KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA PERSAINGAN SEHAT SEJAHTERAKAN RAKYAT

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA “PERSAINGAN SEHAT, SEJAHTERAKAN RAKYAT” Menyongsong Perekonomian Indonesia Yang Maju Dan Stabil Melalui Persaingan Usaha Yang Sehat Oleh: Dr. Sukarmi, SH, MH. Komisioner KPPU Disampaikan dalam Kuliah Perdana Mahasiswa Baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, 28 September 2015

OUTLINE Ekonomi • Global • Regional Persaingan Usaha • UU No. 5 / 1999 • KPPU Hal. 2

Ekonomi Hal. 3

EKONOMI GLOBAL Ketidakpastian dan pelemahan ekonomi global berdampak Laju perkembangan ekonomi Indonesia Hal. 4

EKONOMI GLOBAL Krisis Keuangan Eropa Nilai Tukar US $ Kuat Nilai Tukar Rupiah Lemah Impor Bhn Baku/Brg Modal Industri Domestik Pelemahan Daya Saing Nasional Harus Percaya Diri Optimalisasi Keunggulan Komparatif Indonesia Hal. 5

EKONOMI REGIONAL ASEAN+6 dalam RCEP Persaingan “bebas” di pasar dalam negeri antara produk DN (lokal) dengan produk-produk murah dari LN, seperti bahan pangan, produk hortikultura, produk kebutuhan rumah tangga, garment dan lain sebagainya Regional Comprehensif Economic Partnership (RCEP) RCEP merupakan hasil keputusan yang diambil dalam ASEAN Summit ke-19 tahun 2011 dimana sepuluh negara anggota ASEAN sepakat untuk lebih memperdalam kerja sama dengan negara mitra dagang yang telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan ASEAN (ASEAN + 1). Hal. 6

PERINGKAT DAYA SAING INDONESIA DENGAN ASEAN+6 Country/Economy Singapore Japan New Zealand Malaysia Australia Korea, Rep. China Thailand Indonesia Philippines Vietnam India Lao PDR Cambodia Myanmar GCI 2014 -2015 Rank (out of 144) Score 2 6 17 20 22 26 28 31 34 52 68 71 93 95 134 5, 65 5, 47 5, 20 5, 16 5, 08 4, 96 4, 89 4, 66 4, 57 4, 40 4, 23 4, 21 3, 91 3, 89 3, 24 GCI 2013 -2014 Rank (out of 148) 2 9 18 24 21 25 29 37 38 59 70 60 81 88 139 Hal. 7

4 PILAR MASYARAKAT EKONOMI ASEAN Elimination of tariff Standards and technical barrier to trade Elimination of no-tariff barrier Free Flow of Goods ASEAN Single Windows Rules of origin Customs integration Trade facilitation Hal. 8

INDONESIA Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong Kemandirian Ekonomi Daya Saing Nasional Persaingan Usaha Yang Sehat Hal. 9

Persaingan Usaha Hal. 10

Free Flow of Goods Free Competition VS National Interest Persaingan Sehat bukan Persaingan Bebas Hal. 11

UU NO. 5 TAHUN 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Hal. 12

LATAR BELAKANG Hambatan Usaha Pemusatan Ekonomi Kekosongan Hukum Minim Partisipasi Masyarakat Hal. 13

TUJUAN Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi nasional sebagai upaya mensejahterakan rakyat Menjamin kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah, dan kecil Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat Efektifitas dan efisiensi kegiatan usaha Hal. 14

UU NO. 5 / 1999 Hal. 15

UU NO. 5 / 1999 Hal. 16

NATIONAL INTEREST Membolehkan negara menunjuk lembaga/institusi tertentu (khususnya BUMN) untuk memonopoli sektor tertentu sepanjang tidak mengeksploitasi konsumen Mengecualikan Usaha Kecil dan Koperasi Hal. 17

Oligopoli Penetapan Harga Pembagian Wilayah Pemboikotan Kartel Trust Oligopsoni Integrasi Vertikal Perjanjian tertutup Perjanjian dgn pihak LN SUBTANSI LARANGAN Perjanjian yang dilarang Kegiatan yang dilarang 26 Monopoli Monopsoni Penguasaan Pasar Persekongkolan Penyalahgunaan posisi dominan Posisi Dominan Jabatan Rangkap Pemilikan Saham Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Hal. 18

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) Hal. 19

STRUKTUR ORGANISASI Anggota Komisi Satuan Pengawas Internal Sekretaris Jenderal Kelompok Kerja Deputi Bidang Pencegahan Kelompok Staf Ahli Deputi Bidang Penegakan Hukum Unit Data dan Informasi Biro Perencanaan dan Keuangan Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama Bagian Perencanaan dan Evaluasi Bagian Hukum Bagian Keuangan dan Akuntansi Bagian Hubungan Masyarakat Bagian Kerja Sama Dalam Negeri Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Bagian Organisasi, Perenca-naan dan Pengembangan SDM Bagian Kesejahteraan Pegawai Kantor Perwakilan Daerah Bagian Pencegahan Direktorat Pengkajian, Kebijakan, dan Advokasi Direktorat Merger Satuan Tugas Direktorat Investigasi Satuan Tugas Direktorat Persidangan Satuan Tugas Bagian Penegakan Hukum Sub-Bagian Tata Usaha Bagian Umum Bagian Kerja Sama Luar Negeri Bagian Tata Usaha Hal. 20

WEWENANG Menerima laporan/penelitian Melakukan penyelidikan atau pemeriksaan Memanggil dan menghadirkan saksi -saksi dan setiap orang yang mengetahui pelanggaran Menyimpulkan hasil penyelidikan atau pemeriksaan Menerima laporan/penelitian Meminta keterangan dari pemerintah Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan setiap orang yang tidak memenuhi panggilan Memberitahukan putusan komisi kepada Terlapor Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, dan atau alat bukti lain Menjatuhkan sanksi administratif Memutuskan dan menetapkan kerugian dipihak pelaku usaha lain atau masyarakat Hal. 21

TAHAPAN PENEGAKAN HUKUM Buku Daftar Penghentian Laporan UPAYA HUKUM (KEBERATAN) ? Khusus bagi laporan dengan permintaan ganti rugi Dikembalikan Penyelidikan ? Pemerintah dan legislatif Pemberkasan ? Pemeriksaan Pendahuluan ? Pemeriksaan Lanjutan Buku Daftar Penghentian Penyelidikan Pembacaan Putusan ? MAHKAMAH AGUNG ? Menerima Putusan Monitoring Putusan Buku Daftar Pengawasan PENGADILAN NEGERI ? ? Pengawasan Putusan Sela Penelitian Saran dan Pertimbangan Penelitian PEMERIKSAAN PENGADILAN TINGGI Perkara Inisiatif Kajian Komisi PEMBERKASAN Berhenti Perbaikan Laporan PENYELIDIKAN Inkracht Perkara Laporan Monitoring Putusan Berhenti Hal. 22

SANKSI ADMINISTRASI • • Penetapan pembatalan perjanjian Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat Perintah pada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham Penetapan pembayaran ganti rugi Pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1 M dan setinggi-tingginya Rp 25 M Hal. 23

SANKSI PIDANA WEWENANG PENGADILAN Hal. 24

TUGAS • Monopoli Taksi Bandara Juanda • Kartel SMS pengaturan tarif sms • Kartel Bawang Putih pengaturan pasokan impor • Kartel Ban pengaturan harga jual dalam negeri Penegakkan Hukum Hal. 25

TUGAS § § § Tiket Pesawat cabut wewenang inaca, cabut batas bawah Ritel pengaturan ritel modern Garam Madura cabut kewajiban pencucian garam yang mematikan petani garam madura Saran dan Pertimbangan Hal. 26

TUGAS n PP No. 57 Tahun 2010 Pra & Post Merger Notification n Nilai aset atau nilai penjualan Nilai aset > Rp 2, 5 T Nilai penjualan > Rp 5 T Untuk perbankan > nilai aset Rp 20 T n Sanksi keterlambatan Denda administratif Rp 1 M/hari s/d Rp 25 M/hari Pengawasan Merger Hal. 27

TUGAS § § UU No. 20 Tahun 2008 PP No. 17 Tahun 2013 Pengawasan Kemitraan Hal. 28

Terima Kasih KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA http: //www. kppu. go. id HALO HUMAS : +6221 -34831563 ALAMAT: Gedung KPPU Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta 10120, Indonesia P. +6221 -3507015/16/49 F. +6221 -3507008 E. infokom@kppu. go. id E. international@kppu. go. id Facebook. com/KPPUINDONESIA @KPPU