PERENCANAAN KONSTRUKSI SID KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

PERENCANAAN KONSTRUKSI (SID) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSRUKSI BANDUNG 2018

MATERI MODUL PERENCANAAN KONSTRUKSI (SID) SURVEI, INVESTIGASI, DAN DESAIN • • • Studi Kelayakan Survei, dan Investigasi Desain Teknis Kebijakan SMK 3 Lingkungan Hidup Rencana Anggaran Biaya Proyek

MATERI POKOK 1 SURVEI, INVESTIGASI, DAN DESAIN • • • Studi Kelayakan Survei, dan Investigasi Desain Teknis • • • Kebijakan SMK 3 Lingkungan Hidup Rencana Anggaran Biaya Proyek INDIKATOR KEBERHASILAN Mampu memahami perencanaan konstruksi dalam survei, investigasi, desain (SID) serta ketentuan kebijakan SMK 3 dan lingkungan hidup, termasuk didalamnya studi AMDAL dan rencana pembiayaan dalam kegiatan proyek konstruksi

STUDI KELAYAKAN Pengertian Studi Kelayakan (Feasibility Study) Cakupan Studi Kelayakan : • Maksud dan Tujuan Pra Studi Kelayakan • Perbedaan Pra Studi Kelayakan dan Studi Kelayakan • Dokumen Pendukung Studi Kelayakan Hasil Studi Kelayakan

SURVEI DAN INVESTIGASI Survei Teknis Survei Harga Satuan Upah/Bahan/Alat Survei Calon Tenaga Kerja

DESAIN TEKNIS DESAIN SPESIFIKASI TEKNIS GAMBAR-GAMBAR Berdasarkan hasil Survei kondisi lapangan dimana bangunan akan dibuat dan persyaratan/kriteria desain bangunan yang telah ditetapkan maka dipilih alternatif- alternatif desain/rancangan bangunan yang sesuai. Harus mempertimbangkan kemungkinan dampak lingkungan yang muncul akibat dari pelaksanaan pekerjaan nanti. Dibuat untuk memberikan informasi lebih lengkap mengenai persyaratan- persyaratan teknis dan ketentuan-ketentuan pelaksanaan pekerjaan/bangunan yang ingin diwujudkan tersebut. Berdasarkan desain/sketsa hasil perhitungan dan spesifikasi teknis ini, lalu dibuat gambar teknis bangunan dimana sering gambar-gambar tersebut dicantumkan juga hal-hal penting yang berkenaan dengan mutu prasarana tersebut.

KEBIJAKAN NASIONAL SMK 3 Kebijakan Nasional SMK 3 telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, berikut lampirannya, yang dimaksudkan memberikan arah petunjuk penerapannya dan dilakukannya penilaian untuk mengetahui konsistensi pelaksanaannya melalui sistem audit penerapan yang dilakukan oleh badan independen yang ditunjuk oleh Kementrian Teknis K 3, yaitu Kementrian Tenaga Kerja. Lima prinsip dasar atau 5 elemen pokok dari penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK 3), berikut detail penjelasan dari ke 5 prinsip penerapan SMK 3, adalah: 1 Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional. 2 Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional. 3 Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional. 4 Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional. 5 Meningkatnya kapitalisasi konstruksi oleh investor nasional.

KEBIJAKAN YANG DIKELUARKAN OLEH KEMENTERIAN PUPR Kementrian Pekerjaan Umum saat itu (sekarang Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), telah mengeluarkan kebijakan berupa peraturan menteri yakni Peraturan Menteri Pu No. 09/PRT/M/2008 Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK 3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum yang kemudian berubah menjadi Peraturan Menteri PU NO. 05/PRT/M/2014 Tentang: Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK 3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, yang secara garis besarnya mengandung isi sebagaimana berikut ini, (sedangkan detailnya dapat dilihat pada Permen PU NO. 05/PRT/M/2014 itu sendiri): BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP BAB III : PENERAPAN SMK 3 KONSTRUKSI BIDANG PU BAB IV : TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG BAB V : BIAYA PENYELENGGARAAN SMK 3 KONSTRUKSI BIDANG PU BAB VI : SANKSI BAB VII : KETENTUAN PENUTUP

ASPEK LINGKUNGAN 1 Identifikasi Data Awal. a. Rona Lingkungan Hidup Awal b. Kesesuaian Lokasi Rencana Proyek dengan Tata Ruang c. Dampak Penting d. Klasifikasi Proyek Penyedia Infrastruktur e. Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup f. Pembiayaan g. Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup 2 Tindak Lanjut a. Dasar Hukum b. Klasifikasi Proyek c. Dokumen AMDAL d. Dokumen UKL/UPL

ASPEK LINGKUNGAN 3 Studi AMDAL a. Maksud dan Tujuan Studi AMDAL b. Studi Lingkungan Terkait Pengadaan Lahan

RENCANA ANGGARAN BIAYA PROYEK 1. Alokasi Pelaksanaan Anggaran Komponen Biaya dalam RAP 2. Perubahan Anggaran

LATIHAN Sebutkan dan jelaskan maksud tujuan dari penerapan SMK 3 berdasarkan PP 50 Tahun 2012! Apakah tugas tanggung jawab dan wewenang pejabat pembuat komitmen dalam sistem manajemen K 3? Uraikan apa yang dimaksud dengan Environmental Setting beserta cakupannya!

RANGKUMAN Kebijakan Nasional SMK 3 telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, berikut lampirannya, yang dimaksudkan memberikan arah petunjuk penerapannya dan dilakukannya penilaian untuk mengetahui konsistensi pelaksanaannya melalui sistem audit penerapan yang dilakukan oleh badan independen yang ditunjuk oleh Kementrian Teknis K 3, yaitu Kementrian Tenaga Kerja. Dalam PP 50 Tahun 2012, termuat dalam Pasal 2 Penerapan SMK 3 bertujuan untuk: 1. Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi; 2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh; serta, 3. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Secara isi keseluruhan PP 50 Tahun 2012 memberikan dasar penerapan. SMK 3 dalam 5 prinsip dasar atau 5 elemen pokok, dengan petunjuk penerapannya dalam 12 sub elemen dan 166 kriteria. Penerapan SMK 3 ini hukumnya wajib untuk dilaksanakan (tertuang dalam pasal 5 ayat (1) dan (2)), apabila: • Mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang; atau • Mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.

TERIMA KASIH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSRUKSI BANDUNG 2018