Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia “Kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM Terhadap Pengembangan Koperasi Mahasiswa PTS” Disampaikan pada “Workshop Tata Kelola Koperasi Mahasiswa” Hotel Bidakara, Jl. Raya Gatot Subroto, Jakarta, 27 November 2012 1
Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi. Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/ atau kepentingan ekonomi Anggota (pasal 83): 1. Koperasi Konsumen 2. Koperasi Produsen 3. Koperasi Jasa 4. Koperasi Simpan Pinjam Jenis Koperasi adalah badan usaha yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Definisi dan Bentuk Definisi, Bentuk dan Jenis Koperasi Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian :
“Apa Nilai dan Prinsip Koperasi? ” (Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian) NILAI-NILAINYA: Dasar Kegiatan Koperasi: • Kekeluargaan; • Menolong diri sendiri; • Bertanggung Jawab; • Demokrasi; • Persamaan; • Berkeadilan; • Kemandirian. Nilai yang diyakini Anggota Koperasi: • Kejujuran; • Keterbukaan; • Tanggung Jawab ; • Kepedulian Terhadap Orang Lain. 3 PRINSIP-PRINSIPNYA : 1. Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka; 2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis; 3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi; 4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen; 5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jatidiri koperasi, kegiatan dan kemanfaatan Koperasi; 6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi dengan bekerjasama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasional; dan 7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati Anggota.
Koperasi AD Anggota – anggota Mengikatkan diri ART Persus - persus Tata tertib 4
PERBEDAAN ANTARA BADAN HUKUM DAN IJIN USAHA Izin Usaha Legalitas Usaha Badan Hukum Legalitas Lembaga 5
SEBARAN JUMLAH KOPERASI (UNIT) MEI – 2012 TOTAL KOPERASI : 192. 443 Aceh Sumut Sumbar Riau Jambi Sumsel Bengkulu Lampung Babel Kepri DKI Jakarta 7. 079 10. 879 3. 703 5. 071 3. 401 5. 122 1. 834 3. 727 948 1. 850 7. 663 Jabar Jateng DIY Jatim Banten Bali NTB NTT Kalbar Kalteng Kalsel 23. 848 26. 604 2. 466 29. 150 6. 056 4. 407 3. 512 2. 340 4. 266 2. 746 2. 406 Kaltim Sulut Sulteng Sulsel Sultra Gorontalo Sulbar Maluku Papua Malut Papbar 5. 338 5. 766 1. 985 8. 044 3. 147 997 741 2. 818 2. 483 1. 294 903 6
PROSENTASE KOPERASI BERDASARKAN JENIS KOPERASI TAHUN 2012 7
DATA KOPERASI DI LINGKUNGAN PEMUDA 1. Koperasi Mahasiswa : 84 Kopma 2. Koperasi Pondok Pesantren : 10 Kopontren 3. Koperasi Pemuda Lainnya : 15 Koperasi Primer (Koperasi Bhakti Pemuda) Jumlah Koperasi Primer di lingkungan Pemuda yang tercatat menjadi anggota Kopindo (Koperasi Pemuda Indonesia) = 109 Koperasi. 8
BERDASARKAN UU NO. 40 TAHUN 2009 TENTANG KEPEMUDAAN Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. 9
Strategi Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia Triple Track Strategy 1 Pro-Growth Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 7, 7% di tahun 2014 2 Pro-Poor Mengurangi angka kemiskinan dengan target angka 8%-10% 3 Pro-Job Berorientasi pada penciptaan lapangan kerja dengan target angka pengangguran sebesar 5%-6% 10 Direktif Presiden 1. 2. Ekonomi harus tumbuh lebih tinggi. Pengangguran harus menurun dengan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. 3. Kemiskinan harus lebih menurun. 4. Pendapatan per kapita harus meningkat. 5. Stabilitas ekonomi terjaga. 6. Pembiayaan (financing) dalam negeri makin kuat dan meningkat. 7. Ketahanan pangan dan air meningkat. 8. Ketahanan energi meningkat. 9. Daya saing ekonomi nasional menguat dan meningkat. 10. “Green Economy” (Ekonomi Ramah Lingkungan) diperkuat. 10 Note: “ 10 Direktif Presiden” disampaikan oleh Presiden pada Rapat Kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan di Tampak Siring, Bali, tanggal 19 -21 April 2010 10
Untuk mewujudkan tujuan Pemerintah tersebut, tiga pilar ekonomi tentunya harus berkontribusi secara optimal 1 BUMN 2 • Penguasaan Negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. KOPERASI • Mengorganisir usaha-usaha rakyat menjadi usaha-usaha yang besar dan modern (soko guru perekonomian Indonesia). SWASTA • Diperkenankan untuk menguasai cabang-cabang produksi yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. 3 11
(1). Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang mendorong Koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik; (2). Dalam menetapkan kebijakan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menempuh langkah untuk mendukung pemberdayaan Koperasi bagi kepentingan Anggota. (3). Langkah memberikan bimbingan dan kemudahan dalam bentuk: a. Pengembangan kelembagaan dan bantuan diklat, penyuluhan dan penelitian Koperasi; b. Bimbingan usaha Koperasi; c. Memperkukuh permodalan dan pembiayaan Koperasi; d. Pengembangan jaringan usaha Koperasi; e. Konsultasi dan fasilitasi bagi pemecahan masalah Koperasi; f. Insetif pajak dan fiskal. 12
KERANGKA RPJP 2005 -2025 PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UKM MISI Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur VISI • Masyarakat berakhlak berdasarkan falsafah Pancasila • Bangsa yang berdaya saing • demokratis berlandaskan hukum • Aman, damai, dan bersatu Pemerataan pembangunan • Pemerataan dan berkeadilan dan • Asri dan lestari • Negara kepulauan berbasis kepentingan nasional • Berperan penting dalam pergaulan dunia internasional ARAH KEBIJAKAN Pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) yang berbasis iptek dan berdaya saing Peningkatan kompetensi perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas • Koperasi : meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif para anggotanya • Pemberdayaan usaha mikro : meningkatkan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah Peningkatan kapasitas usaha dan ketrampilan pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan, dan pembinaan usaha 13
ALUR PIKIR KERANGKA PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM RPJP 2005 – 2025 (UU Nomor 17 Tahun 2007) RPJMN 2005 - 2009 RPJMN 2010 - 2014 RPJMN 2015 – 2019 RPJMN 2020 - 2025 Perpres No. 7 Tahun 2005 Perpres No. 5 Tahun 2010 Perpres No. . . Tahun 2015 Perpres No. . . Tahun 2020 Menata Kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian. Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. RENSTRA K/L 2010 -2014 RKP-Nasional Permen PPN/Bappenas No. 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Renstra K/L 2010 (Perpres No. 21 Tahun 2009) Permen Koperasi dan UKM No. 01 Per/M. KUKM/I/2010 tentang Renstra Kementerian Koperasi dan UKM Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 RKP KEMENTERIAN RENJA K/L 2010 2011 2012 2013 2014 14
SKEMA PROGRAM PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM TAHUN 2010 - 2014 RPJMN PRIORITAS NASIONAL 1. 1 Reformasi dantata Reformasi birokrasi dan kelola; kelola 2. 2 Pendidikan; 3. 3 Kesehatan; 4. 4 Penanggulangankemiskinan; Kemiskinan 5. 5 Ketahanan pangan; 6. 6 Infrastruktur; 7. 7 Iklim investasi dan iklim usaha; 8. 8 Energi; 9. 9 Lingkungan dan pengelolaan bencana; 10 Daerah tertinggal, terdepan, 10. terluar dan pasca konflik; 11. 11 Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknologi. PRIORITAS LAINNYA 1. 1 Bidang Politik Hukum dan Keamanan; 2. 2 Bidang. Perekonomian; Perekonomian 3. 3 Bidang Kesejahteraan Rakyat RENSTRA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM PROGRAM PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM GENERIK PRIORITAS NASIONAL : SUBSTANSI INTI : KUR Peningkatan Tata Kelola Organisasi dan Kualitas Kinerja Serta Pertanggung jawaban Publik 1. Perluasan pelayanan kredit/pembiayaan bank bagi Koperasi dan UMKM, yang didukung pengembangan sinergi dan kerja sama dengan lembaga keuangan/pembiayaan lainnya; 1. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis; 2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur kementerian 2. Peningkatan peran lembaga keuangan bukan bank, seperti Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), perusahaan modal ventura, anjak piutang, sewa guna usaha, dan pegadaian, dalam mendukung pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM; 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), termasuk untuk akreditasi dan sertifikasi pelayanan LKM, termasuk LKM yang berbadan hukum koperasi; 4. Revitalisasi sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelola koperasi, serta calon anggota dan kader koperasi. 1. Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi KUMKM PROGRAM PRIORITAS 3 Kegiatan KEGIATAN KEMENTERIAN 7 Kegiatan 2. Pengembangan produk & pemasaran bagi KUMKM 5 Kegiatan 6 Kegiatan 3. Peningkatan daya saing SDM KUMKM 4 Kegiatan 4. Penguatan kelembagaan koperasi 5 Kegiatan 3 Kegiatan 5. Peningkatan akses UMK kepada sumber daya produktif 4 Kegiatan 13 Kegiatan FOKUS PRIORITAS 15
KOPERASI WADAH KEWIRAUSAHAAN Koperasi dapat menjadi wadah yang tepat dalam membina dan mengembangkan potensi wirausaha. Hal ini dikarenakan sebagai “member based organization”, koperasi memberikan kesempatan kepada anggota untuk mengenali potensi yang dimiliki dan kemudian menggali dan mewujudkan dalam setiap aktivitas berkoperasi. Koperasi juga mengenal adagium “lahir lewat pendidikan, tumbuh melalui pendidikan diawasi lewat pendidikan”. Hal ini membuktikan bahwa koperasi dapat menumbuhkan kreativitas anggota melalui berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh koperasi.
Teori Kewirausahaan v v Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses dan hasil bisnis. (Ahmad Sanusi; 1994). Secara prinsip bahwa seorang wirausaha harus memiliki nilai-nilai yang terdiri dari 4 (empat) lapisan : Ø Pertama atau paling dasar, yaitu sikap mental (attitude), Ø Kedua, Kepemimpinan/ kepeloporan (leadership), Ø Ketiga, Ketatalaksanaan (management) Ø Keempat atau paling luar adalah keterampilan (skill). Untuk disebut sebagai seorang wirausaha, paling sedikit memiliki ciri yakni berani mengambil risiko (risk taker), mampu bertahan dalam ketidakpastian, sangat kreatif dalam mengelola gagasan, memiliki ambisi yang sangat kuat untuk berprestasi di bidang spesifik yang dipilihnya dan dapat membaca peluang dengan baik.
PENGARAHAN PRESIDEN RI DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO PADA PENCANANGAN GERAKAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL Di SME Tower Jakarta, 2 FEBRUARI 2011 18
GERAKAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL (GKN) q GKN di Tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota q Pelatihan Nasional Kewirausahaan q Sosialisasi Kewirausahaan di Seluruh Provinsi q Expo Kewirausahaan q Program Magang di Perusahaan q Program Pengembangan Kewirausahaan pada Kementerian/Lembaga, Perguruan Tinggi dan Asosiasi/ Dunia Usaha q Pembekalan Teknis dan Manajerial bagi Wirausaha q Pengembangan Inkubator Bisnis melalui Perguruan Tinggi 19
PENGARAHAN PRESIDEN RI DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO PADA PERINGATAN SATU TAHUN GERAKAN KEWIRAUSAHAAN NASIONAL Di SME Tower Jakarta, 8 MARET 2012 20
RATIO JUMLAH WIRAUSAHA TAHUN 2011 - 2013 2, 50% (6. 128. 655 Orang) 1, 56% (3. 707. 205 Orang) 0, 24% (570. 339 Orang) 2011 2012 Target, 2013 21
PELUANG PENGEMBANGAN KOPERASI Koperasi merupakan bangun usaha yang mendorong keterlibatan rakyat secara luas dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya. Koperasi mengusung nilai-nilai yang sesuai dengan cita-cita pembangunan bangsa yang berkeadilan, demokratis, kekeluargaan dan kesejahteraan bersama. Pembangunan Koperasi sebagai bagian dari pelaku ekonomi juga dilakukan di berbagai Negara di dunia. Hal ini tergambar pada data International Cooperative Alliance (ICA) dengan total keanggotaan sedunia sebanyak 800 juta orang. Berlanjut. . . . 22
Selanjutnya. . . . PELUANG PENGEMBANGAN KOPERASI Koperasi dapat berperan di berbagai sektor ekonomi, sehingga sebagai sokoguru perekonomian nasional, koperasi berpeluang untuk menguasai aset-aset nasional. Salah satu ciri koperasi adalah self-help, sehingga kemandirian dan kepastian dalam berusaha dapat dibangun melalui kekuatan kolektif anggotanya. Koperasi adalah satu pilar ekonomi yang sah selain BUMN dan Swasta untuk mencapai tujuan Pemerintah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. 23
TANTANGAN PENGEMBANGAN KOPERASI di Indonesia Koperasi masih dianggap dikelola oleh kelompok marginal, sehingga tidak perlu profesionalisme. Pendirian koperasi belum didasari oleh kepentingan ekonomi, sosial dan budaya yang kuat dari anggota. Partisipasi anggota koperasi kurang diperhatikan sehingga manfaat orang berkoperasi tidak didasari oleh kebutuhan untuk mengembangkan diri anggota. Prinsip koperasi belum dilaksanakan dengan baik, sehingga pengembangan koperasi tidak berlandaskan jatidiri koperasi. Berlanjut. . . . 24
Selanjutnya. . . . TANTANGAN PENGEMBANGAN KOPERASI di Indonesia Pengembangan koperasi cenderung lebih kepada sektor keuangan (KSP, KJK/S), dibandingkan dengan sektor riil, sehingga peningkatan nilai tambah barang dan jasa tidak terjadi. Program pendidikan, pelatihan, pengembangan modal dan kerjasama antar koperasi tidak menjadi fokus pengembangan koperasi, sehingga koperasi berjalan lambat. Kualitas SDM koperasi masih rendah, sehingga pengelolaan koperasi yang profesional tidak terjadi. 25
STRATEGI PENGEMBANGAN KOPERASI KE DEPAN Pengembangan koperasi didasarkan pada jenis koperasi, sehingga akan lebih fokus sesuai dengan karakteristiknya. Penerapan prinsip koperasi perlu dilakukan secara intensif dalam rangka menjamin kualitas kelembagaan koperasi. Program pendidikan, pelatihan, pendampingan dan kerjasama antar koperasi baik dalam skala Nasional maupun Internasional harus terus digalakkan. Penyusunan regulasi pemerintah yang berpihak kepada pemberdayaan koperasi harus dilakukan secara berkesinambungan. Berlanjut. . . . 26
Selanjutnya. . . . STRATEGI PENGEMBANGAN KOPERASI KE DEPAN Pengembangan kerjasama antar koperasi baik secara horisontal maupun vertikal (koperasi sekunder-primer) harus dilakukan lebih intensif. Peningkatan peran Pemda dalam memberdayakan koperasi perlu terus dilakukan dengan fasilitasi, advokasi dan pendampingan yang memadai dan dibutuhkan oleh gerakan koperasi. Pengembangan koperasi berbasis sumber daya ekonomi lokal yang bernilai tinggi dan memiliki identitas yang jelas perlu dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan. 27
Ø Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam resolusi nomor 64/136 tanggal 18 Desember 2009 mencanangkan: Tahun 2012 sebagai Tahun Internasional Koperasi (International Year of Cooperatives 2012 - IYC 2012) Temanya: “KOPERASI MEMBANGUN DUNIA LEBIH BAIK” Ø Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Sidang Tahunan tanggal 31 Oktober 2011 di New York me-launching the International Year of Cooperatives 2012 dengan menggarisbawahi pentingnya Koperasi dalam pembangunan sosial ekonomi, khususnya untuk: Pengentasan Kemiskinan Menciptakan lapangan kerja Meningkatkan tingkat pendidikan Integrasi sosial MDGs year 2015 28
Possible themes for Co-op Year activities : - Cooperative enterprise and inclusive Encouraging development Entrepreneurship - Cooperatives and women: self-help, through cooperatives livelihood and empowerment merupakan tema yang - Cooperatives and youth employment: dipilih dan dianggap tepat reversing the crisis untuk kegiatan - Encouraging entrepreneurship through pengembangan koperasi cooperatives siswa sebagai - Working our way out of poverty: the laboratorium ekonomi cooperative business model - Cooperatives, credit unions and affordable financial services - Cooperatives and mutuals: providing social protection - Cooperatives: strengthening the agricultural sector 29 - Cooperatives: competitive players in the International cooperative alliances (ICA) “ 2012”
Global Glance SINGAPORE Thema yang digulirkan International Cooperatives Alliance (ICA)umemperingati hari koperasi untuk tahun ini adalah Youth The Future of Cooperative Enterprise. Kegiatan yang melibatkan Anak-anak muda adalah fokus hampir semua gerakan koperasi di dunia, mereka menyadari bahwa masa depan Koperasi ditangan generasi muda. 30
Koperasi Siswa sebagai laboratorium ekonomi didalamnya mencakup kegiatan Pelajaran, Pengajaran, Meraih pengetahuan Managerial skills Koperasi Sbg Learning Place outcome Tumbuhnya pribadi wirausaha lewat proses pendidikan koperasi yang berbasis kompetensi di lingkungan sekolah 31
Policy Network, programs Pendidikan Pemuda Kementrian Koperasi dan UKM KEMITRAAN Koperasi Experts, counseling, trainers, networks, etc……… 32 Financial, facility Media, contest Swasta/ BUMN Financial, facility Prize, award, exhibition, ……… Pengelompokkan berdasarkan minat, spesialisasi, tupoksi, wilayah, dll
Peran Stake Holder dalam mengembangkan kegiatan Koperasi Siswa sebagai Laboratorium Ekonomi Diknas A Menpora B BUMN dan Perbankan C Instansi lainnya D 33
Stepping Stone Strategi untuk mendukung program pengembangan Kopsis dan Wirausaha baru di Indonesia Annual focus…… Global Business Wirausaha Sekolah Bisnis Koperasi Kopsis diketahui > REVEALED Perbanyakan jumlah Kopsis > MULTIPLIED Kualitas koperasi berbasis pada wirausaha > ENHANCED 34 Competitive on global cooperative world > EXPANDED
Pilar Pendidikan 1. 2. 3. 4. belajar untuk mengetahui (learning to know), belajar untuk melakukan (learning to do), belajar untuk mewujudkan jati diri (learning to be) dan belajar untuk hidup dalam kebersamaan (learning to live together).
Terima Kasih 36
- Slides: 36