ACARA SINGKAT DAN ACARA CEPAT SIFAT PEMERIKSAAN ACARA

ACARA SINGKAT DAN ACARA CEPAT

SIFAT PEMERIKSAAN ACARA SINGKAT • Mengenai acara singkat diatur dalam Pasal 62 UU No. 5 tahun 1986 jo UU No. 9 tahun 2004 jo UU No. 51 tahun 2009 • Acara singkat terjadi pada saat dimana setelah gugatan masuk dan penelitian pendahuluan dilakukan oleh staf kepaniteraan selesai, maka gugatan yang bersangkutan diajukan kepada ketua pengadilan dan terjadilah pemeriksaan acara singkat sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) dan (4). • Pemeriksaan dengan acara singkat terjadi karena pada saat ketua pengadilan memeriksa gugatan yang masuk dan dalam rapat permusyawaran menyatakan gugatan tidak dapat diterima serta pada saat diajukannya perlawanan terhadap penetapan ketua pengadilan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima • Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima adalah karena alasan : a. Pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang TUN b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun telah diberitahukan diperingatkan c. Gugatan tersebut tidak di dasarkan pada alasan-alasan yang layak d. Apa yang dituntut dalam gugatan sudah terpenuhi oleh keputusan TUN yang digugat e. Gugatat diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktu • Penerapan acara singkat dimaksudkan agar rintangan yang mungkin timbul dalam penyelesaian dengan acara cepat dan sebagai cara untuk menanggulangi masuknya perkara-perkara yang sebenarnya tidak memenuhi syarat

ALASAN PEMERIKSAAN ACARA SINGKAT • • • Alasan pemeriksaan dengan acara singkat adalah diatur dalam Pasal 62 ayat (1) adalah karena gugatan tidak dapat diterima dengan alasan: a. Pokok gugatan nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang TUN b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun telah diberitahukan diperingatkan c. Gugatan tersebut tidak di dasarkan pada alasan-alasan yang layak d. Apa yang dituntut dalam gugatan sudah terpenuhi oleh keputusan TUN yang digugat e. Gugatat diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktu Dengan pemeriksaan melalui acara singkat akan dapat dihindari pemeriksaan perkara dengan acara biasa. Dengan pertimbangan ketua pengadilan, maka ketua pengadilan mengeluarkan penetapan dismisal yang diucapkan dalam sidang terbuka Terhadap putusan dengan acara singkat tersebut, para pihak dapat mengajukan perlawanan dalam jangka waktu 14 hari setelah penetapan dismisal diucapkan. Perlawanan tersebut diajukan seperti mengajukan gugatan biasa dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (3 b). Perlawanan tersebut diperiksa juga dengan acara singkat dan apabila gugatan perlawanan diterima, maka putusan dismisal menjadi gugur dan pemeriksaan perkara akan dilanjutkan.

PROSEDUR ACARA SINGKAT • SEMA No. 2 tahun 1991 memberikan petunjuk pelaksanaan prosedur pemeriksaan dismisal, yaitu : 1. a. Ketua pengadilan berwenang memanggil dan mendengar keterangan para pihak sebelum menentukan penetapan dismisal apabila dipandang perlu b. . tenggang waktu yang ditentukan menurut pasal 55 sejak diterimanya keputusan TUN atau sejak diumumkannya keputusan tersebut dengan ketentuan bahwa tenggang waktu itu ditunda selama proses peradilan masih berjalan sesuai ketentuan pasal 62 dan 63 c. dalam pada itu diminta ketua pengadilan tidak terlalu mudah menggunakan wewenangnya dalam pasal 62 tersebut. , kecuali mengenai ketentuan pasal 62 ayat (1 a dan c). 2. pemeriksaan dismisal dilakukan oleh ketua dan ketua dapat menunjuk seorang hakim sebagai Rapporteur 3. penetapan dismisal ditandatangani oleh ketua dan panitera. Pemeriksaan perlawanan terhadap penetapan dismisal dilakukan dengan acara singkat. 4. dalam hal adanya petitum gugatan yang nyata-nyata tidak dapat dikabulkan, maka dimungkinkan ditetapkan terhadap bagian petitum gugatan

PUTUSAN • • Oleh karena penetapan dismisal dan putusan perlawanan adalah putusan akhir dalam sengketa, maka putusan tersebut harus memenuhi ketentuan pasal 109 UU No. 5 tahun 1986 jo UU No. 9 tahun 2004 jo UU No. 51 tahun 2009 yang memuat : a. Kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” b. Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau kedudukan para pihak yang bersengketa c. Pertimbangan dan penilaian ketua pengadilan atau majelis yang memutuskan d. Alasan huum yang menjadi dasar putusan e. Amar putusan tentang sengketa yang bersangkutan f. Hari, tanggal putusan, nama hakim yang memutus, nama panitera dan keterangan serta tentang hadir atau tidaknya para pihak. Terjadap putusan tersebut, apabila para pihak tidak hadir, maka akan diberitahukan dengan surat tercatat.

ALASAN DAN SIFAT PEMERIKSAAN ACARA CEPAT • Mengenai acaran cepat diaatur dalam pasal 98 dan 99 UU No. 5 tahun 1986 jo UU No. 9 tahun 2004 jo UU No. 51 tahun 2009 • Acara cepat pada dasarnya merupakan percepatan dari jalannya proses pemeriksaan dan pemutusan pokok sengketa dari gugatan yang masuk dengan tujuan untuk memperoleh putusan yang lebih cepat dari sengketa yang diajukan • Tiap gugatan yang masuk akan dilakukan pemeriksaan administratif yang dilakukan oleh staf kepaniteraan dan selanjutnya gugatan diajukan dalam rapat permusyawaratan ketua pengadilan • Apabila dalam gugatan tersebut terdapat permintaan atau permohonan agar pemeriksaan dilakukan dengan acara cepat, maka apabila tidak terdapat alasan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima, ketua pengadilan akan mengeluarkan penetapan yang menentukan bahwa pemeriksan gugatan tersebut akan dilakukan dengan acara cepat oleh seorang hakim tunggal • Permohonan acara cepat hanya dapat diajukan oleh penggugat • Pemeriksaan dengan acara cepat tetap menerapkan urutan-urutan dari acara biasa hanya saja dalam tempo yang dipercepat

PROSEDUR dan SYARAT DIKABULKANNYA PERMOHONAN ACARA CEPAT • Untuk dapat dikabulkannya permohonan pemeriksaan dengan acara cepat, maka selain harus memenuhi syarat suatu surat gugatan pasal 53 dan 56 juga harus memenuhi syarat yang ditentuan dalam pasal 98, yaitu ‘apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak” • Ditolaknya atau tidak diterimanaya permohonan pemeriksaan dengan acara cepat adalah kalau : a. Permohonan tidak diajukan bersama-sama dalam gugatan yang masuk b. Permohonan diajukan bukan oleh penggugat sendiri c. Uang muka biaya perkara belum dibayar • Sesuai dengan syarat ketentuan pasal 98, maka untuk dapat diteapkan pemeriksaan dengna acara cepat maka harus disertai dengan motivasi yang cukup yang menggambarkan seriusnya keadaan yang dihadapi penggugat