DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT Workshop Peningkatan Kapasitas SDM Pembina Koperasi PONTIANAK, 24 Oktober 2019

BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI Fasilitasi Peningkat an Kualitas Usaha dan SDM Koperasi Ir. Evi T. A. Silalahi, M. S. E Imelda Lia Purwasari, SE Tri Sudrajat, SE Pengemb angan, Penguata n dan Perlindun gan Koperasi H. Wagiman, SH Veronika Eka Purwanti, S. ST. , MM Suhartini Syarifatul Wahyuni Akmaini

RENSTRA DINAS KOPERASI UKM PROV KALBAR 2018 -2023 TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN : Meningkatkan Kualitas Koperasi dan UMKM yang mandiri, produktif dan berdaya saing : Meningkatnya Kualitas Koperasi : Peningkatan Kualitas Koperasi : Pembinaan Koperasi

INDIKATOR TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM RANCANGAN RPJMD • Indikator Tujuan : Pertumbuhan Ekonomi • Indikator Sasaran : Prosentase Koperasi Berkualitas • Program : Peningkatan Kualitas Koperasi • Indikator Program : 1. Prosentase Koperasi Aktif 2. Prosentase Kepatuhan Koperasi 3. Prosentase Kualitas Usaha Koperasi 4. Prosentase Peserta Pelatihan Koperasi yang meningkat pemahamannya

PROGRAM & INDIKATOR PROGRAM RANCANGAN RPJMD PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KOPERASI PROSENTASE KUALITAS USAHA KOPERASI (Prosentase Kenaikan Omset Koperasi) INDIKATOR PROGRAM Indikator Program Prosentase Kualitas Usaha Koperasi Kondisi Awal 2018 7, 6 T Target Capaian 2019 2020 2021 2022 2023 K (%) Rp. (000) 1 792. 648 2 1. 000 3 1. 213. 332 4 1. 334. 665 5 1. 468. 131

Rencana Kegiatan Tahun 2020 Program Kegiatan Target Kinerja Program/Kegia tan Kebutuhan Dana 2020 Lokasi 839. 113. 25 Peningkatan Kualitas Koperasi 1. Rekonsialisasi Pembiayaan Usaha Koperasi melalui Dana Bergulir APBD 0 30 Koperasi Provinsi 170. 910. 000 2. Advokasi Kemitraan Koperasi perkebunan 60 Koperasi Sanggau, Sintang, Sekadau 211. 672. 000 3. Pengembangan Koperasi Nelayan Kawasan Pesisir dan Maritim 20 Koperasi Mempawah, Kayong Utara 101. 930. 000 4. Peningkatan Kapasitas SDM Pembina Koperasi 30 orang Provinsi 38. 866. 000 5. Edukasi Membangun Koperasi melalui Metode Pembagian (Spin Off) 15 Koperasi Provinsi 73. 637. 000 6. Pengembangan Usaha Koperasi sektor Riil 60 Orang Provinsi 62. 678. 250 20 Koperasi Landak, Bengkayang 100. 108. 000 2 kali Provinsi 79. 312. 000 7. Pengembangan Koperasi Pertanian 8. Rapat Koordinasi Pembinaan Koperasi APBN

Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah melalui Kemenkop UKM RI demi menciptakan koperasi-koperasi yang berkualitas daripada kuantitas. Salah satunya yakni melalui Reformasi Total Koperasi di tahun 2019. Bila koperasi dikelola secara baik dan kredibel, maka akan memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi pengurus dan anggota koperasi.

Tiga langkah upaya melakukan REFORMASI TOTAL di tubuh koperasi. 1. Reorientasi, yaitu merubah paradigma pendekatan pembangunan koperasi dari kuantitas menjadi kualitas. Hal ini untuk mewujudkan koperasi modern yang berkualitas serta berdaya saing tinggi dengan jumlah anggota aktif yang terus meningkat. 2. Rehabilitasi, dengan cara ini kemenkop dan UKM terus memperbaiki dan membangun database system koperasi melaui Online Data System (ODS) untuk memperoleh system pendataan koperasi yang lebih baik dan akurat. 3. Peningkatan. Dalam upaya ini Kemenkop dan UKM terus meningkatkan kapasitas koperasi sebagai badan usaha berbasis anggota yang sehat, kuat, mandiri dan tangguh serta setara dengan badan usaha lainnya melaui regulasi yang kondusif, perkuatan SDM, Kelembagaan, Pembiayaan, Pemasaran dan Kemajuaan Teknologi.

Evaluasi Program Reformasi Total Koperasi oleh : Kementrian Koperasi UKM RI Deputi Bidang Pengembangan SDM Asdep Urusan Penelitian dan Pengkajian KUMKM Jakarta, 8 Oktober 2019 • Maksud tujuan : 1. Untuk mengetahui keterkaitan program dan kebijakan di pusat dan daerah dalam mendukung reformasi total Koperasi 2. Untuk mengetahui apakah reformasi total koperasi yang diimplementasikan sudah mencapai sasasan 3. Untuk memberi rekomendasi kebijakan untuk pengembangan program reformasi total koperasi • Sampel : 1. Provinsi Sumatera Selatan 2. Provinsi Jawa Tengah 3. Provinsi Kalimantan Barat 4. Provinsi NTT • Responden 1. Dinas Koperasi dan UKM Prov/Kab/Kota 2. Pengurus/Manajer Koperasi 3. Dekopinwil/Dekopinda Prov 4. Penyuluh Koperasi (12) ( 8) ( 1) ( 7)

Hasil Evaluasi Jumlah Koperasi Aktif yang melakukan RAT : 1. 2. 3. 4. Provinsi Sumatera Selatan 554 dari 3. 738 (14, 82%) Provinsi Jawa Tengah 3. 869 dari 13. 460 (28, 74 %) Provinsi Kalimantan Barat 780 dari 2. 851 (27, 35 %) Provinsi NTT 508 dari 2. 364 (21, 48 %) • Pemahaman Reformasi Total Koperasi (RTK) No Pernyataan Dinas Koperasi Pengurus Koperasi Dekopinwil/ Dekopinda Penyuluh Koperasi 1 Sudah mengetahui adanya RTK 92 % 69 % 50 % 80 % 2 Memahami kebijakan, program dan rencana RTK 78% 40 % 85 % 3 Telah mengembalikan kepercayaan masyarakat pada wadah koperasi 73 % 49 % 60 % 55 % 4 Telah merubah Pola Pikir pembinaan koperasi dari kuantitas ke kualitas 78 % 60 % 75 % 5 Program Kerja Dinas Koperasi UKM Prov dan Kab/Kota sudah mendukung RTK 70 % 68 % 80 %

………. . Hasil Evaluasi • Implementasi Rehabilitasi • Implementasi Re-orientasi

………. . Hasil Evaluasi • Implementasi Rehabilitasi No Pernyataan Dinas Koperasi Pengurus Koperasi Dekopinwil/ Dekopinda Penyuluh Koperasi 1 Sudah dilakukan Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan Pengkaderan Koperasi 78 % 37 % 50 % 70 % 2 Sudah ada upaya peningkatan kompetensi SDM Koperasi 76% 40 % 70 % 90 % 3 Sudah ada dukungan pembiayaan usaha koperasi dapat membantu koperasi-koperasi di sector Persusuan, Perikanan dan Kelapa Sawit 65 % 43 % 50 % 30 % REKOMENDASI : Reformasi Total Koperasi harus diteruskan untuk mengimplementasi Visi Misi Presiden Jokowi 2019 -2024. Bila didalami Reformasi Total Koperasi merupakan strategi yang sangat tepat apabila dilandasi perencanaan yang lebih lengkap dan dilaksanakan secara konsisten

Melalui regulasi yang kondusif, SDM yang kuat serta kemajuan teknologi, pengembangan tersebut akan berhasil direalisasikan Sebelum reformasi total koperasi dilakukan pada tahun 2014, Jumlah koperasi mencapai 212. 570 unit, namun usai reformasi Total Koperasi, jumlahnya tersisa 126. 343 Unit. Saat ini 46. 214 unit koperasi dalam proses kurasi dan rekonsiliasi data, dan 40. 013 koperasi sudah dibubarkan

Forum Konsultasi Bidang Pembiayaan 05 September 2019 di Surabaya Program Pendayagunaan WAKAF UANG oleh KSPPS/USPPS Koperasi Tujuan Pendayagunaan WAKAF UANG : Untuk Penguatan Permodalan KSPPS/USPPS Koperasi untuk meningkatkan pembiayaan dan kegiatan social untuk anggota dan masyarakat (maal) Kemenkop sudah melaksanakan SINERGI dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Realisasi nadzir Wakaf sampai Oktober 2019 : 154 KSPPS/USPPS di 11 Provinsi/DI dan telah memperoleh Surat Tanda Bukti Nadzir (STBN) dengan penghimpunan kumulatif sebesar Rp. 24, 8 M

Koordinasi pendayagunaan Wakaf oleh KSPPS/USPPS 1. Sosialisasi tentang peran KSPPS/USPPS Koperasi untuk menjadi nadzir wakaf 2. Inventarisasi KSPPS/USPPS untuk menjadi Nadzir Wakaf dan mengusulkan kepada Kementerian Koperasi UKM Cq Deputi Bidang Pembiayaan dengan melengkapi persyaratan 3. Verifikasi dan Validasi kelengkapan dan kebenaran dokumen 4. Kerangka Acuan Kegiatan

Penerbitan Berita Acara Penyerahan (BAP) Program Kemenkop UKM Tahun 2000 -2007 Ada 766 Koperasi yang sudah selesai mengangsur (Lunas) belum ada BAP karena kurang data dukung sebagai syarat penerbitan BAP mis Copy KTP Ketua dan Bendahara

TERIMA KASIH