Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia INISIASI PEMBENTUKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DANA BERGULIR (BLUD – DB) ASISTEN DEPUTI PEMBIAYAAN NON BANK DAN PERPAJAKAN 2017

OUTLINE I. LATAR BELAKANG II. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN BLUD-DB III. BLUD DANA BERGULIR IV. PERSYARATAN BLU 1

KEMENTERIAN KUKM DEPUTI PEMBIAYAAN I. LATAR BELAKANG Penataan, pengelolaan, dan penyaluran dana bergulir Untuk dapat mengoptimalisasi pengelolaan dana bergulir, diperlukan adanya penataan sistem dana bergulir dan jaringan dana bergulir melalui pengintegrasian BLU dan BLUD. Penataan sistem serta jaringan kerja sama terintegrasi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyaluran dana bergulir sehingga jumlah koperasi dan UMKM yang memanfaatkan dana bergulir bertambah. Mr. P 2

ALASAN PEMBENTUKAN BLUD-DB 1. Menurut UU 20/2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah pasal 21 ayat (1) serta peraturan perundangan yang lain mengamanatkan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil” 2. Sesuai dengan kedudukan LPDB-KUMKM sebagai satuan kerja dari Kementerian Koperasi dan UKM, maka LPDB-KUMKM tidak diperkenankan membuka satuan kerja atau cabang di daerah. 3. Berdasarkan hal tersebut maka keberadaan dan SDM LPDB-KUMKM menjadi tidak optimal dalam melayani kebutuhan pembiayaan bagi koperasi dan UMK di daerah. 3

Berdasarkan segala permasalahan tersebut di atas… Untuk dapat mengefektifkan pelayanan (mempersingkat waktu layanan dan ketepatan waktu mitra memperoleh pembiayaan), maka perlu dibentuk Badan Layanan Umum Daerah Dana Bergulir, yang selanjutnya disingkat dengan BLUD-DB, sebagai pengelola dana bergulir di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sekaligus bisa menjadi channeling dari LPDB-KUMKM 4

Pembiayaan dan Penjaminan Pembentukan BLUD ini melengkapi Skema Pembiayaan di Daerah, dimana terjadi sinkronisasi antara Pembiayaan dan juga Penjaminan-nya dikarenakan Deputi Bidang Pembiayaan juga mendorong berdirinya Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PT. JAMKRIDA) di seluruh Provinsi 5

SKEMA PEMBIAYAAN DALAM RANGKA PENGADAAN PUPUK DAN BENIH MELALUI SKEMA DANA BERGULIR BERPENJAMINAN Pupuk/ Benih Distributo Distribu r tor Produsen Pupuk/ Benih LPDB PPKD Mewujudkan Indonesia Swa Sembada Pangan Sesuai Nawacita No. 7 : “Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik” 6

KEMENTERIAN KUKM Skema Pembiayaan Anjak Piutang Melalui Dana Bergulir DEPUTI PEMBIAYAAN (5) Perusahaan Penjamin Produsen Barang/Jasa (7) Pembayaran pinjaman dengan jaminan piutang LPDB (4) (3) Pembayaran piutang (6) Piutang Setor barang (1) Pemanfaatan piutang “menjadi dana segar” - dijual - jaminan pinjaman (2) Pembeli/ Outlet Penjualan (Swalayan/Pasar Modern) Mr. P Perusahaan Anjak Piutang 7

KONDISI EKSISTING & POLA PEMBIAYAAN UMKM KEMENTERIAN KUKM DEPUTI PEMBIAYAAN KONDISI EKSISTING POLA PEMBIAYAAN • Pasar Modal • Perbankan • Sumber Lainnya LAYAK GO PUBLIC KLASTER 6 ± 5, 9 Rb (10%) Jumlah: *) ± 53, 33 Rb (90%) KLASTER 5 LAYAK USAHA DAN BANKABLE Jumlah: *) ± 408, 9 Rb (60%) KLASTER 4 Jumlah: *) ± 272, 6 Rb (40%) KLASTER 3 LAYAK USAHA DAN BELUM BANKABLE KLASTER 2 BELUM LAYAK USAHA DAN KLASTER 1 BELUM BANKABLE Jumlah: *) ± 17, 55 Jt (30%) Jumlah: *) ± 42, 96 Jt (70%) PENDUDUK MISKIN ± 28, 01 juta jiwa (10, 86%) (Data BPS Maret 2016) Mr. P Deputi Bidang Pembiayaan, Diolah dari Berbagai Sumber USAHA MENENGAH ± 59, 26 ribu (0, 10%) USAHA KECIL ± 681, 52 Ribu (1, 15%) USAHA MIKRO ± 58, 52 juta (98, 74%) MISKIN FAKIR MISKIN 8

KEMENTERIAN KUKM DEPUTI 10 PEMBIAYAAN II. DASAR HUKUM UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Pasal 68 & 69) PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Mr. P 9

III. BLUD-DANA BERGULIR (Usulan Pemikiran) Kelembagaan BLUD (mengadopsi model LPDB) o Berada di SKPD Provinsi/ Kabupaten/ Kota o Struktur organisasi, tupoksi dan komposisi kepegawaian o Pegawai BLUD-DB : PNS (Jajaran Direksi dan Pengelola Administrasi Keuangan/P 2 K dan Non PNS (Profesional) 10

STATUS DANA BERGULIR Ø BERASAL DARI APBD PADA POS PEMBIAYAAN Ø KARAKTERISTIK DANA BERGULIR ADALAH INVESTASI JANGKA PANJANG NON PERMANEN Ø STATUS DANA ADALAH PINJAMAN /PEMBIAYAAN, HARUS KEMBALI KE BLUD-DB DENGAN TIDAK MENGAMBIL KEUNTUNGAN 11

KEMENTERIAN KUKM STATUS DAN PERAN BLUDDB DEPUTI PEMBIAYAAN 1. Quasi Pemerintahan (Reinventing Government) 2. Tidak mencari profit 3. Fokus untuk pelayanan 4. Pemberdayaan dan peningkatan kapasitas Mr. P 12

TUJUAN ALUR/SKEMA PENDIRIAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DANA BERGULIR (BLUD-DB) Perluasan Akses Pembiayaan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) dengan penerapan Pola Pelayanan Keuangan Badan Layanan Umum SOSIALISASI Perudang-undangan dan Peraturan BLUD Persyaratan Administrasi Wacana BLUD-DB Standar Kompetensi SDM Pengelolaan Keuangan Eksistensi Kelembagaan KONSOLIDASI Sekretariat Daerah Dinas/Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah SKPD Teknis Juknis BLUD Satker BLUD PERSIAPAN Struktur Organisasi BLUD Tim Teknis Analisis Tim Teknis Fasilitasi Pendampingan Pembentukan BLUD - DB Pengajuan dan Pengesahan Kepala Daerah 13

DAERAH YANG SUDAH TERBENTUK BLUD DB Provinsi : 1. Lampung 2. Maluku 3. Maluku Utara 4. Kep. Riau 5. DKI Jakarta Kabupaten/Kota : 6. Kota Payakumbuh 7. Kab. Pasaman Barat 8. Kab. Sijunjung 9. Kab. Lampung Barat 10. Kab. Lampung Tengah 11. Kab. Sragen 12. Kab. Sleman 13. Kab. Tangerang 14. Kab. Purworejo 15. Kab. Malang 16. Kota Kendari 17. Kota Batam 18. Kota Pematang Siantar 19. Kab. Kutai Barat 14

IV. PERSYARATAN BLU Suatu instansi pemerintah dapat menerapkan PPK-BLU apabila memenuhi : 1. Persyaratan Substantif 2. Persyaratan Teknis 3. Persyaratan Administratif 15

KEMENTERIAN KUKM Persyaratan Substantif DEPUTI PEMBIAYAAN 1. Menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi utama yang berhubungan dengan : • Menyediakan barang dan/ atau jasa layanan umum; • Mengelola wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; • Mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomilayanan dan/ atau pelayanan kepada masyarakat. 2. Bidang umum yang diselenggarakan bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa publik (quasi public goods) Mr. P 16

KEMENTERIAN KUKM DEPUTI PEMBIAYAAN Persyaratan Teknis 1. Kinerja pelayanan di bidang tupoksinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri teknis 2. Kinerja keuangan Satker yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU Mr. P 17

KEMENTERIAN KUKM Persyaratan Administratif DEPUTI PEMBIAYAAN Calon BLU harus menyajikan 6 (enam ) jenis dokumen : pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan pelayanan, keuangan & manfaat bagi masyarakat; pola tata kelola; rencana strategis bisnis; laporan keuangan pokok; standar pelayanan minimum; dan laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Mr. P 18

KEMENTERIAN KUKM Pejabat Yang Terkait Dengan Pembentukan BLUD DEPUTI PEMBIAYAAN Kepala Daerah Sekretaris Daerah (Sekda) Kepala Dinas yang membidangi keuangan daerah Kepala Dinas Teknis pengusul BLUD Tim Penilai Mr. P 19

KEMENTERIAN KUKM DEPUTI PEMBIAYAAN Mr. P