Reformasi Sektor Keamanan Polisi dan Intelijen Firman S

Reformasi Sektor Keamanan Polisi dan Intelijen Firman, S. Sos. , M. A

Aktor Negara �Militer �Polisi �Intelijen

Polisi �Perkembangan kotemporer berupaya kuat untuk meletakkan POLISI dalam kerangka demokrasi. �Bagaimana paradigma dan prespektif yang berkembang dalam reformasi kepolisian?

� Pergulatan paradigma dalam upaya peletakan polisi sebagai proses � [1] posisi polisi dalam paradigma negara yang mengacu pada paradigma negara yang diwakili dalam state security. Paradigma ini meletakkan polisi sebagai institusi yang memperkuat state building dan penjagaan regime. Dikenal istilah negara polisi [police state], polisi politik [political police], dan polisi yang dimiliterkan [militarized police]. � [2] Paradigma masyarakat, people security. Orientasi pelembagaan polisi dimaksudkan bukan untuk melayani regime atau state melainkan untuk melayani warga. Dalam paradigma ini dikenal istilah polisi sipil [civilian police], pemolisian demokratik [ demokratic policing], pemolisian komunitas [community policing] dan pemolisian kolektif [ collective policing].

Negara – state security Paradig Prespektif Asumsi dasar Tujuan ma Tradisi lockean Menghindari state of natour Good policing Pembatasan kebebasan manusia dalam Kesepakatan untuk menyerahkan perlindungan hak sebagian kebebasannya untuk kepemilikan mendapatkan perlindungan masyarakat kebebasan seluruhnya. Social control Tindak pengawasan/surveillance dan pemberian sanksi Security of social order; Pemolisian bukanlah hak ekskulif dari negara melainkan mencakup aspek yang luas. i. e public police, private police dan collective police, yang dibedakan dalam kerangka Legitimate use of force-nya. Tertib sosial Kerjasama antar pihak dalam pemolisian masyarakat. Fungsi Pemberant asan kejahatan Pemelihara an hukum dan ketertiban

Properian – karl proper Masyarakat – people security Warga [citizen] Open society yang ditandai dalam 3 ciri; kemajemukan [pluralistic], pandangan yang tidak searah [incompatible view] dan tujuan yang bertolakbelakang [ conflicting aims]. Setiap orang berhak untuk mengusulkan solusi dan pemerintah open kritik. Pemolisian yang melakukan intervensi atas dasar bukti [evidance], berorientasi pada pemecahan masalah [problem solving], dan mengedepankan toleransi. Berawal dari pembedaan kehadiran dan misi polisi dalam sistem totaliter menuju demokratis. Bagi negara totaliter kehadiran dan misi polisi untuk melindungi pemerintah dan tekanan dari luar. Bagi negara demokratis untuk Memperlihatkan otoritas negara dan perlindungan individu dan kolektif Good policing dikonstruksikan sebagai public goods dan polisi sebagai public servant Intervensi polisi atas nama Melindungi pemerintah harus masyarakat berorientasi pada pemecahan masalah berdasarkan bukti, bermanfaat untuk mengurangi penderitaan masyarakat dan dilandasi oleh sikap toleransi Adopsi prinsip demokratik Melayani dalam pemolisian i. e masyarakat equity dan impartiality, penyampaian pelayanan yang layak, peka, prinsip kekuasaan menyebar, keterbukaan informasi, pemecahan masalah dan partisipasi

Intelijen �Common sense is not so common- (Voltaire)

Definisi � "secret knowledge of an enemy, the kind of knowledge which stands independently of the means by which it is obtained and the process by which it is distilled" (Troy 1991). � Intelligence is the same as "foreknowledge, a kind of prophecy-like craft, which is always on alert, in every part of the world, toward friend and foe alike" (Dulles 1963).

Intelijen sebagai ilmu � intelijen juga berkembang sebagai ilmu. � Cara analisa dan prediksi kondisi perilaku politik, ekonomi dan sosial � walaupun sebagai ilmu, intelijen pada prinsipnya adalah “partisan”. � Shulsky and Schmitt (2002) mendefiniskan ciri partisan ini : intelligence as "the collection and analysis of intelligence information relevant to a government's formulation and implementation of policy to further its national security interests and to deal with threats from actual or potential adversaries. "

Intelijen dapat dilihat sebagai ; � PROSES ; cara untuk mencari informasi rahasia melalui penggalian data, analisa dan desiminasi. Langkah [1] perancangan, [2] pengumpulan data, [3] produksi data/analisis, [4] komunikasi hasil kepada pengambil kebijakan, [5] eksekusi pengambilan keputusan/ the use of intelligence. � PRODUK ; analisa, laporan, dan brief yang praktis untuk pengambilan keputusan. � ORGANISASI; menyertakan perangkat institusi sebagai manifestasi kerja kolektif

Contoh komunitas intelijen

Intelijen dan sistem keamanan nasional � Dalam kerangka sistem keamanan nasional, peran intelijen merupakan fungsi yang krusial. Peran ini pararel dengan prespektif tentang ancaman yang muncul. q Ancaman Internal : Ancaman yang dibaca lebih dominan dari dalam / masyarakat akan memunculkan watak dan fungsi intelijen yang dominan kedalam (inward looking). q Ancaman eksternal : Spektrum ancaman dari luar dalam mengerosi eksistensi negara, maka peran intelijen berfungsi outward looking. � Intelijen pertahanan menjadi lokus kerja dari aparatur negara ; Aktifitas utama; [1] deteksi dini tentang potensi ancaman, [2] penilaian atau assessment terhadap isu yang berkembang, [3] pelaksanaan operasi dengan tujuan utama meminimalisir korban dan persiapan operasi militer, [4] dukungan program pengembangan kekuatan pertahanan. .

Broto Wardoyo, 2008 Int’l dalam negeri Int’l kepolisia n Int’l sektoral yustisia Fungsi Peringatan dini Peran Menjaga fungsi pemerintah an Misi Tugas Int’l negara Int’l luar negari Preventive int’l Strategic int’l Investigasi sektoral Pertahanan, ancaman non militer Criminal justice, law enforcement Spesifik sektoral Pengumpul an data, analisis informasi, covert action, kontra int’l Ketertiban umum Law and order Penguatan perbatasan dan Deteksi dini dan resosialisasi Investigasi, detensi, penahanan Sektoral, keamanan pelabuhan, etc Int’l pertahan an Int’l maritime Combat int’l Supporting Policing detterence function di dan defense laut strategy Misi diplomatik Int’l tempur Mendukung strategi perang Supporting defense policy Naval int’l, Covert coast guard, sabotage maritime safety of navigation, port Meniadakan Stabilitas kejutan lingkungan strategic strategis dan taktik Ensuring arms race and stability surveillance Int’l tempur Covert action, kontra int’l Military defense Technology -int’l taktikal diplomasi

Dilema pengaturan Intelijen �Watak kerja yang mengharuskan kerahasiaan berhadapan dengan prinsip demokrasi yang menghendaki transparansi dan akuntabilitas �Melekatnya karakter intelijen politik yang cenderung represif. � Otonomi Relatif Intelijen

Reformasi Intelijen – diskusi.

Private security � Pasca perang dingin menjadi momentum yang mengakselerasi “penyebaran kekuasaan negara”. Perkembangan demokrasi politik dan dominasi pasar bebas membuka ruang bagi munculnya kembali secara massif aktor-aktor keamanan baru sebagai wajah baru dalam dinamika sektor keamanan. � Aktor swasta dalam penyediaan keamanan berpangkal dari rekognisi marcinaries atau tentara bayaran yang bekerja sebagai kombatan dalam konflik baik antar negara maupun konflik sosial. Perkembangan dari modernisasi alat perang dan pasar bebas membawa aktor koersif diluar negara ini untuk melembaga dalam bentuk Private Military Company atau Private Security Company. � Pergeseran instrumen koersif dari aktor negara menuju nonstate actors ini memang sampai sekarang masih ditolak akan tetapi dilevel praktis, pemerintah maupun sektor swasta menggunakan jasa keamanan ini.

Dorongan Evolusi 1) 2) 3) 4) the bipolar order of the Cold War and The West responded by the pursuit of a new direction of active disengagement from nation-states and regions, reassessed as declining in strategic interest. Lacking determined international action, the United States (US) loss of 18 dead and 73 wounded military personnel, in Mogadishu on 3 October 1993, as part of the failed United Nations (UN) Mission in Somalia, initiated a fundamental reshaping of the West’s perceptions of responsibility and obligation to respond to foreign crises. The West became politically unwilling to commit and risk its own military forces in an effort to resolve regional conflicts and humanitarian disasters for fear again of “crossing the Mogadishu Line. reducing in military strength, budget and personnel post Matziorinis, Nicholas, Prof. , Private Military Companies: coldwar. Legitimacy and Accountability, Montreal, April 20 th 2004, Mc. Gill Management. collapse of the Soviet Union triggered depressed

contoh 1 Blackwater is comprised of five companies; , . Blackwater Target Systems, Blackwater Security Consulting, Blackwater Canine, and Blackwater Air (AWS). We have establisùhed a global presence and provide training and tactical solutions for the 21 st century http: //www. bl ackwaterusa. c om 2 Sandline On 16 April 2004 Sandline International announced the http: //www. san International. closure of the company's operations. The general lack of dline. com/ governmental support for Private Military Companies willing to help end armed conflicts in places like , in the absence of effective international intervention, is the reason for this decision. Without such support the ability of Sandline to make a positive difference in countries where there is widespread brutality and genocidal behaviour is materially diminished.

CATEGORIES OF PRIVATE SECURITY ACTORS IN INDONESIA Indicators Examples 1. Kind of Motives Dayak Millitia (Laskar Dayak) in Kalimantan Island, Betawi Native Forum (FBR) in Jakarta Province, Pecalang in Bali Province, Amphibi Militia in Ethnicity Sumbawa and Lombok Island Langlang Jagad Millitia in , founded by Wetu Telu and Budha Community. Islamic Defenders Front (FPI) as national organisation, Jihad Religion Task Force in , Christ Task Force in Maluku and Manguni Millita in Maluku. Public Organisation Pancasila Youth, Karya Youth Association Political Party 2. Key actors State Actor TNI affiliation Police affiliation Non State Actor Individual Corporation/Foundation Gangster Mostly Task Force in political party in , such as (TF) PDI-P, TF PPP, TF GOLKAR, TF PKS, TF PKB, and TF PBB. PT. BASS, PT. Group 4 Securitas PT. Nawaksara Perkasa, PT. Wiragarda Wahana Waspada BPPKB, The Tidar Boys YAKMI volunteers, Tommy Winata, Olo Panggabean etc Pancasila Youth, Karya Youth Association, FBR, Pecalang, Dharma Wisesa, Amphibi Militia, Langlang Jagad Millitia, FPI, Jihad Task Force, Mass organisation Christ Task Force, and Manguni Millita

�Security sebagai public goods ?