran yang berusaha menemukan arti kata-kata atau kalimat dalam teks peraturan perundang-undangan • Dihubungkan dengan arti kata-kata yang lazim digunakan dalam bahasa sehari-hari • Dalam peraturan perundang-undangan, kata atau kata harus diberi arti sebagaimana kata atau kata-kata itu diartikan bahasa sehari-hari Ketentuan: Fakta: Dilarang menginjak rumput di taman kota Ada orang berlari atau berjalan di rumput taman Apakah berjalan atau berlari masuk dalam kategori menginjak? 8

Syarat adanya Perjanjian Pasal Buku III Pasal 1320 KUHPerdata • • Kata sepakat Dibuat

Syarat adanya Perjanjian Pasal Buku III Pasal 1320 KUHPerdata • • Kata sepakat Dibuat oleh orang cakap membuat perjanjian Hal tertentu Objek perjanjian tidak bertentangan dengan kausa yang dibenarkan hukum Apa tolok ukur orang yang cakap membuat perjanjian ? Dewasa 9

Dewasa • Tidak pengertian dan tolok ukur dewasa dalam Buku III KUHPerdata • Makna

Dewasa • Tidak pengertian dan tolok ukur dewasa dalam Buku III KUHPerdata • Makna dan tolok dewasa terdapat dalam Buku I KUHPerdata (21 tahun atau telah menikah) • Tolok ukur kedewasaan juga ditemukan dalam UU No. 1 Tahun 1974 (18 tahun) 10

Interpretasi menutut Bahasa ini hrs Logis. Misalnya mengenai istilah “dipercayakan’” yg implist tercantum dalam

Interpretasi menutut Bahasa ini hrs Logis. Misalnya mengenai istilah “dipercayakan’” yg implist tercantum dalam Pasal 432 KUH Pidana: “Seorang pejabat suatu lembaga pengangkutan umum yang dengan sengaja memberikan kepada orang lain daripada yang berhak, surat tertutup, kartu pos atau paket, yang dipercayakan kepada lembaga itu, atau menghancurkan, menghilangkan, memiliki sendiri, atau mengubah isinya, atau memiliki sendiri barang sesuatu yang ada di dalamnya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. ”. Maka paket yang diserahkan kepada PT Pos atau PT Kereta Api, berarti dipercayakan.

Interpretasi Berdasar Sejarah Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Wetshistorie Interpretatie) • Menelusuri bahan-bahan penyusunan RUU, RPP,

Interpretasi Berdasar Sejarah Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Wetshistorie Interpretatie) • Menelusuri bahan-bahan penyusunan RUU, RPP, Raperda, dll; • Menelusuri naskah pembicaraan di DPR, DPRD, dll; • Hasil kajian atau naskah akademik rancangan tersebut 12

Interpretasi Sejarah Hukum (Rechtshistorie Interpretatie) • Berkaitan dengan asal muasal atau pengertian suatu kaidah

Interpretasi Sejarah Hukum (Rechtshistorie Interpretatie) • Berkaitan dengan asal muasal atau pengertian suatu kaidah • Merupakan metode riwayat suatu pranata atau pengertian hukum • Misalnya: Mengapa dan sejak kapan ada asas hukum nullum delictum nulapoena sine lege • Misalnya: Mengapa dan sejak kapan ada asas hukum unus testis nulus testis 13

Interpretasi Toleologis (Toleologische Interpretatie) • Interpretasi ini disebut juga sebagai interpretasi ekstensif atau interpretasi

Interpretasi Toleologis (Toleologische Interpretatie) • Interpretasi ini disebut juga sebagai interpretasi ekstensif atau interpretasi progresif; • Menemukan pengertian suatu norma dengan cara menemukan tujuan atau maksud suatu norma atau tujuan yang hendak dicapai undang-undang • Misal: Apa tujuan ancaman minimal terhadap suatu perbuatan pidana? 14

Interpretasi Antisipatif (De Anticeperende Interpretatie) • Suatu permasalahan hukum diselesaikan dengan menggunakan ketentuan hukum

Interpretasi Antisipatif (De Anticeperende Interpretatie) • Suatu permasalahan hukum diselesaikan dengan menggunakan ketentuan hukum yang akan berlaku pada masa mendatang • Dalam praktek seringkali suatu UU yang telah ditetapkan tidak serta berlaku. UU akan berlaku setelah melewati masa tertentu • Hakim menggunakan ketentuan yang belum berlaku sebagai dasar dalam menyelesaikan masalah yang ia hadapi 15

Interpretasi Komparatif • Interpretasi komparatif atau penafsiran dg jalan memperbandingkan adalah penjelasan berdasarkan perbandingan

Interpretasi Komparatif • Interpretasi komparatif atau penafsiran dg jalan memperbandingkan adalah penjelasan berdasarkan perbandingan hukum. dg memperbandingkan hendak dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang. Terutama bagi hukum yg timbul dari perjanjian international ini penting, karena dg pelaksanaan yg seragam direalisir kesatuan hukum yg melahirkan perjanjian internasional sebagai hukum objektif atau kaedah hukum untuk beberapa Negara. Di luar hukum perjanjian internasional kegunaan metode ini terbatas.

Interpretasi Futuristis • Interpretasi futuristis atau metode penemuan hukum yg bersifat antisipasi adalah penjelasan

Interpretasi Futuristis • Interpretasi futuristis atau metode penemuan hukum yg bersifat antisipasi adalah penjelasan ketentuan undang-undang dg berpedoman pada undang-undang yg belum mempunyai kekuatan hukum. sebagai contoh adalah ketika hakim hendak memutus suatu perkara hakim sudah membaygkan bahwa undang-undang yg digunakan segara diganti dg undang-undang baru yg masih menjadi rancangan undang-undang. Untuk mengantisipasi perubahan itu hakim berfikir futuristis jika ternyata rancangan undang-undang itu disahkan maka putusan ini akan berdampak berbeda, oleh karena itu hakim memutus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lain di luar undang-undang yg berlaku saat itu. • Interpretasi ini mempunyai banyak kekurangan karena tidak adanya jaminan bahwa RUU yg akan menggantikan undang-undang terkait benar-benar disahkan atau tidak, semua hanya bergantung pada keyakinan hakim saja.

Interpretasi Ekstensif • Memperluas makna suatu kata dalam peraturan perundang-undangan • Misalnya : Pengertian

Interpretasi Ekstensif • Memperluas makna suatu kata dalam peraturan perundang-undangan • Misalnya : Pengertian barang di Pasal 362 KUHP ditafsir lebih luas oleh hakim • Makna barang mencakup pula aliran listrik • Jadi, menyambung listrik tanpa izin atau secara tidak sah, dikategorikan sebagai pencurian 18

Konstruksi Hukum • Analogi (Argumentum per analogiam) • Penghalusan Hukum (Rechtsvervijning) • Argumentun a

Konstruksi Hukum • Analogi (Argumentum per analogiam) • Penghalusan Hukum (Rechtsvervijning) • Argumentun a Contrario 19

Analogi adalah penerapan suatu ketentuan hukum bagi keadaan yang pada dasarnya sama dengan keadaan

Analogi adalah penerapan suatu ketentuan hukum bagi keadaan yang pada dasarnya sama dengan keadaan yang eksplisit diatur dengan ketentuan hukum tersebut. 20

Analogi • Pasal 1576 KUHPerdata: “Jual beli tidak memutuskan perjanjian sewa-menyewa sebelum jangka waktu

Analogi • Pasal 1576 KUHPerdata: “Jual beli tidak memutuskan perjanjian sewa-menyewa sebelum jangka waktu sewa berakhir” • Apakah dengan hibah dan pewarisan memutuskan perjanjian sewa-menyewa? 21

Ada kesamaan unsur jual beli dengan hibah atau pewarisan • Tujuan keduanya adalah peralihan

Ada kesamaan unsur jual beli dengan hibah atau pewarisan • Tujuan keduanya adalah peralihan hak • Jadi kesamaan unsur dalam jual beli dengan pewarisan dan hibah • Jadi hibah dan pewarisan tidak dapat mengakhiri perjanjian sewa menyewa 22

Penghalusan Hukum (Rechtsvervijning) • Dalam analogi penerapan hukum diperluas pada keadaan yang tidak secara

Penghalusan Hukum (Rechtsvervijning) • Dalam analogi penerapan hukum diperluas pada keadaan yang tidak secara eksplisit diatur dalam ketentuan • Dalam penghalusan hukum, hakim demi keadilan, dalam suatu peristiwa tidak menerapkan ketentuan hukum yang semestinya berlaku 23

Argumentum a contrario • Mempersempit jangkauan berlakunya ketentuan peraturan perundangan, • Pasal 39 PP

Argumentum a contrario • Mempersempit jangkauan berlakunya ketentuan peraturan perundangan, • Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975: Waktu tunggu untuk perempuan untuk menikah kembali setelah putus perkawinan • Apakah ketentuan itu dapat diterapkan terhadap laki-laki ? 24