PELAKSANAAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER PPRG

PELAKSANAAN PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG) Bappeda DIY 5 Februari 2020

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) q PPRG = strategi pengarusutamaan gender pada siklus perencanaan dan penganggaran baik di pemerintah pusat maupun daerah q. Strategi mempercepat Pembangunan Manusia dan Infrastruktur yang efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam memberikan manfaat bagi masyarakat baik laki dan perempuan

Mengapa PPRG Penting ? q PPRG membantu mengembalikan roh perencanaan dan penganggaran menjadi lebih adil bagi semua baik perempuan, laki-laki, anak, kelompok marginal, lansia, disabilitas, dan kelompok minoritas q PPRG ini memprioritaskan kelompok-kelompok yang sangat rentan yang biasanya sulit dipotret dalam perencanaan dan penganggaran yang konvensional

Pancasila 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebjaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan 5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

PERGUB NO. 116 / 2014 PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER Pasal 3 : Ruang Lingkup Pedoman PPRG a. Pengintegrasian gender dalam seluruh proses perencanaan mulai dari penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, KUA PPAS, Renja SKPD, RKA dan DPA SKPD b. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dengan menggunakan GAP, GBS dan penyusunan kerangka acuan kegiatan c. Penyusunan indikator kinerja responsif gender dalam rencana kerja anggaran

PENGINTEGRASIAN GENDER DALAM RPJMD D. I. YOGYAKARTA No Sasaran Indikator Target 2018 Target 2019 Target 2020 Target 2021 Target 2022 1 Meningkatnya Derajat Kualitas SDM IPM (%) 80, 29 80, 72 81, 08 81, 68 2 Meningkatnya Derajat Ekonomi Masyarakat 1. Indeks GINI 0, 3917 0, 3846 0, 3776 0, 3705 0, 3635 2. Persentase Angka Kemiskinan 11, 30 9, 90 9, 00 8, 10 7, 30 3 Meningkatnya Derajat Kualitas Hidup Sosial Masyarakat Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 69, 91 70, 02 70, 12 70, 22 70, 32 4 Terpelihara dan Berkembangnya Kebudayaan Persentase Peningkatan Jumlah Budaya Benda dan Tak benda yang diapresiasi 11, 46 11, 68 11, 72 11, 99 12, 04 5 Meningkatnya Aktivitas Perekonomian yang Berkelanjutan 1. Pertumbuhan Ekonomi. 5, 24 5, 26 5, 29 5, 31 5, 34 2. IKLH(Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) 58, 58 60, 51 62, 44 64, 38 66, 15 3. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang 76, 5 78 79, 5 81 82, 5 4. Capaian Penataan Ruang Pada Satuan Ruang Strategis Keistimewaan 21, 11 30, 42 40, 69 49, 03 54, 44 0, 4559 0, 4552 0, 4524 0, 4506 0, 4489 WTP WTP WTP A A A 65. 22 73. 91 82. 61 86. 96 91. 30 7. 998 9. 419 13. 419 17. 619 21. 877 6 Menurunnya Kesenjangan Ekonomi Antar Wilayah Indeks Williamson 7 Meningkatnya Kapasitas Tata kelola Pemerintahan 1. Opini BPK 2. Nilai Akuntabilitas Pemerintah (AKIP) 8 Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keistimewaan Persentase Capaian Program Urusan Keistimewaan 9 Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Bidang tanah kasultanan, kadipaten, dan tanah desa Kasultanan, Kadipaten dan Tanah Desa yang terfasilitasi untuk dikelola serta dimanfaatkan 6

Meningkatnya Derajat Kualitas SDM I. K. U Indikator : IDG GUBERNU Indeks Pemberdayaan Gender R Prog Pembangunan Sosial Masyarakat I. K. U Indikator : SEKDA/ASISTEN Jumlah Kab/Kota Layak RPJMD Target : 70, 02 (2019) Realisasi: 70, 15 (proyeksi 2019) Nasional : 72, 10 I. K. U ESELON II Anak berkategori Nindya ke atas RPJMD Target: 3 Nindya (2019) Realisasi: 2 Nindya (2019) Meningkatnya Kualitas hidup perempuan dan anak Indikator : Prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak

Integrasi Gender dalam RKPD dan KUAPPAS D. I. Yogyakarta

Tagging Kegiatan Responsif Gender dalam RKPD dan KUAPPAS D. I. Yogyakarta

Analisis Gender Pasal 5 Pergub No. 116 / 2014 1) Dalam melakukan analisis gender dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender atau Gender Analysis Pathway (GAP) 2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD dilakukan oleh masing 2 SKPD 3) Hasil analisis gender dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement 4) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD 5) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra SKPD, Rencana kerja SKPD dan RKA SKPD dapat bekerjasama dengan PT atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) ANALISIS KEBIJAKAN/PROG/KEG YANG RESPONSIF GENDER 1. - Pilih Kebijakan/Program/ Kegiatan yang akan dianalisis: 2. Sajikan Data Pembuka Wawasan Terpilah Menurut Jenis Kelamin 4. Temu kenali isu gender di internal lembaga/ budaya org 6. Rumuskan kembali tujuan Kebijakan/ Program/ Kegiatan 7. Rencana Aksi PENGUKURAN HASIL ISU GENDER 3. Temu kenali isu kesenjangan gender dalam kebij/prog/ keg KEBIJAKAN, RENCANA AKSI KE DEPAN 5. Temu kenali di isu gender di eksternal lembaga PERENCANAAN 8. Tetapkan Baseline 9. Tetapkan Indikator Gender PELAKSANAAN MONITORING & EVALUASI

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) Keb/Prog /Keg Data Pembuka 1 2 Isu Gender Keb/Ren Aksi Fakt K Internal Ekstern 3 4 5 Reform 6 Renc A 7 Pgukuran Hasil Baselin Indikt 8 9 12

Gender Budget Statement: = Pernyataan anggaran gender Dokumen akuntabilitas spesifik gender yang menginformasikan bahwa suatu output kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan suatu dana telah dialokasikan untuk menangani permasalahan gender pada kegiatan tersebut. (KPPPA, 2010 dan 2011).

Komponen GBS Kegiatan Uraian Sesuai Langkah 1 GAP (GBS level kegiatan) Sesuai RKA Kode Kegiatan Analisis Situasi Data Pembuka Wawasan: Sesuai Langkah 2 GAP Isu dan Kesenjangan: Sesuai Langkah 3 GAP Penyebab Internal : Sesuai Langkah 4 GAP Penyebab Eksternal : Sesuai Langkah 5 GAP

Tolok Ukur : Sesuai Langkah 6 GAP Indikator dan Target Kinerja : ? ? ? (dilengkapi) Indikator dan target kinerja harus dibuat sedemikian rupa Capaian Kegiatan sehingga mengurangi kesenjangan gender yang ada. Contoh: Mengurangi exclussion error data kemiskinan dalam pemberian rastra di DIY Desil 1 dan Desil 2 sehingga menjadi 10%. Jumlah Anggaran Rp 690. 000, 00 Sub Kegiatan Sesuai langkah 7 GAP Masukan Rencana Aksi Keluaran ? ? ? (dilengkapi) Apabila sudah ada proyeksi maka anggarannya dituangkan dalam GBS. Selain anggaran bisa juga dimasukkan SDM. ? ? ? (dilengkapi) Contoh: Rapat Koordinasi Pembenahan Data Kemiskinan dengan Kabupaten/Kota

KETERKAITAN GAP DAN GBS GAP Langkah 2 GBS Data terpilah disajikan dalam analisis situasi Langkah 3, 4, dan 5 Uraian langkah 2, 3, 4, dan 5 GAP disajikan kembali pada analisis situasi Langkah 6 Tujuan mengacu pada reformulasi tujuan langkah 6 GAP Langkah 7 Langkah 8 Komponen kegiatan/ subkegiatan (aktivitas) mengacu Renja SKPD Output pada GBS mengacu tujuan kegiatan Langkah 9 Dampak/hasil mengacu pada langkah 9 GAP

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI (1) Bappeda melakukan pembinaan perencanaan dan penganggaran responsif gender (2) SKPD yang membidangi urusan PP melakukan edukasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan asistensi PPRG (3) SKPD yang membidangi pengawasan melakukan pengawasan pelaksanaan PPRG (4) SKPD yang membidangi keuangan memberikan pedoman penyusunan RKA SKPD agar dilampiri GBS (5) Kepala SKPD melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi PPRG di SKPD masing-masing (Pasal 3 Pergub DIY NO. 116 / 2014 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender)

Upaya Yang Dilakukan o. Advokasi o. Pelatihan o. Penyiapan Data Pilah Gender dan Anak o. Pendampingan o. Penyusunan PPRG dengan aplikasi

Advokasi § Kepada pimpinan daerah untuk mengaktifkan Pokja PUG §Kepada Kepala BAPPEDA selaku Ketua Pokja PUG § Pejabat struktural dilingkup Pemda DIY

TOT dan Pelatihan Penyusunan PPRG TOT : Sasaran To. T : perencana program perwakilan OPD Output : peserta mampu mendampingi penyusunan GAP dan GBS di OPD masing 2 Pelatihan : Sasaran : 10 OPD Trainer : peserta TOT Output : Seluruh peserta menyusun GAP dan GPS

Pendampingan PPRG q Sejak 2015: pendampingan ke seluruh OPD q. Narasumber : BPPM dan LSM AKSARA q. Peserta: perencana dan eselon IV di setiap OPD q. Output : menyusun GAP dan GBS tahun yang sedang berjalan q. Metoda : pertemuan selama 1 – 2 hari disetiap OPD q. Mulai 2018 : pendampingan melalui aplikasi

Data Pilah Gender dan Anak q. Tim Data Pilah Gender dibentuk dengan SK Gubernur q. Anggota : perwakilan OPD dan instansi vertikal (BPS, Kementerian Agama, BKKBN, Kepolisian, Kejaksaan, Kemenhukham) q. Sekretariat: DP 3 AP 2 q. Rutin pertemuan untuk update data setiap 2 bulan q. Menyusun buku Data Pilah Gender

PENYUSUNAN DOKUMEN PPRG DENGAN APLIKASI ØAplikasi SIPAGER Ø Latar belakang: § Pendampingan secara klasikal membutuhkan sumber daya (biaya, waktu, pelatih) yang besar § Pendampingan sering kurang efektif § OPD perlu didampingi menyusun GAP dan GBS dengan kemudahan

Upaya yang Harus Terus Dilakukan Dalam Penguatan Pelaksanaan PPRG §Penguatan fungsi Pokja PUG dan Focal Point Gender di setiap OPD, sebagai pendukung internalisasi pemahaman gender §Sosialisasi Kebijakan penerapan PPRG di masing-masing OPD. §Penguatan pemahaman PPRG bagi lingkungan OPD melalui kegiatan workshop dan pelatihan. §Pendampingan bagi OPD dalam melakukan langkah-langkah PPRG dengan GAPGBS melalui aplikasi SIPAGER §Penyiapan data terpilah yang lebih komprehensif

TERIMAKAS IH