HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU ANGGOTA DPR DPD

  • Slides: 34
Download presentation
HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD Bimbingan Teknis Hukum Acara

HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian PHPU Tahun 2019 bagi Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Bogor, 26 November 2018

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

OBJEK PERKARA Objek Perkara PHPU Anggota DPR/DPRD adalah: Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara

OBJEK PERKARA Objek Perkara PHPU Anggota DPR/DPRD adalah: Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD.

PARA PIHAK BERPERKARA Pemohon Bawaslu PHPU Anggota DPR/DPRD Pihak Terkait Termohon

PARA PIHAK BERPERKARA Pemohon Bawaslu PHPU Anggota DPR/DPRD Pihak Terkait Termohon

PARA PIHAK BERPERKARA 1. Pemohon a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR

PARA PIHAK BERPERKARA 1. Pemohon a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD, baik perselisihan antar partai politik maupun dalam satu partai politik yang sama b. Partai Politik Lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK, baik perselisihan antar partai politik maupun dalam satu partai politik yang sama 2. Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU)

PARA PIHAK BERPERKARA 3. Pihak Terkait a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan

PARA PIHAK BERPERKARA 3. Pihak Terkait a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD, baik perselisihan antar partai politik maupun dalam satu partai politik yang sama b. Partai Politik Lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK, baik perselisihan antar partai politik maupun dalam satu partai politik yang sama 4. Pemberi Keterangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) *) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili oleh kuasa hukum.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

PERMOHONAN PEMOHON Diajukan oleh DPP Partai Politik peserta Pemilu. Isi Permohonan meliputi: 1. Identitas

PERMOHONAN PEMOHON Diajukan oleh DPP Partai Politik peserta Pemilu. Isi Permohonan meliputi: 1. Identitas Pemohon; 2. Uraian mengenai: a. Kewenangan Mahkamah b. Kedudukan hukum Pemohon c. Tenggang waktu pengajuan Permohonan d. Pokok Permohonan e. Petitum Permohonan disertai alat bukti dan daftar alat bukti.

PERMOHONAN PEMOHON Permohonan Pemohon yang diajukan kepada MK dicatat oleh Panitera dalam BP 3;

PERMOHONAN PEMOHON Permohonan Pemohon yang diajukan kepada MK dicatat oleh Panitera dalam BP 3; Kemudian Penitera menerbitkan dan menyampaikan AP 3; Jika permohonan belum lengkap, Panitera menerbitkan APBL; Pemohon dapat memperbaiki permohonan dan menyerahkan dalam 3 x 24 jam sejak APBL diterima Pemohon; Jika tidak ada perbaikan, permohonan yang dicatat dalam BRPK (dan diperiksa dalam persidangan) adalah permohonan awal.

PERMOHONAN PEMOHON Selanjutnya Permohonan diunggah dalam laman MK; dan Salinan Permohonan diserahkan oleh MK

PERMOHONAN PEMOHON Selanjutnya Permohonan diunggah dalam laman MK; dan Salinan Permohonan diserahkan oleh MK kepada Termohon, Parpol lain, dan Bawaslu satu hari setelah registrasi permohonan.

JAWABAN TERMOHON Jawaban Termohon diserahkan kepada MK selambatnya 2 hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan.

JAWABAN TERMOHON Jawaban Termohon diserahkan kepada MK selambatnya 2 hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Isi Jawaban Termohon meliputi: 1. Identitas Termohon; 2. Uraian mengenai: a. Kewenangan Mahkamah; b. Kedudukan hukum Pemohon; c. Tenggang waktu pengajuan Permohonan; d. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara yang menjadi objek permohonan; dan e. Petitum. Jawaban disertai alat bukti dan daftar alat bukti.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT Permohonan untuk menjadi Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait diajukan kepada

KETERANGAN PIHAK TERKAIT Permohonan untuk menjadi Pihak Terkait dan Keterangan Pihak Terkait diajukan kepada MK selambatnya 2 hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan menjadi Pihak Terkait diajukan oleh DPP Partai Politik. Isi Keterangan Pihak Terkait meliputi: 1. Identitas Pihak Terkait; 2. Uraian mengenai: a. Pihak Terkait adalah Partai Politik peserta Pemilu; b. Tanggapan terhadap dalil Pemohon mengenai Kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, dan pokok Permohonan; c. Petitum. Keterangan Pihak Terkait disertai alat bukti dan daftar alat bukti.

PIHAK LAIN Bawaslu adalah satu pihak yang dimintai keterangan oleh Mahkamah. Selain Pemohon, Termohon,

PIHAK LAIN Bawaslu adalah satu pihak yang dimintai keterangan oleh Mahkamah. Selain Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, Mahkamah dapat juga meminta keterangan pihak lain seperti Kepolisian, Kementerian Dalam Negeri, dsb, selama berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu.

MEKANISME PEMERIKSAAN Rapat Sidang Pemeriksaan Permusyawaratan Sidang Pemeriksaan Persidangan Hakim Pendahuluan Memeriksa kelengkapan dan

MEKANISME PEMERIKSAAN Rapat Sidang Pemeriksaan Permusyawaratan Sidang Pemeriksaan Persidangan Hakim Pendahuluan Memeriksa kelengkapan dan kejelasan Permohonan; Mengesahkan alat bukti Pemohon; Dihadiri Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu; Ketidakhadiran Pemohon mengakibatkan permohonan gugur. Memeriksa Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu; Mengesahkan alat bukti; Memeriksa alat bukti, saksi, dan ahli; Ketidakhadiran Pemohon dapat mengakibatkan permohonan tidak diterima. Sidang tertutup (internal) oleh Majelis Hakim untuk mengambil putusan; Diikuti oleh 9 hakim atau sekurangnya 7 hakim. Sidang Pengucapan Putusan Dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum; Salinan Putusan disampaikan kepada para pihak, MPR, DPR, Presiden/Pemerintah, Bawaslu, dan Parpol peserta Pemilu dalam waktu 3 hari sejak pengucapan putusan.

ALAT BUKTI Surat atau tulisan; Keterangan para pihak; Keterangan saksi; Keterangan ahli; Keterangan pihak

ALAT BUKTI Surat atau tulisan; Keterangan para pihak; Keterangan saksi; Keterangan ahli; Keterangan pihak lain; Alat bukti lain; dan/atau Petunjuk.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD diputus Mahkamah dalam waktu 30

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD diputus Mahkamah dalam waktu 30 hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam BRPK. Putusan Mahkamah dapat berupa: a. Putusan; b. Putusan Sela; atau c. Ketetapan.

HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU ANGGOTA DPD

HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU ANGGOTA DPD

OBJEK PERKARA Objek Perkara PHPU Anggota DPD adalah: Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara

OBJEK PERKARA Objek Perkara PHPU Anggota DPD adalah: Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional yang memengaruhi terpilihnya Pemohon.

PARA PIHAK BERPERKARA Pemohon Bawaslu PHPU Anggota DPD Pihak Terkait Termohon

PARA PIHAK BERPERKARA Pemohon Bawaslu PHPU Anggota DPD Pihak Terkait Termohon

PARA PIHAK BERPERKARA 1. Pemohon Perseorangan peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD. 2. Termohon

PARA PIHAK BERPERKARA 1. Pemohon Perseorangan peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD. 2. Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) 3. Pihak Terkait Perseorangan peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD yang berkepentingan terhadap permohonan Pemohon. 4. Pemberi Keterangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) *) Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu dapat diwakili oleh kuasa hukum.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon.

HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

OBJEK PERKARA Objek Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah: Keputusan Termohon tentang penetapan

OBJEK PERKARA Objek Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden adalah: Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang memengaruhi: a. Pasangan calo Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; atau b. Terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

PARA PIHAK BERPERKARA Pemohon Bawaslu PHPU Presiden dan Wakil Presiden Pihak Terkait Termohon

PARA PIHAK BERPERKARA Pemohon Bawaslu PHPU Presiden dan Wakil Presiden Pihak Terkait Termohon

PARA PIHAK BERPERKARA 1. Pemohon Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 2. Termohon Komisi

PARA PIHAK BERPERKARA 1. Pemohon Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 2. Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) 3. Pihak Terkait Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berkepentingan terhadap permohonan Pemohon. 4. Pemberi Keterangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) *) Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu dapat diwakili oleh kuasa hukum.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Termohon.

PERMOHONAN PEMOHON Diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Isi Permohonan meliputi: 1.

PERMOHONAN PEMOHON Diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Isi Permohonan meliputi: 1. Identitas Pemohon; 2. Uraian mengenai: a. Kewenangan Mahkamah b. Kedudukan hukum Pemohon c. Tenggang waktu pengajuan Permohonan d. Pokok Permohonan e. Petitum Permohonan disertai alat bukti dan daftar alat bukti.

PERMOHONAN PEMOHON Permohonan yang diajukan Pemohon dicatat oleh Panitera dalam BRPK. Salinan Permohonan diunggah

PERMOHONAN PEMOHON Permohonan yang diajukan Pemohon dicatat oleh Panitera dalam BRPK. Salinan Permohonan diunggah dalam laman Mahkamah Konstitusi dan disampaikan kepada Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

JAWABAN TERMOHON Jawaban Termohon diserahkan kepada MK selambatnya 2 hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan.

JAWABAN TERMOHON Jawaban Termohon diserahkan kepada MK selambatnya 2 hari sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Isi Jawaban Termohon meliputi: 1. Identitas Termohon; 2. Uraian mengenai: a. Kewenangan Mahkamah; b. Kedudukan hukum Pemohon; c. Tenggang waktu pengajuan Permohonan; d. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara yang menjadi objek permohonan; dan e. Petitum. Jawaban disertai alat bukti dan daftar alat bukti.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT Keterangan Pihak Terkait diajukan kepada MK selambatnya 1 (satu) hari setelah

KETERANGAN PIHAK TERKAIT Keterangan Pihak Terkait diajukan kepada MK selambatnya 1 (satu) hari setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Isi Keterangan Pihak Terkait meliputi: 1. Identitas Pihak Terkait; 2. Uraian mengenai: a. Pihak Terkait adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; b. Tanggapan terhadap dalil Pemohon mengenai Kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, dan pokok Permohonan; c. Petitum. Keterangan Pihak Terkait disertai alat bukti dan daftar alat bukti.

PIHAK LAIN Bawaslu adalah satu pihak yang dimintai keterangan oleh Mahkamah. Selain Pemohon, Termohon,

PIHAK LAIN Bawaslu adalah satu pihak yang dimintai keterangan oleh Mahkamah. Selain Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, Mahkamah dapat juga meminta keterangan pihak lain seperti Kepolisian, Kementerian Dalam Negeri, dsb, selama berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu.

MEKANISME PEMERIKSAAN Rapat Sidang Pemeriksaan Permusyawaratan Sidang Pemeriksaan Persidangan Hakim Pendahuluan Sidang Pleno; Memeriksa

MEKANISME PEMERIKSAAN Rapat Sidang Pemeriksaan Permusyawaratan Sidang Pemeriksaan Persidangan Hakim Pendahuluan Sidang Pleno; Memeriksa kelengkapan dan kejelasan Permohonan; Mengesahkan alat bukti Pemohon; Dihadiri Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu; Ketidakhadiran Pemohon mengakibatkan permohonan gugur. Sidang Pleno; Memeriksa Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu; Mengesahkan alat bukti; Memeriksa alat bukti, saksi, dan ahli; Ketidakhadiran Pemohon dapat mengakibatkan permohonan tidak diterima. Sidang tertutup (internal) oleh Majelis Hakim untuk mengambil putusan; Diikuti oleh 9 hakim atau sekurangnya 7 hakim. Sidang Pengucapan Putusan Dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum; Salinan Putusan disampaikan kepada para pihak, MPR, DPR, Presiden/Pemerintah, Bawaslu, dan Parpol peserta Pemilu dalam waktu 3 hari sejak pengucapan putusan.

ALAT BUKTI Surat atau tulisan; Keterangan para pihak; Keterangan saksi; Keterangan ahli; Keterangan pihak

ALAT BUKTI Surat atau tulisan; Keterangan para pihak; Keterangan saksi; Keterangan ahli; Keterangan pihak lain; Alat bukti lain; dan/atau Petunjuk.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden diputus Mahkamah dalam waktu 14

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden diputus Mahkamah dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam BRPK. Putusan Mahkamah dapat berupa: a. Putusan; b. Putusan Sela; atau c. Ketetapan.

Pengantar Hukum Indonesia Materi Hukum Acara Hukum AcaraPengantar Hukum Indonesia Materi Hukum Acara Hukum Acara
Pengantar Hukum Indonesia Materi Hukum Acara Hukum AcaraPengantar Hukum Indonesia Materi Hukum Acara Hukum Acara
HUKUM ACARA PERDATA PENGANTAR HUKUM INDONESIA HUKUM ACARAHUKUM ACARA PERDATA PENGANTAR HUKUM INDONESIA HUKUM ACARA
Hukum acara 1 Hukum acara Singkat 2 HukumHukum acara 1 Hukum acara Singkat 2 Hukum
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHANUNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
Komite III DPD RI Bahan Pembekalan Anggota DPDKomite III DPD RI Bahan Pembekalan Anggota DPD
PEMILU Definisi Pemilu Pemilu Pemilihan Umum disebut jugaPEMILU Definisi Pemilu Pemilu Pemilihan Umum disebut juga
Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia Konsep pemilu Pemilu adalahPelaksanaan Pemilu Di Indonesia Konsep pemilu Pemilu adalah
Hukum Acara Perdata Oleh Sanyoto Silabus Hukum AcaraHukum Acara Perdata Oleh Sanyoto Silabus Hukum Acara
HUKUM ACARA PERDATA Hukum acara perdata disebut jugaHUKUM ACARA PERDATA Hukum acara perdata disebut juga
PRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI HUKUM ACARA MKPRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI HUKUM ACARA MK
PRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI MATERI HUKUM ACARAPRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI MATERI HUKUM ACARA
PRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI HUKUM ACARA MKPRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI HUKUM ACARA MK
PRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI MATERI HUKUM ACARAPRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI MATERI HUKUM ACARA
HUKUM ACARA SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA HUKUM ACARAHUKUM ACARA SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA HUKUM ACARA
Hukum Acara Perdata 1 Pengertian Hukum Acara PerdataHukum Acara Perdata 1 Pengertian Hukum Acara Perdata
HUKUM ACARA PERDATA Pengertian Hukum acara perdata merupakanHUKUM ACARA PERDATA Pengertian Hukum acara perdata merupakan
HUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI HTN DAN HUKUM ACARAHUKUM ACARA PERADILAN KONSTITUSI HTN DAN HUKUM ACARA
Persiapan tahapan pemilukada 2013 dan Pemilu anggota DPRPersiapan tahapan pemilukada 2013 dan Pemilu anggota DPR
Pendaftaran Verifikasi Parpol Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPRPendaftaran Verifikasi Parpol Menjadi Peserta Pemilu Anggota DPR
ACARA SINGKAT DAN ACARA CEPAT SIFAT PEMERIKSAAN ACARAACARA SINGKAT DAN ACARA CEPAT SIFAT PEMERIKSAAN ACARA
ACARA BIASA TUJUAN DAN SIFAT ACARA BIASA AcaraACARA BIASA TUJUAN DAN SIFAT ACARA BIASA Acara
PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN KEPENTINGAN DAN PERSELISIHAN ANTAR SPPROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN KEPENTINGAN DAN PERSELISIHAN ANTAR SP
PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN KEPENTINGAN DAN PERSELISIHAN ANTAR SPPROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN KEPENTINGAN DAN PERSELISIHAN ANTAR SP