7 kabinet Parlementer pada masa emokrasi liberal 1

7 kabinet Parlementer pada masa emokrasi liberal 1. kabinet Natsir 2. Kabinet Sukiman 3. Kabinet Wilopo 4. Kabinet Ali Sastroamidjoyo II 5. Kabinet juanda

Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951) � Kabinet Natsir ini merupakan kabinet koalisi yang berisikan Partai Masyumi dan Perdana Menteri Muhammad Natsir. Tokoh yang terloibat dalam kabinet ini yaitu Sultan Hamengkubuwono IX, Mr. Asaat, Ir. Djuanda, dan Prof. Sumitro Joyohadikusumo.

Sistem Kerja � Upaya meningkatkan keamanan dan ketertiban � Memperkuat konsolidasi dan penyempurnaan pemerintah � Penyempurnaan angkatan perang � Mengembangkan dan memperkuat perekonomian rakyat � Upaya memperjuangkan penyelesaian Irian Barat

Keberhasilan � Keberhasilan yang dicapai oleh kabinet Natsir adalah peningkatan atau kesejahteraan perekonomian rakyat. Pada tanggal 21 Maret 1951 kabinet Natsir mengalami kegagalan yang disebabkan oleh masalah pembentukan DPRD yang dianggap menguntungkan pembentukan Masyumi dan merugikan golongan lainnya.

Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952) � Kabinet Sukiman ini merupakan kabinet koalisi antara PNI dan Masyumi dengan Perdana Menterinya Sukiman Wiryosanjoyo.

Program Kerja � Mempertegas hukum negara agar tercipta keamanan � Upaya meningkatkan kemakmuran rakyat � Upaya persiapan pemilihan umum � Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif � Upaya memperjuangkan Irian Barat

Penyebab Jatuh � Adanya tuduhan memasukan Indonesia kedalam blok barat setelah penandatanganan bantuan ekonomi dan militer dari Amerika � Adanya sikap kurang tegas dalam menghadapi pemberontakan di Jawa Tengah dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan

Kabinet Wilopo ( 3 April 1952 – 3 Juni 1953 ) � Kabinet Wilopo atau biasa disebut juga dengan Zaken Kabinet yang dipimpin langsung oleh Mr. Wilopo. Kabinet ini merupakan koalisi antara PNI, Masyumi dan PSI.

Program Kerja � Melaksanakan pemilihan umum � Meningkatkan kemakmuran rakyat � Upaya menciptakan keamanan dalam negeri � Upaya memperjuangkan Irian Barat � Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif

Kegagalan Peristiwa pada tanggal 17 Oktober 1952 yang disebabkan oleh masalah ekonomi, reorganisasi atau profesionalisasi tentara, dan adanya campur tangan parlemen atas permasalahan militer � Adanya kondisi krisis ekonomi sehingga menyebabkan jatuhnya harga barang ekspor Indonesia � Peristiwa Tanjung Morawa, yaitu peristiwa dimana rakyat protes kepada pemerintah yang telah mengerjakan lahan perkebunan kepada para investor asing dengan alasan untuk meningkatkanhasil devisa negara �

Kabinet Ali Sastroamidjojo I ( 31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955 ) � Kabinet Ali Satroamidjojo I ini dipimpin oleh Mr. Ali Sastroamidjojo. Kabinet ini juga merupakan koalisi antara PNI dan NU. Sedangkan Masyumi menjadi oposisi (partai penentang).

Program Kerja � Pelaksana pemilu � Usaha pembebasan Irian Barat secepatnya � Upaya pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif dan melakukan peninjauan kembali persetujuan KMB � Penyelesaian pertikaian politik

Prestasi � Prestasi yang dapat diraih oleh kabinet ini adalah dapat menyelenggarakan KAA (Konferensi Asia Afrika).

Penyebab Jatuh � Penyebab jatuhnya kabinet Ali I adalah adanya masalah pergantian KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat) yaitu Jenderal Nasution mengundurkan diri dari KSAD.

Kabinet Burhanuddin Harahap ( 12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956 ) � Program Kerja Ø Mengembalikan wibawa pemerintah Ø Melaksanakan pemilihan umum (pemilu) Ø Pengembalian Irian Barat Ø Melaksanakan kerja sama antara Asia-Afrika Ø Upaya menghilangkan faktor yang menimbulkan inflasi

Prestasi � Prestasi yang diraih Kabinet Burhanuddin Harahap yaitu dapat menyelenggarakan Pemilu I bagi bangsa Indonesia. Pengisian jabatan KSAD dan pembubaran Uni Indonesia-Belanda.

Keberhasilan � Berhasil menyelenggarakan Pemilu I � Berhasil mengembalikan posisi Nasution sebagai KSAD � Pembubaran Uni Indonesia-Belanda

Penyebab Jatuh � Sedangkan penyebab jatuhnya Kabinet Burhanuddin yaitu jumlah suara partai-partai yang diwakilinya tidak cukup besar untuk mencapai jumlah kursi mayoritas di DPR.

Kabinet Ali Sastroamidjojo II ( 12 Maret 1956 – 14 Maret 1957 ) � Kabinet Ali II merupakan koalisi antara PNI, Masyumi dan NU.

Program Kerja � Pembatalan KMB � Upaya perjuangan mengembalikan Irian Barat ke Pangkuan Republik Indonesia � Melaksanakan keputusan KAA ( Konferensi Asia Afrika ) � Upaya pemulihan keamanan � Usaha dalam memperbaiki nasib kaum buruh dan pegawai

Penyebab Jatuhnya � Adanya pemberontakan antara PRRI- Permesta � Terjadi perpecahan dalam kabinet antara PNI dan Masyumi � Adanya konflik dalam badan konstituante

Kabinet Juanda ( 9 April 1957 – 5 Juli 1959 ) � Kabinet Juanda atau biasa disebut dengan Kabinet Karya. Dapat dilihat dari anggota kabinet yang berasal dari para ahli dalam bidangnya, kabinet ini disebut juga Zaken Kabinet.

Program Kerja � Membentuk Dewan Nasional � Upaya normalisasi keadaan negara � Pembatalan KMB � Perjuangan Irian Barat � Upaya mempercepat pembangunan

Prestasi Dapat mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui deklarasi Juanda. � Terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan untuk menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan masyarakat dan diketuai oleh presiden. � Diadakannya Musyawarah Nasional Pembangunan yang bertujuan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri. �

Kegagalan � Sedangkan kegagalan Kabinet Juanda ini disebabkan oleh adanya Peristiwa Cikini yaitu peristiwa percobaan pembunuhan atas diri Presiden Soekarno. � Sekian materi tentang 7 Kabinet Indonesia yang dapat materikita rangkum. Jangan lupa baca materi tentang Sejarah yang lain di blog ini. Terima Kasih semoga bermanfaat.