PRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI HUKUM ACARA MK
- Slides: 17
PRAKTEK HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI HUKUM ACARA MK (UMUM) PERTEMUAN Ke-3 MATA KULIAH PRAKTEK HUKUM ACARA MK FAKULTAS HUKUM-UNIV. INDONUSA ESA UNGGUL SEMESTER GANJIL-TA. 2014 -2015
Hukum Acara MK Meliputi: - Kewenangan MK - Legal standing - Permohonan - Pembuktian - Pengambilan Putusan Pelaksanaan Hukum Acara menentukan kelancaran proses penanganan suatu perkara atau pelaksanaan wewnang. 2
ASAS-ASAS HUKUM ACARA MK 1. 2. 3. 4. 5. Ius curia novit Persidangan terbuka untuk umum Independen & imparsial Peradilan cepat, sederhana & biaya ringan Hak untuk didengar secara seimbang (audi et alteram partem) 6. Hakim aktif dalam persidangan 7. Asas praduga keabsahan (praesumtio iustae causa) 3
Hukum Acara MK Di dalam UU MK, Hukum acara terbagi menjadi 2: Ø Hukum Acara Umum : memuat aturan umum beracara di MK Ø Hukum Acara Khusus : sesuai dengan karakteristik masing-masing perkara yang menjadi kewenangan MK. 4
Hukum Acara Umum § Tertuang dalam Pasal 28 s. d Pasal 49 UU MK § Hukum Acara Umum, mengatur: 1. Persidangan 2. Syarat Permohonan 3. Perihal Putusan 5
Hukum Acara Umum 1. Persidangan - Sidang Panel - Sidang Pleno Luar Biasa - Sidang Panel Diperluas 6
Proses Penerimaan & Pemeriksaan di MK 1. 2. 3. 4. 5. Pengajuan Permohonan Alat Bukti Pemeriksaan Pendahuluan Pemeriksaan Persidangan Putusan 7
1. Pengajuan Permohonan a. Ditulis dalam Bahasa Indonesia b. Ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya c. Dalam 12 rangkap d. Memuai uraian yang jelas mengenai permohonan e. Sistematika uraian - identitas - posita (kewenangan, legal standing, pokok perkara) - petitum f. Dilampiri alat bukti pendukung 8
2. Alat Bukti a. Surat atau tulisan b. Keterangan saksi c. Keterangan ahli d. Keterangan para pihak e. Petunjuk f. Alat bukti berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam elektronik dgn alat optik. - Alat bukti harus disah kan dalam persidangan Mahkamah. 9
3. Pemeriksaan Pendahuluan § § § Sidang pertama ditetapkan 13 hr setelah dicatat BRPK Merupakan Sidang Panel terbuka untuk umum Pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan Hakim wajib memberikan nasihat Pemohon diberikan kesempatan memperbaiki permohonan 14 hr sejak sidang pertama 10
4. Pemeriksaan Persidangan § § Sidang pleno terbuka untuk umum Setiap ahli & saksi harus disumpah terlebih dahulu Harus mentaati tatib / dilarang melakukan contempt of court Hakim dapat meminta keterangan tertulis dari lembaga yang terkait dalam perkara. § Keterangan tertulis tersebut wajib dipenuhi paling lambat 7 hr sejak permintaan tersebut diterima. 11
5. Putusan § § § § Dilakukan sidang tertutup dalam RPH Hakim menyampaikan legal opinion Dipimpin oleh Ketua MK tidak hadir, dipimpin Wakil Ketua MK Cara pengambilan putusan musyawarah untuk mufakat Musyawarah tidak tercapai voting Putusan final & mengikat. 12
HUKUM ACARA UMUM Pasal 28 s. d Pasal 49 UU MK HUKUM ACARA KHUSUS § Pasal 50 s. d Pasal 85 UU MK 13
GAMBARAN UMUM PROSES BERACARA DI MK PENGAJUAN PERKARA • 12 RANGKAP • DISERTAI BUKTI REGISTRASI BRPK PENJADWALAN 14 HARI KERJA SETELAH REGITRASI PEMERIKSAAN SYARAT ADMINISTRASI BELUM LENGKAP • DIBERITAHUKAN • DILENGKAPI DLM 7 HARI KERJA TELAH LENGKAP PEMENUHAN KELENGKAPAN DALAM 7 HARI KERJA PEMBERITAHUAN KEPADA PEMOHON
PENGUMUMAN KEPADA MASYARAKAT PERMOHONAN DAPAT DI TARIK KEMBALI SELAMA PROSES PEMERIKSAAN PENDAHULUAN • KELENGKAPAN • KEJELASAN PERMOHONAN TIDAK LENGKAP/JELAS • DIBERITAHUKAN • DILENGKAPI 14 HARI TELAH LENGKAP DAN JELAS PEMOHON MELENGKAPI ATAU MEMPERBAIKI DALAM 14 HARI
PEMERIKSAAN PERBAIKAN DAN KELENGKAPAN PERMOHONAN RAPAT PLENO TERTUTUP LAPORAN DAN PEMBAHASAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN PERSIDANGAN PLENO TERBUKA UMUM • KEWENANGAN MK • KEDUDUKAN HUKUM • POKOK PERMOHONAN • PEMBUKTIAN RAPAT PLENO TERTUTUP PENGAMBILAN PUTUSAN SIDANG TERBUKA UMUM PENGUCAPAN PUTUSAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN KEPADA PIHAK
SEKIAN TERIMA KASIH 17
- Aspek hukum dalam praktek kebidanan
- Konstitusi hukum
- Konstitusi hukum
- Maruarar siahaan
- Munafrizal manan
- Konstitusi hukum
- 3 lapisan dalam ilmu hukum
- Materi hukum acara
- Hukum acara pembubaran partai politik
- Pengertian hukum acara pidana
- Ruu hukum acara perdata
- Hukum acara perdata adalah
- Pengertian hukum
- Hukum acara pembubaran partai politik
- Montesqeu
- Contoh kes mahkamah majistret
- Mahkamah agung
- Peta proses bisnis mahkamah agung