Rancangan RPJMD DIY TAHUN 2017 2022 Oleh Tavip

Rancangan RPJMD DIY TAHUN 2017 -2022 Oleh : Tavip Agus Rayanto

Persiapan Penyusunan RPJMD 1 PENYUSUNAN RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMD Paling lambat sebelum penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Penelaahan RPJPD Pengolahan data & informasi Hasil evaluasi capaian RPJMD Penelaahan RTRW daerah lainnya Analisis Gambaran umum kondisi daerah & Perumusan gambaran keuangan daerah Penelaahan RPJMN/ RPJMD Provinsi Analisis isu-isu strategis Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah 2 Rancangan Awal RPJMD Perumusan Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah 3 Kerangka pendanaan dan program PD VISI, MISI dan Program KDH Perumusan Penjelasan visi dan misi serta Tujuan dan Sasaran Paling lambat 40 hari setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur (6 Desember 2017) KONSULTASI KE MENTERI Rancangan RPJMD Musrenbang RPJMD Kinerja Penyelenggaraan Pemda Pembahasan dengan DPRD (Nota Kesepakatan) 4 Rancangan 5 Akhir RPJMD Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Pembahasan dan persetujuan bersama RANPERDA RPJMD KLHS Paling lambat 6 bulan setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur (April 2018) Evaluasi RANPERDA RPJMD 6 Penetapan SE Kepala Daerah kepada Ka PD Paling lambat 50 hari setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur (26 Januari 2018) Setelah Konsultasi ke Mendagri Paling lambat 75 hari setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur (Minggu IV Januari 2018) Dihantarkan paling lambat 90 hari setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur (Minggu III Februari 2018) Paling lambat 5 bulan setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur (Maret 2018)

Outline RPJMD DIY 2017 -2022 (sumber Permendagri 86 Tahun 2017) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Bab 1. Pendahuluan Bab 2. Gambaran Umum dan Kondisi Daerah Bab 3. Gambaran Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan Bab 4. Permasalahan dan Analisis Isu-Isu Strategis Daerah Bab 5. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Bab 6. Strategi dan Arah Kebijakan Bab 7. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah 8. Bab 8. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 9. Bab 9. Penutup Note: untuk mengatur konsistensi dilengkapi cascade

Makro Ekonomi dan Kesejahteraan DIY : Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Ranwal RPJMD DIY 2017 -2022 Pertumbuhan Ekonomi Inflasi Laju pertumbuhan ekonomi DIY selama 2011 -2016 cenderung memiliki tren yang menurun. Pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2011 adalah sebesar 5, 21% meningkat menjadi 5, 47% pada tahun 2013 kemudian mengalami penurunan dua tahun berturut-turut menjadi 4, 95% pada tahun 2015. Namun, tahun 2016 meningkat menjadi 5, 05%, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu 5, 02%. Pola inflasi tahunan DIY selama tahun 2011 -2016 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dan sejak 2012 lebih rendah dibandingkan inflasi nasional. Dari kelompok pengeluaran, terdapat empat kelompok yang mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan menurunnya angka inflasi dibandingkan tahun sebelumnya. Keempat kelompok tersebut adalah kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau, kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar, kelompok Sandang, serta kelompok Kesehatan Sumber: BPS, Statistik Daerah DIY 2017& Berita Resmi Statistik (BRS) 2017 Sumber: BPS, Statistik Daerah DIY 2017

Makro Ekonomi dan Kesejahteraan DIY : Rasio Gini 0, 440 (Sept, 2017) dan Indeks Williamson Rasio Gini DIY, 2011 -2017 Sumber: BPS DIY, 2017 Pada September 2017, Gini Ratio Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat sebesar 0, 440. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2017 yang sebesar 0, 432 dan Gini Ratio September 2016 yang sebesar 0, 425. Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2017 adalah 0, 447 mengalami peningkatan sebesar 0, 12 poin dibanding Gini Ratio Maret 2017 yang sebesar 0, 435. Untuk daerah perdesaan Gini Ratio September 2017 adalah sebesar 0, 317 mengalami penurunan dibanding Gini Ratio Maret 2017 yang sebesar 0, 340 serta menurun 0, 026 poin dibanding Gini Ratio September 2016 yang sebesar 0, 343. Indeks Williamson DIY Tahun 2012 -2016 Sumber: BPS DIY, Tahun 2017 Ketimpangan antar wilayah yang diindikasikan oleh Indeks Williamson pada periode 2012 -2016 menunjukkan kecenderungan yang meningkat, yaitu dari 0, 4738 pada tahun 2012 menjadi 0, 4661 pada tahun 2016. Perlu adanya kebijakan afirmatif untuk mendorong program pembangunan untuk daerah-daerah tertinggal.

Makro Ekonomi dan Kesejahteraan DIY : Angka Kemiskinan 12, 36 ( September, 2017) Jumlah Penduduk Miskin di DIY September 2012 – September 2017 (dalam ribuan orang) • Tingkat kemiskinan di D. I. Yogyakarta pada September 2017 sebesar 12, 36 persen. Turun sebesar 0, 66 poin selama setengah tahun. • Garis kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada September 2017 sebesar Rp 396. 271 per kapita per bulan. • Peran komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar (71, 32) dibandingkan peranan komoditi bukan makanan • (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). • Jumlah penduduk miskin, 466, 33 ribu orang. • Indeks Kedalaman Kemiskinan (P 1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P 2) pada periode Maret - September 2017 mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa rata pengeluaran penduduk miskin cenderung mendekati dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin menyempit. • Jumlah penduduk miskin di perkotaan lebih tinggi dibandingkan pedesaan.

Makro Ekonomi dan Kesejahteraan DIY : Ketenagakerjaan • • • Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DIY selama sepuluh tahun terakhir berfluktuasi pada kisaran 68 -73 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berfluktuasi pada angka 2 -6 persen Pola TPT semakin menurun seiring dengan peningkatan kelompok usia, sementara level TPT yang tertinggi terdapat pada kelompok terdidik (berpendidikan SLTA dan sarjana) Persoalan ketenagakerjaan di DIY yang cukup serius adalah meningkatnya jumlah penganggur terdidik. Pada bulan Agustus 2016, proporsi penganggur terdidik mencapai 68 persen dari seluruh penganggur.

Makro Ekonomi dan Kesejahteraan DIY : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 78, 38 (2016) IPM DIY Menurut Komponen Tahun 2014 -2015 (Sumber: BPS, DIY Dalam Angka 2016 & Statistik Daerah DIY 2017) Tahun 2014 2015 2016 Angka Harapan Hidup (tahun) 74, 5 74, 68 74, 71 Harapan Lama. Sekolah (%) Pengeluaran Rata-rata Lama Per Kapita Sekolah (tahun) (ribu rupiah) 14, 85 15, 03 15, 23 8, 84 9 9, 12 Riil IPM 12294 12684 13229 76, 81 77, 59 78, 38 IPM Kabupaten/kota di DIY Tahun 2014 -2016 (Sumber: BPS, DIY Dalam Angka 2016&Statistik Daerah DIY) 2017 Kab/Kota Sleman Bantul Gunungkidul Kulon Progo Kota Yogyakarta DIY IPM 2014 2015 80, 73 77, 11 67, 03 70, 68 83, 78 76, 81 2016 81, 20 77, 99 67, 41 71, 52 84, 56 77, 59 82, 15 78, 42 67, 82 72, 38 85, 32 78, 38

11

• Membiayai fungsi-fungsi dalam struktur organisasi • Kurang ada focus • Stabil (tidak terjadi gejolak Money Follow Function vs Money Follow Program • Berdampak pada kelembagaan (vision driven organization) • Perlu penyesuaian penatausahaan keuangan • Perlu fungsi pengarahan yang kuat (bersifat lintas fungsi)

EKSISTING YANG DI INGINKAN Isu-isu: Kemiskinan Ketimpangan Kemacetan Perilaku sosial masyarakat Potensi selatan belum optimal Daya dukung lingkungan MENYONGSONG ABAD SAMUDERA HINDIA UNTUK KEMULIAAN MARTABAT MANUSIA JOGJA AMONG TANI DAGANG LAYAR

MENYONGSONG ABAD SAMUDERA HINDIA Untuk Kemuliaan Martabat manusia Jogja Sebagai Paradigma KATA KUNCI : Perdaban Baru ; Bermartabat, Berbudaya, Mandiri, & Sejahtera (hal 58) RENAISANS (2012 – 2017) Dikuatkan melalui BUDAYA MARITIM (hal 61 : 4) Papat Mulia (hal 60) menjadi Panca Mulia; dimaksudkan untuk mewujudkan manusia yang bermartabat dan wilayah terkemuka di ASIA TENGGARA • • RPJPD ABAD SAMUDERA HINDIA (2017 -2022) KONSISTENSI FOKUS PADA WILAYAH SELATAN UNTUK MENGURANGI KEMISKINAN DAN MENINGKATKAN MARTABAT MASYARAKAT JOGJA FONDASI IMPLEMENTASI INOVASI Masyarakat yang maju mandiri dan sejahtera

• MENYONGSONG ABAD SAMUDERA HINDIA UNTUK KEMULIAAN MARTABAT MANUSIA JOGJA Pidato Visi - Misi PEMBANDING RPJMD PROVINSI DKI JAKARTA: Jakarta Kota Maju, Lestari, dan Berbudaya Yang Warganya Terlibat Dalam Mewujudkan Keberadaban, Keadilan, dan Kesejahteraan Bagi Semua PROVINSI JAWA BARAT: Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua • Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja PROVINSI JAWA TENGAH: Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari PROVINSI JAWA TIMUR: Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadiln Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak PROVINSI BALI: Terwujudnya Bali Yang Maju, Aman, Damai, dan Sejahtera

PENJELASAN TEKNOKRATIS VISI GUBERNUR DIY Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja • Kualitas hidup- kondisi yang diharapkan pada 5 tahun ke depan menuju kondisi yang lebih baik kehidupanpenghidupan masyarakat yang berkeadilan • kualitas dan keragaman kegiatan perekonomian masyarakat • hidup dalam harmoni • pemerintahan yang demokratis • aparatur yang bermartabat dan memiliki integritas. Tingkat harkat kemanusi aan, harga diri Warga masyarakat DIY sebagai suatu kesatuan wilayah

| Isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan 1. Derajat Kualitas SDM (IPM) MENYONGSONG ABAD SAMUDERA HINDIA UNTUK KEMULIAAN MARTABAT MANUSIA JOGJA Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja 2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat (indeks Gini & Angka kemiskinan) 3. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan (Pertumbuhan ekonomi, Kualitas LH, Kesesuaian ruang, penataan ruang strategis keistimewaqan) 4. Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah (Indeks Williamson) 5. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan (Budaya benda & Tak Benda yang diapresiasi) 6. Kapasitas tata kelola pemerintahan (BPK, AKIP) 7. Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan (Capaian sasaran keistimewaan) 8. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa (Bidang tanah yg terfasilitasi)

PANCA MULIA 1 MISI Kualitas hidup, kehidupan, penghidupan masyarakat Kemampuan & keterampilan SDM yg berdaya saing 2 Kualitas & keragaman perekonomian masyarakat Penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal (keunikan teritori) 3 1 Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Berkeadaban 5 Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin kebhinneka-an serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta Harmoni masyarakat & birokrasi Atas dasar toleransi, tenggang rasa, kesantunan & kebersamaan 4 TUJUAN Angka IGI : 5, 59 (2016) menjadi 6, 20 (2022) Tata & perilaku yang demokratis Mewujudkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik Perilaku bermartabat ASN Atas dasar tegaknya nilai integritas 2 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance) IRB (Target : dari 73, 07 (2016) menjadi 76 (2022)

Cascade STRATEGIC APEX Manajer puncak TECHNO STRUCTURE Analisis, membuat sistem, kajian, merencanakan, mengawasi 3 1 MIDDLE LINE Kew antara OPERATING CORE Pelaksana utama SUPPORTING STAFF Pelayanan internal 2

Tujuan 1: Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin kebhinekaan serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta Sasaran Indikator Sasaran Faktor Pembentuk 1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM Indeks Pembangunan Manusia 1. Harapan Lama Sekolah (IPM) 2. Angka Harapan Hidup 3. Pengeluaran per Kapita 2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat. Indeks Gini Peningkatan Pendapatan Masyarakat Angka Kemiskinan Pemenuhan Kebutuhan Dasar: 1. Makanan 2. Non Makanan 3. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan Persentase Peningkatan Memelihara, mengembangkan Jumlah Budaya Benda dan Tak dan mempromosikan khazanah benda yang diapresiasi budaya benda dan tak benda

Tujuan 1: Meningkatnya kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat dengan tatanan sosial yang menjamin kebhinekaan serta mampu menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta Sasaran 4. Meningkatnya aktivitas perekonomian yang berkelanjutan Indikator Sasaran Faktor Pembentuk Pertumbuhan Ekonomi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 1. Kualitas air 2. Kualitas udara 3. Tutupan vegetasi Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kesesuaian pola dan struktur ruang Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan 5. Menurunnya Indeks Williamson kesenjangan ekonomi antar wilayah 1. Sultan Ground (keprabon dan non keprabon) 2. Pakualaman Ground (keprabon dan non keprabon) 3. Satuan Ruang Lain yang memiliki nilai keistimewaan 1. Ketimpangan SDA dan SDM 2. Ketimpangan ketersediaan sarana dan prasarana

Tujuan 2: Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Sasaran Indikator Sasaran Faktor pembentuk 1. Meningkatnya kapasitas tata Opini BPK kelola pemerintahan Nilai akuntabilitas pemerintah (AKIP) Laporan Keuangan yang baik 2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan Capaian sasaran Pelaksanaan Keistimewaan Capaian sasaran program keistimewaan 3. Meningkatnya Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa Bidang tanah kasultanan, kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan Fasilitasi pengelolaan yang terukur 1. 2. 3. 4. 5. Kinerja yg Direncanakan Kinerja yg Diperjanjikan Kinerja Yg Dilaksanakan Kinerja Yg. Dilaporkan Kinerja Yg. Dievaluasi

| Sasaran dan Program Pemda Sasaran 1. 1. Meningkatnya Derajat Kualitas SDM 1. 2. Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat Program Pemerintah Daerah Indikator Program 1. 1. 1. Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan 1. Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) 2. Harapan Lama Sekolah 3. Persentase partisipasi pemuda dlm pendidikan kepemudaan 4. Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan berkarakter 1. 1. 2. Program Peningkatan Usia Harapan Hidup Angka Harapan Hidup 1. 2. 1. Program penangggulangan kemiskinan 1. Jumlah penduduk miskin 2. Pengeluaran per kapita masyarakat 3. Persentase peningkatan penumbuhan wirausaha baru 1. 3. Meningkatnya 1. 3. 1. Program Pembangunan 1. Derajat Kualitas Hidup Sosial Masyarakat 2. Sosial Masyarakat 3. 4. 5. Jumlah Kabupaten/ Kota Layak Anak Rata-rata usia pernikahan pertama Indeks Desa Membangun Persentase perempuan pengambil keputusan di ranah publik Angka Kejahatan per 100. 000 penduduk (crime rate)

| Sasaran dan Program Pemda Sasaran Program Pemerintah Daerah Indikator Program 1. Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan 2. Persentase peningkatan budaya tak benda yang dilestarikan 1. 4. Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan 1. 4. 1. Program Pelestarian budaya benda dan tak benda 1. 5. Meningkatnya Aktivitas Perekonomian Yang Berkelanjutan 1. 5. 1. Program Pengembangan 1. kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, sektor Dominan (Pertanian, penyediaan akomodasi dan makan minum serta Industri Pengolahan; Jasa) perdagangan dalam PDRB DIY 2. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 3. Jumlah desa mandiri budaya * (desa/kampung wisata, desa/kelurahan budaya, desa preneur, desa prima) 1. 5. 2. Program Pembiayaan Pembangunan Non-Pemerintah Persentase rupiah yang dapat dihimpun oleh pemerintah DIY untuk dapat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan terhadap APBD DIY 1. 5. 3. Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana 1. 2. 3. 4. 1. 5. 4. Program Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Persentase kesesuaian struktur dan pola ruang terhadap dokumen rencana tata ruang Indeks Kualitas Air , Indeks kualitas udara Indeks Tutupan Vegetasi Indeks Resiko Bencana

| Sasaran dan Program Pemda Sasaran Program Pemerintah Daerah Indikator Program 1. 6. Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah 1. 6. 1. Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan 1. Persentase Peningkatan PDRB pada Kabupaten yang kurang maju (GK, KP, Bantul) 2. Prosentase penyediaan sarana dan prasarana transportasi 2. 1. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan 2. 1. 1. Program sinergitas Tata Kelola Pemerintah Daerah 1. 2. 3. 4. 5. 2. 2. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan 2. 2. 1. Program Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian Kepala Daerah 1. 2. 3. Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa 2. 3. 1. Program Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan 2. Nilai eksternal pelayanan publik Nilai eksternal persepsi korupsi Nilai internal integritas organisasi Kapasitas fiskal daerah Optimalisasi aset-aset pemda DIY (satuan Rp) Terlaksananya penetapan Kepala Daerah sesuai UU Keistimewaan Terlaksananya Urusan Kelembagaan sesuai dengan peraturan per. UUan Keistimewaan

| Program Pemda dan Sasaran Perangkat Daerah Program Pemerintah Daerah Indikator Program Pemerintah Daerah Sasaran perangkat 1. 1. 1. Program Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan 1. Persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) 2. Harapan Lama Sekolah 3. Persentase partisipasi pemuda dlm pendidikan kepemudaan 4. Persentase sekolah yang menerapkan pendidikan berkarakter 1. Terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berdaya saing, dan non diskriminatif 2. Terwujudnya pembinaan terhadap pemuda 3. Meningkatnya jumlah pemustaka ke perpustakaan 4. Terwujudnya kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia 1. 1. 2. Program Peningkatan Usia Harapan Hidup Angka Harapan Hidup 1. Terwujudnya perilaku sadar sehat 2. Terwujudnya pelayanan kesehatan yang bermutu 3. Meningkatnya kapasitas keolahragaan yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter 4. Penduduk Berakses Sanitasi 5. Penduduk Berakses Air Minum 6. Terwujudnya ketahanan pangan

| Program Pemda dan Sasaran Perangkat Daerah Program Pemerintah Daerah 1. 2. 1. Program penangggulangan kemiskinan Indikator Program Pemerintah Daerah 1. Jumlah penduduk miskin 2. Pengeluaran per kapita masyarakat 3. Persentase peningkatan penumbuhan wirausaha baru 1. 3. 1. Program 1. Pembangunan Sosial Masyarakat 2. 3. 4. 5. Jumlah Kabupaten/ Kota Layak Anak Rata-rata usia pernikahan pertama Indeks Desa Membangun Persentase perempuan pengambil keputusan di ranah publik Angka Kejahatan per 100. 000 penduduk (crime rate) Sasaran perangkat 1. Meningkatnya kontribusi wirausaha baru terhadap UMKM 2. Pemenuhan pangan masyarakat 3. Terpenuhinya kebutuhan dasar perlindungan dan jaminan sosial serta perubahan perilaku bagi PMKS 4. Terwujudnya peningkatan kemampuan, partisipasi dan peran PSKS 5. Penduduk dengan hunian yang layak 6. Meningkatnya Rumah Tangga Berakses Listrik 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak meningkatnya rata-rata usia kawin pertama perempuan Meningkatnya keberdayaan keluarga dari balita hingga lansia Meningkatnya keberdayaan Organisasi /Lembaga masyarakat Meningkatnya Ketahanan Nasional di DIY Meningkatnya kepatuhan hukum, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Meningkatnya kualitas rumusan bahan Kebijakan pengelolaan Kesejahteraan Rakyat

| Program Pemda dan Sasaran Perangkat Daerah Program Pemerintah Daerah 1. 4. 1. Program Pelestarian budaya benda dan tak benda Indikator Program 1. 2. 1. 5. 1. Program Pengembangan sektor Dominan (Pertanian, Industri Pengolahan; Jasa) 1. 2. 3. Sasaran perangkat Persentase peningkatan budaya benda yang dilestarikan Persentase peningkatan budaya tak benda yang dilestarikan 1. 2. Meningkatnya pengelolaan pelestarian kebudayaan Meningkatnya kualitas promosi potensi daerah dan pelestarian seni budaya kontribusi sektor pertanian, industri pengolahan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta perdagangan dalam PDRB DIY Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jumlah desa mandiri budaya * (desa/kampung wisata, desa/kelurahan budaya, desa preneur, desa prima) 1. Meningkatnya nilai produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan Meningkatnya luas fungsional Daerah Irigasi yang terlayani air irigasi Meningkatnya nilai produksi kehutanan Meningkatnya nilai produksi perikanan Meningkatnya nilai perdagangan dalam negeri dan luar negeri Meningkatnya kapasitas usaha koperasi dan UKM Meningkatnya industri pengolahan Meningkatnya usaha jasa pariwisata Meningkatnya Daya Saing Tenaga Kerja Terwujudnya Kesempatan Kerja Terwujudnya Hubungan Industrial Yang Kondusif Untuk Mengembangkan Usaha Dan Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Menumbuhkan desa mandiri budaya Meningkatnya kualitas rumusan bahan kebijakan dan evaluasi kebijakan bidang perekonomian dan SDA 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

| Program Pemda dan Sasaran Perangkat Daerah Program Pemerintah Daerah Indikator Program Sasaran perangkat 1. 5. 2. Program Pembiayaan Pembangunan Non. Pemerintah Persentase rupiah yang dapat 1. Meningkatnya keterlibatan pihak ketiga dalam pembiayaan dihimpun oleh pemerintah DIY pembangunan untuk dapat berpartisipasi 2. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dalam pembiayaan pembangunan terhadap APBD DIY 1. 5. 3. Program Tata Kelola Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana 1. 2. 3. 4. 1. 5. 4. Program Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Persentase kesesuaian struktur dan pola ruang terhadap dokumen rencana tata ruang Indeks Kualitas Air , 1. Indeks kualitas udara 2. Indeks Tutupan Vegetasi 3. Indeks Resiko Bencana Terkelolanya kawasan konservasi perairan Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana 1. Meningkatnya Keseuaian izin pengusahaan air tanah dan pertambangan terhadap rencana tata ruang 2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang 3. meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis keistimewaan

| Program Pemda dan Sasaran Perangkat Daerah Program Pemerintah Daerah 1. 6. 1. Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan Indikator Program Sasaran perangkat 1. Persentase Peningkatan PDRB pada Kabupaten yang kurang maju (GK, KP, Bantul) 2. Prosentase penyediaan sarana dan prasarana transportasi 1. Meningkatnya realisasi investasi 2. Meningkatnya jumlah belanja wisatawan 3. Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan bidang infrastruktur daerah dan pembangunan berkelanjutan 4. Meningkatnya kualitas rumusan kebijakan bidang infrastruktur daerah dan pembangunan berkelanjutan 5. Meningkatnya aksesibilitas wilayah 6. Meningkatnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

| Program Pemda dan Sasaran Perangkat Daerah Program Pemerintah Daerah Indikator Program 2. 1. 1. Program 1. Nilai eksternal pelayanan sinergitas Tata Kelola publik Pemerintah Daerah 2. Nilai eksternal persepsi korupsi 3. Nilai internal integritas organisasi 4. Kapasitas fiskal daerah 5. Optimalisasi aset-aset pemda DIY (satuan Rp) Sasaran perangkat 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah optimalisasi aset-aset pemda DIY (satuan Rp) Meningkatnya kualitas pelayanan tamu dan pimpinan Meningkatnya Kualitas Informasi Pemerintah Daerah kepada masyarakat Meningkatnya tertib administrasi Kependudukan Meningkatnya kualitas pelayanan kantor pelayanan daerah Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Teknologi Komputer dan Informasi Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Meningkatnya kualitas produk hukum daerah Meningkatnya kualitas bantuan hukum, layanan hukum, dan layanan informasi produk hukum Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan jasa Konstruksi meningkatnya tertib administrasi pertanahan Meningkatnya pemanfaatan arsip sebagai sumber informasi Terwujudnya kelembagaan perangkat daerah yang sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah Tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerja sama Meningkatnya kualitas manajemen aparatur secara efisien dan efektif dalam pelayanan publik secara profesional Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan kediklatan Terfasilitasinya kinerja DPRD Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dan Pengendalian Internal

| Program Pemda dan Sasaran Perangkat Daerah Program Pemerintah Daerah Indikator Program 2. 2. 1. Program 1. Pengelolaan Kelembagaan dan Tata Cara Pengisian 2. Kepala Daerah 2. 3. 1. Program Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan, Kadipaten dan tanah desa Terlaksananya penetapan Kepala Daerah sesuai UU Keistimewaan Terlaksananya Urusan Kelembagaan sesuai dengan peraturan per. UUan Keistimewaan Sasaran perangkat 1. 2. Terfasilitasinya Kinerja Parampara Praja (BABAGAN KEISTIMEWAAN) Meningkatnya kualitas implementasi urusan keistimewaan (BABAGAN KEISTIMEWAAN) Bidang Tanah Kasultanan, Kadipaten 1. meningkatnya fasilitasi tertib administrasi tanah kasultanan, dan tanah desa yang kadipaten, dan tanah desa terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan

Matur Nuwun Terimakasih Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. 1209 – 1220, 1243 -1247, 1253) Faximili : (0274) 586712 Website : www. bapeda. jogjaprov. go. id E-mail: bapeda@bapeda. jogjaprov. go. id Kode Pos 55213