KESADARAN DAN KEPATUHAN PERPAJAKAN DISUSUN OLEH AHMAD MUHAJIR

KESADARAN DAN KEPATUHAN PERPAJAKAN DISUSUN OLEH : AHMAD MUHAJIR RIKO JULIANTO N NUNI MELIAN HELDANINGSI M 21114111 21114131 21114110 21114232

Pengertian Kepatuhan perpajakan Pentingnya kepatuhan perpajakan Penyebab wajib pajak melakukan tax avoidance dan tax evasion Hambatan pemungutan pajak Manfaat predikat wajib pajak patuh Kecurangan dalam perpajakan Biaya kepatuhan

6. 1 PENGERTIAN KEPATUHAN PERPAJAKAN (TAX COMPLIANCE) Pelaksanaan pemungutan pajak suatu negara memerlukan suatu sistem yang telah disetujui masyarakat melalui perwakilannya didewan perwakilan, dengan menghasilkan sesuatu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan perpajakan bagi fiskus maupun bagi wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di indonesia berdasarkan peraturan perundangan perpajakan menuntut wajib pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan keewaiban perpajakannya. Sistem pemungutan yang berlaku adalah self assesment system, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan.

6. 2 PENTINGNYA KEPATUHAN PERPAJAKAN Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia baik bagi negara maju maupun negara berkembang karna jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalayan pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan meyebabkan penerimaan pajak negara berkurang. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum, perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Administrasi perpajakan di indonesia masi perlu diperbaiki dengan perbaikan diharapkan wajib pajak lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Administrasi baik tentunya karna instansi pajak, sumber daya aparat pajak, dan prosedur perpajakan baik. Wajib pajak akan patuh (karna tekanan) karna mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untukmenyelundupkan pajak. Pada umumnya mereka cenderung untuk meloloskan diri darisetia pajak. Kecenderungan melakukan kecurangan oleh wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan nya lebih banyak terjadi pada sistem pemungutan pajak self assesment Sistem pemungutan pajak dengan menggunakan self assesment memberikan peran aktif wajib pajak untuk melakukan sendiriperhitungan pajak terhutang, menyetorkan sendiri, dan melaporkan SPT sendiri.

6. 3 MANFAAT PREDIKAT WAJIB PAJAK PATUH Manfaat predikat wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang sadar pajak, paham hak dan kewajiban perpajakannnya dan diharapkan peduli pajak yaitu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan perpajakannya. sebenarnya pemberian predikat pajak patuh yang sekaligus sebagai pemberian penghargaan bagi wajib pajak sudah pasti akan memberi motivasi dan detterent effect yang positif bagi pajak untuk menjadi wajib pajak patuh

6. 4 HAMBATAN PEMUNGUTAN PAJAK Disetiap negara pada umumnya masyarakat memiliki kecendrungan untuk meloloskan diri dari pembayaran pajak. Membayar pajak adalah suatu aktifitas yg tidak bisa lepas dari kondisi behavior wajib pajak. Faktor yang bersifat emosional akan selalu menyertai penemuan kewajiban perpajakan. Usaha yang dilakukan oleh wajib pajakuntukmeloloskan diri sendiri dari pajak merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak. Berbagai bentuk perlawanan sebagai bentuk reaksi ketidakcocokan ataupun ketidak puasan terhadap yg dilakukannya pajak seringkali diwujudkan dalam bentukperlawanan pasif dan perlawanan aktif 1. Perlawanan pasif 2. Perlawanan aktif usaha mengagalkan pemungutan pajakdengan menghalang-halangi penyitaan dengan cara melenyapkan barang-barang yg disekitarnya akan dapat disita oleh fiskus, dengan jalan mengganti suatu perusahaan perseorangan menjadi perseroan, atau menjual barang-barang yg dapat disita arau pun dipindah tangankan. penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan tindakan legal dapat dibenarkan karena tidak melanggar undang-undang, dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yg dilakukan.

6. 5 Penyebab wajib pajak melakukan Tax Avoidance dan Tax Evasion Penyebab wajib pajak tidak patuh adalah bervariasi, sebab utama adalah fitrahnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat memenuhi ketentuan perpajakan timbul kewajiban pembayaran paak kepada negara. Timbul konflik, antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan negara dan umumnya kepentingan pribadilah yang selalu dimenangkan Sebab yang lain adalah wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada peraturan, kurangnya menghrgai hukum tingginya tarif pajak dan kondisi lingkungan seperti kestabilan pemerintah, dan penghamburan keuangan negara yang berasal dari pajak

Wajib pajak yang berpredikat patuh dalam pemenuhan kewajiban pajaknya tentunya akan mendapatkan kemudahan dan fasilitas. Fasilitas yang berikan oleh dirjen pajak terhadap wajib pajak patuh : v Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelbihan Pajak (SKPPKP) Paling lambat 3 bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak diterima untuk Pajak Penghasilan (PPH) dan 1 Bulan untuk Pajak Pertambhan Nilai (PPN) tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan dirjen pajak v Adanya kebijakan pecepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelbihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 bulan untuk PPH dan 7 hari untuk PPN. Bagi wajib pajak belum patuh atau tidak patuh, fasilitas tersebut tidak diberikan padanya, penerbitan SPPKP harus menunggu penelitian dan pemeriksaan yang memakan waktu, biaya dan menjadi sumber terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme

6. 6 BIAYA KEPATUHAN 6. 6. 1 Biaya Penyelenggaraan pajak (cost of taxation) Biaya pajak dibagi menjadi tiga, yaitu : 1. Sacrife of income pengorbanan wajib pajak menggunakan sebagian penghasilan atau harta/uangnya untuk membayar pajak. 2. Distortion cost adalah biaya yang timbul sebagai akibat perubahan-perubahan dalam proses produksi dan faktor produksi karena adanya pajak tersebut, yang pada gilirannya akan merubah pola perilaku ekonomi. 3. Running cost yaitu biaya-biaya yang tidak akan ada jika sistem perpajakan tidak ada baik bagi pemerintah maupun bagi individu. Biaya ini disebut juga tax operation cost yang dibagi menjadi biaya untuk sector publik dan sektor swasta. a. Administrasi cost b. Compliance cost

Berdasarkan sebuah penelitian di australiamengungkapkan hubungan jumlah waktu yang dipergunakan wajib pajak dengan kegiatan perhitungan pajak untuk memenuhi kewajiban pajak pendapatan dalam tabel berikut : Non agent Agent clien Total Belajar mengenai hukum pajak 1, 8 1, 7 Pengarsifan 3, 8 11, 2 8, 4 Mempersiapkan berkas pajak 2, 2 1, 8 1, 9 Konsultasi pajak 0, 3 1, 9 1, 4 Menjawab pertanyaan pejabat pajak 0, 1 Membayar pajak 0, 3 0, 5 0, 4 Lain-lain 0, 1 0, 4 0, 3 total 8, 5 17, 6 14, 2

6. 6. 2 Tax Agents (Konsultan Pajak) 6. 6. 2. 1 Peranan Tax Agents Beberapa alasan wajib pajak memerlukan konsultan pajak dalam membantu memenuhi kewajiban perpajakan mereka menurut Jhon L. Turner (1998) Memenuhi konsultan pajak berkas pajak dapat diproses secara elektronik sehingga penerimaan kembali kelebihan cicilan pajak menjadi lebih cepat. Dengan waktu luang yang terbatas dan pendapatan yang meningkat, mereka cenderung untuk meminta pertolongan seorang agen pajak untuk mengurusi masalah pajak mereka. Untuk sistem perpajakan yang dianggap lebih rumit, para wajib pajak seringkali mengalihkan kewajiban perpajakannya, termasuk pengisian berkas pajak kepada seorang praktisi pajak.

6. 6. 2. 3 Etika Konsultan Pajak (Tax Agent’s ethic) Ada suatu pandagan umum bahwa praktisi perpajakan atau konsultan pajak adalah ikut bertanggung jawab hal-hal berhubungan dengan kewajiban perpajakan wajib pajak sebagai client Menjadi wilayah etika dan bersangkutan dengan moralitas teman jika pada akhirnya konsultan pajak harus menjunjung tinggi undang-undang dan peraturan pelaksanaan yang berlaku dalam menjalankan profesinya, karena jelas bawah apa yang dilakukan oleh consultan pajak itu mewakili pemenuhan perpajakan wajib. Menurut Rex marshall et all (1997) beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penilaian-penilaian etika praktisi perpajakan : Kemungkinan penemuan pemeriksaaan penemuan (audit risk) Jumlah dolar terkait dengan pelanggaran undang-undang perjakan klien (quantitle materiliy) dan kepelikan pelanggan undang-undang perpajakan yang dilakukan klien (qualitativte materiality) Kontrubusi pendapatan seorang klien terhadap praktek perpajakaan (client size) Cara dimana hasil pajak dilaporkan kepada klien

6. 7 kecurangan dalam perpajakan Sistem pemungutan pajak yang berlaku di indonesia adalah self assesment system. Dalam sistem tersebut wajib pajak berkewajiban: 1) Menghitung sendiri jumlah penghasilan yang telah diperolehnya 2) Menghitung sendiri jumlah pajak yang terhutang 3) Menghitung sendiri jumlah pajak yang telah dibayar atau dapat dikreditkan 4) Menghitung sendiri jumlah pajak yang masih harus dibayar 5) Menyetor sendiri jumlah pajak yang masih harus disetor ke Kas Negara melalui Bank persepsi 6) Mengisi serta melaporkan sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setoran pajak (SSP) ke kantor pajak atau DJP

Self assisment system merupakan sistem pajak yang sangat rentan sekali menimbulkan penyelewengan dan pelanggaran para wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, menyetor, mengisi dan melaporkan secara mandiri. Self assisment system itu mengandung hal yang penting, yang diharapkan ada dalam diri wajib pajak yaitu : 1) Tax Conciousness atau kesadaran wajib pajak 2) Kejujuran wajib pajak 3) Tax mindedness hasrat untuk membayar pajak. 4) Tax discipline, disiplin wajib pajak terhadap pelaksanan peraturan perpajakan sehingga pada waktu wajib pajak dengan sendirinya memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh uandang-undang