ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA CIMAHI TAHUN 2020 Disampaikan

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KOTA CIMAHI TAHUN 2020 Disampaikan oleh Kepala BAPPEDA pada kegiatan : FORUM PERANGKAT DAERAH SEKTOR KOMUNIKASI, INFORMATIKA, KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN BAPPEDA KOTA CIMAHI 1

DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005 – 2025; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi tahun 2017 -2022; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang

PENDEKATAN DALAM PROSES PENYUSUNAN RKPD A. B. Pendekatan perencanaan yang berorientasi pada proses: 1) Pendekatan politik, merupakan penjabaran agenda-agenda pembangunan yang berdasarkan kebijakan Kepala Daerah maupun aspirasi masyarakat melalui DPRD, dalam penyusunan RKPD telah mengakomodir hasil reses/ pokok-pokok pikiran DPRD Kota Cimahi; 2) Pendekatan teknokratik, yaitu pendekatan yang menggunakan metode dan kerangka ilmiah yang dilaksanakan secara fungsional, kewilayahan, lintas sektor, dan lintas pelaku; 3) Pendekatan partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan; 4) Pendekatan atas-bawah (top down), dan bawah-atas (bottom up), dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan melalui musyawarah. Pendekatan perencanaan yang berorientasi pada substansi: 1) Pendekatan Holistik-Tematik, Perencanaan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas; 2) Pendekatan Integratif, keterpaduan seluruh kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas pembangunan; 3) Pendekatan Spasial, Kegiatan prioritas direncanakan berdasarkan data dan informasi

Tahapan Musrenbang RKPD 2020: q Forum RW DES-JAN 2018 q Pra Musrenbang Tingkat Kelurahan 12 -17 JAN 2019 q Musrenbang Tingkat Kelurahan 21 JAN 2019 q Pra Musrenbang Tingkat Kecamatan q Musrenbang Tingkat Kecamatan 8 FEB 2019 Diselenggarakan oleh 11 FEB 2019 Pemerintah Kota Cimahi q Konsultasi Publik q Forum Perangkat Daerah q Pra Musrenbang Tingkat Kota Cimahi q Pra Musrenbang Kewilayahan BKPP IV q Pra Musrenbang Tingkat Provinsi Jawa Barat q Pra Musrenbang Nasional q Musrenbang Nasional 18 FEB 2019 19 -26 FEB 2019 6 MAR 2019 13 MAR 2019 Diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pusat

PENGERTIAN DAN TUJUAN FORUM PERANGKAT DAERAH Pengertian Forum Perangkat Daerah merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai perwujudan dari pendekatan partisipastif perencanaan pembangunan daerah. Forum Perangkat Daerah membahas rancangan Renja Perangkat Daerah dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang RKPD di kecamatan, sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan Renja Perangkat Daerah. Tujuan 1. Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD kabupaten/kota di kecamatan; 2. Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; 3. Menyelaraskan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan 4. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing Perangkat Daerah.

ARAH KEBIJAKAN NASIONAL RPJPN 2005 -2025 Visi : “Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur” Misi: Mandiri : Mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Maju : Diukur dari kualitas SDM, tingkat kemakmuran, dan kemantapan sistem dan kelembagaan politik dan hukum. Adil : Tidak ada pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah. Makmur : Terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain.

TUJUAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA BARAT PADA RPJMD JAWA BARAT 2018 -2023 Visi dalam RPJMD : “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi” Nilai pembangunan Jawa Barat Tahun 2018 -2023, meliputi : Relijius – Bahagia – Adil – Inovatif – Kolaboratif Menerapkan konsep pembangunan yang terdiri atas : Pro Perubahan; Pro Kesetaraan; Pro Ekonomi Umat dan Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah); Pro Lingkungan dan Tata Ruang; dan Pro Pembangunan Berkelanjutan 7

MASALAH POKOK PROVINSI JAWA BARAT DALAM RPJMD 2018 -2023 1. Masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, masalah sosial dan keamanan 2. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia 3. Masih belum optimalnya pelayanan infrastruktur 4. Pertumbuhan ekonomi daerah mengalami pelambatan 5. Cenderung meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan 6. Masih belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik kepada masyarakat 8

ISU STRATEGIS JAWA BARAT Isu Provinsi Jawa Barat dalam Rancangan Akhir RPJMD 2018 -2023 adalah sebagai berikut: 1. Kualitas nilai kehidupan daya saing sumber daya manusia 2. Kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial 3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan 4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan 5. Reformasi birokrasi 9

VISI DAN MISI KOTA CIMAHI MEWUJUDKAN CIMAHI BARU, MAJU, AGAMIS DAN BERBUDAYA MISI KOTA CIMAHI 2017 -2022 1 MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKEPRIBADIAN, BERAKHLAK MULIA, CERDAS, SEHAT DAN UNGGUL 2 MENINGKATKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG AMANAH, PROFESIONAL, EFEKTIF, EFISIEN, DAN EKONOMIS YANG BERBASIS PADA SISTEM PENGANGGARAN YANG PRO PUBLIK 3 MEMBERDAYAKAN PEREKONOMIAN DAERAH BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN YANG BERORIENTASI PADA PENGEMBANGAN SEKTOR JASA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN INDUSTRI KECIL MENENGAH DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN 4 MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERWAWASAN LINGKUNGAN MENINGKATKAN KUALITAS DERAJAT KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERKEADILAN 5 PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SECARA BERKESINAMBUNGAN DAN BERKELANJUTAN

INDIKATOR KINERJA RPJMD MISI 1 1. INDEKS PENDIDIDIKAN 2. INDEKS KESEHATAN 3. LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUDK MISI 2 4. 5. 6. 7. SAKIP NILAI LPPD OPINI BPK INDEKS PROFESIONALITAS ASN 8. SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT MISI 3 9. LPE (LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI) 10. INDEKS GINI 11. INDEKS WILIAMSON 12. ANGKA KEMISKINAN 13. TPT MISI 4 MISI 5 14. TINGKAT PELAYANAN 22. TINGKAT PARTISIPASI JALAN / LEVEL OF MASYARAKAT DALAM SERVICE (LOS) PEMBANGUNAN 15. PERSENTASE 23. INDEKS PENGELOLAAN PEMBERDAYAAN SAMPAH GENDER (IDG) 16. PERSENTASE 24. INDEKS CAKUPAN LAYANAN PEMBANGUNAN AIR LIMBAH DOMESTIK GENDER 17. PERSENTASE LUASAN GENANGAN TERHADAP LUAS KOTA 18. PERSENTASE CAKUPAN LAYANAN AIR BERSIH 19. RASIO LUAS KAWASAN KUMUS 20. INDEKS RESIKO BENCANA 11 21. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

Prioritas Walikota Cimahi 2017 -2022 1. 1000 Lapangan Kerja 2. Penanganan Banjir dan Pengurai Kemacetan Tambahan Fasilitas dan Insentive Guru PAUD 12. Bebas SPP 3. Gratis Raskin 13. Keringanan DSP SMU/SMK 4. Santunan Kematian Masyarakat Ber-KTP 5. Gratis Ijin Usaha Khusus UMKM, Kemudahan Birokrasi 15. Kestabilan Keberlangsungan Industri 6. Tambahan Insentif RT/RW 17. Alokasi Anggaran Rp 100 jt di setiap RW Per -Tahun Puskesmas Rawat Inap dan Ambulance di 8. Setiap Kelurahan 9. Tambahan Penghasilan Guru 7. 10. Tambahan Insentive Guru Ngaji 11. 14. Kesejahteraan Buruh 16. Kemudahan Birokrasi Pembangunan Sekolah Negeri Baru dan Universitas Negeri 18. Pengembangan Pasar Tradisional 19. Optimalisasi Sarana Olahraga 20. Pembangunan "Imah Seni Budaya" Cimahi 21. Pembangunan Taman dan Fasilitas Terbuka Publik 12

POSISI RKPD 2020 DALAM RPJMD 2017 -2022 TAHUN 2021 TAHUN 2020 TAHUN 2019 TAHUN 2018 Pemerataan pertumbuhan ekonomi, yang didukung sinergitas pembangunan, sumber daya unggul serta kualitas sarana prasarana yang berwawasan lingkungan, menuju masyarakat yang mandiri Peningkatan pemerataan daya saing ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dengan didukung infrastruktur dan sumber daya manusia yang berkualitas Peningkatan daya saing kota melalui pemberdayaan masyarakat yang ditunjang dengan kemantapan infrastruktur Perwujudan pemerataan ekonomi melalui partisipasi masyarakat yang didukung dengan pembangunan infrastruktur berkualitas ebijakan Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2018 -2022 Pemerataan ekonomi menuju masyarakat sejahtera yang didukung dengan infrastruktur berkelanjutan

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH KOTA CIMAHI Jumlah Penduduk 601. 099 jiwa Jumlah Rumah Tangga 157. 793 Pria 302. 703 jiwa Kepadatan Penduduk 14. 953 per Km 2 Wanita 298. 396 jiwa Sumber: Kota Cimahi dalam Angka 2018 Kota Cimahi memiliki 3 Kecamatan dan 15 Kelurahan dengan luar wilayah 40, 2 Km 2 14

PERMASALAHAN BERDASARKAN URUSAN Urusan Komunikasi dan Informatika Statistik Persandian Masalah Integrasi database dan informasih bersifat spasial Akar Masalah Unit organisasi pendukung belum berperan optimal Unit organisasi pendukung belum berperan Ketersediaan data statistik belum memadai optimal kurangnya infrastruktur dan SDM Keamanan data yang masih lemah kurangnya infrastruktur dan SDM belum tersedianya depo arsip Kearsipan Penataan arsip daerah belum memadai Unit organisasi pendukung belum berperan optimal Kuantitas dan kualitas SDM aparatur

ISU STRATEGIS KOTA CIMAHI TAHUN 2020 A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN Banyaknya penduduk miskin Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk Tingginya potensi dan kejadian bencana Belum Optimalnya keamanan, kenyamanan Belum optimalnya kualitas pendidikan Belum Optimalnya kualitas kesehatan Masih tingginya PMKS Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 9. Tingginya pertumbuhan penduduk 10. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan 11. Belum optimalnya partisipasi pemuda dalam pembangunan 12. Belum optimalnya pemasyarakatan olahraga 13. Kurangnya pelestarian budaya BIDANG FISIK 1. Rendahnya keamanan, kenyamanan dan keselamatan bertransportasi 2. Masih rendahnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman 3. Rendahnya akses terhadap air bersih 4. Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup BIDANG EKONOMI 1. Melambatnya pertumbuhan ekonomi terutama di sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan 2. Masih tingginya jumlah penduduk miskin 3. Tingginya tingkat pengangguran terbuka 4. Masih tingginya ketimpangan pendapatan 16

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DI BIDANG PEMERINTAHAN Prioritas 1. Optimalisasi tatakelola pemerintahan, dengan sasarannya adalah sebagai berikut: Ø Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Ø Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah Ø Optimalisasi tata kelola keuangan dan barang milik daerah Ø Meningkatnya profesionalitas aparatur Ø Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Ø Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Prioritas 2. Peningkatan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dengan sasarannya adalah: Ø Pengendalian Keamanan Lingkungan dan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Ø Meningkatnya wawasan kebangsaan Ø Penegakan Peraturan Daerah Prioritas 3. Peningkatan Pelayanan Administrasi Pertanahan, dengan sasarannya adalah: Ø Meningkatnya Sarana Prasarana Pemerintahan Ø Meningkatnya Wawasan Administrasi Pertanahan Prioritas 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dengan sasarannya adalah: Ø Meningkatnya keberdayaan Lembaga Masyarakat Ø Meningkatnya partisipasi masyarakat Prioritas 5. Peningkatan Efisiensi dan Tranparansi Pemerintah Daerah, sasarannya: Ø Meningkatnya Fungsi lembaga pengelola database Ø Optimalisasi pengelolaan statistk daerah Ø Meningkatnya Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah Ø Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan daerah 17

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SEKTOR KOMUNIKASI, INFORMATIKA, KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN STRATEGI Meningkatkan Budaya Gemar Membaca Masyarakat ARAH KEBIJAKAN 1. Pengembangan aktivitas berbasis pustaka 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas akses dan sarana baca masyarakat 3. Peningkatan layanan perpustakaan kota Mengembangkan Sistem Dan Data/statistik Daerah 1. Pengembangan satu data pembangunan 2. Peningkatan kerjasama dalam penyediaan dan analisa data 3. Peningkatan koordinasi dalam penyediaan data Meningkatkan Kualitas Dan Integrasi Teknologi, Informatika Dan Komunikasi (TIK) Daerah 1. Peningkatan layanan informasi dan komunikasi daerah 2. Peningkatan keamanan sistem informasi 3. Peningkatan jaringan teknologi, informatika dan komunikasi 4. Peningkatan sistem informasi instansi pemerintah Meningkatkan Kualitas Kearsipan Daerah 1. Peningkatan sistem dan layanan kearsipan 18 daerah

NO KELOMPOK 1 KELOMPOK USULAN DAN KEBUTUHAN ANGGARAN DI BIDANG PEMERINTAHAN APBD JUMLAH USULAN 5, 299, 430, 000. 00 398 2 Peningkatan Bantuan Operasional dan Insentif RW, RT, Linmas, Guru ngaji, dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya Komputerisasi dan pelatihan berbasis teknologi informasi bagi RW, RT dan Kader 2, 138, 150, 000. 00 109 3 Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan 1, 081, 120, 000. 00 90 4 5 Peningkatan Sarana Prasarana Pemerintahan Peningkatan Pelayanan Administrasi Publik (Kependudukan) 1, 567, 060, 000. 00 315, 000. 00 68 63 6 7 8 Sosialisasi pengurusan surat tanah Pelatihan RW, RT, Linmas dan Kader Pengendalian keamanan lingkungan dan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 78, 500, 000. 00 207, 370, 000. 00 221, 900, 000. 00 35 33 24 9 10 11 Pemetaan Wilayah dan Potensi Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Peningkatan sarana informasi di Kelurahan 58, 000. 00 752, 600, 000. 00 52, 000. 00 22 18 17 12 Penertiban Administrasi Kependudukan 148, 400, 000. 00 14 13 Sosialisasi, Pembinaan, dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat 154, 500, 000. 00 12 14 Sosialisasi / Penyuluhan Kadarkum 56, 250, 000. 00 11 15 Pemutakhiran data Kependudukan 29, 500, 000. 00 11 16 Asuransi RT - RW 17 Penertiban PKL dan Bangunan Liar 18 Pengadaan Hydrant dan Alat Pemadam Kebakaran (APAR) 19 20 Penertiban administrasi barang milik daerah Standarisasi formulir dan blanko kependudukan 21 22 Penertiban Bangunan Penataan Batas Wilayah dan Rupa Bumi 23 24 Sosialisasi kebijakan kependudukan Revisi Peraturan Perundang-Undangan Daerah 25 Penataan peraturan perundang-undangan daerah 26 Pembinaan Budaya Gotong Royong (BBGRM) 275, 400, 000. 00 44, 800, 000. 00 - 11 8 187, 800, 000. 00 8 7, 920, 000. 00 25, 000. 00 7 7 9, 000. 00 109, 500, 000. 00 6 6 7, 500, 000. 00 5 2 19 1 4, 500, 000. 00 1

TERIMA KASIH 20