Hukum Acara Perdata Oleh Sanyoto Silabus Hukum Acara
Hukum Acara Perdata Oleh Sanyoto
Silabus Hukum Acara Perdata Bab I Pendahuluan : 1. Pengertian 2. Sejarah Hukum Acara Perdata 3. Sumber Hukum 4. Asas-asas Hukum Acara Perdata 5. Perbedaan Hukum Acara Perdata dengan Hukum Acara Pidana Bab II Gugatan 1. Pengertian dan Isi Gugatan 2. Pencabutan dan Perubahan Gugatan 3. Penggabungan Gugatan 4. Kewenangan Mengadili atau kompetensi
Bab III Penyitaan • Pengertian dasar hukum • Conservatoir Beslag • Revindicatoir Beslag Bab IV Pemeriksaan Perkara : • Penetapan Hari Sidang • Proses Pemeriksaan Perkara • Peranan Hakim dalam Memeriksa Perkara • Perdamaian • Acara Verstek • Jawaban tergugat • Replik dan Duplik • Intervensi
Bab V Pembuktian 1. Pengertian dasar Hukum 2. Hal yang Dibuktikan dan Beban Pembuktian 3. Teori Pembuktian dan Kekuatan Alat Bukti 4. Macam-macam Alat Bukti Bab VI Putusan Hakim 1. Pengertian 2. Susunan dan Isi Putusan Hakim 3. Macam-macam Putusan Hakim 4. Kekuatan Putusan Hakim 5. Putusan Uitvoorbaar Bij Voorraad ( UBV/Serta Merta/ Dpt dilaksanakan Terlebih dulu )
Bab VII Upaya Hukum • Upaya Hukum Terhadap Putusan Hakim • Perlawanan • Banding • Kasasi • Peninjauan Kembali • Derdenverzet Bab VIII Eksekusi atau Pelaksaaan Putusan Hakim • Pegertian • Bentuk-bentuk Eksekusi
Literatur 1) Sudikno Mertokusumo, 2000, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty Yogyakarta. 2) Lilik Mulyadi, 1999, Hukum Acara Perdata menurut Teori dan Praktek Peradilan di Indonesia, Jembatan, Jakarta. 3) M. Yahya Harahap 2005 , Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Sinar Grafika , Jakarta, 4) Sri Wardah& Bambang Sutiyoso , 2007, Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia, Gama Media, Yogyakarta. 5) Abdulkadir Muhammad, 2000, Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung 6) Mukti Arto, 1996, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 7). Riduan Syahrani, 1988, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, Pustaka Kartini, Jakarta 8) Izaac. S. Leinisu. Fatimah Ahmad, 1982, Intisari Hukum Acara Perdata, Ghalia Indonesia 9) K Wantjik Saleh, 1979, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
10) Abdul Manan, 2001, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, yayasan Al Hikmah Jakarta. 11) Andi Tahir Hamid, 1986, Hukum Acara Perdata Serta Susunan Kekuasaan Pengadilan. PT Bina Ilmu, Surabaya 12) R. Soepomo, 1993, Hukum Acara Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta. 13) R. Rubini, 1974 , Pengantar Hukum Acara Perdata, Alumni Bandung. 14) R. Wiryono Prodjodikoro, 1982, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Sumur, Bandung. 15) Retnowulan Sutantio Iskandar Oeripkartowinata, 1972, Hukum Acara Perdata Dalam Praktek dan Teori, Alumni, Bandung. 16) R. Tresna, 1979, Komentar HIR, Pradnya Paramita, Jakarta. 17) R. Subekti, 1969, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta. 18) -------, Hukum Acara Perdata, 1977, Bina Cipta, Jakarta.
PENILAIAN ACUAN PATOKAN ( PAP ) a) Nilai mutu A untk nilai _> 80; b) Nilai mutu B untuk nilai 66, 00 --79, 90; c) Nilai mutu C untuk nilai 56. 00 --65, 99; d) Nilai mutu D untuk nilai 46, 00 ---56, 99; e) Nilai mutu E untuk nilai <_ 46
BAB I Pendahuluan
Apa yg dibutuhkan oleh subj hk dlm kehidupan bermasyarakat q Norma 2 -Kaidah 2 hk sbg pedoman dalam mengatur kehidupan bersama. q Bentuknya kaidah hk dpt berupa peraturan hk materiil ( materiil recht/substantive law ) maupun hukum Formil ( Formil recht/adjective law ). q Hk Mat ( Tertulis/tdk Tertulis ) mengatur ttg hak dan kewajiban subj. hk yaitu apa yg seharusnya dilakukan, yg dilarang, dan sanksinya.
Kalau kaedah hukum perdata materiil dilanggar oleh salah satu pihak, tindakan apakah yg dpt ditempuh oleh salah satu pihak ? • Ia dapat menuntut haknya ke Suatu Badan peradilan ( Kekuasaan kehakiman ) yg tugasnya mempertahankan ketentuan hukum perdata materiil dengan cara memulihkan dalam keadaan semula( Rii) dalam hal ada pelanggaran dgn menggunakan perangkat ketentuan Hukum Perdata Formil atau Hukum Acara Perdata ( Burgerlijke Procesrecht/civil Law Prosedur )
Pengertian hukum acara perdata menurut pendapat para ahli, 1. Prof. Dr. R. Soepomo dlm peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahan tata hukum (Burgerlijke rechtorde ), menetapkan apa yg ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara 2. Prof. Dr. Wirjono Projodikoro rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan hukum perdata. 3. Prof. Subekti HAP ad rangkaian peraturan hukum yg mengatur bgmn caranya menjamin ditaatinya hukum-hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim DKTL mengatur bgmn caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan melaksanakan putusannya.
3. Prof. Dr. RMSudikno Mertokusumo peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim hukum yang mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan daripada putusannya. 4. Prof. Abdul Kadir Muhammad peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan (hakim), sejak diajukan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim. 5. Lap. hasil Simposium Pembaharuan Hukum Perdata Nasional yg diselenggarakan BPHN Depkeh di Yogyakarta 21 -23 Des 1981 , HAP ad Hk yg mengatur bgmn cara menjamin ditegakannya atau dipertahankannya hukum perdata materiil.
• 1. 2. 3. Tujuan dan sifat hukum acara perdata Tujuan : Mencegah terjadinya Tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) Mempertahankan hukum perdata materiil Memberikan kepastian hukum • 1. Sifat : Memaksa mengikat para pihak yang berperkara dan ketentuan -ketentuan yang ada peraturan hukum acara perdata harus dipenuhi. contoh: gugatan harus diajukan di tempat atau domisili tergugat Jangka waktu untuk mengajukan permohonan banding adalah 14 hari setelah putusan hakim diberitahukan kpd para pihak, dll 2. Mengatur peraturan-peraturan dalam hukum acara perdata dapat dikesampingkan para pihak Contoh dalam hal pilihan domisili dan juga pembuktian.
Kesimpulan HAP ad Hk 1) Bgmn caranya subj hk mengajukan perkara ke pengadilan, 2) Bgmn caranya pihak yg terserang kepentingannya mempertahankan diri, 3) Bgmn Hakim bertindak thd para pihak yg berperkara sekaligus memutus perk dgn adil,
Sejarah hukum acara perdata • Sebelum tanggal 5 April 1848 Hukum acara perdata yang digunakan di pengadilan Gubernemen bagi golongan Bumiputera untuk kota-kota besar di Jawa adalah Br. V (hukum acara bagi golongan Eropa) Untuk luar kota-kota besar Jawa digunakan beberapa pasal dalam Stb 1819 -20 Pada tahun 1846 Ketua Mahkamah Agung (Hooggrerechtshof) Mr H. L Wichers tidak setuju hukum acara perdata bagi golongan Eropa digunakan untuk golongan Bumiputera tanpa berdasarkan perintah Undang-undang. Gubenur Jendral J. J Rochussen menugaskan Wichers membuat rancangan Reglement tentang Administrasi Polisi dan Hukum Acara Perdata dan Pidana Bagi Bumiputera.
Tahun 1847 rancangan selesai dibuat tetapi JJ Rochussen mengajukan keberatan yaitu 1. Pasal 432 ayat (2) : membolehkan pengadilan yang memeriksa perkara perdata untuk golongan Bumiputera menggunakan hukum acara perdata yang diperuntukkan untuk golongan Eropa. 2. Rancangan itu terlalu sederhana karena tidak dimasukkannya lembag-lembaga intervensi, kumulasi gugatan, penjaminan dan rekes civil seperti yang termuat dalam BRv • Tanggal 5 April 1848 setelah melakukan perubahan dan penambahan maka rancangan itu ditetapkan dengan nama Inlandsch Reglement (IR) yang ditetapak dengan Stb 1848 -16 dan disahkan dengan firman Raja tanggal 29 September 1849 dengan Stb 1849 -63.
• Tahun 1927 diberlakukan RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten) yaitu hukum acara perdata bagi golongan Bumiputera luar Jawa dan Madura. Sebelumnya berlaku peraturan tentang susunan Kehakiman dan kebijaksanaan Pengadilan Stb 1847 -23 • Tahun 1941 terjadi perubahan nama Ir menjadi HIR (Herzeine Indlansch Reglement)dengan Stb 194144 yang berlaku untuk Jawa dan Madura. • Pada saat ini dengan Pasal II Peraturan Peralihan UUD 1945 yang telah diamandemen yg ke 4 HIR dan RBg masih berlaku sampai saat ini.
Sumber hukum acara perdata • Pada zaman Hindia Belanda: 1. RV (reglement op de Burgerlijk Rechtsvordering) golongan Eropa 2. HIR (Herzeine Indlandsch Reglement)- golongan Bumiputera daerah Jawa dan Madura 3. RBg (Reglement voor de Buitengewesten)- golongan Bumiputera luar Jawa dan Madura. • Saat Ini 1. HIR dan RBg 2. UU No 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Jawa dan Madura.
3. UU No 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan & PP. 9/75 , PP 45/90 4. UU 14/1970 UU 35 /99 UU No 4 Tahun 2004 UU 48/2009 Ttg Kekuasaan Kehakiman 5. UU 14/85 UU No 5 Tahun 2004 UU 3/2009 tentang Mahkamah Agung 6. UU 2/1986 diganti UU 8/2004 diganti lagi dgn UU 49/2009 ttg Peradilan Umum 7. UU 7/1989 diganti UU 3/2006 diganti UU 50 /2009 ttg Peradilan Agama 8. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku ke-IV tentang Pembuktian dan Daluarsa 9. Yurisprudensi. 10. PERMA 11. Hukum Adat 12. Doktrin ( Pendapat Sarjana )
1. 2. 3. Asas-asas Hukum Acara Perdata Hakim bersifat menunggu inisiatif mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan (Pasal 118 HIR/142 RBg ). Perk yg diajukan kpd hakim mk ia tdk buleh menolak utk memeriksa dan mengadilinya dgn alasan hknya tdk ada /krg jelas, hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai 2 hk dan rasa keadilan yg hdp dlm masy. (Ps 5 UU 48/2009 KK Hakim bersifat Pasif ruang lingkup atau luas sempitnya pokok perkara ditentukan para pihak berperkara bukan oleh hakim. Pengad membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi sgl hambatan & rintangan utk tercapainya peradilan yg sederhana cepat dan biaya ringan Ps 4 ayat 2 UU 48/2009. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi dari yang dituntut ( 178 ayat 2, 3 HIR/189 ayat 2, 3 RBG ) Persidangan terbuka untuk umum Ps 13 ayat 1 UU 48/2009 setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan perkara, walaupun ada beberapa perkara yang dilakukan pemeriksaannya secara tertutup. Contoh dalam perkara perceraian.
5. Mendengar kedua belah pihak 6. Putusan harus disertai dengan alasan-alasan( motievering Plicht ). 7. Berperkara dikenai biaya 8. Tdk ada keharusan utk mewakilkan 9. Beracara tidak harus diwakilkan bisa langsung pihak yang berperkara beracara di pengadilan atau dapat diwakilkan. 10. Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YME “
11. Asas objektivitas Pengad mengadili menurut hk dgn tdk membedakan-bedakan orang ->ps 4 ayat 1 UU 49/2009 12. Asas Persidangan berbentuk Majelis ps 11 ayat 1 Pengadilan memeriksa dgn susunan majelis sekurang-kurangnya 3 org hakim, kec UU menentukan lain. 13. Pemeriksaan dalam Dua Tingkat. Tk pertama Original Yurisdiction. Tk Banding Apellate Jurisdiction ) Judex Fakctie. - Mahkamah Agung judex Iuris :
KEKUASAAN MAHKAMAH AGUNG PS 28 1) MA bertugas dan berwenang memeriksa perk dan memutus : a) Permohonan Kasasi; b) Sengketa kewenangan mengadili; c) Permohonan PK put pengad yg MKHT
Berkaitan dgn ps 28 ayat 1 huruf a, pasal 29 berbunyi : q. MA memutus permohonan Kasasi thd put pengad tingkat Banding atau tingkat terakhir dr semua lingkungan peradilan
Alasan Kasasi Ps. 30 UU 3/2009 a) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. b) Salah menerapkan atau melanggar hukum yg berlaku, c) Lalai memenuhi syarat 2 yg diwajibkan oleh peraturan perundangan yg mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yg bersangkutan
Bgmnkah isi putusan MA yg mengabulkan permohonan Kasasi atas dsr alasan ps 30 huruf a, b&C ØMA menyerahkan perkara tsb ke Pengadilan lain yg berwenang memeriksa dan memutusnya ( ps 51 ayat 1) ØMA membatalkan put kmd memutus sendiri perkara yg dimohonkan kasasi itu yg isinya berbeda dgn isi putusan yg dimohonkan kasasi (ps 51 ayat 2 )
Macam Putusan MA dlm TK Kasasi Bukan Putusan Akhir • Mengembalikan berkas pd 1. Menguatkan PT/PN 2. Menyatakan permoh Kasasi PN/PA utk dilakukan Tdk dpt Diterima ( N. O). Pemeriksaan Tambahan krn Fakta blm jelas sdh 3. Membatalkan Put/Pen PN/PT ditentukan hknya tdk krn : menurut hk • Melanggar UU ( Scanding ) • Salah Menerapkan UU ( Verkerde toepasing ) • Melampaui wewenang • Menunjuk PN /PA yg berwenang
Perbedaan Hukum Acara Perdata dengan Hukum Acara Pidana 1. Dasar timbulnya Perkara Perdata : timbulnya perkara krn terjadi pelanggaran hak yang diatur dalam hukum perdata. Pidana : timbulnya perkara krn terjadi pelanggaran terhadap perintah atau larangan yang diatur dlm hkm pidana 2. Inisiatif berperkara Perdata : datang dari salah satu pihak yang merasa dirugikan Pidana : datang dr penguasa negara/pemerintah melalui aparat penegak hukum seperti polisi dan jaksa Kepentingan Publik /Umum ( Nyawa, harta benda , Martabat )
3. Istilah yang digunakan Perdata : yang mengajukan gugatan Penggugat pihak lawannya/digugat Tergugat Pidana : yang mengajukan perkara ke pengadilan jaksa/penuntut umum pihak yang disangka tersangka terdakwa terpidana 4. Tugas hakim dalam pembuktian Perdata : Tujuan Pembuktian adalah mencari kebenaran formil mencari kebenaran sesungguhnya yang didasarkan apa yang dikemukakan oleh para pihak dan tidak boleh melebihi dari itu. Pidana : mencari kebenaran materiil tidak terbatas apa saja yang telah dilakukan terdakwa melainkan lebih dari itu. Harus diselidiki sampai latar belakang perbuatan terdakwa. Hakim mencari kebenaran materiil secara mutlak dan tuntas.
5. Perdamaian Perdata : dikenal adanya perdamaian ( Ps 130 HIR/154 RBG Perma 2/2003 Perma 1/2008 ttg Mediasi Pidana : tidak dikenal perdamaian 6. Alat bukti Sumpah decissoire Perdata : ada sumpah decissoire yaitu sumpah yang dimintakan oleh satu pihak kepada pihak lawannya tentang kebenaran suatu peristiwa. Pidana : tidak dikenal sumpah decissoire. 7. Hukuman Perdata : kewajiban untuk memenuhi prestasi (menyerahkan benda , mengosongkan, melakukan perbuatan tertentu, menghentikan suatu perbuatan, pembayaran sejumlah uang ) Restitue In Integrum (RII ). Pidana : hukuman badan (Mati, penjara , kurungan, denda dan Pencabutan hak.
Bab II Perkara perdata di Pengadilan dibedakan menjadi 2 : 1. Perkara contentiosa perkara yang di dalamnya terdapat sengketa atau perselisihan. 2. Perkara voluntaria perkara yang di dalamnya tidak terdapat sengketa atau perselisihan Kepentingan yg bersifat sepihak semata ( For the benefit of one party only ), tdk ada org lain atau pihak ketiga yg ditarik sbg lawan , ttp bersifat Ex parte Petitum Permohonan hrs murni ttg permintaan penyelesaian kepentingan pemohon dgn acuan sbb : a. Isi petitum brp permintaan yg bersifat Deklaratif. b. Petitum Tdk boleh melibatkan pihak lain yg tdk ikut sbg pemohon. c. Petitum Tdk bersifat Comdemnatoir. d. Harus terinci ttg hal-hal yg dikehendaki pemohon e. Petitum tdk boleh bersifat Compositur atau ex Aeque et bono
Ciri Khas Permohonan 1) Bersifat Reflektif : hanya demi kepentingan pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lain. Contoh Permohonan : Adopsi, Perwalian, pengampuan, Konsinyasi, ganti nama, ganti kelamin, kewarganegaraan, permohonan Dispensasi Kawin, Ijin Poligami, ijin Kawin dlm masa idah, pencegahan perkawinan, pengesahan nikah ( Itsbat Nikah ), Wali adhol ( enggan /tdk diketahui ( gaib ) , pembatalan perkawinan, cerai talak( ijin penjatuhan Ikrar Talak) 2) Perbuatan hakim dlm peradilan mrpk perbuatan administratif Penetapan Syarat 2 adm dipenuhi mk kemungkinan dikabulkan.
Beda contentiosa dengan voluntaria 1. Pihak yang berperkara Contentiosa : penggugat dan tergugat Voluntaria : pemohon 2. Aktifitas hakim yang memeriksa perkara Contentiosa : terbatas yang dikemukakan diminta oleh pihak-pihak Voluntaria : hakim dapat melebihi apa yang dimohonkan krn tugas hakim bercorak administratif.
3) Kebebasan hakim Contentiosa : hakim hanya memperhatikan dan menerapkan apa yang telah ditentukan UU Voluntaria : hakim memiliki kebebasan menggunakan kebijaksanaannya. 4) Kekuatan mengikat putusan hakim Contentiosa : hanya mengikat pihak-pihak yang bersengketa serta orang-orang yang telah didengar sebagai saksi. Voluntaria : mengikat terhadap semua pihak.
Pengertian gugatan • Sudikno Mertokusumo : tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main Hakim sendiri (eigenrichting) • Darwan Prinst : suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut. • Menurut RUU Hukum Acara Perdata pada Psl 1 angka 2 tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.
• Gugatan pada prinsipnya didefinisikan merupakan tuntutan hukum guna pemenuhan hak dan kewajiban tertentu, yang diajukan oleh seseorang atau lebih (sebagai Penggugat) terhadap seseorang/suatu badan hukum atau lebih (sebagai Tergugat). • Gugatan dapat diajukan, baik itu secara lisan (Pasal 120 HIR) ataupun tertulis (Pasal 118 HIR), oleh seseorang/pihak yang dirugikan.
• 1. 2. 3. Syarat dan isi gugatan Syarat gugatan : Gugatan dalam bentuk tertulis( ps 118 ayat 1 HIR/142 ayat 1 RBG )G. Lisan ps 120 HIR/144 RBG ) Diajukan oleh orang yang berkepentingan hk. ( Point d’interes point d’ action asas Legitima persona standi in judicio. Diajukan ke pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus • Isi gugatan : Menurut Pasal 8 ayat 3 Rv gugatan memuat : 1. Identitas para pihak 2. Dasar atau dalil gugatan/ posita /fundamentum petendi berisi tentang : 1). kejadian 2/peristiwanya ( feitelijke gronden )menjelaskan ddknya perk dan 2) menguraikan ttg hukumnya ( recht s gronden ) yi uraian ttg adanya hak atau hub. hk yg menjadi dasar yuridis gugatan. 3. Tuntutan/petitum terdiri dari tuntutan primer dan tuntutan subsider/tambahan
Teori pembuatan gugatan • Ada 2 teori tentang bagaimana menyusun sebuah surat gugatan yaitu : 1. Substantieserings theorie yaitu membuat surat gugatan dengan menguraikan rentetan kejadian nyata yang mendahului peristiwa yang menjadi dasar gugatan. 2. Individualiserings theorie yaitu hanya memuat kejadian-kejadian yang cukup menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan
SYARAT MATERIIL HIR & RBG hanya mengatur cara mengajukan 118 &120 , Isinya tdk, Bgmn menurut Yurisprudensi MA ? • Menurut Yurisprudensi MA No. 547 K/SIP/1972 pd dsrnya org bebas menyusun dan merumuskan SG, asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yg menjadi dsr tuntutan ( gugatan )
Syarat Formil yi syarat utk memenuhi ketentuan Tatib beracara yg ditentukan UU • Bgmn kalau sy formil G tdk dipenuhi ? • Syarat Formil tdk dipenuhi maka akan Mengakibatkan gugatan tdk sah Gugatan dinyatakan tdk dpt diterima ( Niet onvankelijke Verklaard ) atau Pengad tdk berwenang mengadili
Syarat Formil yg harus dipenuhi : 1) Tdk melanggar Kompetensi Absolut & Relatif, 2) Gugatan tdk Error in Persona. Contohnya : P tdk cakap / tdk punya kepentingan hk yg cukup, yg ditarik sbg Pihak 2 nya tdk lengkap Plurium litis consortium 3) Gugatan harus jelas dan tegas ( ps 8 RV ) tdk obscuur Libel , Misalnya : 1. Posita tdk menjelaskan kejadian serta dasar hukum tuntutan dlm gugatan, 2. Tdk jelas obj G, 3. posita bertentangan dgn petitum, 4. petitum tdk terinci tp hanya Kompositur ( Ex aequo et bono )
4) Tdk melanggar azas nebis in idem ( ps 1917 BW & yurisprudensi MA ( S, O, &Pokok Perkaranya sama dimana perk Pertama sdh ada put yg MKHT yg bersifat positif /negatif ( Mengabulkan/menolak G). 5) G tdk Prematur/ blm waktunya diajukan G, 6) Tdk menggugat sesuatu yg telah dihapuskan/dikesampingkan oleh P P telah menghapuskan sendiri haknya dgn cara penolakan, ataupun krn Verjaring ( daluwarsa ) T. H yg bersifat perdata Verjaringnya 30 th 7) Aanhanging geding /Rei Judicata deductae apa yg digugat sekarang masih tergantung pemeriksaannya dlm proses peradilan banding, Kasasi, PK
Syarat Formil G menurut Ridwan halim : 1) 2) 3) 4) Diajukan scr tertulis dlm bentuk SG, Ditujukan Ke pengad yg berwenang Memuat identifikasi yg lengkap P & T Memuat dsr/alasan tuntutan ( Posita/FP) dan Petitum yg memenuhi syarat sbb : a. Jelas & Terang maksudnya, b. Rasional, c. dgn fakta & bukti 2 yg autentik/asli d. kejadian materiil yg lengkap &inheren shg kebenarannya dpt dibuktikan dr seluruh bag G
• e). tdk memuat unsur penipuan/pemalsuan bukti/pemutar balikan fakta, • F). Dilandasi dgn dsr-dsr hk yg rasional dan bukan dibuat-buat atau dicari-cari sekenanya, • G). Tuntutan yg Layak/Wajar berdsrk bukti 2 yg tdk mengandung unsur pemerasan, kesewenang-wenangan.
Penggugat dlm Petitum selain mengajukan Petitum Pokok ( Primer ) dpt pula disertai dgn Petitum Tambahan/pelengkap ( acessoir ) dan Tunt Pengganti/subsider 1) Pet. Pok( Tunt. Pok tunt utama yg diminta oleh P utk diputuskan oleh Pengad yg berkaitan langsung dgn pokok perk yg disengketakan. Misal : T hutang pd P belum mengembalikanmeski sdh ditagih dan sdh jatuh tempo ( WP ). Pet. Pok P adalah Pemenuhan perjanjian. Perkara Waris Membagi HW 2) Tunt Tambahan ( Acessoir ) ad Tunt yg sifatnya melengkapi atau sbg tambahan dr Tunt Pok.
Contoh yg Tunt Termasuk tuntutan Tambahan a) Menghukum T membayar biaya perkara, b) Menyatakan Put dpt dilaksanakan terlebih dulu ( serta Merta ) Uit Voerbaar bij voorraad c) Menghukum T membayar bunga ( moratoir ) sebesar 2 % perbulan, ( costen Schaden, en interesten ) d) Menghukum T membayar Dwangsom/Astreinte tiap hari sebesar Rp. 100. 000, - sejak put berkekuatan hk tetap. e) Menghukum T membayar uang Nafkah idah sebesar 600 Jt dan Mutah sebesar 400 Jt Kpd Termohon yg dibayar setelah pemohon mengucapkan ikrar talak di muka persidangan. f) Menghukum T untuk menyerahkan 1/2 Harta bersama
Pengertian Tuntutan Pengganti • Ad Tunt yg fungsinya utk menggantikan tunt pokok, apabila Tun Pok ditolak oleh pengad sbg Tun Cadangan/alternatif • Tunt Sub apbl majelis hakim berpendpt lain, mohon putusan yg seadil-adilnya ( Ex aequo et bono )
• 1. 2. Penggabungan gugatan atau kumulasi gugatan Kumulasi gugatan ada 2 yaitu : Kumulasi subjektif yaitu para pihak lebih dari satu orang (Pasal 127 HIR/151 RBg) Kumulasi objektif yaitu penggabungan beberapa tuntutan. Penggabungan objektif tidak boleh dilakukan dalam hal: a) satu tuntutan tertentu diperlukan satu gugatan khusus sedangkan tuntutan lainnya diperiksa menurut acara biasa. b) Hakim tidak wenang secara relatif untuk memeriksa satu tuntutan yang diajukan secara bersama-sama dalam gugatan c) Tuntutan tentang bezit tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan tentang eigendom dalam satu gugatan.
Bagaimana yurisprudensi MA tentang Tunt Sub saat ini • Tunt Subsider dpt dikabulkan Asal masih dalam kerangka yg serasi dengan petitum primer. • Contoh : T pok Pemutusan/Pembatalan Perjanjian dgn Tuntutan GR, Tunt subs Menghukum T melaksanakan Perjanjian dgn dihukum uang paksa setiap kali keterlambatan dlm melaksanakan perjanjian.
Tujuan penggabungan gugatan : a. Menghindari kemungkinan putusan yang berbeda atau berlawan b. Untuk kepentingan beracara yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan. Efisien
• • 1. KOMPETENSI Kompetensi adalah kewenangan mengadili dari badan peradilan. Kompetensi ada 2 yaitu : Kompetensi Mutlak/Absolut : Pembagian kewenangan mengadili antar Peradilan dgn melihat jenis perkara dgn mendasarkan Ps 18 UU 48/2009 Kek Kehakiman ( UU 14/70 UU 35/99 UU 4/2004 ) dilihat dari beban tugas masing-masing peradilan sbg pelaksana kekuasaan kehakiman ad MA & Bdn perad yg berada dibawahnya 1. Peradilan Umum UU 2/1986 ->UU 8/2004 ->UU 49/2006 2. Peradilan Agama, ( UU 7/89 ->UU 3/2006 ->UU 50/2009 3. Peradilan Militer, 4. Peradilan Tata Usaha Negara( UU 5/2006 ->UU 9/20064 ->UU 51/2009. Dan sebuah Mahkamah Konstitusi
2) Kompetensi relatif yaitu pembagian kewenangan mengadili dari masing 2 pengadilan atas dasar wilayah hukum tertentu. menjawab pertanyaan pengadilan Kabupaten/ Kodya / Kota apa yg berwenang memeriksa perkara Pasal 118 HIR/142 RBg mengatur kompetensi relatif Pengadilan 1. Gugatan pdt, yg pd tingk pertama masuk kekuasaan pengadilan negeri, hrs dimasukan dgn surat permintaan yg ditdtgni oleh P /Wakilnya menurut ps 123, kpd KPN di daerah hukum siapa T bertempat diam/jika tdk diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya. ( asas Actor Sequitor Forum Rei). 2. Jika T lebih dari seorang sdg mereka tdk tinggal di dlm itu, diajukan ke KPN yg dipilih oleh P.
• Jika antara bbrp T hubungannya satu sama lain sbg Hoofdschuldenaar dan Borg Kpd KPN tempat tinggal berutang utama. 3) Blmn tempat diam dr T tdk dikenal & tempat tgl tdk diketahui atau T tdk dikenal, mk SG dimasukan kpd KPN drpd P , atau jika SG ttg Brg Tetap , mk SG dimasukan kpd KPN dmn brg terletak. 4) Bila dgn Surat yg sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, mk P, jika ia suka dpt memasukan SG kpd KPN dlm daerah hk siapa terletak tempat kedudukan yg dipilih itu.
• Pasal 118 HIR/142 RBg mengatur juga pengecualiannya yaitu : 1. Diajukan di tempat kediaman tergugat apabila tidak diketahui tempat tinggalnya. 2. Apabila tergugat lebih dari satu orang diajukan di tempat tinggal salah satunya sesuai pilihan P. 3. Satu tergugat sebagai yang berhutang dan satu lagi penjamin diajukan di tempat tinggal yang berhutang. 4. Jika tidak diketahui tempat tinggal dan kediaman tergugat diajukan di tempat tinggal penggugat. 5. Jika objeknya benda tetap diajukan di tempat benda tetap itu berada. 6. Jika ada tempat tinggal yang dipilih diajukan di tempat tinggal yang dipilih tersebut.
Para Pihak Berperkara Ada 2 pihak yaitu penggugat dan tergugat. Pihak ini dapat secara langsung berperkara di pengadilan dapat juga diwakilkan. • Untuk ini dapat dibedakan atas : 1. Pihak materiil : pihak yang mempunyai kepentingan langsung yaitu penggugat dan tergugat. • • 2. Pihak formil : mereka yang beracara di pengadilan sbg penggugat, tergugat mewakili anak yg blm dewasa, sbg wali, curator, Direktur Utama krn penunjukan oleh hk • Turut tergugat : pihak yang tidak menguasai objek perkara tetapi akan terikat dengan putusan hakim
Hukum Acara Perdata Positif mengenal Gugat perwakilan krn 2 Hal yakni 1) Penunjukan oleh yg berkepentingan. 2) Perwakilan krn Penunjukan oleh Hukum;
Perwakilan dalam Perkara Perdata • Dalam sistim HIR/RBg beracara di muka pengadilan dapat diwakilkan kepada kuasa hukum dengan syarat dengan surat kuasa Khusus • Menurut UU No 18 Tahun 2003 tentang advokat , kuasa hukum itu diberikan kepada advokat. • Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan.
• Surat kuasa : suatu dokumen di mana isinya seseorang menunjuk dan memberikan wewenang pada orang lain untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya. • Macam-macam surat kuasa : 1. Surat kuasa umum : surat yang menerangkan bahwa pemberian kuasa tersebut hanya untuk hal-hal yang bersifat umum saja, artinya untuk segala hal atau segala perbuatan dengan titik berat pengurusan. 2. Surat kuasa khusus: kuasa yang menerangkan bahwa pemberian kuasa hanya berlaku untuk hal-hal tertentu saja. Dalam beracara perdata digunakan surat kuasa khusus.
Isi Surat Kuasa Khusus 1. Identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa. 2. Apa yang menjadi pokok perkara. 3. Pertelaan isi kuasa yang diberikan. Dijelaskan tentang kekhususan isi kuasa. 4. Hak subsitusi /pengganti
DASAR HUKUM CLASS ACTIONS DI INDONESIA • Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 37. • Undangan – Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 46 • Undang-Undang nomor 41 tahun 1999, tentang Kehutanan, Pasal 71 • PERMA NO. 1 tahun 2002
Walaupun telah ada dasar hukum mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan tetapi belum ada hukum acara yang mengatur.
LATAR BELAKANG LAHIRNYA PERMA NO. 1 TAHUN 2002 A. Asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. B. Pelanggaran Hukum yang merugikan secara serentak terhadap orang banyak. C. Tidak efektif penyelesaian pelanggaran hukum tersebut huruf b diselesaikan sendiri-sendiri. D. Pelanggaran hukum pada huruf c dapat diajukan dengan gugatan perwakilan kelompok. E. Undang-undang yang mengatur gugatan perwakilan kelompok, spt UU No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tetapi belum ada hukum acaranya. F. Mengisi kekosongan hukum.
TATA CARA MENGAJUKAN GUGATAN PERWAKILAN (Pasal 3 PERMA No. 1 Tahun 2002). Harus memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat : A. Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok B. Definisi kelompok secara rinci dan spesifik walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu C. Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan.
D. Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok yang terindikasi maupun tidak terindikasi dikemukakan secara jelas dan terinci. E. Dalam satu gugatan perwakilan, dapat dikelompokan beberapa bagian atau sub kelompok jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda. F. Petitum ganti rugi harus jelas
SURAT KUASA WAKIL KELOMPOK (PASAL 4 PERMA No. I/2002) Untuk kepentingan hukum anggota kelompok, wakil kelompok tidak disyaratkan memperoleh surat kuasa khusus dari anggota kelompok
BAGAIMANA PADA SIDANG PERTAMA ADA PENARIKAN DARI WAKIL KELOMPOK? Tidak mengugurkan hak procedural maupun hak subjektif dari anggota kelompok yang pada saat gugatan didaftarkan tidak disebutkan. Pasal 3 PERMA tidak disyaratkan penyebutan nama anggota kelompok satu persatu. Pasal 7 PERMA didata ulang pada saat proses pemberitahuan (notification) pada tahan sertifikasi, kedudukan wakil kelompok tidaklah harus permanen karena Pengadilan sewaktu-waktu dapat memerintahkan untuk mengganti anggota kelompoknya apabila wakil kelompok dinilai : “Tidak memperlihatkan kejujuran serta mengabaikan anggota kelompoknya, contohnya wakil kelompok telah mendapat uang kadeudeuh(pemberian atas dasar alasan kemanusiaan. dari tergugat. Dalam Praktek Anggota Kelompok dapat memberi kuasa dan menunjuk anggota perwakilan baru dimuka persidangan.
BAGAIMANA MENGUJI SYARAT YURIDIS DARI GUGATAN PERWAKILAN • Bahwa apabila terjadi peristiwa-peristiwa kegiatan-kegiatan atau suatu perkembangan dapat menimbulkan pelanggaran hukum yang merugikan secara serentak atau sekaligus dan massal terhadap orang banyak, sementara sangatlah tidak efektif dan efisien apabila penyelesaian pelanggaran hukum tersebut diselesaikan sendiri-sendiri dalam satu surat gugatan • Bahwa terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.
CONTOH KASUS LONGSOR DI HUTAN MANDALAWANGI: • Peristiwa yang telah diketahui umum maka sifatnya “notoir feiten” (tidak perlu pembuktian) yang perlu pembuktian apakah peristiwa tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi orang banyak dan siapa yang paling bertanggung jawab, maka sarana hukum yang paling effektif untuk menampung tuntutan kelompok masyarakat korban adalah melalui prosedur “ gugatan secara class-action”.
Tentang adanya kesamaan fakta dan kesamaan hukum, dapat dilihat dari hasil sertifikasi wakil kelompok diserahkan daftar mengenai fakta (adanya jumlah orang banyak yang menderita kerugian yang sejenis. - Kelompok kerugian luka berat dan ringan - Kelompok kerugian harta benda rumah dan tanah - Kelompok kerugian alat-alat rumah tangga - Kelompok kerugian peternakan dan pertanian - Kelompok kerugian harta benda rumah dan tanah desa - Kelompok kerugian hilangnya fasilitas umum - Kelompok pembiayaan penghidupan dan pengajaran selama para anggota kelompok dalam pengungsian
LEGAL STANDING Istilah legal standing disebut juga standing, ius standi, persona standi atau hak gugat, yaitu akses orang perorangan ataupun kelompok/organisasi di Pengadilan sebagai pihak penggugat. .
URGENSI LEGAL STANDING I. Faktor kepentingan masyarakat luas Banyaknya kasus-kasus publik telah tumbuhnya organisasi advokasi antara lain : – Yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia ( YLBHI) – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) II. Faktor penguasaan sumber daya alam oleh negara Objek sumber daya alam ( sungai, hutan dan mineral atau tambang) , karena dalam praktek sering pemerintah mengabaikan kewajibannya untk berlanjutnya sumber daya alam.
Persamaan prinsip Actio Pop & CA Sama 2 mrpk Gugatan yg melibatkan kepentingan sejumlah besar orang scr perwakilan oleh seorang /lebih. • AP yg berhak mengajukan • Hanya satu/Bbrp yg adalah setiap orang atas dsr mrpk anggota kelompok yg mengalami kerugian Ia adalah anggota masyarakat (WN ) Tanpa scr langsung. hrs mrpk phk yg mengalami • Yg dituntut/Petitumnya adalah kepentingan yg kerugian, sama dlm satu • Yg dituntut/petitumnya permasalahan yg adalah utk Kepentingan menimpa kelompok. Umum yg mrpk kepentingan WN
Di Belanda dikenal terminologi lain = Group Acties yg pengertiannya ad : • Sbg hak yg diberikan oleh suatu Badan Hukum utk mengajukan gugatan mewakili kepentingan orang banyak ( Other person’s interes ), apa bila dlm ADnya mencantumkan kepentingan orang banyak ( Kepentingan Umum )yg serupa dgn yg diperjuangkan di Pengadilan, namun tdk boleh menuntut ganti rugi misal kepentingan perlindungan konsumen.
Apakah terdapat Perbedaan antara Group Acties dgn Class Action. • G A ad mrpk perkembangan baru dlm hk terutama berkaitan dgn pemberian hak gugat ( LS ) bagi BH utk mewakili kepentingan orang banyak. BH tdk perlu satu tempat tinggal dlm satu daerah dgn masy yg diwakili, cukup AD mencantumnya perlindungan kepentingan masy yg diwakili • Yg dituntut kepentingan orang banyak tdk boleh menuntut GR • BH tdk hrs mengalami kerugian scr nyata, tdk hrs bertempat tinggal satu daerah dgn masy yg diwakilinya. • Ad berkaitan dgn prosedur pengajuan perkara yg melibatkan sekelompok orang yg mempunyai kepentingan serta permasalahan yg sama. • YG DITUNTUT ad kepentingan yg sama dr sekelompok orang yg bersifat individual brp tuntutan GR
Apakah Indonesia mengadopsi hal tsb A. UU No. 23/ 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; B. UU No. 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen; C. UU 41/1999 Tentang Kehutanan , D. PERMA 2/1999 Tentang Pengawasan MA thd Parpol.
Sistem hukum Kita Sekarang menjadi mengenal Gugatan dgn 2 model yakni : 1) Model Class Action, 2) Legal Standing ( ius Standing ). Ini semula tdk dikenal dlm HIR maupun RBG
Bab III BESLAAG/PENYITAAN/SITA • 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pengertian : Tindakan hukum Tindakan hakim Bersifat eksepsional Adanya permohonan dr pihak bersengketa Mengamankan barang-barang sengketa Tujuan akhir menjamin pelaksanaan putusan hakim
MAKNA SITA/PENYITAAN 1) Tindakan menempatkan HK T scr paksa berada dlm Penjagaan ( to take into costudy the property of defendant ) 2) Tindakan Paksa Penjagaan( costudy ) dilakukan scr resmi berdsrk perintah Hakim 3) Benda yg ditempatkan dlm penjagaan mrpk benda yg disengketakan, ttp boleh juga benda yg akan dijadikan pembayaran uang sbg pelunasan utang dgn jalan penjualan scr Lelang
4) Penetapan dan penjagaan benda yg disita berlangsung slm proses pemeriksaan sd put pengadilan BKHT ( In Kracht van Gewijde) Menyatakan Sah dan berharga atas tindakan penyitaan yg sdh dilakukan. 3 Essensi Fundamental dr penerapan penyitaan : a) Sita mrpk Tindakan Eksepsional ( ps 226, 227 jo 195 HIR 1. penyitaan memaksakan kebenaran gugatan. 2. Penyitaan membenarkan put yg belum dijatuhkan. b) Sita mrpk Tindakan Perampasan c) Penyitaan berdampak psikologis
Bentuk-bentuk/Macam penyitaan • Ada 2 yaitu : 1. Conservatoir beslaag/sita jaminan yaitu penyitaan terhadap barang milik tergugat. • Dasar hukum : Pasal 227 HIR/261 RBg • Tujuan : untuk menjamin terlaksananya putusan pengadilan • Sita ini dapat dilakukan jika ada permintaan dr penggugat dgn mengemukakan alasan ada dugaan/sangkaan bahwa tergugat akan berusaha menghilangkan, merusak, memindahtangankan benda HK milik nya. • Benda-benda yang menjadi objek sita ini adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak milik T
2. Revindicatoir beslaag yaitu sita terhadap barang milik penggugat yang dikuasai oleh orang lain. • Dasar hukumnya Pasal 226 HIR/260 RBG • Tujuan : menjamin suatu hak kebendaan dari pemohon dan berakhir dengan penyerahan barang yang disita. • Objeknya : benda bergerak • Sita ini hanya terbatas sengketa hak milik.
3. Marital beslaag yaitu sita yang diletakkan atas harta perkawinan. • Sita dapat dimohonkan dalam sengketa perceraian, pembagian harta perkawinan, pengamanan harta perkawinan. 4. Eksecutoir beslaag yaitu eksekusi dalam rangka pelaksanaan putusan hakim utk Eksekusi Verhaal
TUJUAN PENYITAAN 1. Agar Gugatan tdk Illusoir HK T tdk dialihkan atau dibebani dgn hak kebendaan 2. Mrpk upaya bagi P untuk menjamin dan melindungi kepentingannya atas keutuhan HK T sd put BKHT( IVG ). 3. Utk menghindari itikad bruk T dgn berusaha melepaskan TGJWB( Civil Liability ) yg mesti dipikulnya atas PMH /WP yg dilakukannya. 4. Objek eksekusi sdh pasti ada.
PERMOHONAN SITA JAMINAN • Sita jaminan (beslag) dapat dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya atau secara terpisah dengan suatu permohonan tersendiri yang diajukan kepada Majelis Hakim yang memerika dan mengadili perkara. • Penyitaan pada prinsipnya dapat diletakan baik itu terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak guna menjamin pelaksanaan putusan. 85
JENIS SITA JAMINAN Conservatoir Ps. 227 HIR Sita yang diletakan, baik itu terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki atau berada dalam penguasaan Tergugat. Revindicatoir Ps. 226 HIR Sita yang diletakan terhadap benda bergerak milik Penggugat yang berada dalam penguasaan Tergugat. Marital Pandbeslag Sita yang dimohonkan oleh istri, baik terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki atau berada dalam penguasaan suami. Sita yang diletakan, baik itu terhadap benda bergerak maupun tidak milik Tergugat guna pemenuhan suatu kewajiban tertentu, misal dalam kasus wanprestasi sewa menyewa tanah atau bangunan. 86
A. Jelaskan pengertian, tujuan dan akibat penyitaan ? B. Sebutkan Macam Penyitaan dan tunjukan perbedaannya masing 2 C. Sebutkan syarat agar permohonan penyitaan agar dikabulkan ooleh hakim dan sebutkan 3 Essensi dr Penyitaan
Pengajuan gugatan 1. Diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang. 2. Diajukan secara tertulis atau lisan 3. Bayar perskot biaya perkara 4. Panitera mendaftarkan dalam buku register perkara dan memberi nomor perkara 5. Gugatan akan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri. 6. Ketua pengadilan menetapkan majelis hakim
Penetapan hari sidang dan Pemanggilan para pihak 1. Majelis hakim menentukan hari sidang 2. Pemanggilan para pihak : • Tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang tidak boleh kurang dari 3 hari • Tata cara melakukan pemaggilan : a. Dilakukan oleh juru sita/juru sita pengganti b. Pemangilan dengan surat panggilan dan salinan surat gugatan c. Bertemu langsung dengan orang yang dipanggil di tempat tinggal/kediamanan
Persidangan pertama 1. Penggugat tidak hadir, tergugat hadir. Pasal 124 HIR/148 RBg: majelis dapat memanggil sekali pihak yang tidak hadir agar hadir pada sidang berikutnya ( Ps. 126 HIR/. Akibatnya : gugatan dinyatakan gugur 2. Penggugat hadir, tergugat tidak hadir. Berlaku Pasal 125 HIR/150 RBG Akibatnya : verstek 3. Mediasi ( Ps 130 HIR/154 RBG jo Perma 1/2008 ttg Mediasi
• Perubahan surat gugatan dapat dilakukan dengan syarat : 1. Tidak boleh mengubah kejadian materil yang menjadi dasar gugatan. 2. Bersifat mengurangi atau tidak menambah tuntutan. Kesempatan atau waktu melakukan perubahan gugatan dapat dibagi menjadi 2 tahap : 1) Sebelum tergugat mengajukan jawaban dapat dilakukan tanpa perlu izin tergugat. 2) Sesudah tergugat mengajukan jawaban harus dengan izin tergugat jika tidak disetujui perubahan tetap dapat dilakukan dengan ketentuan : a. Tidak menyebabkan kepentingan kedua belah pihak dirugikan terutama tergugat. b. Tidak menyimpang dari kejadian materil sebagai penyebab timbulnya perkara. c. Tidak boleh menimbulkan keadaan baru dalam positanya.
Pencabutan Gugatan Pencabutan gugatan dapat terjadi: 1. Sebelum pemeriksaan perkara oleh hakim 2. Dilakukan dalam proses pemeriksaan perkara dengan syarat disetujui oleh pihak tergugat.
Pasal 125 ayat 1 Memuat syarat utk menjatuhkan Put. Verstek : 1) T/Para T semuanya tdk datang pada hari sidang yg ditentukan, 2) Ia/ Mereka tdk mengirimkan Kuasanya yg sah utk datang, 3) Ia/ Mereka kesemuanya telah dipanggil scr Patut, 4) Petitum tidak melawan hukum, 5) Petitum Beralasan. ,
Ke 5 syarat tersebut adalah bersifat komulatif & Berkaitan dgn Isi dr Amar/diktum yg akan dijatuhkan hakim yakni 1) Menyatakan Gugatan P ditolak, 2) Menyatakan Gugatan P tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijke Verklaard / N. O ), 3) Mengabulkan Gugatan P.
KAPAN HAKIM DPT MENJATUHKAN PUTUSAN VERSTEK ? 1) Pada Sidang Pertama ( Ps 125 ayat 1 HIR, Ps 149 ayat 1 RBG ), 2) Pada Sidang Kedua ( Ps 126 HIR, Ps. 150 RBG). 3) Setelah Acara Sidang Pembuktian
APAKAH DIPERLUKAN PEMBUKTIAN DLM HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN VERSTEK 1) Perlu Pembuktian argumentasinya Ps 163 HIR/Ps 283 RBG : Brg siapa yg mengaku mempunyai hak atau yg mendasarkan pd suatu peristiwa utk menguatkan haknya atau menyangkal hak org lain, hrs membuktikan adanya hak atau peristiwa itu “ Ketentuan ini dihubungkan dgn ketentuan Ps 125 ayat 1 /Ps 149 ayat 1 RBg maka Gugatan hrs dibuktikan kebenarannya oleh P dipersidangan meskipun T tdk Hadlir -
Tujuannya utk mengetahui melawan hk atau tidak, beralasan atau tidak gugatan P adalah dari hasil pembuktian dari Penggugat dgn mengajukan alat-alat bukti menurut Hukum. 2) Tidak Perlu pembuktian, argumentasi dsrnya ad Lembaga Verstek mrpk acara istimewa dlm pemeriksaanperkara perdata krn mengesampingkan acara biasa /Contradictoir dan Azas Audi at alteram partem, mk sifat istimewanya ini tetap perlu diperhatikan dgn mengingat kepentingan P & T scr Seimbang & Proporsional
JAWABAN TERGUGAT DAPAT BRP : 1) 2) a) b) c) 3) PENGAKUAN UTK SELURUHNYA / SEBAGIAN, MEMBANTAH/MENYANGKAL : EKSEPSI, POKOK PERKARA ( VERWEER TEN PRINCIPALE ), REKONVENSI REFERTE,
EKSEPSI menurut Doktrin dibedakan menjadi 2 : A. Eksepsi Prosessuil yg diajukan T/Kuasanya yg hanya menyangkut dr segi acara macamnya ada 7 yaitu : B. Eksepsi Materiil Eks. Prosessuil 1. Eksepsi Deklinatoir / sifatnya mengelak mendsrk pd ketentuan hk formal /acara : K. A &KR, 2. Eksepsi Litis dependensi : Perkara msh dlm proses. 3. Eksepsi Inkracht Van Gewijde zaak: Eksepsi Nebis in Idem 4. EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM : Kurang Lengkapnya pr pihak / gugatan –error in subjekto/objekto
6) Eksepsi Diskualifikatoir , P tdk mempunyai kualifikasi utk mengajukan Gugatan /Tdk mempunyai Ls a). Eksepsi Koneksitas b). Eksepsi Van Beraad /perk blm waktunya diajukan/prematur
Ekspesi Materiil ada 2 Macam 1) Eksepsi Dilatoir : Sifatnya menunda agar perkara jangan diteruskan, blm Jattemp, Penund. pembayaran/ada proses accord 2) Eksepsi Paremptoir : utk menggagalkan gugatan thd pokok perkara : Verjaring, Kwijtschelding (dihapuskan ).
REKONVENSI • Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugat balasan (gugat balik) terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya [Pasal 132 a ayat (1) HIR]. • Pada dasarnya gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban tergugat (Pasal 132 b HIR jo 158 RBg). • Tujuan rekonvensi antara lain: 1. Menegakkan Asas Peradilan Sedehana 2. Menghemat biaya perkara 3. Mempercepat penyelesaian sengketa 4. mempermudah pemeriksaan 5. menghindari putusan yang saling bertentangan 102
Komposisi para pihak dihubungkan dengan Gugatan Rekonvensi a. Komposisi Gugatan Penggugat disebut gugatan konvensi (gugatan asal), sedangkan Gugatan tergugat disebut gugatan rekonvensi (gugatan balik) b. Komposisi para Pihak Penggugat asal sebagai Penggugat Konvensi pada saat yang bersamaan berkedudukan menjadi Tergugat Rekonvensi. Sedangkan Tergugat Asal sebagai Penggugat Rekonvensi pada saat yang bersamaan berkedudukan sebagai Tergugat Konvensi. Baik gugatan konvensi (gugat asal) maupun gugatan rekonvensi (gugat balasan) pada umumnya diperiksa bersama-sama dan diputus dalam satu putusan hakim. Pertimbangan hukumnya memuat dua hal, yaitu pertimbangan hukum dalam konvensi dan pertimbangan hukum dalam rekonvensi.
Tahap Persidangan Perk Pdt 1) Gugatan 2) Jawaban Tergugat { Mengakui, Membantah, G. rekonvensi, Referte. 3) Replik Penggugat 4) Duplik Tergugat 5) Pembuktian P 6) Pembuktian T 7) Kesimpulan Akhir P 8) Kesimpulan Akhir T 9) PUTUSAN
Perdamaian • • • 1. 2. 3. • • Jika pihak penggugat dan tergugat hadir Dasar hukum Pasal 130 HIR/154 RBg Upaya yang pertama kali dilakukan oleh hakim Dilakukan selama sebelum hakim menjatuhkan putusan Dapat menyelesaikan perkara Tujuannya : Mencegahnya timbulnya perselisihan di kemudian hari di antara pihak. Menghindari biaya mahal Menghindari proses perkara dalam jangka waktu lama. Perdamaian dituangkan dalam akta perdamaian (acte van vergelijk) di mana mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim. Tidak dapat dibanding kesepakatan para pihak/menurut kehendak para pihak.
• Rekonvensi Dasar hukum Pasal 132 a dan Pasal 132 b HIR disisip dgn Stb 1927 -300, Pasal 157158 RBg. • Pengertian : gugatan yang diajukan oleh tergugat terhadap penggugat karena dianggap juga melakukan wanprestasi kepada tergugat. • Dapat berupa jawaban tergugat tapi dapt juga dilakukan dalam dupliek. • Batas waktunya sebelum proses pembuktian. • Rekonvensi dapat diajukan baik yang ada koneksitas maupun tidak. Jika ada koneksitas dapat diperiksa sekaligus/bersama-sama. Jika tidak ada koneksitas dapat diperiksa satu-satu/dipisah. • Rekonvensi tidak dapat diajukan dalam hal : 1. Jika kedudukkan penggugat tidak dalam kualitas yang sama antara gugatan konvensi dengan rekonvensi. 2. Rekonvensi tidak dalam kompentensi yang sama. 3. Rekonvensi tentang pelaksanaan putusan hakim
Intervensi • • Dasar hukum Pasal 279 -282 BRv Pengertian : masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara perdata yang sedang berlangsung bila dia juga mempunyai kepentingan (interest). • Bentuknya : 1. Voeging (menyertai) dengan cara menggabungkan diri kepada salah satu pihak. 2. Tussenkomst (menengahi) berdiri sendiri (tidak memihak salah satu pihak.
1. Vrijwaring (penanggungan) : - mirip tapi tidak sama dengan intervensi karena insiatifnya tidak dari pihak ketiga yang bersangkutan. - ikutsertanya karena diminta sebagai penjamin/pembebas oleh salah satu pihak yang berperkara. 4. Exceptio Plurium Litis Consortium: - masuknya pihak ketiga karena ditarik oleh salah satu pihak yang berperkara. - dilakukan karena pihak tersebut tidak lengkap. - contoh dalam perkara warisan.
BENTUK-BENTUK PENGIKUTSERTAAN PIHAK KETIGA Vrijwaring Ps. 70 -76 RV Voeging Ps. 297 – 282 RV Tussenkomst Ps. 297 – 282 RV Seseorang/suatu - seseorang masuk badan hukum kedalam suatu ditarik masuk kedalam perkara untuk dalam perkara oleh suatu perkara atas membela salah satu pihak, ia inisiatifnya sendiri kepentingan dirinya ditarik sebagai dan bergabung sendiri, tanpa penjamin bagi pihak dengan salah satu bergabung dengan itu. pihak guna membela salah satu pihak kepentingan pihak yang berperkara. - Bersifat pasif. tersebut. - Bersifat aktif. - 109
AND THE SHOW MUST GO ON. . TERIMA . . . 05/11/2020 KASIH 110
- Slides: 110
