KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA REVIEW PERMENKOP NO 17 TAHUN 2015 TENTANG PENGAWASAN KOPERASI ‘’MEMBANGUN SISTEM PENGAWASAN YANG TERINTEGRASI’’ Jakarta, 2 September 2020
OUTLINE 01 PENDAHULUAN – TEMUAN HASIL IDENTIFIKASI PENGAWASAN KOPERASI 02 PENGUATAN REGULASI 03 04 05 06 MEMBANGUN SISTIM PENGAWASAN YANG TERINTEGRASI STRATEGI PENGAWASAN KOPERASI – PROSES BISNIS PENGAWASAN KLASIFIKASI USAHA KOPERASI OUTLINE DRAFT PERMENKOP PENGAWASAN
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA 01 PENDAHULUAN – TEMUAN HASIL IDENTIFIKASI PENGAWASAN KOPERASI EKSTERNAL INTERNAL 1 2 Adanya masalah dalam kelembagaan Koperasi yaitu: • Data yang tidak valid (terutama alamat) • Izin Usah Simpan Pinjam • Izin Pembukaan Kantor Cabang • Koperasi tidak melaksanakan RAT • Belum memiliki peraturan khusus SOM/SOP Penipuan Investasi Bodong/Ilegal berkedok Koperasi 3 KSP lebih banyak melayani bukan anggota atau “calon anggota” dan menggunakan nama nasabah dengan memberikan bunga tinggi 4 Simpanan Pokok yang tinggi dengan tujuan agar tidak semua orang dapat menjadi anggota 5 Koperasi dipailitkan oleh anggotanya dan pihak ketiga 6 Penyajian Laporan Keuangan belum sesuai peraturan (standar) 7 Koperasi Simpan Pinjam dengan volume pinjaman diatas 2, 5 Milyar belum di audit oleh Akuntan Publik 8 Masih terbatasnya jumlah Dewan Pengawas Syariah untuk KSP berbasis Syariah 9 KSPPS belum memiliki Unit Kegiatan Sosial (maal) yang terpisah dengan unit kegiatan bisnis (tamwil) 1 Terbatasnya jumlah SDM/PNS pengawas koperasi, baik secara kuantitas maupun kualitas 2 Tingginya tingkat mutasi pejabat PNS daerah (sangat dinamis) 3 Minimnya dukungan APBD untuk pengawasan koperasi khususnya di Kabupaten/kota 4 Kendala koordinasi Provinsi, Kabupaten/Kota dengan Kementerian Koperasi dan UKM
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA 02 ARAH KEBIJAKAN – PENGUATAN REGULASI 2 Regrouping regulasi terkait kelembagaan dan pengawasan koperasi Karakteristik Perubahan Eksisting Regulasi • 6 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM (2 terkait USP/USPPS Koperasi, 2 terkait Kelembagaan, dan 2 terkait pengawasan koperasi dan penerapan PMPJ) • • 7 Peraturan Deputi Pengawasan (1 NSPK, 1 Penkes, 1 Penerapan Sanksi dan 3 terkait Pemeriksaan : Kepatuhan, Kelembagaan dan Usaha Simpan Pinjam) • 1 Keputusan Deputi Pengawasan Petunjuk Teknis Pemeriksaan USP. tentang • Simplikasi regulasi Upgrade regulasi (perdep menjadi permen) Integrasi pengawasan dalam perspektif penilaian kesehatan koperasi: Kepatuhan, Kelembagaan dan Usaha Simpan Pinjam Pemisahan antara peraturan dan petunjuk teknis (kertas kerja pemeriksaan terkait Usaha Simpan Pinjam/Usaha Simpan Pinjam dan pembiayaan pola Syariah)
03 ARAH KEBIJAKAN – MEMBANGUN SISTIM PENGAWASAN YANG TERINTEGRASI ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN KOPERASI 2020 - 2024 KONDISI SAAT INI Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota belum menggunakan standar peraturan pengawasan (menggunakan juknis yang ada) Tidak memiliki keterkaitan langsung dalam melakukan pengawasan Proses pemeriksaan dan output yang dihasilkan berbeda-beda untuk masing-masing level (Pusat. Daerah) tidak standar hasilnya Hubungan kerja antar unit kerja dalam pengawasan dan pemeriksaan sering terjadi REDUNDANT SASARAN EFEKTIFITAS PUSAT-DAERAH HUBUNGAN PUSAT-DAERAH STANDAR PROSES & OUTPUT KERJA SAMA ANTAR UNIT KERJA 5 TAHUN KE DEPAN Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota menggunakan standar yang sama (Peraturan Menteri) berbasis potensi resiko (Buku I, III, IV) Dengan Single Data dan Proses Pengawasan secara integratif akan terjadi sharing data dan informasi bersama. Proses pemeriksaan dan output yang dihasilkan untuk semua level pengawasan akan standar Terjadi pembagian tugas yang lebih jelas dan terarah sesuai Tupoksinya masing-masing
04. STRATEGI PENGAWASAN KOPERASI – PROSES BISNIS PENGAWASAN INPUT Laporan Keragaan Menyediakan data dan informasi Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Koperasi Laporan Keuangan Koperasi yang Sehat Menyediakan data dan informasi terhadap kinerja Keuangan OUTCOM E Kinerja Usaha GCG Profil Risiko. PROSES OUTPUT Laporan Manajemen Menyediakan informasi terhadap prinsip-prinsip bisnis dan prinsip ke-hatian (prudential) Kepatuh an Risiko Kelembag aan GCG Usaha Simpan Pinjam Kinerja CAMEL + Penke s Sanksi
05. KLASIFIKASI USAHA KOPERASI KOMPOSISI KLASIFIKASI 01 02 03 04 Kelompok Usaha Koperasi I (KUK-1) Kelompok Usaha Koperasi II (KUK-2) Kelompok Usaha Koperasi III (KUK-3) Kelompok Usaha Koperasi IV (KUK-4) Memiliki anggota min 20 orang dan maksimal 4. 499 orang Memiliki anggota 4. 500 orang sampai 8. 999 orang Memiliki anggota 9. 000 orang sampai 35. 999 orang Memiliki anggota 36. 000 orang atau lebih Memiliki modal sendiri min 15 juta, - dan mak. Rp. 2. 499. 999, - Memiliki modal sendiri min Rp. 2. 500. 000, sampai Rp. 16. 499. 999, Memiliki modal sendiri min 16. 500. 000, sampai Rp. 37. 999, - Memiliki modal sendiri Rp. 38. 000 atau lebih Memiliki Total Aset minimal Rp. 23. juta, - dan maksimal Rp. 2. 499. 999, - Memiliki Total Aset min Rp. 2. 500. 000, sampai Rp. 94. 999, - Memiliki Total Aset min Rp. 95 Miliar , - sampai Rp. 599. 999, - Memiliki Total Aset Rp. 600 Miliar dan atau lebih
06. OUTLINE DRAFT PERMENKOP PENGAWASAN NO BIDANG KETERANGAN 1 Tujuan Memberikan pedoman kepada pengawas koperasi dalam melaksanakan tupoksinya dan terstandarnya kualitas hasil pengawasan koperasi di pusat dan daerah 2 Ruang Lingkup Pengawasan Koperasi terdiri atas Pemeriksaan Kesehatan Koperasi dan penerapan sanksi. 3 Aspek Pemeriksaan Kesehatan a. prinsip Koperasi; b. kelembagaan yang meliputi antara lain: (legalitas, organisasi; dan tata kelola koperasi) c. usaha dan keuangan antara lain; (penghimpunan dana, penyaluran dana, keseimbangan dana, administrasi, kinerja keuangan, transaksi, permodalan, kualitas aktiva produktif, efisiensi, likuiditas, manajemen, manfaat Koperasi bagi anggota); dan penerapan prinsip syariah oleh koperasi. )
NO BIDANG KETERANGAN 4 Kewenangan Pengawasan • Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyelenggarakan pengawasan koperasi sesuai wilayah keanggotaan. • Bupati/Wali Kota melaksanakan pemantauan dan evaluasi kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas yang berkedudukan di wilayahnya untuk melindungi anggota Koperasi dan masyarakat. • Dilaporkan kepada Menteri (lintas Provinsi) dan Gubernur (lintas Kab/Kota) 5 Obyek Pengawasan 1. Koperasi Primer 2. Koperasi Sekunder 6 Pelaksana Pengawasan 1. Pengawas Koperasi Pusat, Provinsi dan Kab/Kota. 2. Merupakan Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi atau PNS yang ditetapkan. 3. Pengawasan dilakukan oleh Tim pengawas 4. Kualifikasi Pengawas Koperasi 5. Kode etik pengawas koperasi 6. Tugas pengawas koperasi
NO 7 BIDANG Jenis Pengawasan KETERANGAN 1. Pengawasan Rutin • Dilaksanakan sekurang-kurangnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) satu tahun; • Dilakukan secara langsung kepada Koperasi (on-site), atau secara tidak langsung (off-site) kepada Koperasi. • (off-site) dilakukan dengan menganalisa dan memeriksa dokumen dan laporan tertulis yang disampaikan secara berkala oleh Koperasi kepada pejabat yang berwenang. 2. Pengawasan Sewaktu-waktu • perintah dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; • laporan dari masyarakat atau pihak lain yang disampaikan secara resmi dan dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau • berdasarkan permasalahan Koperasi yang memerlukan penanganan khusus dan dapat melibatkan instansi terkait.
NO BIDANG KETERANGAN 8 Kertas Kerja Untuk efektifitas Pengawasan, Koperasi, maka Koperasi Pemeriksaan Kesehatan dibagi dalam 4 (empat) tingkat klasifikasi usaha Koperasi (KUK) berdasarkan tingkat resiko dan kriteria tertentu. 9 Hasil Pengawasan Koperasi 10 Koordinasi Pelaksanaan a. Dalam hal koperasi memiliki tingkat risiko tinggi, Pengawasan Koperasi dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi terkait. a. laporan hasil pemeriksaan; dan/atau - Laporan hasil pemeriksaan menentukan tingkat kesehatan Koperasi. b. penerapan sanksi. b. Dalam hal terindikasi terdapat indikasi masalah hukum pada Koperasi, Deputi/Kepala Perangkat Daerah dapat meminta akuntan publik untuk melakukan audit investigasi terhadap Koperasi.
NO BIDANG KETERANGAN 11 Tahapan Pengawasan Koperasi a. b. c. d. 12 Persiapan pemeriksaan a. menginventarisasi data dan informasi terkait serta menyusun rencana kerja Pemeriksaan Koperasi; b. menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan kepada Koperasi terkait waktu pelaksanaan dan permintaan data, dokumen, dan keterangan lain paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan Pemeriksaan; dan c. mempersiapkan surat tugas yang diterbitkan oleh Deputi/Kepala Perangkat Daerah persiapan pemeriksaan secara langsung; pelaksanaan pemeriksaan; pelaporan hasil pemeriksaan, dan/atau penerapan sanksi administratif.
NO 13 BIDANG Pelaksanaan Pemeriksaan KETERANGAN a. tim Pengawas Koperasi wajib menyerahkan surat tugas Pemeriksaan kepada pengurus Koperasi; b. Koperasi berhak menolak tim Pengawas Koperasi yang akan melakukan Pemeriksaan tanpa menyerahkan surat tugas; c. pengurus mewakili Koperasi dalam hal pemberian data, dokumen, dan keterangan lain selama pelaksanaan Pemeriksaan; d. pertemuan pendahuluan (entry meeting); e. pelaksanaan Pemeriksaan dengan menggunakan kertas kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi; f. melakukan klarifikasi dan konfirmasi hasil temuan Pemeriksaan yang akan dituangkan dalam BAP; dan g. pertemuan akhir (exit meeting) untuk penandatanganan dan penyerahan BAP.
NO 14 BIDANG Pelaporan hasil Pemeriksaan Koperasi KETERANGAN a. obyektif, seimbang, independen, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan; . b. laporan hasil Pemeriksaan Koperasi berupa temuan Pemeriksaan dan tingkat kesehatan koperasi; c. tingkat kesehatan koperasi terdiri dari: 1. sehat; 2. cukup sehat; 3. dalam pengawasan; dan 4. dalam pengawasan khusus. • Terhadap Koperasi dengan tingkat kesehatan sehat atau cukup sehat diberikan sertifikat kesehatan. • Terhadap Koperasi dengan tingkat kesehatan dalam pengawasan khusus ditindaklanjuti dengan sanksi administratif. • Sertifikat kesehatan dan/atau sanksi administratif ditetapkan oleh Deputi/Perangkat Daerah provinsi/ kabupaten/kota. • Deputi/Perangkat Daerah provinsi/ kabupaten/kota dapat mempublikasikan tingkat kesehatan Koperasi
NO BIDANG 15 Jenis Sanksi Administratif KETERANGAN a. b. c. d. e. f. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali; penurunan tingkat kesehatan Koperasi; pembatasan kegiatan usaha Koperasi; pembekuan izin usaha Koperasi; pencabutan izin usaha Koperasi; dan pembubaran Koperasi. • Koperasi harus menindaklanjuti teguran tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang. • Penurunan tingkat kesehatan koperasi antara lain tidak menyampaikan laporan keuangan triwulan kepada Menteri/ Gubernur/Bupati/Walikota. • Pembatasan kegiatan usaha Koperasi antara lain berupa pembatasan penambahan anggota, penerimaan simpanan, penyaluran pinjaman baru, pembukaan jaringan pelayanan, perubahan anggaran dasar, pergantian pengurus hingga jangka waktu yang ditetapkan. • Sanksi administratif berupa pembekuan izin usaha Koperasi, pencabutan izin usaha Koperasi, serta pembubaran Koperasi dalam bentuk rekomendasi kepada instansi terkait yang mengeluarkan izin.
NO BIDANG 16 Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif KETERANGAN a. berjenjang, secara berurutan mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat; b. tidak berjenjang, diberikan sesuai dengan tingkat kewajaran terhadap pelanggaran yang dilakukan, dan dampak yang terjadi di masyarakat; atau c. kumulatif, yang terdiri atas gabungan jenis sanksi administratif. • Surat keputusan sanksi administratif disampaikan kepada pengurus Koperasi dan dilengkapi dengan tanda terima berupa dokumen tertulis atau dokumen elektronik sebagai dasar melaksanakan sanksi administratif. • Pengurus Koperasi wajib menyelesaikan seluruh sanksi administratif sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam surat keputusan sanksi administratif.
NO BIDANG 17 Monitoring Pelaksanaan Sanksi Administratif KETERANGAN 1. Monitoring pelaksanaan sanksi administratif dilaksanakan oleh Tim Pengawas Koperasi. 2. Tim Pengawas Koperasi paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang yang ditetapkan oleh Deputi/Kepala Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota. 3. Dalam melaksanakan monitoring, Tim Pengawas Koperasi harus disertai dengan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 4. Tim Pengawas Koperasi wajib membuat LHM sebagai hasil pelaksanaan monitoring dan melaporkannya kepada pejabat yang memberi tugas. 5. LHM ditindaklanjuti dengan Keputusan pejabat yang berwenang berupa: a. pernyataan telah menyelesaikan seluruh sanksi administratif; atau b. pemberian sanksi administratif selanjutnya.
NO 18 BIDANG Pelaporan KETERANGAN Laporan Pengawasan koperasi terdiri atas: a. laporan tim Pengawas Koperasi; dan • Laporan tim Pengawas Koperasi sebagaimana dimaksud dalam wajib dibuat oleh tim pengawas koperasi setelah melakukan kegiatan pemeriksaan dan monitoring. b. laporan unit kerja Pengawasan Koperasi. • Laporan unit kerja pengawasan koperasi disusun oleh unit/satuan kerja yang membidangi Pengawasan Koperasi setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan. • Laporan unit kerja sebagaimana dimaksud disampaikan kepada Menteri. Pelaporan dapat dilakukan melalui teknologi informasi. 19 Ketentuan Peralihan • Ketentuan mengenai kualifikasi pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak berlaku terhadap PNS yang telah ditetapkan sebagai Pengawas Koperasi sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, . • Pengawasan koperasi melalui media teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.
TERIMA KASIH Kemenkop. UKM @Kemenkop. UKM
- Slides: 19