KELOMPOK 5 AISYA RIFI SANI EVA PARMAWATI HARIS

KELOMPOK 5 AISYA RIFI SANI EVA PARMAWATI HARIS TRIYADI LUCY DIAN RAHMAWATI PANCA APRIANI SUKO WATI

LEMBAGA AGAMA Agama merupakan suatu lembaga atau institusi penting yang mengatur kehidupan rohani manusia. Menurut Emile Durkheim, agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci.

Fungsi lembaga agama antara lain sebagai : a. Sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok. b. Pengatur tata cara hubungan antar manusia, dan antara manusia dengan Tuhannya. c. Pedoman perasaan keyakinan d. Pedoman keberadaan. Pengungkapan keindahan. e. Pedoman rekreasi dan hiburan f. Memberikan identitas kepada manusia g. Merupakantuntutan tentang prinsip benar atau salah h. Pedoman untuk mengungkapkan rasa kebersamaan

Unsur-unsur lembaga agama kepercayaan Praktik keagamaan umat Simbol keagamaan Pengalaman keagamaan

LEMBAGA KELUARGA Keluarga adalah unit social yang terkecil dalam masyarakat. Dan juga institusi pertama yang dimasuki seorang manusia ketika dilahirkan

Dalam kehidupan di masyarakat kita kenal tiga macam bentuk keluarga, yaitu : • keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak belum menikah • keluarga besar merupakan ikatan keluarga dalam satu keturunan yang terdiri atas kakek, nenek, ipar, paman, anak, cucu, dan sebagainya • keluarga poligamous terdiri dari beberapa keluarga inti yang di pimpin oleh seorang kepala suku

Proses terbentuknya Keluarga: • diawali dengan adnya interaksi antara pria dan wanita • Interaksi dilakukan berulang-ulang, lalu menjadi hubungan social yang lebih intim sehingga terjadi proses perkawinan. • Setelah terjadi perkawinan, terbentuklah keturunan , kemudian terbentuklah keluarga inti

Tujuan Perkawinan • Untuk mendapatkan keturunan • Untuk meningkat derajat dan status social baik pria maupun wanita • mendekatkan kembali hubungan kerabat yang sudah renggang • Agar harta warisan tidak jatuh ke orang lain.

Bentuk–bentuk perkawinan 1. Menurut jumlah suami atau istri a. monogami b. poligami 1. poligini a. poligini sororat b. poligini non-sororat 2. poliandri a. poliandri framental b. poliandri non-framental 2. Menurut asal suami atau istri a. endogami b. eksogami 1 (sepihak) 2. connubium asymetris

Dalam bentuk perkawinan eksogami, sering juga di masukan dua macam bentuk perkawinan berikut ini : • homogami • heterogami 3. Menurut hubungan kekerabatan a. Croos cousin (sepupu silang) b. Paralel cousin (sepupu sejajar)

PERKAWINAN PARALEL COUSIN Laki-Laki Perempuan Anak Perkawinan Garis Keturunan

4. Menurut pembayaran mas kawin Biasanya, bila pihak pria tidak mampu membayar mas kawin di lakukan bentuk-bentuk perkawinan berikut ini: • Perkawinan mengabdi • Perkawinan lari (kawin lari) Pola menetap sesudah perkawinan a. Patrilokal e. untrolokal b. Matrilokal f. komonlokal c. Bilokal g. Avunkulokal d. Neolokal h. Natalokal

Fungsi lembaga Keluarga antara lain; 1. Fungsi reproduksi Keluarga mempunyai fungsi reproduksi artinya dari pernikahan diharapkan akan memberikan keturunan. 2. Fungsi proteksi Dengan terbentuknya keluarga, terdapat fungsi proteksi yaitu mendapatkan rasa ketentraman dan keterlindungan baik secara psikologis maupun fisik.

3. Fungsi ekonomi Kerja sama yang baik antara ayah dan ibu di dalam mengelola pendapatan menjadikan keluarga dapat mengfungsikan ekonomi secara efektif dan efisien. 4. Fungsi sosialisasi Untuk fungsi sosialisasi anak diajarkan menjalankan kehidupan yang sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. 5. Fungsi afeksi Keluarga diharapkan akan memberikan kehangatan perasaan pada anggota keluarganya seperti seorang bapak yang tetap memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya yang sedang mendapatkan masalah di sekolah.

6. Fungsi pengawasan sosial Pada dasarnya dalam keluarga terdapat saling kontrol (mengawasi) antaranggota keluarga biasanya sering dilakukan oleh anggota keluarga yang lebih tua, hal ini sebagai rasa tanggung jawab mereka dalam menjaga nama baik keluarga. Contohnya seorang kakak yang mengetahui teman dekat adiknya. 7. Fungsi pemberian status Melalui lembaga perkawinan ini, seseorang akan mendapatkan status atau kedudukan yang baru di masyarakat, yaitu sebagai suami atau istri. Fungsi dari status suami adalah sebagai pemimpin dalam rumah tanggaganya sedangkan seorang istri berfungsi sebagai pendamping suami dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangganya.

Susunan keluarga 1. Bentuk keluarga bilateral Pada sistem keluarga bilateral terdapat beberapa variasi: • Prinsip ambilineal • Prinsip konsentris • Prinsip primogenetur • Prinsip ultimogenetur 2. Bentuk keluarga unilateral ØPatrilineal Ømatrilineal

Unsur lembaga keluarga 1. Pola prilaku : afeksi, kesetian, tanggung jawab, rasa hormat kepatuhan 2. Budaya simbolis : mas kawin, cincin kawin, busana pengantin, upacara 3. Budaya manfaat : rumah, apartemen, alat rumah tangga, kendaraan 4. Kode spesialisasi : izin kawin, kehendak, keturunan, hukum perkawinan 5. Ideologi : cinta, kasih sayang, keterbukaan, familisme, individualisme

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi peranannya pada masa yang akan datang. Sekolah merupakan bentuk konkrit dari lembaga pendidikan.

Menurut Horton dan Hunt, lembaga pendidikan berkaitan dengan fungsi nyata atau fungsi manifest, yaitu: Ø Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah. Dengan bekal keterampilan yang diperoleh dari lembaga pendidikan seperti sekolah maka seseorang siap untuk bekerja. Ø Mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat. Ø Melestarikan kebudayaan masyarakat. Lembaga pendidikan mengajarkan beragam kebudayaan dalam masyarakat. Ø Menanamkan ketrampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi.

Sedangkan fungsi laten (fungsi yang tidak disadari )dari lembaga pendidikan adalah sebagai berikut: § Mengurangi pengendalian orang tua. Keikutsertaan seorang anak dalam lembaga pendidikan seperti sekolah akan mengurangi pengendalian orang tuanya karena yang berperan saat dalam pengajaran dan pendidikan di sekolah adalah para gurunya. § Menyediakan sarana untuk pembangkangan. Aturan dalam keluarga atau rumah berbeda dengan aturan di sekolah, maka ada beberapa anak yang ingin mencoba melanggar aturan/membangkang, salah satunya bertujuan untuk menarik perhatian orang tuanya.

§ Mempertahankan system kelas social. Adanya jenjang pendidikan secara tidak langsung telah mempertahankan system kelas sosial seperti adanya kelas-kelas dalam lembaga pendidikan (kelas 1 sampai kelas XII ) § Memperpanjang masa remaja. Anak yang bersekolah hingga kelas XII akan menikmati masa remajanya berbeda dengan anak yang berhenti sekolah

Unsur-unsur lembaga pendidikan 1. Pola prilaku : cinta pengetahuan, kehadiran, meneliti, semangat belajar 2. Budaya simbolis : seragam sekolah, maskot, lagu-lagu sekolah, logo 3. Budaya manfaat : kelas, perpustakaan, buku, labolatorium, lapangan 4. Kode spesialisasi : akreditasi, tata tertib, kurikulum, tingkatan/strata 5. Ideologi : keberhasilan akademis, pendidikan progesif, inovativ, klasikisme

LEMBAGA EKONOMI Pada hakekatnya tujuan yang hendak dicapai oleh lembaga ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup masyarakat.

Fungsinya dari lembaga ekonomi adalah : 1. memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan 2. memberikan pedoman untuk melakukan pertukaran barang/barter 3. memberi pedomantentang harga jual beli barang 4. memberi pedoman untuk menggunakan tenaga kerja 5. memberikan pedoman tentang cara pengupahan 6. memberikan pedomantentang cara pemutusan hubungan kerja 7. memberi identitas bagi masyarakat.

Struktur lembaga ekonomi Secara sederhana, lembaga ekonomi dapat diklasifikasikan sb; • sector agraris yang meliputi sector pertanian, seperti sawah, perladangan, perikanan, dan pertenakan. (Gathering/pengumpulan) yaitu proses pengumpulan barang atau sumberdaya alam dari lingkungannya. • sector industri ditandai dengan kegiatan produksi barang. (production) • sector perdagangan merupakan aktifitas penyaluran barang dari produsen ke konsumen {Distributing) yaitu proses pembagian barang dan komonditas pada subsistem-subsistem lainnya.

Ada beberapa unsur lembaga ekonomi : 1. Pola perilaku : efisiensi, penghematan, profesionalisme, mencari keuntungan 2. Budaya simbolis : merk dagang, hak paten, slogan , lagu komersial 3. Budaya manfaat : took, pabrik, pasar, kantor, balngko, formulir. 4. Kode spesialisasi : kontrak, lesensi, kontrak monopoli, akte perusahaan 5. Ideologi : liberalisme, tanggungjawab , manajerial, kebebasan beryusaha, hak buruh.

POLA-POLA POLITIK EKONOMI 1. Sistem feodalisme 2. Sistem merkatilisme 3. Sistem kapitalisme 4. Sistem komunisme 5. Sistem sosialisme

LEMBAGA POLITIK Lembaga politik adalah keseluruhan tata nilai dan norma yang berkaitan dengan kekuasaan. Misalnya keanggotaan DPR sebagai sarana aspirasi rakyat.

BENTUK NEGARA 1. Negara kesatuan 2. Negara federasi BENTUK PEMERINTAHAN 1. Republik 2. Monarki 3. Kekaisaran BENTUK KEKUASAAN Kekuasaan dapat di peroleh melalui cara-cara: 1. Kewibawaan lahiriah 2. Tradisi atau keturunan 3. Pemberian secara formal

Lembaga politik memiliki beberapa fungsi yaitu: 1. Memelihara ketertiban di dalam negeri (internal order) Lembaga politik memiliki fungsi untuk memelihara ketertiban didalam masyarakat dengan menggunakan wewenang yang dimilikinya, baik dengan cara persuasif (penyuluhan )maupun cara koersif (kekerasan). 2. Menjaga keamanan di luar negeri (eksternal order) Lembaga politik memiliki fungsi untuk mempertahankan negara dari ancaman atau serangan yang datang dari negara lain melalui jalan diplomasi ataupun dengan perang seperti TNI AL

3. Mengusahakan kesejahteraan umum (general welfare) Lembaga politik memiliki fungsi untuk merencanakan dan melaksanakan pelayanan sosial serta mengusahakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat seperti organisasi politik yang melakukan bakti sosial. 4. Mengatur proses politik Lembaga politik memiliki fungsi mengatur proses persaingan untuk memperoleh kekuasaan agar tidak mengancam keutuhan masyarakat (bangsa dan negara) seperti adanya kesepakatan politik dari beberapa partai politik dalam menyikapi kebijakan pemerintah.