D Modul 6 Rencana Pemantauan dan Evaluasi Disajikan

D Modul 6 Rencana Pemantauan dan Evaluasi Disajikan dalam Rangka SOSIALISASI DAN PELATIHAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN) Jakarta 17 – 19 Oktober 2013

POKOK-POKOK BAHASAN MODUL -6 • Tujuan penyelenggaraan pelatihan ANDALALIN yang terkait dengan kegiatan rencana pemantauan dan evaluasi dampak lalu lintas; • Aspek legal/peraturan yang menjadi acuan dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi dampak lalu lintas; • Kedudukan kegiatan dalam proses kegiatan ANDALALIN secara menyeluruh; • Pengertian definisi pokok; • Prosedur dan ruang lingkup kegiatan pemantauan dan evaluasi dampak; • Tindakan penanganan. 2

TUJUAN • Membekali para Peserta Pelatihan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) dalam menyusun rencana pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan dampak yang diakibatkan oleh pembangunan sebuah fasilitas fisik di wilayah perkotaan. 3

KEMAMPUAN TEKNIS YANG DIHARAPKAN • Dapat menjelaskan suatu keadaan kritis atau perubahan masalah/kondisi lalu lintas yang diperlukan untuk perencanaan masa yang akan datang; • Dapat menilai efektivitas dari penanganan dampak lalu lintas yang telah direncanakan/diusulkan. • Dapat merumuskan langkah antisipatif yang diperlukan dalam pengelolaan dampak lalu lintas. 4

KEDUDUKAN MODUL 5

ASPEK LEGAL • Kegiatan rencana pemantauan dan evaluasi merupakan salah satu substansi penting dari hasil pelaksanaan ANDALALIN, yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 99 ayat (2) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, PP 32/2011, PP 15/2010 • Hal-hal teknis yang berkaitan dengan aspek pemantauan mengacu pada: – Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14 tahun 2006 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan – Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Penyelenggaraan ANDALALIN. 6

MENGAPA PEMANTAUAN DAN EVALUASI DIPERLUKAN? • Untuk memastikan prediksi dampak lalu lintas benar-benar terbukti dan kegiatan penanganannya berjalan efektif. • Hasil pemantauan sbg bahan evaluasi atas kebijakan yang telah ditempuh oleh pengambil keputusan berdasarkan hasil ANDALALIN.

DEFINISI • Duniker (1983) memaknai Pemantauan sebagai tindakan pengukuran yang berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu. • Prinsip dasar: – Kegiatan pengukuran yang dilakukan secara berulang (kontinyu). – Kegiatan pengukuran dilakukan pada waktu-waktu tertentu secara terencana

KEGUNAAN KEGIATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI • Untuk menguji efektivitas dari aktivitas atau teknologi yang digunakan untuk mengendalikan dampak negatif; • Untuk mendapatkan tanda-tanda peringatan sedini mungkin, atau dengan kata lain sebagai ”early warning system” mengenai perubahan kondisi lalu lintas yang tidak dikehendaki sehingga perbaikan suatu tindakan dapat disempurnakan; • Untuk meningkatkan upaya pengelolaan lalu lintas dari proyek yang dimaksud dan program-program lain yang terkait agar penanganannya dapat berjalan lebih baik; • Untuk mengumpulkan bukti-bukti untuk mendukung tuntutan-tuntutan ganti rugi

KEGUNAAN PEMANTAUAN DALAM PROSES PERENCANAAN perlu diketahui kondisi lalu lintas SEBELUM DAN SESUDAH adanya proyek baru, sehingga dapat dievaluasi seberapa besar perubahan atau dampak yang ditimbulkan oleh adanya proyek baru.

TIPE KEGIATAN PEMANTAUAN TIPE KARAKTERISTIK INSPEKSI • bentuk pengawasan secara teratur pada tingkat-tingkat aktivitas proyek yang diusulkan • Verifikasi terhadap pelaksanaan suatu prosedur PEMANTAUAN EVALUASI PROGRAM • menilai atau mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi dari suatu kebijakan atau program dengan melihat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan suatu program • Biasanya dilakukan oleh Pemerintah PEMANTAUAN EVALUASI PROYEK • menilai keberhasilan atau kegagalan dari proyek, tidak hanya dinilai dari perspektif untung-ruginya saja (aspek finansial) tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan • Biasanya dilakukan oleh Pemerintah PEMANTAUAN • Pemantauan yang dilakukan pada sebuah proyek dan PENGELOLAAN dampak-dampak yang ditimbulkan pada seluruh aspek DAMPAK DARI PROYEK yang hendak dinilai • Bersifat pembuktian pendugaan dampak

PROSEDUR PEMANTAUAN 1. 2. Apakah dampak lalu lintas yang diduga dalam ANDALALIN betul-betul terjadi; Jika Ya, apakah besarnya dampak sesuai atau tidak dengan pendugaan dalam ANDALALIN. perumusan masalah Langkah-langkah pemantauan • Dasar Pemantauan adalah mengukur dampak lalu lintas yang telah diduga dalam ANDALALIN. • Hasil dari pemantauan pendugaan dampak lalu lintas akan menjawab dua hal mendasar, yaitu: Pendugaan/ hipotesis Pemahaman indikator Pengambilan contoh EVALUASI

PELAKSANAAN PEMANTAUAN • Psl 27 Kep. Men. Hub No. 14/2006: – Pemantauan awal pelaksanaan kebijakan lalu lintas dilakukan setiap hari selama 3 (tiga) bulan sejak dimulainya penerapan kebijakan lalu lintas; – Setelah pemantauan awal yaitu dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali dlm rangka perolehan data. MASA OPERASIONAL B-1 B-2 B-3 PEMANTAUAN AWAL B-4 B-5 B-6 B-7 B-8 B-9 PEMANTAUAN RUTIN TIAP 6 BULAN SEKALI

RUANG LINGKUP PEMANTUAN DAN EVALUASI • Mengacu Kep. Men. Hub No. KM 14 tahun 2006, Pasal 26 kegiatan pemantauan dampak lalu lintas sebagai implikasi dari kebijakan lalu lintas yang ditempuh, guna mengetahui tingkat pelayanan dan penerapan kebijakan lalu lintas, meliputi: – Kecepatan lalu lintas; – Volume lalu lintas termasuk Lalu lintas Harian Ratarata (LHR); – Jumlah kecelakaan lalu lintas; – Jumlah pelanggaran berlalu lintas

RUANG LINGKUP PEMANTUAN DAN EVALUASI • Evaluasi atau penilaian untuk mengetahui sejauhmana efektivitas implementasi kebijakan lalu lintas tersebut, meliputi: – – Penentuan tingkat pelayanan yang diinginkan; Analisis tingkat pelayanan; Analisis tingkat kecelakaan; Analisis tingkat pelanggaran

TINDAKAN PENANGANAN • Dilakukan apabila dlm proses penilaian diperoleh hasil yang tidak sesuai rencana. • Dimaksudkan sebagai tindakan korektif, sifatnya: – Legal penyempurnaan terhadap tahap pengaturan lalu lintas – Teknis penyempurnaan terhadap tahap rekayasa lalu lintas – Penegakan hukum penyempurnaan terhadap operasional penerapan sanksi hukum bagi pelanggar kebijakan lalu lintas.

KEWENANGAN MELAKUKAN KEGIATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SIFAT TINDAKAN STATUS JALAN PIHAK BERWENANG JALAN NASIONAL DAN JALAN TOL Direktur Jenderal TINDAKAN KOREKTIF ASPEK JALAN PROVINSI LEGAL DAN TEKNIS JALAN KABUPATEN DAN JALAN DESA JALAN KOTA TINDAKAN KOREKTIF ASPEK SELURUH STATUS JALAN PENEGAKAN HUKUM GUBERNUR BUPATI WALIKOTA • PEJABAT POLRI • PEJABATAPENYIDIK PNS yang terkait (LLAJ)

TERIMA KASIH 18