Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah Provinsi Kalimantan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Provinsi Kalimantan Barat Laporan Pelayanan Informasi Publik Jalan Sutan Syahrir No 5. Pontianak 1

Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Keterbukaan Informasi publik merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya sebagaimana diamanatkan dalan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang, karenanya hak memperoleh informasi termasuk hak asasi manusia. Bahkan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Sehingga masyarakat dapat mengetahui, ikut mengawasi serta berperan aktif atas jalannya pemerintahan apakah sudah berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117 Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi sejalan dengan tuntutan reformasi yang mensyaratkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (good governance) dengan mengacu prinsip akuntabilitas, meningkatkan transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi kalimantan Barat turut berpartisipasi mewujudkan good governance tersebut, salah satunya dengan mengimplimentasikan Undang KIP melalui Surat Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Barat Nomor : 10/KPIDKB/VIII/2019 tentang Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kalimantan Barat. 2

Kendala Dalam Pelayanan Informasi Publik Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Dalam memberikan layanan informasi ke masyarakat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat memiliki beberapa fasilitas antara lain : Ham q. Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat dalam memberikan layanan permohonan informasi publik. q. Sarana dan Prasarana di ruang Pelayanan Informasi q. Informasi publik yang dimiliki berbentuk hardcopy dan softcopy sehingga memudahkan pemohon mendapatkan permohonan informasi. 3

Sarana dan Prasarana Dalam Pelayanan Informasi Publik Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Pelayanan informasi publik di PPID Dinas. Barat publik, saat ini Dinas Koperasi, UKM Prov. Kalbar sudah memiliki ruangan khusus PPID untuk menerima pemohon informasi. Untuk memenuhi dan melayani pemintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui desk layanan informasi publik melakukan layanan langsung dan layanan melalui media antara lain menggunakan surat, telepon/fax, email dan website (online). Untuk mempermudah pemohon informasi, layanan informasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi kalimantan Barat menyediakan beberapa akses permohonan sebagai berikut : Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat melibatkan berbagai sumber daya manusia yang ada di Dinas yang bertugas secara sinergi untuk memeberikan layanan informasi kepada pemohon informasi. Pelayanan informasi dilakukan melalui bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi masyarakat. Pelayanan informasi dilakukan di kantor Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kalimantan Barat Jalan Sutan Syahrir No. 5 Pontianak. Semua layanan informasi gratis atau tiak dipungut biaya, kecuali apabila trdapat biaya penggandaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggung jawab pemohon informasi. Terkait dengan ruangan pelayanan informasi Ham 1 Layanan Langsung Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat Jl. Sutan Syahrir No 5 Pontianak 2 3 Telepon Pemohon Pelayanan Publik dapat menghubungi Nomor (0561) 732771 0812 5650 6007 Email Pemohon Pelayanan Publik dapat Mengirim surat ke email Dinas (diskopukm@kalbarprov. go. id) 4

Anggaran dan Sumber Daya Manusia Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Anggaran Operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada APBD Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019, Ham Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat menyusun serangkaian rencana tindak lanjut untuk mendukung kegiatan tersebut, diantaranya adalah : 01 Menyiapkan sarana dan prasarana yang lebih memadai, agar Pelayanan PPID lebih baik ke depannya. 02 Lebih mengoptimalkan fungsi-fungsi dalam strutur PPID yang telah terbentuk di dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat. 03 Mengoptimalkan PPID sebagai pemberi informasi bagi masyarakat dengan informasi terbaru sesuai dengan kebutuhan. 04 Identifikasi informasi publik yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan. 5

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Ham 2019 = 0 Sepanjang tahun 2019 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentansi Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat tidak mendapatkan satupun sengketa informasi yang mengakibatkan disidangkan di Komisi Informasi Daerah Kalimantan Barat. 6

Pa da gi. . . ma ri an kam ing sya ggo i tat in i raka ta pe a ca nfo t ko mbe ra ttg pe ntu ra si kan Rincian Pelayanan Informasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Selamat Pagi. . ? Ada yang bisa dibantu. . . . Ham Sepanjang tahun 2019 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentansi Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan pemohon informasi secara langsung sebanyak 242 pemohon. 7

Tabel Rekapitulasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Permohonan Informasi pada PPID Pembantu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 No Bulan Permohonan Informasi Publik Dipenuhi Ditolak Alasan Penolakan 1 Januari 22 22 - - 2 Februari 18 18 - - 3 Maret 41 41 - - 4 April 10 10 - - 5 Mei 5 5 - - 6 Juni 5 5 - - 7 Juli 30 30 - - 8 Agustus 25 25 - - 9 September 30 30 - - 10 Oktober 18 18 - - 11 November 21 21 - - 12 Desember 17 17 - - Ham Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat antara 1 sampai 7 hari kerja 8

Grafik Rekapitulasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Permohonan Informasi pada PPID Pembantu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Ham Permohonan Informasi Publik Dipenuhi Ja nu Fe ari br ua r M i ar et Ap ril M ei Ju ni J Ag uli Se ustu pt em s b Ok er t No obe ve r m De be se r m be r 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 9

Penetapan Standar Tarif/Biaya Pelayanan Permohonan Informasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Barat Ham 10