LEMBAGA PERLINDUNGAN HAM DAN MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM

LEMBAGA PERLINDUNGAN HAM DAN MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT DI INDONESIA

LEMBAGA PERLINDUNGAN HAM DI INDONESIA

Pembukaan UDHR menyatakan: …whereas it is essential, … that human rights should be protected by rule the law, … (mengingat pada kebutuhannya, … bahwa hak asasi manusia harus dilindungi berdasarkan aturan hukum, …) Arti dari pembukaan tersebut: Setiap negara harus mengatur HAM melalui peraturan perundang-undangan.

PASAL 2 UU HAM Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. WUJUD PENGAKUAN HAM

To protect To ensure NEGARA HAM To fulfill INSTRUMEN HAM

LEMBAGA PERLINDUNGAN HAM DI INDONESIA 1. 2. 3. 4. 5. Komisi Nasional Hak Azasi Manusia ( Komnas HAM ) Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Komisi untuk orang hilang dan anti kekerasan ( Kontras ) Lembaga Studi dan Advokasi Hukum ( Elsam )

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM) § § Dibentuk dengan mengacu pada Prinsip-prinsip Paris (Paris Principles) 1991, dan dimaksudkan sebagai rekan kerja Komisi HAM PBB di tingkat nasional; Menurut Paris Principle, sebuah lembaga HAM harus memenuhi beberapa elemen, yaitu: 1. Independen (independensi masalah operasional/aktivitas; keuangan; prosedur pengangkatan/pemberhentian anggota; komposisi struktural); 2. Yurisdiksi yang jelas dan kewenangan yang memadai; 3. Kemudahan akses; 4. Kerjasama; 5. Efisiensi operasional; dan 6. Pertanggungjawaban lembaga.

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM) § § § Didirikan melalui Keppres No. 50 Tahun 1993, yang kemudian diperkuat dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM; Komnas HAM merupakan lembaga negara (government organisation) yang sifatnya mandiri, yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia; Tujuan Komnas HAM menurut Keppres 50/1993 (tujuan ini tidak mengalami perubahan dalam UU HAM) : 1. membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; 2. meningkatkan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM) § Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia; § Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden (dalam bentuk Keppres); § Suatu perkara tidak akan diperiksa/dihentikan Komnas HAM, apabila : a. tidak memiliki bukti awal yang memadai; b. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia; c. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu; d. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau e. sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM) Pengkajian dan Penelitian Penyuluhan FUNGSI Pemantauan Mediasi

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM) FUNGSI PENGKAJIAN DAN PENELITIAN : a. pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional HAM dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi; b. pengkajian dan penelitian berbagai peraturan per-UU-an untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan per-UU-an yang berkaitan dengan HAM; c. penerbitan hasil pengkajian dan penelitian; d. studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia; e. pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM; dan f. kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, meupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM) FUNGSI PENYULUHAN : a. penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia; b. upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan nonformal serta berbagai kalangan lainnya; dan c. kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM) FUNGSI PEMANTAUAN : a. pengamatan dan penyusunan laporan tentang pelaksanaan HAM; b. penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang patut diduga terdapat pelanggaran HAM; c. pemanggilan kepada pihak terkait; d. pemanggilan saksi; e. peninjauan di tempat kejadian dan tempat lain yang dianggap perlu; f. pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu; g. pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang mengandung unsur pelanggaran HAM.

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM) FUNGSI MEDIASI : a. perdamaian kedua belah pihak; b. penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli; c. pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan; d. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan e. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (KOMNAS PEREMPUAN) § § Lahirnya Komnas Perempuan dilatar belakangi oleh banyaknya kekerasan yang terjadi terhadap wanita, terutama pada tahun 1998, dimana banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan etnis tionghoa; Komnas Perempuan merupakan jawaban atas tragedi mei 1998 yang banyak menimbulkan korban perempuan etnis Tionghoa; Sebelum lahirnya Komnas Perempuan, melalui Keputusan Bersama Menteri Hankam/Panglima ABRI, Menteri Keh, Men. Dagri, Men. Lu, Menteri Negara Peranan Wanita, dan Jaksa Agung, dibenetuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) terhadap peristiwa Mei 1998; Dari salah satu hasil TGPF, fakta menunjukkan setidaknya ada 85 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, mayoritas korbannya dari etnis Tionghoa; terdiri dari 52 perkosaan gang rape, 14 perkosaan dengan penganiayaan, 10 penganiayaan serta 9 pelecehan seksual

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (KOMNAS PEREMPUAN) § Pada 15 Oktober 1998, berdasarkan Keputusan Presiden No. 181/1998 dibentuk suatu Komnas Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ; § Landasan hukum Komnas Perempuan ini diperbarui dengan Perpres No 65 Tahun 2005; § Tujuan dari didirikannya Komnas Perempuan ini adalah : 1. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia; 2. meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan. § Berbeda dengan Komnas HAM, Komnas perempuan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN (KOMNAS PEREMPUAN) PERAN KOMNAS PEREMPUAN : 1. Pemantau dan pelapor tentang pelanggaran HAM berbasis gender dan kondisi pemenuhan hak perempuan korban; 2. Pusat pengetahuan (resource center) tentang hak asasi perempuan; 3. Pemicu perubahan serta perumusan kebijakan; 4. Negosiator dan mediator antara pemerintah dengan komunitas korban dan komunitas pejuang hak asasi perempuan, dengan menitikberatkan pada pemenuhan tanggung jawab negara pada penegakan hak asasi manusia dan pada pemulihan hak-hak korban; 5. Fasilitator pengembangan dan penguatan jaringan di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional untuk kepentingan pencegahan, peningkatan kapasitas penanganan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) § § § KPAI dibentuk melalui UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Latar belakang lahirnya komisi ini adalah banyaknya bentuk kekerasan terhadap anak, penelantaran, tidak terpenuhinya hak-hak dasar anak. Banyaknya kasus pekerja anak, anak dalam area konflik, anak korban traficking, tingginya angka putus sekolah, perkawinan dibawah umur; keunikan KPAI adalah lembaga ini diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan untuk membentuk kelompok kerja di masyarakat dan juga membentuk perwakilan di daerah yang keduanya ditetapkan oleh Ketua KPAI

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) TUGAS KPAI : 1. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang -undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; 2. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

MEKANISME PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM BERAT

Negara dengan rezim otoritarian yang kemudian bertransisi menjadi sebuah negara demokratis, biasanya terdapat problem dasar yang menjadi masalah bangsa, yaitu masalah pelanggaran HAM berat. Pertanyaan yang muncul : bagaimana menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang dilakukan oleh rezim otoriter? Mengapa pelanggaran HAM berat masa lalu perlu di rekonstruksi?

SEJARAH KELAM BANGSA INDONESIA (dikutip dari Kontras, Jurnal Suar, Menuntaskan PR Komnas HAM, vol. 8 No. 02 Tahun 2007 ) : No Kasus Waktu Korban Ket 1 Peristiwa 1965 -1970 +- 1. 500. 000 Korban sebagian anggota PKI atau ormas yang dianggap berafiliasi dengannya seperti SOBSI, BTI, Gerwani, PR, Lekra, dll. Sebagian besar dilakukan di luar proses hukum yang sah 2 Petrus 1982 -1985 3 Kasus Timtim Pra Jajak 1974 -1999 Ratusan ribu Dimulai dari agresi militer jiwa TNI (operasi seroja) terhadap pemerintahan 1678 Korban sebagian besar tokoh criminal, residivis atau mantan criminal. Operasi militer ini bersifat illegal dan dilakukan tanpa identitas institusi yang jelas.

SEJARAH KELAM BANGSA INDONESIA (dikutip dari Kontras, Jurnal Suar, Menuntaskan PR Komnas HAM, vol. 8 No. 02 Tahun 2007 ) : N Kasus Waktu Korba o n Ket 4 Kasus Aceh 19761989 Ribuan Semenjak dideklarasikannya GAM oleh jiwa Hasan Di Tiro, Aceh selalu menjadi daerah operasi militer dengan intensitas kekerasan yang tinggi 5 Kasus Papua 1966 Ribuan Operasi intensif dilakukan TNI untuk jiwa menghadapi OPM. Sebagian persoalan tentang penguasaan sumber daya alam antara perusahaan tambang asing, aparat negara, berhadapan dengan penduduk lokal. 6 Kasus Marsinah 1995 1 Pelaku utamanya tidak tersentuh, sementara orang lain dijadikan kambing hitam. Bukti keterlibatan (represif) militer di bidang perburuhan.

SEJARAH KELAM BANGSA INDONESIA (dikutip dari Kontras, Jurnal Suar, Menuntaskan PR Komnas HAM, vol. 8 No. 02 Tahun 2007 ) : N o Kasus Wakt Korba u n Ket 7 Kasus Talangsa ri, Lampung 1989 803 - Represi terhadap sekelompok komunitas Muslim di Lampung Tengah yang dituduh sebagai GPK ekstrim kanan; - Komnas HAM membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran (KPP) HAM tahun 2001 dan tim pengkajian di tahun 2004; - Tim Penyelidik yang sempat disepakati pembentukannya oleh Komnas HAM, berhenti tanpa alasan. Salah seorang yang diduga paling bertanggungjawab menjabat Kepala BIN sehingga sulit tersentuh. 8 Mei 1998 1308 - Kerusuhan sosial di Jakarta yang menjadi momentum peralihan kekuasaan; - Komnas HAM membentuk KPP dan

SEJARAH KELAM BANGSA INDONESIA (dikutip dari Kontras, Jurnal Suar, Menuntaskan PR Komnas HAM, vol. 8 No. 02 Tahun 2007 ) : No Kasus 9 Penemb akan mhs Trisakti Waktu Korban Mei 1988 31 Ket - Penembakkan aparat terhadap mahasiswa Trisakti yang sedang berdemonstrasi. Merupakan titik tolak peralihan kekuasaan politik dan pemicu kerusuhan sosial di Jakarta dan kota besar Indonesia lainnya. - Diselesaikan melalui Pengadilan militer bagi pelaku lapangan; - Vonis terlalu ringan, terdakwa hanya aparat rendah di lapangan, tidak menyentuh pelaku utama. Komnas HAM telah membuat KPP HAM dan telah dimajukan ke Kejaksaan Agung (2003), namun sampai sekarang belum beranjak maju. DPR menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM berat.

URGENSI REKONSTRUKSI PELANGGARAN HAM BERAT MASA LALU 1. Membangun fondasi integritas bangsa menuju kearah demokrasi; tidak mungkin suatu bangsa akan memiliki rasa persatuan dan kesatuan apabila memiliki fondasi sejarah yang penuh dengan luka dan kekerasan tanpa penyelesaian yang jelas; 2. Trust building, membangun kepercayaan publik terhadap prinsip-prinsip hukum dan keadilan, melalui pengungkapan fakta-fakta lapangan

MEKANISME PENYELESAIAN KASUS HAM BERAT: Terdapat beberapa pilihan : 1. Membiarkan dan melupakan ketidakadilan yang berpotensi perpecahan/disintegrasi bangsa 2. Melakukan upaya melalui proses hukum (pengadilan HAM) Catatan: Terkait dengan mekanisme jalur hukum/litigasi, merupakan hal yang dipandang wajar, karena : q Mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran hukum merupakan indikator dari negara hukum, yang menjunjung supremasi hukum; q Sesuai dengan keadilan yang ingin dituju oleh sebuah negara hukum.

MEKANISME PENYELESAIAN KASUS HAM BERAT: Ada permasalahan apabila memilih jalur litigasi : 1. Masalah yuridis terkait masalah alat bukti. 2. Masalah finansial anggaran penyelenggaraan peradilan tidak murah. 3. Masalah counter back dari para pelaku dengan kekuasaan yang dimiliki pelaku, maka pelaku dapat menghilangkan alat bukti, intimidasi terhadap saksi/korban, terjadi pembangkangan terhadap negara, dsb. 4. Masalah independesi peradilan mekanisme peradilan rentan adanya intervensi dari pihak penguasa (bukan hanya pengadilan HAM saja!)

MEKANISME PENYELESAIAN KASUS HAM BERAT: § Rumitnya masalah yang dihadapi dalam jalur litigasi dalam kasus pelanggaran HAM berat, melahirkan ide perlunya penerapan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat melalui mekanisme non litigasi. § Mekanisme non litigasi misalnya melalui mekanisme politik yaitu dengan pemberian amnesti oleh Presiden, atau melalui KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi)

KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI (KKR): § § KKR merupakan the third way, yang memadukan jalur litigasi dan jalur politik untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu; KKR merupakan media untuk merekonstruksi tatanan moral dan nilai keadilan yang mengalami distorsi pada rezim otoriter. Tidak ada satu definisi yang diterima secara umum tentang apa itu KKR merupakan penamaan umum terhadap komisi-komisi yang dibentuk pada situasi transisi politik dalam rangka menangani pelanggaran berat atau kejahatan hak asasi manusia di masa lalu

KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI (KKR): KEUNGGULAN : 1. Mengani kasus dalam jumlah besar (efektif waktu dan biaya); 2. Mengungkap berbagai pertanyaan penting dan mendasar bagaimana sebuah pelanggaran HAM terjadi? Kapan, mengapa ini terjadi? 3. Menjadi media “pembantu” praktis bagi para korban/AW untuk memperoleh hak-hak pemulihan diri; 4. Mengurangi kebohongan-kebohongan publik terkait masalah pelanggaran HAM berat, mis : laporan dari KKR Argentina, memaksa militer Argentina yang meralat pegakuan jika tidak pernah membuang orang-orang yang sudah sekarat dari helikopter; 5. Laporan dari KKR dapat menjadi media pendidikan pubik, sekaligus membantu penyusunan resolusi tentan pemetaan pelanggaran HAM berat serta rekomendasi-rekomendasi penanganannya.

KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI (KKR): Menurut Priscilla Hayner, terdapat karakter umum dari KKR, yaitu : § Fokus penyelidikannya adalah pada kejahatan HAM masa lalu; § Tujuannya adalah mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kejahatan HAM pada suatu kurun waktu tertentu; § Keberadaannya adalah untuk jangka waktu tertentu, biasanya berakhir setelah laporan akhirnya selesai dikerjakan (ad hoc); § Ia memiliki kewenangan untuk mengakses informasi ke lembaga apa pun, dan mengajukan perlindungan untuk mereka yang memberikan kesaksian. § Dibentuk secara resmi oleh negara baik melalui Keputusan Presiden atau melalui Undang-undang, atau bahkan oleh PBB seperti Komisi Kebenaran El Salvador

KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI (KKR) INDONESIA: § § Landasan Yuridis : UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi; Latar belakang pembentukan KKR: 1. Pelanggaran HAM berat masa lalu tidak jelas dan tidak tuntas penyelesaiannya; 2. Adanya pengabaian tanggungjawab atas pelanggaran HAM berat masa lalu menimbulkan ketidakpuasan, sinisme, apatisme, dan ketidakpercayaan masyarakat; 3. Untuk menegakkan keadilan dan penghargaan terhadap HAM; 4. Mengungkap kebenaran faktual dalam pelanggaran HAM berat.

KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI (KKR) INDONESIA: TUJUAN PEMBENTUKAN KKR INDONESIA : 1. menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi pada masa lalu di luar pengadilan, guna mewujudkan perdamaian dan persatuan bangsa; dan 2. mewujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional dalam jiwa saling pengertian

KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI (KKR) INDONESIA: TUGAS KKR INDONESIA: 1. menerima pengaduan atau laporan dari pelaku, korban, atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya; 2. melakukan penyelidikan dan klarifikasi atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat; 3. memberikan rekomendasi kepada Presiden dalam hal permohonan amnesti; 4. menyampaikan rekomendasi kepada Pemerintah dalam hal pemberian kompensasi dan/atau rehabilitasi; dan 5. menyampaikan laporan tahunan dan laporan akhir tentang pelaksanaan tugas dan wewenang berkaitan dengan perkara yang ditanganinya, kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.

KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI (KKR) INDONESIA: Catatan tentang KKR Indonesia: § KKR dibentuk untuk melengkapi keterbatasan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dalam menangani pelanggaran HAM masa lalu di seluruh Indonesia, khususnya di di Aceh dan Papua; § Kemunculan UU KKR ini memunculkan pro dan kontra; § Pro : kehadiran KKR – sebagai pelengkap mekanisme pengadilan HAM – akan membawa arah yang jelas tentang pengungkapan kebenaran dan penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu; § Kontra : KKR akan menjadi sarana impunitas atau “white washhand” bagi para pelaku pelanggaran HAM

KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI (KKR) INDONESIA: Catatan tentang KKR Indonesia: § Dalam pemenuhan hak-hak korban, harus ada amnesti dari Presiden kepada pelaku. Amnesti ini merupakan prasyarat untuk adanya pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban. § Bagi kasus pelanggaran HAM berat yang diselesaikan melalui mekanisme KKR, kasusnya tidak dapat diajukan lagi ke Pengadilan HAM Ad Hoc. Oleh para pegiat HAM, hal ini dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip pemenuhan hak-hak korban dan pelanggaran terhadap hukum internasional. Menurut mereka, ini dapat dimaknai bahwa KKR merupakan subtitusi dari Pengadilan HAM, bukan merupakan pelengkap Pengadilan HAM.

KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI (KKR) INDONESIA: Catatan tentang KKR Indonesia: § § § Atas berbagai analisis dan pertimbangan terhadap UU KKR, sejumlah LSM, korban dan kelompok korban, melakukan judicial review atas beberapa pasal dalam UU KKR yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Pilihan untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dilakukan untuk mengembalikan fungsi KKR kepada fungsi yang seharusnya dan bukan untuk “menghancurkan” KKR itu sendiri. Artinya, gugatan ini dimaksudkan untuk meluruskan mekanisme yang ada dalam KKR supaya lebih adil, berpihak kepada korban dan tidak menutup kemungkinan untuk memberikan penghukuman kepada pelaku melalui mekanisme pengadilan. Ketentuan-ketentuan yang digugat adalah Pasal 27, Pasal 44 dan Pasal 1 ayat (9) yang merupakan pasal-pasal yang terkait dengan mekanisme penyelesaian kasusnya yakni, secara berturut-turut: kompensasi, restitusi dan rehabilitasi kepada korban; KKR sebagai pengganti pengadilan; dan pengaturan tentang amnesti sebagai syarat pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi.

KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI (KKR) INDONESIA: Catatan tentang KKR Indonesia: § Dari tiga pasal (Pasal 27, pasal 44 dan Pasal 1 ayat (9) ) yang di judicial review, hanya permohonan terhadap Pasal 27 saja yang akhirnya dikabulkan oleh MK. § Sementara terhadap permohonan pengujian Pasal 44 mengenai “KKR sbg subtitusi pengadilan HAM” dan Pasal 1 ayat (9) mengenai “definisi amnesti”, MK menolak permohonan para pemohon; § Meskipun hanya mengabulkan satu dari tiga pasal yang dimohonkan untuk ditinjau ulang, yaitu pasal 27, MK melangkah lebih jauh (ultra petita) dengan memutuskan untuk membatalkan seluruh undang-undang tersebut. § MK berpandangan bahwa apabila Pasal 27 dibatalkan, maka undang-undang tersebut secara operasional tidak dapat dijalankan.

KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI (KKR) INDONESIA: Pasal 1 angka 9 UU KKR : Amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh Presiden kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut Pemohon (uji materil) : Pasal 1 angka 9 mengatur tentang pemberian amnesti (pengampunan) kepada para pelaku pelanggar HAM berat, bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (5) UUD. Disamping itu, ketentuan tsb sesuai dengan prinsip-prinsip hukum (baik nasional/internasional) pada umumnya, yang memandang bahwa pelanggaran HAM berat tidak sepatutnya diberikan amnesti.

KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI (KKR) INDONESIA: Pasal 27 UU KKR : Kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan. Menurut Pemohon (uji materil) : Pasal 27 UU KKR bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), dan Pasal 28 I ayat (2) UUD: karena ketentuan dalam Pasal 27 UU KKR menegasikan jaminan atas anti diskriminasi, persamaan di depan Hukum dan penghormatan martabat manusia yang telah dijamin oleh UUD. Dengan membuat kedudukan yang tidak seimbang antara korban dan pelaku dan telah mendiskriminasikan hak atas pemulihan (kompensasi dan rehabilitasi) yang melekat pada korban dan tidak bergantung pada pelaku. (cat: kompensasi dan rehabilitasi kepada korban dapat diberikan apabila ada permaafan dari korban, yang dari permaafan tersebut, pelaku akan mendapat amnesti)

KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI (KKR) INDONESIA: Pasal 44 UU KKR : Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang telah diungkapkan diselesaikan oleh Komisi, perkaranya tidak apat diajukan lagi kepada pengadilan hak asasi manusia ad hoc. Menurut Pemohon (uji materil) : Pasal 44 UU KKR bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (4) UUD, karena ketentuan Pasal 44 UU KKR memposisikan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagai lembaga yang seolah-olah menjalankan “fungsi peradilan” sehingga menutup peluang bagi setiap orang atau korban untuk mendapat penyelesaian melalui proses peradilan. Dengan demikian, menurut pemohon, KKR berfungsi sbg subtitusi dari Pengadilan HAM. Dalam prinsip internasional, fungsi KKR adalah sebagai pelengkap (komplemen dari Pengadilan HAM).

KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI (KKR) INDONESIA: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUUIV/2006: 1. 2. Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI (KKR) DI BERBAGAI NEGARA: FILIPINA: § § § Dibentuk Presiden Aquino (1986) untuk merespon tuntutan peradilan/pengungkapan kekerasan HAM yang dilakukan rezim Marcos; Proses penyelidikan dibatasi pada kasus-kasus sejak berlakunya UU darurat perang 1972; Kinerja komisi mendapat hambatan serius dari militer gagal dan kejahatan HAM masa silam berlalu begitu saja.

KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI (KKR) DI BERBAGAI NEGARA: AFSEL: § § KKR Afsel bertugas untuk melakukan penyelidikan mengenai kekejaman dan pelanggaran HAM thd tahanan dan narapidana; Ada 2 tim khusus dalam komisi : 1. Tim I mewakili dan mendampingi pelapor 2. Tim II mewakili dan mendampingi pelaku/tertuduh Terdiri atas 3 sub komisi : 1. Sub Komisi Pelanggaran HAM menampung laporan dari korban dan klarifikasi dari pelaku, serta menganilisis kepastian ada/tidaknya pelanggaran HAM; 2. Sub Komisi amnesti menyiapkan konsep pengampunan bagi pelaku; 3. Sub Komisi Reparasi dan Rehabilitasi menyiapkan konsep rekomendasi untuk reparasi (kompensasi/restitusi) dan rehabilitasi bagi korban. Latar belakang lahirnya KKR Afsel adalah praktik apartheid yang dilakukan oleh African National Congres.

KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI (KKR) DI BERBAGAI NEGARA: RWANDA: § Latar Belakang : kehancuran Rwanda akibat perang saudara antara 3 suku, suku Hutu, Tutsi, dan Twa; § Pemrakasa KKR Rwanda : LSM HAM Rwanda dan beberapa LSM asing; § Komisi ini dalam pendiriannya tidak didukung oleh pemerintah dan militer, justru yang banyak terjadi adalah teror-teror dan penculikan kepada aktivis; § Karena banyak terjadi teror kepada aktivis, komisi bubar, walau sudah membuat laporann tentang pelanggaran HAM sementara;

TUGAS MINGGU DEPAN § Carilah artikel-artikel bebas dari internet yang berkaitan dengan wacana pembentukan “KKR baru” Indonesia. § Kemudian berikan kesimpulan dari bahan 2 yang sudah saudara temukan (bukan copas dari bahan tersebut!) § Tugas diketik (maks 2 halaman). § Tugas dibuat dalam kelompok, per kelompok terdiri atas 4 -5 orang.