PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KHUSUS DAN PEMENUHAN

PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PERLINDUNGAN KHUSUS DAN PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KONTEKS PENANGANAN KEKERASAN DI SEKOLAH Disajikan dalam SEMINAR REVOLUSI MENTAL : SINERGITAS LINTAS SEKTOR DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAH KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN

Budi Satmoko Pekerjaan : Pegawai Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perlindungan dan Anak ( DP 3 A ) Kota Semarang Jl. Prof Sudarto 116 tlp 024 76402252 Jl Lebdosari 1/ 6 Kalibanteng Kulon Smg Barat 08164882533

Perlindungan anak merupakan wujud komitmen pemerintah yang telah meratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Anak) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 26 Januari 1990, sebagai hasil sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa yang diterima pada tanggal 20 Nopember 1989

LANDASAN HUKUM § UUD NEGARA RI PASAL 28 B AYAT 2 : ”SETIAP ANAK BERHAK ATAS KELANGSUNGAN HIDUP, TUMBUH, DAN BERKEMBANG SERTA BERHAK ATAS PERLINDUNGAN DARI KEKERASAN DISKRIMINASI” § UU NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERINDUNGAN ANAK § PEMERINTAH DAERAH WAJIB MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN DASAR MINIMAL 9 (SEMBILAN) TAHUN UNTUK SEMUA ANAK (PASAL 48) § PEMERINTAH DAERAH WAJIB MEMBERIKAN KESEMPATAN YANG SELUAS-LUASNYA KEPADA ANAK UNTUK MEMPEROLEH PENDIDIKAN (PASAL 49); § PEMERINTAH DAERAH WAJIB MELINDUNGI ANAK DARI PERBUATAN YANG MENGGANGGU KESEHATAN DAN TUMBUH KEMBANG ANAK (PASAL 45 B) § ANAK PENYANDANG DISABILITAS DIBERIKAN KESEMPATAN DAN AKSESIBILITAS UNTUK MEMPEROLEH PENDIDIKAN INKLUSIF DAN/ATAU PENDIDIKAN KHUSUS ( PASAL 51 )

Dalam Pasal 54 disebutkan: (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

PERLINDUNGAN KHUSUS a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) ANAK DALAM SITUASI DARURAT; ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM; ANAK DARI KLP MINORITAS DAN TERISOLASI; ANAK YANG DIEKSPLOITASI SECARA EKONOMI DAN/ATAU SEKSUAL ANAK YANG MENJADI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, ALKOHOL, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA; ANAK YANG MENJADI KORBAN PORNOGRAfi; ANAK DENGAN HIV/AIDS; ANAK KORBAN PENCULIKAN, PENJUALAN, DAN/ATAU PERDAGANGAN; ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL; ANAK KORBAN JARINGAN TERORISME; ANAK PE NYANDANG DISABILITAS; DLL

268. 873 138. 497 130. 376

BENTUK KEKERASAN PADA ANAK physical abuse (kekerasan secara fisik) sexual (kejahatan) secara seksual) social abuse (kekerasan secara social) psychological abuse (kekerasan secara psikologis) Bentuk Child Abuse, Suharto (1997 : 365 -366)

BENTUK KEKERASAN PADA ANAK DALAM LINGKUNGAN PENDIDIKAN Hasil survei KPAI tahun 2015 di 33 provinsi terhadap responden 800 keluarga di 33 provinsi di Indonesia ditemukan bahwa sebanyak 52% ibu sangat khawatir anaknya menjadi korban kekerasan di sekolah Hasil Riset KPAI, pada tahun 2012 di 9 Provinsi di Indonesia

Faktor Penyebab Kekerasan di Sekolah ( Susanto, KPAI ) : Sistem manajemen : Gaya kepemimpinan otoriter seringkali memicu perilaku kekerasan baik dilakukan oleh guru, kepala sekolah, tenaga keamanan maupun anak. Gaya kepemimpinan yang permisif berpotensi melakukan pembiaran terhadap perilaku kekerasan yang muncul di lingkungan sekolah, baik kekerasan dalam proses pembelajaran, kegiatan ekstra maupun kegiatan kekerasan yang terjadi dalam kegiatan intra sekolah.

Mindset Masih ada guru yang menghukum siswa hingga sakit dianggap hal wajar bukan pelanggaran prinsip pendidikan. Padahal tak ditemukan dalam seluruh peraturan penyelenggaraan pendidikan, mulai dari undang-undang hingga peraturan teknis yang mengizinkan tenaga pendidik dan kependidikan melakukan tindakan kekerasan Norma Sekolah norma bersifat given, siswa tak dilibatkan dalam penyusunan sehingga perspektif norma berdasarkan tafsir tunggal kepala sekolah, guru atau guru bimbingan konseling, bukan tafsir bersama Pendisiplinan adalah usaha untuk menanamkan nilai agar subjek memiliki kemampuan untuk menaati sebuah peraturan. Paradigma school corporal punishment (kekerasan atas nama pendisiplinan di sekolah ) , telah mengakar dalam dunia pendidikan. hukuman fisik dipandang sebagai cara ampuh untuk menyadarkan murid dan mencapai tujuan pendidikan dan menyiapkan generasi emas, bukan untuk menyakiti.

bagaimana? Permendikbud 82 tahun 2015

PENANGGULANGAN Penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan dilakukan oleh satuan pendidikan, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah sesuai kewenangannya dengan mempertimbangkan: a. kepentingan terbaik bagi peserta didik; b. pertumbuhan dan perkembangan peserta didik; c. persamaan hak (tidak diskriminatif); d. pendapat peserta didik; e. tindakan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif; dan f. perlindungan terhadap hak-hak anak dan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan. ( pasal 9 Permendikbud 82 tahun 2015 )

Pasal 10 Tindakan penanggulangan yang dilakukan oleh satuan pendidikan meliputi antara lain : a. Wajib memberikan pertolongan terhadap korban tindakan kekerasan di satuan pendidikan; b. wajib melaporkan kepada orang tua/wali peserta didik setiap tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku; c. Wajib melakukan identifikasi fakta kejadian tindak kekerasan dalam rangka penanggulangan tindak kekerasan peserta didik; d. Menindaklanjuti kasus tersebut secara proporsional sesuai dengan tingkat tindak kekerasan yang dilakukan; e. Berkoordinasi dengan pihak/lembaga terkait dalam rangka penyelesaian tindak kekerasan; f. Wajib menjamin hak peserta didik untuk tetap mendapatkan pendidikan;

g. h. Wajib memfasilitasi peserta didik, baik sebagai korban maupun pelaku, untuk mendapatkan hak perlindungan hukum; Wajib memberikan rehabilitasi dan/atau fasilitasi kepada peserta didik yang mengalami tindakan kekerasan; dst . "Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya, " ( psl 39 ayat 1 PP 74 tahun 2008 ) sanksi tersebut dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan ( ayat 2 )

BERBAGAI UPAYA PEMERINTAH KOTA SEMARANG SESUAI AMANAT PERDA 2. Penanganan korban melalui pelayanan medicolegal, pemulihan, shelter, pendampingan psikososial, bimbingan rohani, penyiapan lingkungan. 1. pencegahan tindak kekerasan melalui semua aspek oleh OPD sesuai bidang, membangun jejaring dengan APH dan semua lembaga terkait dan pemberian penyuluhan kepada masyarakat yang kesemuanya dituangkan dalam RENJA dan RPJMD; 3. Perlindungan hukum dalam bentuk penyelenggaraan rumah aman, pendampingan, akses informasi dan perlindungan khusus kepada anak korban kekerasan; 4. Koordinasi baik dengan pusat pelayanan terpadu lain dalam daerah maupun dengan pusat pelayanan terpadu antar daerah; 5. Mendorong, menumbuhkan dan menguatkan peran serta masyarkat.

KELEMBAGAAN Dalam pelaksanaan perlindungan anak, Pemerintah Kota Semarang menyelenggarakan lembaga-lembaga sbb: 1. Pusat pelayanan terpadu (PPT) di tingkat kota dan kecamatan; 2. Gugus tugas tindak pidana perdagangan orang; 3. Komite aksi daerah penghapusan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Keanggotaan ketiga lembaga di atas terdiri dari unsur pemerintah daerah, penegak hukum, organisasi masyarakat, LSM, organisasi profesi, peneliti dan akademisi.

KERJASAMA DAN KEMITRAAN Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak oleh pemerintah diselenggarakan dengan membentuk pola kerjasama dengan Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kab/kota lain, perguruan tinggi, lembaga social dan keagamaan, LSM dan media. Kerjasama diselenggarakan dalam hal pertukaran data dan informasi, rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial serta penyediaan barang bukti dan saksi. Kemitraan diselenggarakan dengan dunia usaha dalam ketenagakerjaan, pendidikan dan pelatihan dalam rangka menumbuhkan kemandirian ekonomi bagi korban kekerasan

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah meliputi pedoman dan standar pemenuhan, bimbingan teknis dan pelatihan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat melalui penyampaian aspirasi kepada walikota atau DPRD