Materi Ke6 Pembentukan Peraturan PerundangUndangan A Tujuan Instruksional
Materi Ke-6 : Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
A. Tujuan Instruksional Umum
B. Tujuan Instruksional Khusus
C. Isi Kuliah n Pembentukan peraturan perundangan (staatliche Rechtssetzung) meliputi dua hal pokok, yaitu: Pembentukan isi peraturan (Inhalt der Regelung); n Kegiatan yang menyangkut pemenuhan bentuk peraturan/teknik (Form der Regelung), metode pembentukan peraturan dan proses serta prosedur pembentukan peraturan. n
n Dua kegiatan tersebut dilaksanakan serentak, setiap kegiatan tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratannya sendiri-sendiri, apabila peraturan perundang-undangan hendak berlaku sebagaimana mestinya, baik secara yuridis, secara politis, maupun secara sosialogis. Oleh karena itu menurut Krems, pembentukan peraturan perundangan merupakan kegiatan interdisipliner.
Pembentukan Isi Peraturan Perundang-Undangan n Pembentukan isi suatu peraturan perundang-undangan merupakan bidang gabungan antara politik hukum (Rechtspolitik) dan sosialogi hukum (Rechtssoziologie). n Berbeda dengan pembentukan isi peraturan tidak tertulis, pada pembentukan isi peraturan tertulis, (dalam hal ini pembentukan isi perundang-undangan), diperlukan bantuan ketiga ilmu diatas, yakni jika peraturan yang dibentuk berkehendak diterima dan memperoleh pengakuan dalam masyarakat. n Hal itu disebabakan adanya semacam rumus, bahwa kekuatan hukum secara material (yaitu mengenai isinya) mengasumsikan (veronderstellen) kekuatan hukum secara formal.
n Hal itu dapat terlihat pada asas-asas hukum yang menentukan secara konstitutif pada pembentukan hukum. Karena itu dapat terjadi, bahwa isi sebuah peraturan dapat hilang oleh adanya kebiasaan. Meskipun demikian, sesuai dengan pendapat Van Eikema Hommes, bahwa hubungan antara kekuatan hukum formal dan kekuatan hukum materil merupakan hubungan timbal-balik yang dinamis. n Pada jenjang tertinggi dari pembentukan hukum yang berlaku umum terdapat derajat yang tertinggi dari kekuatan hukum yang material dan derajat terendah dari pembentukan hukum yang berlaku umum terdapat derajat yang tererndah dari kekuatan hukum material dan derajat yang tertinggi dari kekuatan hukum yang formal.
Teknik, Metode Dan Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan n Pada proses dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan hukum tata negara dogmatic, ilmu negara, ilmu pengetahuan politik, dan ilmu perencanaan memainkan peranan penting. n Agar suatu peraturan perundang-undangan dapat disebut peraturan perundangan, ia harus memenuhi persyaratan formal yang ditetapkan dalam proses dan prosedur pembentukannya.
n Metode pembentukan peraturan perundang- undangan menentukan apakah suatu peraturan mencapai sasarannya dengan cara sebaik-baiknya. Karena itu, bantuan dari sosialogi hukum, ilmu pengetahuan tata hukum, dan ilmu tentang perencanaan sangat bermanfaat. n tentang teknik perundang-undangan, dapat dikemukakan bahwa mengenai bidang ini sumbangan dari dogmatika hukum adalah sangat penting.
Perbandingan Tata Urutan Dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan NKRI Tap MPRS/XX/1966 Tap MPR/III/2000 UU Nomor 10 Tahun 2004 (Tap MPR No. 1/MPR/2003) UUD UUD TAP MPR ---- UU/PERPU UU UU/PERPU PP Perpu PP Keputusan Presiden PP Perpres Peraturan Menteri, Instruksi Mentri, dll Perpres, Keppres Kepmen, Permen Perda PERDA
Asas-Asas Dalam Pembentukan Peraturan Perundang. Undangan Indonesia Yang Patut (1) Asas-asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas hukum umum bagi perundang-undangan. a) Asas-asas dalam Pancasila dalam kedudukannya selaku cita hukum. Kelima sila dari Pancasila dalam kedudukannya selaku cita hukum rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara positif merupakan “bintang pemandu” yang memberikan pedoman dan bimbingan dalam semua kegiatan memberi isi kepada tiap peraturan perundangan, dan secara negatif merupakan kerangka yang membatasi ruang gerak isi peraturan perundangan tersebut. Terhadap isi perturan perundangan, sila-sila tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik tunggal maupun berpasangan, merupakan asas hukum umum.
b)Norma-norma dalam Pancasila selaku Norma Fundamental Negara. Selain selaku cita hukum, Pancasila juga adalah Norma fundamental Negara. Oleh karena itu sila-sila dalam Pancasila, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik tunggal maupun berpasangan, merupakan norma dasar atau norma tertinggi bagi berlakunya semua norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan rakyat Indonesia bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun demikian, mengenai Pancasila selaku Norma Fundamental Negara,
Asas-Asas Negara Berdasar Atas Hukum Selaku Asas-Asas Hukum Umum Bagi Perundang-Undangan. n Peter Badura mengemukakan, dari asas-asas negara berdasar hukum yang langsung melahirkan asas perundang-undangan ialah asas pemerintahan yang diatur dengan atau berdasar undang-undang (Gesetzmassigkeit der Verwaltung). Menurut Badura, undang-undang (Gesetz) adalah dasar dan batas bagi kegiatan pemerintahan yang menjamin tuntutan negara berdasar atas hukum, yang menghendaki dapat diperkiranya akibat suatu aturan hukum dan adanya kepastian dalam hukum. Dengan demikian menjadi jelas, dapat diperkirakannya akibat suatu aturan hukum pada hakikatnya melahirkan kepastian dalam hukum.
Asas-Asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi Selaku Asas-Asas Umum Bagi Perundang-Undangan. n “Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi” (Angka 1, a), (4), yaitu penetapan penggunaan kekuasaan yang secara formal dibatasi dalam dan berdasar UUD, maka asas-asas ini pada hakikatnya menegaskan kembali apa yang sudah digariskan oleh ketentuan-ketentuan UUD 1945 dibidang pembentukan peraturan perundangan.
D. Alamat Situs
Latihan Soal Ke-6
- Slides: 16