PELAKSANAAN KONSTRUKSI CONSTRUCTION KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

PELAKSANAAN KONSTRUKSI (CONSTRUCTION) KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSRUKSI BANDUNG 2018

MATERI MODUL PELAKSANAAN KONSTRUKSI (CONSTRUCTION) TAHAP PENANDATANGANAN KONTRAK TAHAP PRA KONTRAK • • Persiapan Pengadaan Pemilihan Penyedia Jasa • • Penyusunan Dokumen Kontrak Penandatanganan Kontrak TAHAP PASCA PENANDATANGANAN KONTRAK • • • Persiapan Pelaksanaan Kontrak Serah Terima Pekerjaan

MATERI POKOK 1 TAHAP PRA KONTRAK • Persiapan Pengadaan • Pemilihan Penyedia Jasa INDIKATOR KEBERHASILAN Mampu memahami dan menerapkan mekanisme pra kontrak dalam pelaksanaan konstruksi (contruction).

SKEMA UMUM PROYEK KONSTRUKSI

JENIS-JENIS KONTRAK KONSTRUKSI Build Contract Fixed Price Contract Lum Sump Contract Unit Price Contract Prime Cost/Reimbursable Contract

PERSIAPAN PENGADAAN Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Proyek : • Masukan/Input untuk rencana pengadaan barang dan jasa proyek • Penggunaan Teknik dan rencana untuk rencana pengadaan barang dan jasa proyek • Output/keluaran dari rencana pengadaan barang dan jasa proyek Proses Pengadaan Barang dan Jasa Proyek : • Pelelangan/seleksi umum • Pelelangan/seleksi terbatas • Pelelangan langsung • Penunjukan langsung

PEMILIHAN PENYEDIA JASA Rencana Mengikat dengan Kontrak • Input/masukan untuk rencana mengikat dengan kontrak • Penggunaan Teknik dan cara untuk rencana mengikat dengan kontrak • Output/keluaran dari rencana mengikat dengan kontrak Penetapan Pemenang Lelang • Input/masukan untuk permintaan penawaran penyedia barang dan jasa • Penggunaan Teknik dan cara untuk permintaan penawaran penyedia barang dan jasa • Output/keluaran dari permintaan penawaran penyedia barang dan jasa Seleksi Penyedia Barang dan Jasa • Input/masukan untuk seleksi penyedia barang dan jasa • Penggunaan Teknik dan cara untuk seleksi penyedia barang dan jasa • Output/keluaran dari pemilihan/seleksi penyedia barang dan jasa

LATIHAN Jelaskan contoh kebijakan perusahaan menerapkan pembatasan pada keputusan pengadaan? Mengapa dalam sebuah proses pengadaan barang dan jasa memerlukan tenaga ahli? Jenis pekerjaan proyek apakah yang cocok dengan sistem kontrak lumpsum? Jelaskan jenis-jenis kontrak menurut PMBOK ed 2004? Menurut Keppres no 80 tahun 2003 pelelangan gagal ada beberapa sebab coba jelaskan sebab-sebab tersebut?

RANGKUMAN Mengelola pengadaan proyek adalah proses untuk membeli atau memperoleh produk, jasa, atau hasil yang diperlukan dari luar proyek untuk melaksanakan pekerjaan Diantaranya: a. Proses merencanakan pembelian dan cara memperolehnya. b. Memenuhi kebutuhan proyek dengan mem. Ilih cara yang terbaik. c. Dengan menyesuaikan Apa, bagaimana, berapa jumlahnya dan kapan harus dibeli atau diadakan. d. Memperhitungkan potensi penyedia jasa. e. Shedule juga sangat mempengaruhinya. f. Risiko apa saja yang akan timbul didalam setiap pilihan keputusan untuk membuat atau membeli. g. Juga jenis kontrak apa yang cocok dalam mengurangi atau memindahkan risiko kepada penyedia jasa. Didalam merencanakan pengadaan barang dan jasa proyek diperlukan masukan dari: a. Faktor Lingkungan Perusahaan. b. Proses Yang Dimiliki Perusahaan/Instansi. c. Pernyataan Cakupan/Lingkup Proyek. d. Struktur Uraian Pekerjaan (WBS). e. Kamus struktur uraian pekerjaan (WBS. Dictionary). f. Rencana Manajemen Proyek. Keluaran dari perencanaan pengadaan barang dan jasa proyek adalah: a. Rencana Manajemen Pengadaan. b. Pernyataan Kontrak Pekerjaan. c. Keputusan Membuat Sendiri Atau Membeli. d. Permintaan Perubahan. Setelah perencanaan tersedia kemudian dilakukan proses pengadaan melalui pelelangan sesuai persyaratan.

MATERI POKOK 2 TAHAP PENANDATANGANAN KONTRAK • Penyusunan Dokumen Kontrak • Penandatanganan Kontrak INDIKATOR KEBERHASILAN Mampu memahami dan menerapkan mekanisme penandatanganan kontrak dalam pelaksanaan konstruksi (contruction).

PENYUSUNAN DOKUMEN KONTRAK Pengertian Kontrak Penyusunan Dokumen Kontrak Isi Kontrak

PENGERTIAN KONTRAK Dokumen kontrak adalah dokumen-dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen (Pengguna Jasa) dengan Penyedia barang/jasa untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Dalam hal ini yang dilakukan adalah kontrak konstruksi.

SKEMA DOKUMEN KONTRAK

KEDUDUKAN KONTRAK DALAM TAHAPAN KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

PENYUSUNAN DOKUMEN KONTRAK Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi didefinisikan sebagai keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Beberapa peraturan lainnya terkait dengan kontrak disebutkan dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut a. Addendum Surat Perjanjian; b. Pokok Perjanjian; c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga; d. Syarat-syarat Khusus Kontrak; e. Syarat-syarat Umum Kontrak; f. Spesifikasi Khusus; g. Spesifikasi Umum; h. Gambar-gambar dan; i. Dokumen lainnya seperti : jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.

PENANDATANGANAN KONTRAK 1. Kontrak ditandatangani oleh para pihak setelah diterbitkannya surat keputusan penetapan penyedia barang/jasa (SPPBJ) dan penyedia telah menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada pengguna brang/jasa yang nilainya dan penerbit jaminan sesuai ketentuan yang ditetapkan. 2. Pekerjaan jasa konsultasi tidak diperlukan jaminan pelaksanaan. 3. Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp 50. 000, - bentuk kontrak cukup dengan kwitansi pembayaran serta dengan meterai yang cukup. 4. Pengadaan dengan nilai diatas Rp 50000. 000 s/d Rp 200. 000, - bentuk kontrak SPK dan tanpa jaminan pelaksanaan. 5. Pengadaan dengan nilai diatas Rp 200. 000, - bentuk kontrak berupa kontrak pengadaan barang/jasa dengan jaminan pelaksanaan. 6. Kontrak untuk pekerjaan pengadaan barang/jasa yang bernilai diatas Rp 100. 000, - (100 milyar rupiah) ditanda tangani oleh pengguna barang/jasa setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak yang profesional. 7. Dalam melakukan perikatan, para pihak sedapat mungkin menggunakan standar kontrak atau contoh SPK. 1) Yang dikeluarkan oleh pimpinan instansi ybs. 2) Yang diperlukan instansi lainnya. Hak dan tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan kontrak Perubahan Kontrak Pemberhentian dan Pemutusan Kontrak

LATIHAN Apa pengertian dari Hukum Kontrak? Dalam Penyusunan Dokumen Kontrak, terdapat empat syarat indikator sahnya suatu perjanjian menurut KUHP Pasal 1320, yaitu? Apa saja syarat dalam penandatanganan kontrak?

RANGKUMAN Menurut Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau Pelaksana Swakelola. Sedangkan pengertian Hukum Kontrak adalah norma atau kaidah atau aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antar para pihak berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum dalam melaksanakan suatu obyek perjanjian atau prestasi. Sehingga Administrasi Kontrak adalah Sesuatu yang menggambarkan secara menyeluruh penanganan kontrak sejak sebelum tanda tangan (pra-kontrak ) sampai dengan kontrak berakhir. 1. Kontrak ditandatangani oleh para pihak setelah diterbitkannya surat keputusan penetapan penyedia barang/jasa (SPPBJ) dan penyedia telah menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada pengguna brang/jasa yang nilainya dan penerbit jaminan sesuai ketentuan yang ditetapkan. 2. Pekerjaan jasa konsultasi tidak diperlukan jaminan pelaksanaan. 3. Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp 50. 000, - bentuk kontrak cukup dengan kwitansi pembayaran serta dengan meterai yang cukup. 4. Pengadaan dengan nilai diatas Rp 50000. 000 s/d Rp 200. 000, - bentuk kontrak SPK dan tanpa jaminan pelaksanaan. 5. Pengadaan dengan nilai diatas Rp 200. 000, - bentuk kontrak berupa kontrak pengadaan barang/jasa dengan jaminan pelaksanaan. 6. Kontrak untuk pekerjaan pengadaan barang/jasa yang bernilai diatas Rp 100. 000, - (100 milyar rupiah) ditanda tangani oleh pengguna barang/jasa setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak yang profesional. 7. Dalam melakukan perikatan, para pihak sedapat mungkin menggunakan standar kontrak atau contoh SPK.

MATERI POKOK 3 TAHAP PASCA PENANDATANGANAN KONTRAK • • • Persiapan Pelaksanaan Kontrak Serah Terima Pekerjaan INDIKATOR KEBERHASILAN Mampu memahami dan menerapkan mekanisme pasca penandatanganan kontrak dalam pelaksanaan konstruksi (contruction).

TAHAPAN KEGIATAN PELAKSANAAN KONTRAK

PENYERAHAN LAPANGAN Sebelum SPMK terbit, dilaksanakan pemeriksaan bersama (direksi teknis dan/atau konsultan pengawas serta penyedia jasa) untuk inventarisasi barang milik PPK. Selanjutnya dibuat berita acara penyerahan lapangan. SPMK sendiri diterbitkan paling lambat 14 hari kerja setelah kontrak ditandatangani. Apabila penyedia jasa tidak segera mulai kerja setelah SPMK maka Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan surat peringatan. Dan apabila penyedia jasa tidak dapat mulai pekerjaan karena kesalahan Pejabat Pembuat Komitmen maka penyedia jasa berhak mendapatkan kompensasi dari Pejabat Pembuat Komitmen.

RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK (PCM)

PELAKSANAAN KONTRAK Ketentuan umum surat perintah mulai kerja (SPMK) Pemeriksaan bersama Denda dan ganti rugi Gambar Pelaksanaan Penggunaan program mutu Program mutu pengadaan barang/jasa Mobilisasi Pembayaran uang muka Pembayaran prestasi pekerjaan Perubahan kegiatan pekerjaan Keadaan Kahar Penghentian dan pemutusan kontrak Penyesuaian harga Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan Manajemen Mutu

ALUR SERAH TERIMA PEKERJAAN

MASA PEMELIHARAAN

SERAH TERIMA PEKERJAAN Sanksi Penyelesaian Perselisihan

LATIHAN Bagaimana mekanisme PCM (Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak), dan apa tujuan serta hal apa saja yang dibahas didalamnya? Apa saja ketentuan umum dari SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja)? Bagaimana cara melakukan penyelesaian perselisihan antara pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa?

RANGKUMAN Pelaksanaan kontrak konstruksi meliputi tahapan sebagai berikut: • Penyerahan Lapangan; • Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak ( PCM ); • Prog. Mutu (RMK) dan Rencana Penerapan SMK 3; • SPMK; • Mobilisasi; • Pemeriksaan Bersama (MC 0%); • Pembayaran Uang Muka; • Pembayaran Prestasi Pekerjaan; • Perubahan Kegiatan Pekerjaan; • Denda & Ganti Rugi; • Keadaan Kahar (Force Majeur); • Pemberlakuan Kontrak Kritis (SCM); • Penghentian dan Pemutusan Kontrak; • Laporan Hasil Pekerjaan; • Perpanjangan Waktu Pelaksanaan; • Kerjasama Antara Penyedia B/J dengdn Subkontraktor; • Serahterima Pekerjaan; • Kompensas. I.

TERIMA KASIH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA AIR DAN KONSRUKSI BANDUNG 2018