Perbedaan Organisasi Sektor Publik dan Swasta Secara Umum

Perbedaan Organisasi Sektor Publik dan Swasta Secara Umum Perbedaan Tujuan organisasi Sumber Pendanaan Pertanggungjawaban Organisasi Publik Non Profit Motive Pajak, Retribusi, Utang, Obligasi Pemerintah, laba BUMN/BUMD, Penjualan asset Negara, dsb Kepada masyarakat (public) dan parlemen (DPR/DPRD) Organisasi Swasta Profit Motive Pembiayaan Internal dan Pembiayaan Eksternal Kepada pemegang saham dan kreditor Struktur Organisasi Birokratis, kaku, dan hierarkis Fleksibel, pyramid, lintas fungsional Karakteristik Anggaran Terbuka untuk Publik Tertutup untuk Publik

Lanjutan… Perbedaan Cara Pengambilan Keputusan Organisasi Publik Organisasi Swasta Demokratis / birokratis Proses strategi bisnis Sistem Akuntansi Lebih banyak menggunakan sistem akuntansi berbasis kas Akuntansi berbasis akrual Produk yang dihasilkan Publics Good Private Goods Ukuran kinerja Social walfare Efisiensi

Perbedaan Organisasi Publik dan Organisasi Swasta Ditinjau dari Pendekatan SI Perbedaan Organisasi Publik Organisasi Swasta Tujuan Melayani citizen Melayani Pelanggan Fungsi Departemen Publik. Seperti SIMDUK, SIAPUDA, SIPP, SIK Departemen Bisnis. Seperti Departemen Produksi, Departemen Pemasaran

Perbedaan Organisasi Publik dan Organisasi Swasta ditinjau dari Sistem Informasi Organisasi Publik Merupakan produk dari ideologi kapitalistik. Sistem komputer yang digunakan level organisasi. Organisasi Swasta Merupakan landasan ideologi dari institusi. Sistem dirancang untuk menyediakan informasi.

Hubungan Organisasi dengan Sistem Informasi Pengambilan Keputusan Meningkatkan Sasaran Kinerja yang Hendak di Capai Sistem Informasi Mengelola Pegawaianya Membuat Rencana

Pada masa dewasa ini meningkatnya kecenderungan organisasi berteknologi digital, maka sistem informasi di dalam organisasi dapat meliputi jangkauan yang semakin luas hingga kepada masyarakat, instansi pemerintah lainya dan bahkan informasi mengenai perkembangan politik terkahir.

Manfaat Jaringan Internet 1. Komunikasi dan kolaborasi 2. Akses data dan informasi 3. Partisipasi dalam diskusi 4. Suplly informasi 5. Pertukaran transaksi bisnis

Dampak Pengelolaan Organisasi Secara Digital Organisasi semakin ramping. Organisasi yang gemuk dan birokratis lebih sulit untuk mengikuti perubahan yang pesat dewasa ini, kurang efisien, dan tidak dapat kompetitif. Pada akhirnya banyak model organisasi ini sekarang dirampingkan, termasuk jumlah pegawaianya dan tingkat hirarkis menajemennya. Pemisahan pekerjaan dari lokasi. Teknologi komunikasi telah mengeleminasi jarak sebagai satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam pekerjaan.

Bagaimana Organisasi Mempengaruhi Sistem Informasi? • Keputusan-keputusan tentang peran sistem informasi • Keputusan tentang siapa yang menyediakan pelayanan teknologi informasi • Keputusan tentang mengapa membangun sistem informasi

Bagaimana Sistem Informasi mempengaruhi Organisasi? Dampak Ekonomi Dampak Organisasi dan Perilaku Internet dan Organisasi Implikasi Rancangan dan Pemahaman Sistem Informasi

K er a ng k a Sis t e m I n Orga fo rm ni sa s as i i Pu b li k Sem u m em a s istem utam puny ai t i nforma s i iga k a, ya e itu m gi ata seba e n gai m nerim kem u a a di an s ukan ( dat a deng mempr input ), o pe ng hitun an mel ak sesnya gan, ukan u nsu pen r da g gabu ta, p dan nga n emu la in takhi lain, mem ran a p k er ole seba hi rny gai k h a elu ar i nfor ma si anny a (o u tput).

INPRES NO. 3 TAHUN 2003 Di Indonesia, teknologi informasi telah mendapat perhatian Pemerintah melalui penerapan (e-government) dan telah memperoleh komitmen atau dukungan yang kuat melalui Instruksi Presiden R. I Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Dalam konteks penerapan E-Government di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan suatu kebijakan yang tercantum dalam Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Dalam kebijakan tersebut diungkapkan bahwa pengembangan E-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

Tujuan Pengembangan E-government Ø Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik Ø Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat kemampuan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional. Ø Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara. Ø Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

Kesimpulan Perkembangan sistem informasi manajemen dalam administrasi publik memang belum sempurna apalagi dikaitkan dengan pemerintahan daerah. Banyak kendala yang dihadapi dan belum terlesaikan hingga saat ini. Salah satu permasalahan penerapan sistem informasi manajemen yang ideal adalah kurangnya pemahaman mengenai konsep ini terlebih pada sumber daya manusia yang belum cukup mampu menerapkan konsep ini disetiap sisi pemerintahan. Hingga saat ini Indonesia masih dalam proses mengembangkan SIM nya dalam rangka mewujudkan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat luas.