AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Organisasi sektor publik PENGERTIAN SEKTOR
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Organisasi sektor publik?
PENGERTIAN SEKTOR PUBLIK Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik sering didefinisikan sebagai “suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan hak publik”
CIRI-CIRI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK: Tidak mencari keuntungan finansial Dimiliki oleh publik Kepemilikan sumber daya tidak dalam bentuk saham Keputusan berdasarkan konsensus
KELOMPOK ORGANISASI SEKTOR PUBLIK: Lembaga Pemeritah Organisasi Agama Organisasi Sosial Yayasan Institusi Pendidikan Organisasi Kesehatan
PERSAMAAN ORGANISASI SEKTOR PUBLIK DENGAN PERUSAHAAN: Bagian tidak terpisahkan dari suatu sistem perekonomian nasional Menghadapi sumberdaya yang terbatas untuk mencapai tujuannya Pola manajemen keuangan sama Beberapa mempunyai output produk yang sama Diatur oleh peraturan perundangan
PERBEDAAN ORGANISASI SEKTOR PUBLIK DENGAN Tujuan Organisasi PERUSAHAAN: Sumber Pendanaan Peraturan Perundang-undangan Kepemilikan Pertanggungjawaban Struktur Organisasi Anggaran Basis Akuntansi Tolak Ukur
PERBEDAAN ORGANISASI SEKTOR PUBLIK DENGAN PERUSAHAAN: Sektor Publik Sektor Swasta Tujuan Organisasi Nonprofit Motive Profit Motive Sumber Pendanaan Pajak, Retribusi, utang, obligasi, Laba Badan Usaha, dlsb Modal sendiri, utang bank, obligasi, saham, dlsb Peraturan perundang - UU, KMK, Peraturan Mendagri, PP undangan UU PT, peraturan Bapepam dan BEI Kepemilikan Dimiliki secara kolektif oleh masyarakat Pemegang saham Pertanggungjawaban Ke Masyarakat dan Parlemen Ke Pemegang Saham dan kreditur
PERBEDAAN ORGANISASI SEKTOR PUBLIK DENGAN PERUSAHAAN: Sektor Publik Sektor Swasta Struktur Organisasi Birokratis, kaku, hierarkhis Fleksibel: datar, piramid, fungsional Anggaran Terbuka untuk publik Tertutup untuk publik Basis Akuntansi Pemerintah : Cash toward accruals PSAK 45: akrual Akrual Tolak Ukur Sulit diidentifikasi secara jelas, Lebih jelas dalam apakah pencapaian kepuasan pengukurannya yaitu masyarakat, keberhasilan dalam mencari laba memanfaatkan dana sesuai dgn anggaran atau efisiensi dan efektifitas kegiatan
LINGKUP ORGANISASI SEKTOR PUBLIK Bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan variatif Sektor publik menyerap banyak tenaga kerja Faktor Lingkungan yang mempengaruhi: Faktor Ekonomi Faktor Politik Faktor Kultural Faktor Demografi
PERKEMBANGAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Besarnya peranan pemerintah sebagai entitas sektor publik yang paling besar dan dominan Dilakukan upaya untuk membuat standar yang relevan dengan praktik Organisasi Sektor Publik baik oleh IAI maupun Pemerintah
STANDAR YANG ADA IAI Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Pemerintah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) IFAC International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) USA GASB dan FASAB
Kerangka PSAP Konseptual PSAP 01 PSAP 02 PSAP 03 PSAP 04 PSAP 05 PSAP 06 PSAP 07 PSAP 08 PSAP 09 PSAP 10 PSAP 11 Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Laporan Realisasi Anggaran Laporan Arus Kas Catatan Atas Laporan Keuangan Akuntansi Persediaan Akuntansi Investasi Akuntansi Aset Tetap Akuntansi Konstruksi dlm Pengerjaan Akuntansi Kewajiban Kebijakan Akuntansi, Dan Peristiwa Luar Biasa Konsolidasi
PEMERINTAHAN UU RI No. 32 th 2004 ttg Pemerintahan Daerah PP RI No. 6 th 2005 ttg PILKADA Ps 66 ayat 2 : Dana Kampanye wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPUD paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara.
AGAMA UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Artikel: - Opini dari pihak yang menganggap bahwa UU tersebut membutuhkan beberapa perubahan/tambahan.
PENDIDIKAN UU No 20//2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan (PP) tentang perubahan status perguruan tinggi negeri (PTN) menjadi badan hukum milik negara (BHMN) >>> Badan Hukum Pendidikan (BHP)
YAYASAN UU No. 16 th 2001 tentang Yayasan dirubah dengan UU No. 28 tahun 2004
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan salah satu organisasi sektor publik Sebagai contoh LSM yaitu LP 3 ES yang sukses dengan Quick Count-nya pada pemilu 2004 Transparansi dan akuntabilitas LSM diperlukan agar terbentuk sumber dana yang mandiri Dengan sumber dana yang mandiri maka Agenda LSM tidak lagi dicurigai sebagai Agenda Donor
- Slides: 18