PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN 1310013 Pengembangan Partisipasi Masyarakat

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN (1310013) Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (3) Dr. Teguh Kismantoroadji Dr. Siti Syamsiar Dr. Eko Murdiyanto Pertemuan-10 Program Studi Agribisnis UPN “V” YK 1

PENDAHULUAN Pemerintah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/RKPD) sebagai rencana tahunan. Penyusunan dokumen rencana pembangunan tersebut dilakukan melalui proses koordinasi antar instansi pemerintah dan proses partisipasi seluruh pelaku pembangunan dalam suatu forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Pertemuan-10 Program Studi Agribisnis UPN “V” YK 2

Perencanaan Sebagai Acuan Dalam Penganggaran Pertemuan-10 Program Studi Agribisnis UPN “V” YK 3

Dokumen perencanaan pembangunan meliputi: • Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah), • Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM daerah • Rencana Kerja Pembangunan Daerah, selanjutnya disebut RKPD, • Kebijakan Umum Anggaran (KUA) • Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Pertemuan-10 Program Studi Agribisnis UPN “V” YK 4

Dokumen Waktu Isi RPJPD 20 tahun Visi, Misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu RPJP Nasional RPJMD Pertemuan-10 5 Tahun penjabaran visi, misi dan program kepala daerah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif; Program Studi Agribisnis UPN “V” YK 5

Dokumen Waktu RKPD 1 tahun Isi rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya KUA 1 Tahun Formulasi kebijakan anggaran (Budget Policy Formulation) APBD 1 tahun Pertemuan-10 sebagai perencanaan operasional anggaran (Budget operational planing). penjabaran dan operasionalisasi RPJPD, RPJMD, RKPD dan KUA. Program Studi Agribisnis UPN “V” YK 6

RPJP, RPJM dan APBD dibuat dalam bentuk Peraturan Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran dibentuk berdasarkan kesepakatan antara Eksekutif dan Legislatif. Pertemuan-10 Program Studi Agribisnis UPN “V” YK 7

Penganggaran adalah proses untuk menyusun rencana pendapatan dan belanja untuk suatu jangka waktu tertentu. Pertemuan-10 Program Studi Agribisnis UPN “V” YK 8

Perencanaan anggaran melibatkan : • kegiatan review kinerja anggaran tahun sebelumnya, • pertimbangan kepada rencana strategis dan operasional tahunan • prakarsa yang mungkin ditempuh untuk mengefektifkan pendapatan dan belanja melalui identifikasi sumber-sumber pembiayaan. Pertemuan-10 Program Studi Agribisnis UPN “V” YK 9

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan bagian dari dokumen Perencanaan Pembangunan daerah yang berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan pembangunan dan pengambilan kebijakan di Daerah. Pertemuan-10 Program Studi Agribisnis UPN “V” YK 10

Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi yang sangat strategis karena menyangkut pilihan terhadap program, kegiatan dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh suatu Pemerintah Daerah. Pertemuan-10 Program Studi Agribisnis UPN “V” YK 11

Alur dan skema kalender Perencanaan dan Penganggaran Daerah Pertemuan-10 Program Studi Agribisnis UPN “V” YK 12

Pertemuan-10 Program Studi Agribisnis UPN “V” YK 13

Film Pengelolaan Dana Desa Pertemuan-10 Program Studi Agribisnis UPN “V” YK 14

Partisipasi Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pertemuan-10 Program Studi Agribisnis UPN “V” YK 15

Istilah ini dipakai untuk perencanaan pembangunan dan penganggaran yang partisipatif dengan pola buttom up. Pertemuan-10 Program Studi Agribisnis UPN “V” YK 16

istilah sebelumnya : • Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan (Musbangdes/kel), • Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) di tingkat Kecamatan, • Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorbang) ditingkat Kabupaten/Kota. Pertemuan-10 Program Studi Agribisnis UPN “V” YK 17

Meskipun namanya berganti semenjak keluarnya UU 25/2004 yang bermaksud untuk peningkatan partisipasi dalam perencanaan pembangunan Pertemuan-10 Program Studi Agribisnis UPN “V” YK 18

KENYATAANNYA ? ? ? Pertemuan-10 Program Studi Agribisnis UPN “V” YK 19

Musyawarah menjadi kata dan kegiatan yang paling tepat untuk karakter bangsa Indonesia dan konon musyawarah adalah cara-cara yang paling efektif untuk memecahkan berbagai masalah karena proses pelaksanaannya cukup domokrasi. Pertemuan-10 Program Studi Agribisnis UPN “V” YK 20

ALASAN 1. Terdapat kesejajaran dan kesamaan hak bagi peserta musyawarah karena dalam prosesnya terdapat penghargaan dan pengakuan hak yang sama, kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi dalam musyawarah. Pertemuan-10 Program Studi Agribisnis UPN “V” YK 21

2. Kesediaan dan partisipasi dijunjung tinggi dalam musyawarah karena partisipasi merupakan sumber kekayaan ide dan inspirasi untuk memecahkan masalah. Sehingga, istilah partisipasi menjadi begitu sangat terkenal dam melekat dalam kegiatan musyawarah begitu pula dalam Musrenbang. Pertemuan-10 Program Studi Agribisnis UPN “V” YK 22

3. Musyawarah atau musrenbang sebenarnya merupakan wadah representatif di desa/kelurahan yang mempu menyalurkan aspirasi masyarakat ke aras yang lebih tinggi Penggantian dari LMD/LKMD menjadi LPMD merupakan jaminan adanya partisipasi masyarakat desa terhadap program pembangunan yang ada di desa. Pertemuan-10 Program Studi Agribisnis UPN “V” YK 23

Film Musdus dusun bunga mawar & seroja Desa Dahari Indah Pertemuan-10 Program Studi Agribisnis UPN “V” YK 24

TUGAS KELOMPOK Film: Kepala Desa Ponggok Sulap Dana Desa 800 Juta Jadi 9 MILYAR Setahun 1. Buat kelompok 3 atau 4 orang dengan jenis kelamin sama 2. Apakah ada partisipasi masyarakat di Desa Ponggok? Ataukah ini merupakan one man show? Uraikan! Pertemuan-10 Program Studi Agribisnis UPN “V” YK 25

Sampai Jumpa Pertemuan-10 Program Studi Agribisnis UPN “V” YK 26