Hukum Humaniter Internasional Dr Rizkan Zulyadi SH MH

Hukum Humaniter Internasional Dr. Rizkan Zulyadi, SH. , MH Medan 2018

SILABUS q Pengertian, Istilah dan Definisi HHI q Perkembangan Hukum Humaniter Internasional q Kedudukan HHI dalam Hukum Internasional q Asas-Asas HHI q Hubungan Prinsip Hukum Jenewa dengan Prinsip Palang Merah

q Ketentuan Yang Bersamaan Dengan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya 1977 q Perlindungan Korban Perang q Kejahatan Perang q Palang Merah Internasional

Pengertian, Istilah dan Definisi Hukum Humaniter hukum humaniter merupakan istilah yang dianggap relatif baru. Istilah ini baru lahir sekitar tahun 1970 -an, ditandai dengan diadakannya Conference of Government Expert on the Reaffirmation and Development in Armed Conflict pada tahun 1971. Selanjutnya, pada tahun 1974, 1975, 1976, dan 1977 diadakan Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict.

Definisi Hukum Humaniter menurut Para Ahli, diantaranya: a. Jean Pictet: “International humanitarian law in the wide sense is constitutional legal promosion, whether written and customary, ensuring respect for individual and his well being”

b. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa hukum humaniter adalah: “Bagian dari hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang, berlainan dengan hukum perang yang mengatur perang itu sendiri dan segala sesuatu yang menyangkut cara melakukan perang itu sendiri”

Esbjorn Rosenbland, merumuskan hukum humaniter internasional dengan mengadakan pembedaan antara: The Law of Armed Conflict, berhubungan dengan: a. Permulaan dan berakhirnya pertikaian; b. Pendudukan wilayah lawan; c. Hubungan pihak bertikai dengan negara netral; Sedangkan Law of Warfare, ini antara lain mencakup: a. Metoda dan sarana berperang; b. Status kombatan; c. Perlindungan yang sakit, tawanan perang, dan orang sipil.

Panitia Tetap (Pantap) Hukum Humaniter, Departemen Hukum dan Perundang-undangan merumuskan sebagai berikut: “Hukum humaniter sebagai keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan internasional baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup hukum perang dan hak asasi manusia, bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang”.

Perkembangan Hukum Humaniter • Sejarah Hukum Humaniter Perkembangan hukum perang, dimulai tahun 1864 dengan berdirinya ICRC ( Hunry dunant) yang diformulasikan dengan konvensi jenewa Konvensi jenewa tahun 1864 membicarakan tentang perwatan terhadap orang-orang angkatan bersenjata yang terluka dan sakit dimedan perang

• Hukum perang modern ( humaniter) memuat aspek dan pertimbangan kemanusian dalam norma dan sistem hukumnya. • Sedangkan Hukum perang tradisional masih lebih didedikasikan kepada kepentingan militer dan kehormatan kesatria ( prajurit). Contoh Norma Hukum perang tradisional adalah tidak meracuni sumur didaerah taklukan. Norma yang dianut oleh tentara pada suku di afrika. Dan norma tersebut tidak berbeda jauh dengan ketentuan perjanjian internasional. Akan tetapi ketentuan tersebut sebenarnya ditujukan sebagai pembenaran eksploitasi sumberdaya didaerah taklukan, bukan semata-mata untuk melindungi penduduk didaerah taklukan.

• Perbedaan lain antara hukum perang modern dengan hukum perang tradisional yakni terletak kepada pemberlakukan hukum perang tradisional yang belum universal jika dibandingkan dengan pemberlakuan hukum perang modern. artinya setiap sistem hukum perang tradisional suatu masyarakat hanya berlaku bagi masyarakat atau negara yang bersangkutan. Misalnya hukum perang tertulis yang dibuat menjelang lahirnya HHI modern, adalah lieber code 1863. instrumen hukum tersebut dirancang lieber merupakan instruksi bagi tentara pemerintah amerika serikat pada waktu itu

Sejarah pembentukan konvensi HHI • Pembentukan konvensi Jenewa 1864, dalam sejarahnya berkaitan dengan pembentukan komite internasional palang merah atau international committee of the red cross (ICRC). • Pembentukan ICRC dipengaruhi oleh ide yang terpublikasi pada buku “ a memory of solferino) yang ditulis oleh Henry Dunant

• Didalam bukunya tersebut, Henry Dunant menceritakan mengenai pengalamannya menyaksikan penderitaan para tentara yang menjadi korban dan tidak memperoleh pertolongan di medan bekas pertempuran di solferino. Dan juga mengenai pertolongan terhadap wanita dan warga sipil. • Pada tahun 1864 dibentuklah perjanjian internasional untuk melindungi korban peragn dan pihak yang bertugas menolong korban perang. • Perjanjian internasional 1864 tersebut diadakan di swiss.

• Dalam perjalannya, pembentukan perjanjian HHI dan norma-norma hukum yang disepakati didalamnya banyak dipengaruhi oleh kebutuhan yang dirasakan karena peristiwa peperangan yang terjadi. Selain itu, juga dipengaruhi oleh kenyataan perkembangan teknologi dan sistem persenjataan atau metode peperangan yang digunakan. • Perang dunia I dan II merupakan salah satu peristiwa penting yang mempengaruhi pemberlakukan HHI • Misalnya di Amerika Latin, yang melibatkan upaya dekolonisasi dan teknik Gerilya sampai pembersihan etnis di former Yugoslavia, dan Genosida di Rwanda

Sebelum masa perang dunia I telah terbentuk berbagai perjanjian internasional HHI berkenaan larangan dan pembatasan penggunaan senjata dan metode perang tertentu. Yakni: 1. Deklarasi St. Petersburg tahun 1868 yang melarang proyektil eksplosif tertentu pada masa perang 2. Konvensi Den Haag 1899 -1907 berkenaan dengan peperangan di darat, dan laut serta larangan penggunaan racun, gas mencekik, peluru mengembang, pembatasan pengiriman proyektil tertentu melalui balon udara.

• Setelah masa perang dunia II yaitu tahun 1945 -1948, terbentuk peradilan internasional terhadap penjahat perang yaitu di Tokyo dan Nurmberg atas prakarsa pemenang perang. • Konvensi Jenewa tahun 1864 mengalami perbaikan pada tahun 1949 yang berkenaan dengan perlindungan korban perang. • Tahun 1977 dibentuk dua perjanjian internasional yang merupakan tambahan atas konvensi jenewa tahun 1949 yakni: a. Protokol tambahan I/1977 tentang perlindungan Korban perang pada situasi sengketa bersenjata Internasional; b. Protokol Tambahan II/1977 Tentang Perlindungan Korban Perang pada situasi sengketa non internasional

• 4 Hal yang menandai evolusi perkembangan HHI yaitu: 1. Perluasan kategori korban perang yang dilindungi oleh HHI tidak hanya terbatas pada tentara yang terluka saja ( konvensi Jenewa I/1949 Tentang Perbaikan Kondisi Angkatan bersenjata yang luka dan sakit dilapangan), tetapi juga mencakup korban kapal karam ( Konvensi Jenewa II Tahun 1949 tentang perbaikan kondisi anggota angkatan bersenjata yang luka, sakit dan korban kapal karam dilaut)

Kapal karam ( Konvensi Jenewa III/1949 Tentang Perlakuan tawanan perang), Orang-orang sipil diwilayah pendudukan asing berikut seluruh penduduk sipil ( Konvensi Jenenwa IV Tentang Perlindungan orang-orang sipil di waktu perang. ) 2. Situasi berlaku HHI tidak hanya terbatas pada situasi sengketa bersenjata internasional, tetapi juga telah ada ketentuan HHI untuk situasi sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional atau konflik bersenjata non-internasional 3. Pembaruan dan modernisasi perjanjian internasional dilakukan secara teratur, mengingat realistis konflik yang terus terjadi. Misalnya aturan-aturan untuk melindungi orang luka yang diadobsi pada tahun 1864 yang diperbaiki 1906, 1929, 1949, 1977

4. Adanya dua macam ketentuan HHI yang terpisah, yakni Hukum Jenewa yang berkaitan dengan perlindungan korban konflik bersenjata dan Hukum Deen Haag yang berkaitan dengan cara dan alat perang. Namun kedua hukum tersebut disatukan dengan dibentuknya dua protokol tambahan tahun 1977

SUMBER-SUMBER HHI • Sumber HHI yakni: a. Perjanjian internasioanal; b. Kebiasaan Hukum Internasional c. Prinsip-prinsip Hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa didunia. d. Keputusan peradilan e. Keputusan organisasi internasional

Perjanjian internasional di Bidang HHI • Konvensi Jenewa 1864 • Deklarasi St. Petersburg 1868 tentang penolakan penggunaan proyektil eksposif tertentu yang beratnya dibawah 400 gram • Protokol IV Konvensi PBB 1980 Tentang senjata Laser yang membutakan Kelebihan adanya Perjanjian Internasional, dapat memberikan rumusan aturan yang jelas, dan mudah diterapkan. Kelemahan Perjanjian sebagai Sumber HHI, sebagaimana hukum yang berlaku terhadap setiap perjanjian internasional dibidang apapun, secara teknis perjanjian tidak dapat mengikat negara yang tidak meratifikasinya.

Hukum Kebiasaan Internasional • Menurut statuta Mahkamah Internasional, suatu aturan hanya dapat dikategorikan hukum kebiasaan internasional apabila telah memenuhi syarat tertentu yaitu telah dipraktikan secara umum oleh negara-negara dan telah memperoleh pendapat hukum yang mengakui ketentuan tersebut sebagai suatu keharusan.

• Walaupun perjanjian internasional HHI cukup banyak, tetapi keberadaan hukum kebiasaan internasional sangat dibutuhkan, khususnya untuk memberikan perlindungan kepada korban perang jika suatu hal tidak ditemukan kaidahnya dalam perjanjian. Paling tidak, hukum kebiasaan internasional dapat membantu apabila suatu aturan dalam perjanjian internasional masih belum memperoleh pengesahan dari negara-negara.

• Beberapa aturan ditingkat internasional untuk menyusun aturan HHI dari kebiasaan hukum internasional, yakni: a. San Remo Manual 1994 tentang Hukum Sengketa bersenjata yang dapat diberlakukan dalam peperangan laut adalah salahsatu contohnya. Penyusunan san remo manual dilaksanakan karena draff perjanjian internasional mengenai hal serupa yakni Oxford Manual Tentang HHI untuk peperangan dilaut, tidak sempat menjadi perjanjian multilateral untuk mengikat negara secara umum.

• Tahun 2005, internasional committee of the red cross (ICRC) menerbitkan kumpulan international customary law yang disusun oleh para ahli dari lima puluh negara setelah melaui penelitian selama 10 tahun.

Prinsip-Prinsip Hukum Umum • prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa adalah prinsip-prinsip hukum domestik yang ada dalam segala bidang hukum, maka hanya sedikit prinsip-prinsip tersebut yang dapat dijadikan sebagai sumber HHI. • Misalnya prinsip itikad baik dan prinsip proposionalitas telah menjadi hukum kebiasaan internasional dan telah dikodifikasikan dalam perjanjian internasional.

• Ada juga beberapa prinsip HHI yang dijadikan dasar logika untuk melahirkan prinsip lainnya. Contohnya, prinsip tentang larangan menyerang penduduk sipil. Larangan tersebut, berdasarkan logika telah menjadi sumber bagi aturan HHI lainnya yaitu aturan bahwa suatu serangan yang diarahkan ke suaut sasaran militer harus dihentikan apabila kemudian diketahui bahwa sasaran tersbeut adalah orang sipil.

PRINSIP-PRINSIP HHI Kemanusian Kepentingan ( necessity) Proposional (proposionality) Distinction (pembedaan) Prinsip HHI tentang larangan menyebabkan penderitaan yang tidak seharusnya • Pemisahan antara ius ad bellum dan ius in bello • • •