Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia PENGESAHAN BADAN HUKUM, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, DAN PEMBUBARAN KOPERASI, SERTA PENERBITAN IJIN USAHA SIMPAN PINJAM DAN IJIN PEMBUKAAN JARINGAN PELAYANAN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI (KANTOR CABANG DAN CABANG PEMBANTU) DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN ASISTEN DEPUTI ORGANISASI DAN BADAN HUKUM KOPERASI
STRUKTUR KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Struktur Kementerian Koperasi dan UKM Tanggal 18 Mei 2015 MENTERI STAF AHLI SEKRETARIS KEMENTERIAN 1. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro 2. Staf Ahli Bidang Produktifitas dan Daya Saing 3. Staf Ahli Bidang Kemitraan & Hubungan Antar Lembaga INSPEKTUR DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN DEPUTI BIDANG PRODUKSI DAN PEMASARAN DEPUTI BIDANG RESTRUKTURISASI USAHA DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Fungsi Pemberdayaan Fungsi Pelaksanaan/Eksekusi 2 DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KOPERASI
DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN KOPERASI SEKRETARIS DEPUTI ASDEP ORGANISASI DAN ASDEP PENYULUHAN BADAN HUKUM KOPERASI ASDEP PERATURAN PER- UU ASDEP TATALAKSANA KOPERASI DAN UKM ASDEP KEANGGOTAAN
STRUKTUR ORGANISASI ASDEP ORGANISASI DAN BADAN HUKUM KOPERASI KEMENTERIAN KUKM 4 Asdep OBHKoperasi DEPUTI PEMBIAYAAN ASDEP ORGANISASI DAN BH KOPERASI Retno Endang Prihantin, SH, MM NIP. 19610406 198503 2 001 Kepala Bidang Pendirian Koperasi Ir. Sutrisno Rustam NIP. 19641028 200701 1 001 Sub Bidang Pendaftaran dan Pendirian Koperasi Arif Legowo, ST NIP. 19850615 200912 1 001 Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nasrun, S. Sos, MAB Pembubaran Koperasi NIP. 19680220 199403 1 001 NIP. 19650519 199403 1 001 Sub Bidang Pendaftaran dan PAD Tri Aditya Putra, SH NIP. 19851231 200912 1 001 Resty Handayani, SE NIP. Zainal Arifin, SE NIP. 19660517 199103 1 001 Sub Bidang Pengesahan Koperasi Sub Bidang Pengesahaan PAD Suyatno, SE Marlenni, SE NIP. 19830516 201101 2 011 Boyke Faisal NIP. Dwie Riawelly Ch, SH Kudesti, S. Sos Sub Bidang Penyelesaian Pembubaran Eddy Sutisna, SE NIP. 198710416 200701 1 001 Novi Satria l. SE NIP. 1986111 201403 1 001 Sub Bidang Pembubaran Koperasi NIP. 19620112 200701 2 001 Sahro, SE NIP. 19771002 200811 1 001 Elsie Viana, SH NIP. 19880929 201403 2 004 Eko Parmono NIP. 197330120 200811 1 001 1
LANDASAN HUKUM PERKOPERASIAN 1. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Huruf Q); 3. PP No. 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi 4. PP No. 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah 5. PP No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi 6. PP No. 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi 7. Kepmen Koperasi dan UKM No. 98 Tahun 2004 tentang Notaris Pembuat Akta Koperasi 8. Permen Koperasi dan UKM No. 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian; 9. Permen Koperasi dan UKM No. 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Jo. Permen Koperasi dan UKM No. 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permen Koperasi dan UKM No. 15 Tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam ; 10. Permen Koperasi dan UKM No. 11 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi;
PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI
PROSES PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI SECARA ON-LINE 2. Notaris Mepersiapkan Akta Pendirian & dokumen 3 Mengajukan permohonan Permohonan perlu Diperbaiki SISMINBHKOP 4. disetujui 5. SK Pengesahan Akta Pendirian Dicetak oleh : Ø Notaris Ø Dinas Prov/Kab/Kota (via akses Dinas) 6. Diserahkan Berita Acara Rapat Pembentukan & Dokumen 1. A Rapat Pembentukan oleh para pendiri Koperasi (Min. 20 org) dapat Dihadiri Dinas/Notaris 7. Pemerintah mengumumkan dalam Berita Negara RI 1. Penyuluhan Perkoperasian oleh Kementerian dan/atau Dinas yang membidangi Koperasi
TAHAPAN PROSES PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI SECARA ON-LINE 1. Penyuluhan Perkoperasian oleh Pembina Koperasi dari Kementerian Koperasi dan UKM atau Dinas Koperasi UKM Provinsi/Kabupaten/Kota dalam Rapat Pembentukan yang dihadiri minimal oleh 20 (dua puluh) orang pendiri dan dapat dihadiri Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK); 2. Para Pendiri mempersiapkan dokumen persyaratan pengesahan badan hukum diserahkan kepada Notaris untuk dibuatkan Akta Pendirian; 3. Notaris menginput data dan mengunggah persyaratan ke SISMINBHKOP 4. Petugas pada SISMINBHKOP memverifikasi data dan persyaratan, apabila data dan persyaratan sudah lengkap dan benar langsung dilakukan pengesahan dan saat itu juga Notaris dapat Mencetak SK Pengesahan Badan Hukum Koperasi untuk diserahkan kepada Pengurus Koperasi.
Dokumen Persyaratan PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI Yang Disimpan Oleh Notaris 1. Surat Permohonan Pengesahan Badan Hukum kepada Menteri Koperasi dan UKM c. q Deputi Bidang Kelembagaan 2. Dua rangkap akta pendirian Koperasi dari notaris, satu diantaranya bermaterai cukup 3. Surat bukti penyetoran modal, sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok; 4. Rencana awal kegiatan usaha Koperasi. 5. Berita Acara/Notulen Rapat Pembentukan dan/atau Pendirian Koperasi yang ditandatangani oleh Pengurus dilengkapi dengan : a. Daftar Hadir Rapat Pendirian b. Fotocopy KTP para pendiri sesuai daftar hadir c. Surat kuasa pendiri; dan d. Surat rekomendasi dari instansi terkait dengan bidang usaha yang akan dijalani. Tambahan kelengkapan bagi koperasi sekunder : a. hasil berita acara rapat pendirian dan surat kuasa koperasi primer dan/atau koperasi sekunder untuk pendirian koperasi sekunder; b. Keputusan pengesahan badan hukum koperasi primer dan/atau sekunder calon anggota koperasi sekunder; dan c. Koperasi primer dan/ atau sekunder calon anggota melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) aktif Tambahan kelengkapan dokumen bagi KSP/KSPPS dan USP/USPPS-Kop : a. bukti penyetoran modal sendiri pada awal pendirian berupa rekening tabungan pada Bank Umum untuk KSP/USP-Kop dan Bank Syariah untuk KSPPS/USPPS-Kop (besarnya modal sebagaimana diatur dalam Permenkop No. 15/2015 jo. No. 02/2017 dan Permenkop No. 11/2017) b. Rencana kerja koperasi untuk 3 (tiga) tahun ke depan dan neraca koperasi c. pernyataan kelengkapan administrasi organisasi dan pembukuan d. nama dan riwayat hidup calon pengelola e. daftar sarana kerja dilengkapi dengan keterangan kondisi fisiknya f. rekomendasi MUI setempat atau DSN-MUI atau sertifikat pendidikan dan pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari DSN-MUI (KSPPS/USPPSKop)
DOKUMEN YANG DI UPLOAD OLEH NOTARIS DALAM PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI SECARA ONLINE Notaris mengajukan permohonan Badan Hukum Koperasi melalui SISMINBHKOP dengan mengisi data-data dan mengunggah dokumen sebagai berikut : 1. Berita Acara Rapat Pembentukan; 2. Daftar Hadir Rapat Pembentukan; 3. Foto copy KTP Pendiri; 4. Akta Pendirian/Anggaran Dasar;
SISMINBHKOP Notaris memilih Registrasi untuk pertama kali
Contoh SK yang sudah Di Setujui oleh Pemerintah • Output dari Pengesahan Badan Hukum melalui SISMINBHKOP QR Barcode
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI Perubahan anggaran dasar Koperasi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk itu. Pasal 11 Ayat (1) PP No. 4 Tahun 1994 Perubahan anggaran dasar Koperasi tidak dapat dilakukan apabila Koperasi sedang dinyatakan pailit. Pasal 14 Ayat (2) Permen KUKM No. 10 Tahun 2015
3. Perubahan anggaran dasar koperasi Proses Manual Bagi koperasi dan notaris yang akan mengurus Perubahan Anggaran Dasar, dapat melakukan konsultasi mengenai tatacara Perubahan Anggaran Dasar secara manual maupun online. Proses Online mulai dari 10 Mei 2017 Permohonan dari Koperasi/Notaris Dilengkapi dokumen Diajukan kepada Menteri Koperasi c. q. Deputi Bidang Kelembagaan Diproses dengan output SK Pengesahan PAD atau Jawaban Laporan Proses Online Notaris mengajukan PAD melalui SISMINBHKOP Mengisi data dan meng-upload dokumen SK Pengesahan PAD dan/atau Jawaban Laporan didownload oleh notaris
PROSES PENGESAHAN dan/atau PELAPORAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR (PAD) KOPERASI SECARA ONLINE 7. A Pemerintah mengumumkan SK Pengesahan PAD dalam Berita Negara RI Dinas Koperasi 5. 2. Notaris Mempersiapkan Akta PAD & Dokumen 3 Mengajukan permohonan SISMINBHKOP 4. disetujui A. SK Pengesahan PAD dan/atau B. Jawaban Laporan PAD Koperasi Permohonan perlu Diperbaiki Berita Acara Rapat PAD Koperasi & Dokumen Dicetak oleh Notaris 6. A Diserahkan 1. Koperasi Rapat Perubahan Anggaran Dasar (PAD) 7. B Koperasi Wajib mengumumkan Jawaban Laporan PAD pada Media Massa
DOKUMEN PERSYARATAN PENGESAHAN DAN/ATAU PELAPORAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Permohonan pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha dilengkapi dokumen: Permohonan pengesahan akta perubahan penggabungan dilengkapi dokumen: anggaran dasar koperasi yang melakukan 1. Surat Permohonan Pengesahan dan/atau Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri Koperasi dan UKM c. q Deputi Bidang Kelembagaan 1. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi hasil Penggabungan sebanyak 2 (dua) rangkap yang dibuat secara otentik oleh Notaris; 2. akta perubahan anggaran dasar sebanyak 2 (dua) rangkap yang dibuat secara otentik oleh Notaris 2. fotokopi akta dan keputusan pengesahan Akta Pendirian Koperasi yang menerima Penggabungan; 3. Berita Acara Rapat Anggota, atau salinan pernyataan keputusan rapat bermaterai yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan diketahui Notaris PAD 3. fotokopi akta dan keputusan pengesahan Akta Pendirian Koperasi yang akan bergabung; 4. berita acara rapat anggota Penggabungan koperasi; 4. fotokopi akta dan keputusan pengesahan Akta Pendirian dan akta Perubahan Anggaran Dasar sebelumnya 5. Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menerima Penggabungan; 5. Daftar hadir Rapat anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi 7. daftar hadir rapat anggota koperasi hasil Penggabungan; 6. buku daftar anggota; 8. daftar hadir rapat anggota Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menerima Penggabungan; 7. susunan Pengurus dan Pengawas; 9. daftar hadir rapat anggota koperasi yang akan bergabung sekaligus Pembubaran koperasi; 8. fotokopi KTP Pengurus dan Pengawas; 10. buku daftar anggota koperasi hasil Penggabungan; 9. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) termasuk Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU); dan 11. buku daftar anggota koperasi yang menerima Penggabungan; 10. fotokopi surat ijin usaha. 13. susunan Pengurus dan Pengawas koperasi hasil Penggabungan; 6. Berita Acara Rapat Anggota Koperasi yang akan bergabung sekaligus Pembubaran koperasi; 12. buku daftar anggota koperasi yang akan bergabung; 14. fotokopi KTP Pengurus dan Pengawas koperasi hasil Penggabungan; 15. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) termasuk Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) koperasi hasil Penggabungan; dan 16. neraca awal koperasi hasil Penggabungan.
DOKUMEN PERSYARATAN PENGESAHAN DAN/ATAU PELAPORAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Permohonan pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang melakukan pembagian dilengkapi dokumen: 1. Akta Perubahan Anggaran Dasar Pembagian Koperasi sebanyak 2 (dua) rangkap yang dibuat secara otentik oleh Notaris; 2. Berita Acara Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar Pembagian Koperasi; 3. daftar hadir rapat anggota Perubahan Anggaran Dasar Pembagian Koperasi; 4. neraca koperasi yang melakukan pembagian; 5. akta dan keputusan pendirian koperasi yang melakukan Pembagian; 6. buku daftar anggota koperasi yang melakukan Pembagian; dan 7. nomor pokok wajib pajak koperasi yang melakukan pembagian termasuk Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU). Permohonan Perubahan Anggaran Dasar menyangkut perubahan bidang usaha, melakukan penggabungan dan pembagian yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah/unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah koperasi melengkapi dokumen tambahan yang meliputi : 1. Akta daftar susunan Dewan Pengawas Syariah; dan 2. fotokopi surat rekomendasi atau Sertifikat Pendidikan/Pelatihan Dewan Pengawas Syariah dari DSN-MUI.
DOKUMEN YANG DI UPLOAD OLEH NOTARIS DALAM PENGESAHAN DAN/ATAU PELAPORAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR (PAD) KOPERASI SECARA ONLINE Notaris mengajukan permohonan Pengesahan dan/atau Pelaporan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi melalui SISMINBHKOP dengan mengisi data-data dan mengunggah dokumen sebagai berikut : 1. Berita Acara Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi; 2. Daftar Hadir Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi; 3. Foto copy KTP Pengurus dan Pengawas; 4. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi; 5. Akta dan SK Pendirian dan/atau Akta dan SK Perubahan sebelumnya; 6. Halaman Awal dan Akhir Buku Daftar Anggota; dan 7. Neraca Tahun Buku Terakhir.
• Output dari Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar melalui SISMINBHKOP dan/atau QR Barcode Pelaporan
• Akses Dinas Koperasi Memantau Perkembangan Koperasi melalui SISMINBHKOP
• Akses Dinas Koperasi Memantau Perkembangan Koperasi melalui SISMINBHKOP Contoh Surat Penunjukan
PEMBUBARAN KOPERASI
Pembubaran Koperasi UU No 25 Tahun 1992 Diatur pada BAB X Pasal 46: Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan: a. Keputusan Rapat Anggota; dan b. Keputusan Pemerintah Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 1994 ttg Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah Peraturan Menteri No 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi Diatur pada BAB VI Pasal 26: Pembubaran Koperasi dapat dilakukan: a. Oleh Anggota berdasarkan Keputusan Rapat Anggota b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir c. Oleh Pemerintah d. Tidak melaksanakan RAT
PERSYARATAN PEMBUBARAN a. Koperasi tidak memenuhi ketentuan dalam Undang‑undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan atau tidak melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan. Keputusan pembubaran Koperasi berdasarkan ketentuan ini harus menguraikan secara jelas ketentuan yang menjadi alasan pembubaran. b. Kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti atau; c. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti ; atau d. Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama dua tahun berturut‑turut terhitung sejak tanggal pengesahan Akta Pendirian Koperasi. (Pasal 32 Permen 10 tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi)
PROSES DAN TATA CARA PEMBUBARAN I. PERSIAPAN PEMBUBARAN 1. Sebelum mengeluarkan keputusan Pembubaran Koperasi, Menteri menyampaikan secara tertulis dengan surat tercatat mengenai rencana pembubaran Koperasi kepada Pengurus; 2. Dalam hal Pengurus Koperasi tidak diketahui alamatnya, Menteri menyampaikan surat pemberitahuan rencana pembubaran Koperasi kepada anggota Koperasi yang masih ada. 3. Dalam hal anggota Koperasi tidak diketahui alamatnya, Menteri mengumumkan rencana pembubaran Koperasi dengan menempelkan surat pemberitahuan rencana pembubaran Koperasi pada papan pengumuman yang terletak pada kantor Kecamatan dan atau Kelurahan tempat kedudukan koperasi. 4. Pengumuman dapat dilakukan pada media cetak maupun media elektronik dan media lainnya. (Pasal 33 Permen 10 tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi)
PROSES DAN TATA CARA PEMBUBARAN II. KEBERATAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBUBARAN Pengurus Koperasi mengajukan Keberatan dgn menguraikan alasan: 1) Laporan pertanggjawaban Pengurus & Pengawas min 2 TB terakhir 2) Lap hasil pemeriksaan KAP 2 TB terakhir 3) SPT PPh Badan Koperasi 2 TB terakhir (Pasal 35 Permen 10 tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi)
PROSES DAN TATA CARA PEMBUBARAN III. PENYAMPAIAN KEPUTUSAN PEMBUBARAN KOPERASI § Menteri menyampaikan Keputusan Pembubaran Koperasi secara tertulis dengan surat tercatat kepada Pengurus atau anggota Koperasi dalam jangka waktu paling lama empat belas hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Pembubaran Koperasi. § Dalam hal Pengurus atau anggota Koperasi tidak diketahui alamatnya, Menteri mengumumkan mengenai pembubaran Koperasi dengan menempelkan Keputusan Pembubaran Koperasi pada papan pengumuman yang terletak pada kantor Kecamatan dan atau Kelurahan tempat kedudukan Koperasi dalam jangka waktu paling lama empat belas hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Pembubaran Koperasi. (Pasal 37 Permen 10 tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi)
Updating Data terhadap DATA KOPERASI SETELAH DIKELUARKANNYA SK 65/KEP/M. KUKM. 2/VII/2017 SK 114 Per 22 Maret 2018 Sudah Dibubarkan Daerah 7. 235 Sudah Dibubarkan Daerah 7. 280 Koperasi Hasil verifikasi daerah Pencabutan 1. 235 Koperasi Hasil verifikasi daerah Dibubarkan (SK 65) 32. 778 Total dibubarkan 32. 208 koperasi Aktif 11. 623 Koperasi Penambahan 1. 665 Koperasi Bermasalah Hukum /Hutang 14. 627 Koperasi Catatan: - Jadi total yang dibubarkan SK No. 65 Th. 2017 sebanyak 40. 013 Koperasi - Updating data per 22 Maret 2018 total yang dibubarkan sebanyak 40. 488 koperasi Dobel 972 Koperasi Tidak Terdaftar 512 Koperasi 3 1
DATA KOPERASI SETELAH DIKELUARKANNYA HAL-HAL YANG SK PERLU 114 DILAKUKAN 1. Bagi Koperasi yang telah benar dibubarkan agar Dinas Tingkat Propinsi/DI, maupun Kab/Kota membentuk Tim Penyelesaian dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Tim Penyelesai yang telah disubtitusikan oleh SK Nomor 65/KEP/M. KUKM. 2/ VII 2018 , karena Keputusan Pembubaran yang dikeluarkan merupakan koperasi dibubarkan dalam proses penyelesaian sehingga diperlukan Berita Acara Hasil Penyelesaian oleh Tim Penyelesai seperti yang diamanatkan dalam UU no. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP No. 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah dan Permen 10 Tahun 2015. 2. Untuk Koperasi yang telah dicabut pada Lampiran SK Nomor 65/KEP/M. KUKM. 2/ VII/2018 akan dibuatkan SK tersendiri tentang Pencabutan Lampiran Keputusan tersebut. 3. Untuk koperasi yang dibubarkan diluar SK Nomor 65/KEP/M. KUKM. 2/ VII/2018, akan SK tersendiri menjadi SK baru yang proses dan penyelesaian seperti point 1 diatas. 3 2
IJIN USAHA KOPERASI
DATA KOPERASI SETELAH DIKELUARKANNYA SK 114 1. Koperasi wajib mengurus dan memiliki perijinan usaha yang ditetapkan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan koperasi. 2. Koperasi yang menyelenggarakan usaha Simpan Pinjam wajib memiliki ijin usaha simpan pinjam yang dikeluarkan oleh Pejabat yang Berwenang. 3. Koperasi yang menyelenggarakan usaha selain simpan pinjam wajib memiliki ijin usaha sektor/bidang usaha, yang dikeluarkan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, melalui kantor layanan perijinan satu atap, dan/atau instansi teknis. 2 3
IJIN USAHA SIMPAN PINJAM
IZIN USAHA SIMPAN PINJAM Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah KSPPS), Unit Simpan Pinjam (USP), dan Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS) diwajibkan memiliki dokumen legalitas usaha berupa Surat Izin Simpan Pinjam yang diterbitkan pemerintah sesuai wilayah keanggotaannya. Izin Usaha Simpan Pinjam Lintas Provinsi (Nasional) Kementerian Koperasi dan UKM Lintas Kabupaten/Kota (Provinsi) Dinas yang membidangi Koperasi di Provinsi Kabupaten/Kota Dinas yang membidangi Koperasi di Kabupaten/Kota Berdasarkan Lampiran huruf q Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
PROSES PENERBITAN IJIN USAHA SIMPAN PINJAM BAGI KSP YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS PROVINSI (NASIONAL) 1 3 2 Koperasi Simpan Pinjam yang telah disahkan Badan Hukumnya Permohonan Ijin Usaha SP & Dokumen Persyaratan 6 Penerbitan Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam Dasar Hukum : § UU No 25 Tahun 1992 § UU No 23 Tahun 2014 § PP No 9 Tahun 1995 § Permen 15 tahun 2015 dan perubahannya nomor 02 Tahun 2017 § Permen 11 tahun 2017 Menteri Koperasi Cq. Deputi Bidang Kelembagaan 5 Permohonan dan Dokumen Persyaratan yang telah lengkap dan benar 4 Verifikasi Berkas Permohonan
PROSES PENERBITAN IJIN USAHA SIMPAN PINJAM BAGI KSP YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS KAB/KOTA (PROVINSI) Koperasi Simpan Pinjam yang telah disahkan Badan Hukumnya Penerbitan Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam Dasar Hukum : § UU No 25 Tahun 1992 § UU No 23 Tahun 2014 § PP No 9 Tahun 1995 § Permen 15 tahun 2015 dan perubahannya nomor 02 Tahun 2017 § Permen 11 tahun 2017 Permohonan Ijin Usaha SP & Dokumen Persyaratan Permohonan dan Dokumen Persyaratan yang telah lengkap dan benar Gubernur Cq. Pelayanan Terpadu Satu Pintu/Dinas Koperasi Verifikasi Berkas Permohonan
PROSES PENERBITAN IJIN USAHA SIMPAN PINJAM BAGI KSP YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA HANYA DI KAB/KOTA Koperasi Simpan Pinjam yang telah disahkan Badan Hukumnya Penerbitan Surat Ijin Usaha Simpan Pinjam Dasar Hukum : § UU No 25 Tahun 1992 § UU No 23 Tahun 2014 § PP No 9 Tahun 1995 § Permen 15 tahun 2015 dan perubahannya nomor 02 Tahun 2017 § Permen 11 tahun 2017 Permohonan Ijin Usaha SP & Dokumen Persyaratan Permohonan dan Dokumen Persyaratan yang telah lengkap dan benar Bupati/Walikota Cq. Pelayanan Terpadu Satu Pintu/Dinas Koperasi Verifikasi Berkas Permohonan
IJIN PEMBUKAAN JARINGAN PELAYANAN USAHA SIMPAN PINJAM
PEMBUKAAN JARINGAN PELAYANAN (Kantor Cabang dan atau Kantor Cabang Pembantu) BAGI KOPERASI YANG MELAKSANAKAN USAHA SIMPAN PINJAM YANG WILAYAH KEANGGOTAANNYA LINTAS PROVINSI (NASIONAL) Koperasi Dengan wilayah keanggotaan Lintas Provinsi Memenuhi Syarat Pembukaan Kantor Cabang mengajukan permohonan ijin pembukaan Kantor Cabang/cabang pembantu Dinas Koperasi ditempat yang akan dibuka kantor cabang/cabang pembantu Rekomendasi/ Persetujuan dari Dinas Koperasi dimana Kantor Cabang akan di buka Permohonan ijin pembukaan Kantor Cabang Dokumen Pendukung Menteri Cq. Deputi Bidang Kelembagaan SK Pembukaan Kantor Cabang Acuan Sementara: § UU No 25 Tahun 1992 § UU No 23 Tahun 2014 § PP No 9 Tahun 1995 § Permen 15 tahun 2015 dan perubahannya nomor 02 Tahun 2017 § Permen 11 tahun 2017 Permohonan dan Dokumen Persyaratan yang telah lengkap dan benar Verifikasi Berkas
BAGAN PROSES PEMBUKAAN KANTOR CABANG USAHA SIMPAN PINJAM DILUAR WILAYAH KEANGGOTAAN KOPERASI Koperasi dengan wilayah keanggotaan Kab/Prov Melakukan Perubahan Anggaran Dasar terkait dengan wilayah keanggotaan 1. Telah melaksanakan Usaha Simpan Pinjam min. 2 th 2. Memiliki predikat penilaian kesehatan min. ”cukup sehat” Membuka Kantor Cabang setelah ijin keluar Melakukan Perubahan ijin Usaha SP sesuai dengan wilayah keanggotaan Menambah anggota min. 20 org di tempat yang akan dibuka kantor cabang Mengajukan permohonan ijin pembukaan kantor cabang kepada Pejabat berwenang Mengajukan permohonan rekomendasi pembukaan kantor cabang kepada Dinas Koperasi dimana Kantor Cabang akan di buka
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (LAMPIRAN HURUF Q) No Sub Urusan Pemerintah Pusat Daerah Provinsi Daerah Kabupaten/Kota 1 Badan Hukum Koperasi a. Pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar koperasi, dan pembubaran koperasi. b. Pengumuman badan hukum koperasi di Berita Negara Republik Indonesia. - - 2 Izin Usaha Simpan Pinjam a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi. a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. a. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota. 5/25/2021 41
Lanjutan…. No Sub Urusan Pemerintah Pusat b. 3 Pengawasan dan Pemeriksaan 5/25/2021 Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi. a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi wilayah keanggotaannya lintas daerah provinsi. Daerah Provinsi b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. Daerah Kabupaten/Kota b. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota. a. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota. 42
Lanjutan…. No Sub Urusan Pemerintah Pusat b. 4 Penilaian Kesahatan KSP/USP Koperasi 5/25/2021 Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah provinsi. Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah provinsi. Daerah Provinsi b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. Daerah Kabupaten/Kota b. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota. Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota. 43
Lanjutan…. No Sub Urusan 5 Pendidikan Perkoperasian 6 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 5/25/2021 dan Latihan Pemerintah Pusat Daerah Provinsi Daerah Kabupaten/Kota Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah provinsi. Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas dalam daerah kabupaten/kota. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas provinsi. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota. 44
Lanjutan…. No Sub Urusan Pemerintah Pusat Daerah Provinsi Daerah Kabupaten/Kota 7 Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Pemberdayaan Usaha Menengah dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Pemberdayaan Usaha Kecil dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Pemberdayaan Usaha Mikro dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. 8 Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Pengembangan Usaha Menengah dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi Usaha Besar. Pengembangan Usaha Kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi Usaha Menengah. Pengembangan Usaha Mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi Usaha Kecil. 5/25/2021 45
INTEGRASI PENGESAHAN BADAN HUKUM KOPERASI MELALUI SISTEM Online Single Submission (OSS)
KEBIJAKAN PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA TAHAP 1 47 PEMBENTUKAN SATGAS K/L/P: • mengidentifikasi seluruh perizinan kegiatan sektor • mengawal dan menyelesaikan hambatan perizinan Penerapan Sistem CHECKLIST di KEK, FTZ, Kawasan Industri, KSPN* yang telah beroperasi Penerapan DATA SHARING untuk perizinan REFORMASI REGULASI di Pusat dan Daerah TAHAP 2 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2017 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) Penyusunan Arsitektur dan Peta Jalan OSS Uji Coba Sistem 47 *) KSPN: Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Catatan: Tahap II berjalan paralel dengan Tahap I
STRUKTUR SATUAN TUGAS PERPRES 91/2017 Keterangan • SATGAS Nasional bertanggung jawab penuh terhadap pemantauan proses perizinan berusaha dan wajib melapor setiap bulan kepada Presiden. • SATGAS K/L, Provinsi, Kab/Kota Wajib: (1) mengawal dan membantu penyelesaian setiap perizinan berusaha; (2) mengidentifikasi perizinan yang perlu direformasi (dimudahkan atau distandarkan); dan (3) melaporkan semua kegiatan berusaha dan permasalahannya kepada SATGAS Nasional. • SATGAS Leading Sector adalah SATGAS yang paling bertanggung jawab terhadap pembinaan, pengembangan, dan pelayanan perizinan berusaha suatu sektor atau urusan. Up/Down Line Presiden Garis Koordinasi L Garis Pendukung SATGAS Nasional Garis Penugasan 1. STRUKTUR SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA BERDASARKAN PERPRES 91 TAHUN 2017 PTSP/ BKPM L Laporan Per Bulan L DMPTSP SATGAS K/L Pendukung DMPTSP SATGAS Leading Sector DMPTSP SATGAS Provinsi SATGAS Kab/Kota • Eselon I Sekretaris Daerah SATGAS Pendukung adalah SATGAS yang wajib mendukung perizinan yang diperlukan oleh 48 Leading Sector untuk penyelesaian suatu investasi/berusaha.
GAMBARAN BACK OFFICE PELAYANAN PERIZINAN DENGAN SISTEM OSS 4 APA SAJA KONTEN PELAYANAN OSS 1. 2. 3. Informasi: • Daftar Kegiatan Usaha (KBLI) • Daftar Negatif Investasi • Peluang investasi/berusaha yang clean and clear • Repository (Perizinan investasi dan kegiatan berusaha lainnya) • Fasilitas insentif, kriteria, dan prosedur • Lahan dan pertanahan • Satgas Pengawalan dan Penyelesaian Hambatan Perizinan Berusaha (communication protocol) • Indonesian Business Map Pedoman proses bisnis pelayanan perizinan berusaha Pedoman proses bisnis pemberian fasilitas oss Investor 1. Pendaftaran usaha sekaligus Single Identity Number dan perizinan dasar 2. Lingkungan dan Bangunan 3. Izin Usaha 4. Izin Komersial 5. Fasilitas Fiskal SISTEM OSS Front line 1 PTSP PUSAT/ BKPM (SPIPISE) 2 K/L (back office system)* 3 PTSP DAERAH (Sicantik) 4 Satuan Kerja Perangkat Daerah (Sicantik) 1. Pelayanan perizinan investasi (BKPM) yang menyangkut: (i) terkait SDA tidak terbarukan; (ii) pada bidang industri prioritas; (iii) ruang lingkupnya lintas provinsi; (iv) terkait pertahanan dan keamanan nasional; (v) menggunakan modal asing; dan (vi) menjadi urusan Pemerintah menurut UU. 2. Pelayanan kegiatan berusaha lainnya dan dukungan perizinan investasi, termasuk pelayanan perizinan ekspor impor, serta penyelesaian dokumen kepabeanan dan kepelabuhan 3. Pelayanan perizinan investasi non BKPM, dukungan perizinan investasi BKPM, dan K/L perizinan kegiatan berusaha lainnya yang Lainnya telah didelegasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 4. Pelayanan kegiatan berusaha lainnya sesuai UU No. 23/2014 * Berbagai sistem yang ada di K/L antara lain: SIPPO, INATRADE, SIMBG, TKA-Online, SIMKIM
Mekanisme perizinan dasar dengan OSS * Bahan Paparan Menko Perekonomian Pada Rapat Koordinasi Terbatas DJBC 50 DJP BPJS PTSP Pusat PTSP Daerah Kemenake r Perorangan OSS Online Single Submission PELAKU USAHA AHU (Kemenku mham) Mendirikan Badan Usaha : 1. PT 2. Koperasi 3. CV, Firma NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) NPWP BPJS Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan Akses Kepabeanan RPTKA Notaris NIB sekaligus sebagai: 1. SIUP 2. TDP 3. API 4. SIUSP
Terima Kasih
- Slides: 51