A Kondisi Masyarakat Indonesia pada masa Penjajahan A

A. Kondisi Masyarakat Indonesia pada masa Penjajahan

A. Pengaruh Monopoli dalam Perdagangan Kalian perhatikan gambar perkebunan cengkeh di samping! Apakah masyarakat di sekitar tempat tinggalmu menanam tanaman tersebut? Tanaman di atas merupakan salah satu produk yang dimonopoli bangsa Barat saat menjajah Indonesia. Cengkih merupakan salah satu hasil utama masyarakat Maluku. Hasil perkebunan tersebut merupakan tanaman ekspor yang sangat dibutuhkan masyarakat Eropa. Perusahaan dagang Belanda VOC berusaha menguasai perdagangan tersebut. Rakyat hanya diperbolehkan menjual hasil perkebunan tersebut kepada VOC. Para pedagang lain tidak diperbolehkan membeli hasil perkebunan dari rakyat tersebut. VOC telah melakukan penguasaan perdagangan di Maluku, atau disebut praktik monopoli.

Itulah praktik monopoli yang dijalankan oleh VOC. mereka membeli hasil perkebunan rakyat dengan harga yang sangat rendah. Petani tidak bisa bebas menjual kepada pedagang lain. Itulah praktik mon Pada awal kedatangannya, bangsa-bangsa Barat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasaan atau penjajahan. VOC terus berusaha memperoleh kekuasaan yang lebih dari sekedar jual beli. Itulah yang memicu kekecewaan, kebencian, dan perlawanan fisik. Pada awalnya, VOC meminta keistimewaan hak-hak dagang. Akan tetapi, dalam perkembangannya menjadi penguasaan pasar (monopoli). VOC menekan para raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya dengan VOC. Akhirnya, VOC bukan hanya menguasai daerah perdagangan, tetapi juga menguasai politik atau pemerintahan. opoli yang dijalankan oleh VOC. mereka membeli hasil perkebunan rakyat dengan harga yang sangat rendah. Petani tidak bisa bebas menjual kepada pedagang lain.

Kalian tentu sering mendengar istilah monopoli. Apakah yang disebut monopoli? Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Bagaimanakah dampak monopoli? Bagi pelaku perusahaan, monopoli sangat menguntungkan karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual. Sebagai contoh, pada saat melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia, VOC membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Isinya, setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil bumi kepada VOC. Karena produsen sudah dikuasai VOC, maka pada saat rempah-rempah dijual, harganya sangat turun. Sebaliknya, VOC menjualnya kembali ke Eropa dengan harga yang sangat tinggi.

VOC memang dibentuk dengan tujuan untuk menghindari persaingan diantara perusahaan dagang Belanda dan memperkuat diri agar dapat bersaing dengan perusahaan dagang dari hegara lain, seperti Portugis dan Inggris. Oleh pemerintah Kerajaan Belanda, VOC diberi hak-hak istimewa yang dikenal dengan nama hak Oktroi, seperti: 1. Hak mencetak uang 2. Hak memiliki angkatan perang. 3. Hak memerintah daerah yang diduduki. 4. Hak melakukan perjanjian dengan raja-raja. 5. Hak memonopoli perdagangan rempah-rempah. 6. Hak mendirikan benteng.

Dengan adanya hak oktroi tersebut Belanda memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah politik adu domba atau dikenal devide et impera. Siapa yang diadu domba? Adu domba yang dilakukan Belanda dapat terjadi terhadap kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain, atau antar pejabat kerajaan. Apa tujuan Belanda melakukan adu domba? Belanda berharap akan terjadi permusuhan antarbangsa Indonesia, sehingga terjadi perang antar kerajaan. Belanda juga terlibat dalam konflik internal yang terjadi di kerajaan. Pada saat terjadi perang antar kerajaan, Belanda mendukung salah satu kerajaan yang berperang. Demikian halnya saat terjadi konflik di dalam kerajaan, Belanda akan mendukung salah satu pihak. Setelah pihak yang didukung Belanda menang, Belanda akan meminta balas jasa.

Sesuai perang, Belanda biasanya meminta imbalan berupa monopoli perdagangan atau penguasaan atas beberapa lahan atau daerah. Akibat monopoli, rakyat Indonesia sangat menderita. Mengapa demikian? Dengan adanya monopoli, rakyat tidak memiliki kebebasan menjual hasil bumi mereka. Mereka terpaksa menjual hasil bumi hanya kepada VOC dengan kekuasaannya membeli hasil bumi rakyat Indonesia dengan harga yang sangat rendah. Padahal apabila rakyat menjual kepada pedagang lain, harganya bisa jauh lebih tinggi. Untuk meluaskan kekuasaan, VOC mempersiapkan penguasaan dengan cara perang (militer). Beberapa gubernur jenderal, seperti Antonio van Diemon (16351645, Johan Maatsuyeker (1653 -1678), Rijklof van Goens (1678 -1681), Cornellis Janzoon Speelman (1681 -1684), merupakan tokoh-tokoh peletak dasar politik ekspansi VOC.

VOC mengalami kebangkrutan pada akhir abad XVIII. Korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik menjadi penyebab utama kebangkrutan VOC. Akhirnya, tanggal 13 Desember 1799, VOC dibubarkan. Mulai tanggal 1 Januari 1800, Indonesia menjadi jajahan Pemerintah Belanda, atau sering disebut masa Pemerintahan Hindia Belanda. Mulai periode inilah Belanda secara resmi menjalankan pemerintahan kolonial dalam arti yang sebenarnya.

Berikut ini kebijakan-kebijakan VOC yang diterapkan di Indonesia. 1. Menguasai pelabuhan-pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melaksanakan monopoli perdagangan. 2. Melaksanakan politik devide et impera (memecah dan menguasai) dalam rangka untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. 3. Untuk memperkuat kedudukannya, perlu mengangkat seorang Gubernur Jenderal. 4. Melaksanakan sepenuhnya hak Oktroi yang diberikan pemerintah Belanda. 5. Membangun pangkalan/markas VOC yang semula di Banten dan Ambon, dipindah ke Jayakarta (Batavia). 6. Melaksanakan pelayaran Hongi (Hongi tochten). 7. Adanya hak ekstirpasi, yaitu hak untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang melebihi ketentuan. 8. Adanya verplichte leverantie (penyerahan wajib) dan Prianger stelsel (sistem Priangan).

Berikut ini pengaruh kebijakan VOC bagi rakyat Indonesia 1. Kekuasaan raja menjadi berkurang atau bahkan didominasi secara keseluruhan oleh VOC. 2. Wilayah kerajaan terpecah-belah dengan melahirkan kerajaan dan penguasa baru di bawah kendali VOC. 3. Hak oktroi (istimewa) VOC, membuat masyarakat Indonesia menjadi miskin, dan menderita. 4. Rakyat Indonesia mengenal ekonomi uang, mengenal sistem pertahanan benteng, etika perjanjian, dan prajurit bersenjata modern (senjata api, meriam). 5. Pelayaran Hongi, dapat dikatakan sebagai suatu perampasan, perampokan, perbudakan, dan pembunuhan. 6. Hak ekstirpasi bagi rakyat merupakan ancaman matinya suatu harapan atau sumber penghasilan yang bisa berlebih.

B. Pengaruh Kebijakan Kerja Paksa

Perhatikan gambar berikut

Gambar di slide sebelumya adalah peta jalan Anyer sampai Panarukan. Jalur tersebut memanjang lebih dari 1. 000 kilometer dari Cilegon (Banten), Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo, hingga Panarukan (Jawa Timur). Saat ini, jalur tersebut merupakan salah satu jalur transportasi utama bagi masyarakat di Pulau Jawa. Anyer-Panarukan dibangun 200 tahun yang lalu oleh pemerintah Gubernur Jenderal Daendels yang merupakan bagian dari Repulik Bataaf (Prancis). Mengapa jalan tersebut harus dibangun? Bagaimana pengaruhnya bagi bangsa Indonesia? Pada awal tahun 1795, pasukan Prancis menyerbu Belanda. Raja Willem V melarikan diri ke Inggris. Belanda pun dikuasai Prancis, dan terbentuklah Republik Bataaf (1795 -1806) yang merupakan bagian Prancis. Kebijakankebijakan Republik Bataaf untuk mengatur pemerintahan di Hindia masih juga terpengaruh Prancis. Pemerintahan yang mewakili Republik Bataaf di Indonesia adalah Herman Williem Daendels (1808 -1811) dan Jan Willem Janssen (1811).

Kebijakan pemerintah Kerajaan Belanda yang dikendalikan oleh Prancis sangat kentara pada masa Gubernur Jenderal Daendels (1808 – 1811). Kebijakan yang diambil Daendels sangat berkaitan dengan tugas utamanya yaitu untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan pasukan Inggris. Dalam upaya mempertahankan Pulau Jawa, Daendels melakukan hal-hal berikut. 1. Membangun ketentaraan, pendirian tangsi-tangsi/ benteng, pabrik mesiu/senjata di Semarang dan Surabaya serta rumah sakit tentara. 2. Membuat jalan pos dari Anyer sampai Panarukan dengan panjang sekitar 1. 000 km. 3. Membangun pelabuhan di Anyer dan Ujung Kulon untuk kepentingan perang. 4. Memberlakukan kerja rodi atau kerja paksa untuk membangun pangkalan tentara.

Pengaruh kebijakan pemerintah kerajaan yang diterapkan oleh Daendels sangat berbekas dibanding penggantinya, Gubernur Jenderal Janssens yang lemah. Langkah-langkah kebijakan Daendels yang memeras dan menindas rakyat menimbulkan: 1. kebencian yang mendalam baik dari kalangan penguasa daerah maupun rakyat, 2. munculnya tanah-tanah partikelir yang dikelola oleh pengusaha swasta, 3. pertentangan/perlawanan penguasa maupun rakyat, 4. kemiskinan dan penderitaan yang berkepanjangan, serta 5. pencopotan Daendels.

Pada tahun 1810, Kaisar Napoleon menganggap bahwa tindakan Daendels sangat otoriter. Pada tahun 1811 Daendels ia ditarik kembali ke negeri Belanda dan digantikan oleh Gubernur Jenderal Janssens. Ternyata Janssens tidak secakap dan sekuat Daendels dalam melaksanakan tugasnya. Ketika Inggris menyerang Pulau Jawa, ia menyerah dan harus menandatangani perjanjian di Tuntang pada tanggal 17 September 1811. Perjanjian tersebut dikenal dengan nama Kapitulasi Tuntang, yang berisi sebagai berikut. 1. Seluruh militer Belanda yang berada di wilayah Asia Timur harus diserahkan kepada Inggris dan menjadi tawanan militer Inggris. 2. Hutang pemerintah Belanda tidak diakui oleh Inggris. 3. Pulau Jawa dan Madura serta semua pelabuhan Belanda di luar Jawa menjadi daerah kekuasaan Inggris (EIC).

C. Pengaruh Sistem Sewa tanah Perhatikan gambar di slide berikutnya!

Tadi adalah gambar Kebun Raya Bogor merupakan salah satu pusat pengetahuan yang menyimpan berbagai jenis tanaman. Tahukah kalian bahwa kebun raya tersebut sudah dibangun sejak awal abad XIX? Kebun Raya Bogor merupakan salah satu bukti pengaruh kekuasaan Inggris di Indonesia. Bagaimana Inggris dapat menguasai Indonesia? Pada masa tersebut meletus perang di Eropa antara Prancis dan Belanda. Willem V dari negeri Belanda berhasil lolos dari serangan Prancis dan melarikan diri ke Inggris. Willem V kemudian mengeluarkan maklumat yang memerintahkan para pejabat jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris. Maklumat ini dimaksudkan agar jajahan Belanda tidak jatuh ke tangan Prancis. Saat Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Lord Minto membagi daerah jajahan Hindia Belanda menjadi empat gubernement, yakni Malaka, Sumatra, Jawa, dan Maluku. Lord Minto selanjutnya menyerahkan tanggung jawab kekuasaan atas seluruh wilayah itu kepada Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles.

Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sistem sewa tanah atau landrent-system atau landelijk stelsel. Sistem tersebut memiliki ketentuan, antara lain sebagai berikut. 1. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. 2. Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. 3. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. 4. Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala.

Pelaksanaan sistem sewa tanah tersebut dianggap memiliki banyak kelemahan sehingga gagal diterapkan di Indonesia. Beberapa penyebab kegagalan pelaksanaan sistem sewa tanah adalah sebagai berikut. 1. Sulit menentukan besar kecil pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat memiliki tanah yang sama. 2. Sulit menentukan luas dan tingkat kesuburan tanah petani. 3. Keterbatasan jumlah pegawai. 4. Masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Sistem sewa tanah diberlakukan terhadap daerah-daerah di Pulau Jawa, kecuali daerah-daerah Batavia dan Parahyangan. Daerah-daerah Batavia umumnya telah menjadi milik swasta dan daerah-daerah Parahyangan merupakan daerah wajib tanaman kopi yang memberikan keuntungan besar kepada pemerintah.

Tindakan yang dilakukan oleh Raffles berikutnya adalah membagi wilayah Jawa menjadi 16 daerah karesidenan. Hal ini mengandung maksud untuk mempermudah pemerintah melakukan pengawasan terhadap daerah-daerah yang dikuasai. Setiap karesidenan dikepalai oleh seorang residen dan dibantu oleh asisten residen. Perubahan politik yang terjadi di Eropa mengakhiri pemerintahan Raffles di Indonesia. Pada tahun 1814, Napoleon Bonaparte akhirnya menyerah kepada Inggris. Belanda lepas dari kendali Prancis. Hubungan antara Belanda dan Inggris sebenarnya akur, dan mereka mengadakan pertemuan di London, Inggris. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan yang tertuang dalam Convention of London 1814. Isinya Belanda memperoleh kembali daerah jajahannya yang dulu direbut Inggris. Status Indonesia dikembalikan sebagaimana dulu sebelum perang, yaitu di bawah kekuasaan Belanda.

C.

Perhatikan gambar berikut !

Gambar tanaman ekspor dari Indonesia di atas. Pada masa penjajahan abad XIX, tanaman tersebut merupakan komoditas utama ekspor Indonesia. Karena itu, Belanda berusaha menaikkan ekspor tanaman perkebunan tersebut. Apalagi ketika awal abad XX Belanda menghadapi perang di Eropa, yang menyebabkan kerugian keuangan yang besar. Selain itu Belanda menghadapi berbagai perlawanan rakyat Indonesia di berbagai daerah. Salah satu cara Belanda untuk menutup kerugian adalah dengan meningkatkan ekspor. Peningkatan ekspor merupakan pilihan Belanda untuk mempercepat penambahan pundi-pundi keuangan negara Pada tahun 1830, Johannes van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa (cultuur stelsel). Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat perang Jawa atau Perang Diponegoro (1825 -1830) dan Perang Belgia (18301831).

Ketentuan-ketentuan kebijakan tanam paksa a) Penduduk wajib menyerahkan seperlima tanahnya untuk ditanami tanaman wajib dan berkualitas ekspor. b) Tanah yang ditanami tanaman wajib bebas dari pajak tanah. c) Waktu yang digunakan untuk pengerjaan tanaman wajib tidak melebihi waktu untuk menanam padi. d) Apabila harga tanaman wajib setelah dijual melebihi besarnya pajak tanah, kelebihannya dikembalikan kepada penduduk. e) Kegagalan panen tanaman wajib bukan kesalahan penduduk, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda. f) Penduduk dalam pekerjaannya dipimpin penguasa pribumi, sedangkan pegawai Eropa menjadi pengawas, pemungut, dan pengangkut. g) Penduduk yang tidak memiliki tanah harus melakukan kerja wajib selama seperlima tahun (66 hari) dan mendapatkan upah.

Penderitaan rakyat Indonesia akibat kebijakan Tanam Paksa ini dapat dilihat dari jumlah angka kematian rakyat Indonesia yang tinggi akibat kelaparan dan penyakit kekurangan gizi. Pada tahun 1848 -1850, karena paceklik, 9/10 penduduk Grobogan, Jawa Tengah mati kelaparan. Dari jumlah penduduk yang semula 89. 000 orang, yang dapat bertahan hanya 9. 000 orang. Penduduk Demak yang semula berjumlah 336. 000 orang hanya tersisa sebanyak 120. 000 orang. Data ini belum termasuk data penduduk di daerah lain, yang menunjukkan betapa mengerikannya masa penjajahan saat itu. Tentu saja, tingginya kematian tersebut bukan semata-mata disebabkan sistem Tanam Paksa. Pada tahun 1870, keluar Undang-Undang Agraria (Agrarische Wet) yang mengatur tentang prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan yang menegaskan bahwa pihak swasta dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah maupun tanah penduduk. Tanah -tanah pemerintah dapat disewa pengusaha swasta sampai 75 tahun. Tanah penduduk dapat disewa selama 5 tahun, dan ada juga yang disewa sampai 30 tahun.

Pada tahun yang sama juga (1870) keluar Undang-undang Gula (Suiker Wet), yang berisi larangan mengangkut tebu keluar dari Indonesia. Tebu harus diproses di Indonesia. Pabrik gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap dan diambil alih oleh pihak swasta. Pihak swasta diberi kesempatan yang luas untuk mendirikan pabrik gula baru. Melalui UU Gula, perusahaan-perusahaan swasta Eropa mulai berinvestasi di Hindia-Belanda di bidang perkebunan.

Politik Terbuka

Politik Etis Dampak politik pintu terbuka bagi Belanda sangat besar. Negeri Belanda mencapai kemakmuran yang sangat pesat. Sementara rakyat di negeri jajahan sangat miskin dan menderita. Oleh karena itu, Van Deventer mengajukan politik yang diperjuangkan untuk kesejahteraan rakyat. Politik ini dikenal dengan politik etis atau politik balas budi karena Belanda dianggap mempunyai hutang budi kepada rakyat Indonesia yang dianggap telah membantu meningkatkan kemakmuran negeri Belanda. Politik etis yang diusulkan van Deventer ada tiga hal, sehingga sering disebut Trilogi van Deventer

Berikut ini Isi Trilogi van Deventer. a) Irigasi (pengairan), yaitu diusahakan pembangunan irigasi untuk mengairi sawah milik penduduk untuk membantu peningkatan kesejahteraan penduduk. b) Edukasi (pendidikan), yaitu penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat pribumi agar mampu menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. c) Migrasi (perpindahan penduduk), yaitu perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya (khususnya Pulau Jawa) ke daerah lain yang jarang penduduknya agar lebih merata.

D. Perlawanan Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme