ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT AYU

  • Slides: 7
Download presentation
ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT AYU DENIS CHRISTINAWATI, SH. , MKn

ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT AYU DENIS CHRISTINAWATI, SH. , MKn

 Sebelum dikeluarkan UU No. 5 Tahun 1999, diatur : Pasal 1365 KUH Perdata

Sebelum dikeluarkan UU No. 5 Tahun 1999, diatur : Pasal 1365 KUH Perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum b. Pasal 382 bis KUH Pidana mengenai Persaingan Curang a.

TUJUAN Agar mewujudkan iklim usaha yang kondusif, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha antara

TUJUAN Agar mewujudkan iklim usaha yang kondusif, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha antara pelaku usaha besar, menengah dan kecil.

KEGIATAN YG DILARANG UU NO 5/1999 a. b. c. d. e. f. g. h.

KEGIATAN YG DILARANG UU NO 5/1999 a. b. c. d. e. f. g. h. Monopoli Monopsoni Penguasaan pasar Persengkolan Posisi dominan Jabatan rangkap Pemilikan saham Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan

PERJANJIAN YG DILARANG UU NO 5/1999 a. b. c. d. e. f. g. h.

PERJANJIAN YG DILARANG UU NO 5/1999 a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. Oligopoli Penetapan harga Pembagian wilayah Pemboikotan Kartel Oligopsoni Integrasi vertikal Perjanjian tertutup Perjanjian dgn pihak luar negeri trust

HAL-HAL YG DIPERKECUALIKAN a. b. c. d. e. f. Berkaitan dengan hak atas kekayaan

HAL-HAL YG DIPERKECUALIKAN a. b. c. d. e. f. Berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual Berkaitan dgn waralaba Penetapan standar teknis produk barang Dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan dgn harga yg diperjanjikan Perjanjian kerja sama dalam penelitian Perjanjian internasional yg telah diratifikasi oleh pemerintah

 Untuk mengawasi jalannya suatu perusahaan agar tidak terjadi persaingan usaha, maka oleh pemerintah

Untuk mengawasi jalannya suatu perusahaan agar tidak terjadi persaingan usaha, maka oleh pemerintah di bentuk KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA (KPPU). Tugas dari KPPU antara lain: a. Melakukan penelitian ttg dugaan adanya kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yg dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. b. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yg melanggar ketentuan UU ini. Bagi pelaku usaha yg melanggar UU NO 5/1999, dapat dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana baik pokok maupun tambahan.