KESADARAN dan KEPATUHAN PERPAJAKAN Kelompok 12 AKUNTANSI 3

KESADARAN dan KEPATUHAN PERPAJAKAN Kelompok 12 AKUNTANSI 3 Supriyati, SE. , M. Si Dhimas Fahmi Erika Nur A R Resnawati Nur 21114092 21114103 21114075

PENGERTIAN KEPATUHAN PERPAJAKAN ( TAX COMPLIANCE ) Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia , istilah Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Menurut Norman D. Nowak sebagai “Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi : Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK. 04/2000, bahwa kriteria kepatuhan Wajib Pajak adalah : Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 taun terakhir. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang palig banyak 5%. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terkhir diaudit oleh Akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Pentingnya Kepatuhan Perpajakan Faktor Kepatuhan Wajib Pajak : Kondiisi sistem administrasi perpajakan suatu negara Administrasi perpajkan di Indonesia masih perlu diperbaiki, dengan perbaikan diharapkan Wajip Pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pelayanan pada Wajib Pajak Administrasi baik tentunya membuat pelayan bagi Wajib Pajak akan lebih baik, lebih cepat dan menyenangkan Wajib Pajak. Penegakan Hukum Perpajakan Wajib Pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal untuk menyelundupkan pajak / tidak membayar pajak.

Manfaat Predikat Wajib Pajak Patuh : Wajib Pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannya Manfaat : Pemberian batas waktu SKPPKP, paling lambat 3 bulan Percepatan SKPPKP paling lambat 2 bulan untuk PPh dan 7 hari untuk PPN

Hambatan Pemungutan Pajak Usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meloloskan diri dari pajak merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak. Perlawanan Pajak : 1. Perlawanan Pasif Kondisi yang mempersulit pemungutan pajak yang timbul dari kondisi struktur perekonomian, kondisi sosial dan moral masyarakat.

Lanjutan. . . 2. Perlawanan Aktif a. Penghindaran Pajak => Cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundangan perpajakan dapat di benarkan terutama melalui perencanaan perpajakan. b. Pengelakan atau Penyelundupan Pajak => Usaha yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kegiatan Wajib Pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan pajak. c. Melalaikan Pajak =>Upaya menolak untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhinya.

Penyebab Wajib Pajak Melakukan Tax Avoidance dan Tax Evasion 1. Fitrahnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak yang utama di tunjukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya/pribadi. 2. Wajib Pajak kurang sadar tentang keawajiban bernegara, tidak patuh pada peraturan, tingginya tarif pajak, penghamburan keuangan negara yang berasal dari pajak

Biaya Kepatuhan v Biaya Penyelenggaraan Pajak (Cost of Taxation) Menurut Cedric Sandford et All (1989: 10) membagi menjadi tiga yaitu: 1. Secrifice of Income Pengorbanan Wajib Pajak menggunakan sebagian penghasilan atau hartanya untuk membayar pajak. 2. Distortion Cost Biaya yang timbul sebagai akibat perubahan-perubahan dalam proses produksi dan faktor produksi karena adanya pajak tersebut, yang pada gilirannya akan merubah pola perilaku ekonomi.

Lanjutan. . . 3. Running Cost Yaitu Biaya-biaya yang tidak akan ada jika sistem perpajakan tidak ada baik bagi pemerintah maupun bagi individu. Biaya ini juga disebut tax opration cost. a. Administrative cost Biaya-biaya yag dikeluarkan oleh sektor publik dalam hal ini harus di setujui oleh Direktorat Jendral Pajak. b. Compliance Cost keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi syarat-syarat penghitungan pajak. Dibagi menjadi: Ø Direct money cost Ø Time costs Ø Psychic or Psychological cost

Lanjutan. . . v Tax Agents (Konsultan Pajak) 1. 2. Peranan Tax Agents Melalui konsultan pajak, berkas pajak dapat diproses secara elektronik, sehingga penerimaan kembali lebih cepat. Dengan waktu luang yang terbatas dan pendapatan yang meningkat, banyak dari mereka meminta bantuan konsultan pajak untuk mengurusi masalah pajak mereka. Etika Konsultan Pajak (Tax Agent’s Ethic) Satu aspek intrinsik yang melengkapi saran-saran perpajakan. Peran Konsultan Pajak : Pembentukan moralitas perpajakan, karena terlibat dalam proses pengambilan keputusan perusahaan.

Faktor yang mempengaruhi penilaian-penilaian etika konsulktan pajak: Kemungkinan penemuan pemeriksaan keuangan (Audit Risk). Jumlah dolar terkait dengan pelanggaran undang-undang perpajakan klien dan kepemilikan pelanggaran undang-undang perpajakan yang dilakukan klien. Kontribusi pendapatan seorang klien terhadap praktek perpajakan Cara dimana hasil pajak dilaporkan kepada klien.

Kecurangan dalam Perpajakan Petugas pajak Rumus = f (Rc, W, Cd, Pn) Ø Rc = Return of corruption : Tergantung pada seberapa lama uang korupsi dapat dinikmati. Makin lama dapat dinikmati, artinya jumlah uang korupsi besar, maka makin terdapat kmk. Ø W = Wages : Makin tinggi gaji/upah/imbalan yang diberikan kepada petugas pajak, maka makin kecil terdapat kmk. Sebaliknya makin sedikit imbalan yang diterima, maka makin besar teruka kmk. Ø Cd = Cost of detection : kebalikannya dari Rc yaitu makin cepat atau makin kecil jumlah uang korupsi, maka tidak terdapat kmk. Ø Pn = Size of penalty : Makin baik sistem dan mekanismenya pendeteksian kecurangan termasuk ketersediaan biaya, waktu, sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk mendeteksi kecurangan, maka makin kecil terjadi kmk.

Lanjutan. . Wajib pajak Rumus = f (T, Cb, Pad, Pn) T = Tax : Makin tinggi jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, maka makin tinggi kecenderungan melakukan kecurangan (kmk). Ø Cb = Cost of bribe : Makin tinggi uang sogokan yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak, maka makin kecil kemungkinan kecenderungan melakukan kecurangan (kmk). Ø Pd = Probablity of detection : Makin tinggi kemungkinan terungkap perbuatan kecurangan, maka semakin kecil kmk. Ø Pn = Size of penalty : Makin besar ancaman hukuman yang diterapkan kepada pelaku kecurangan, maka semakin kecil kmk. Ø

Kesimpulan Wajib Pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan perpajakan. Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan palalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang. Kecurangan dalam perpajakan harus diberikan sanksi berat berupa : pemecatan agen pajak, diberikan surat peringatan kepada agen pajak/ wajib pajak dan diberikan denda.

Daftar Pustaka Rahayu, Siti Kurnia, 2010, Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal, Edisi Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu BAB 6 KESADARAN DAN KEPATUHAN PERPAJAKAN Halaman 137 -160

Thank you