KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN PEMBEKALAN PERKOPERASI BAGI NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI Tanggal 13 Agustus 2018 Malang , Jawa Timur

I. KESEPAKATAN BERSAMA a. Kesepakatan Bersama Menteri Koperasi dan UKM dengan PP INI Pada hari Jumat tanggal 21 November 2014, bertempat di Kementerian Koperasi dan UKM telah dilaksanakan Kesepakatan Bersama antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) tentang Fasilitasi Pembuatan Akta Pendirian Koperasi Bagi Pengusaha Mikro. Kesepakatan Bersama ini bernomor Nomor : 06 /KB/M. KUKM/XI/2014 Nomor : 02/MOU/PP-INI/XI/2014 Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 2

b. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Maksud dan Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mendukung program Pemerintah dalam rangka mengembangkan Usaha Mikro, agar mempunyai kepastian hukum dan mampu mengembangkan usahanya. Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini mencakup pembuatan akta pendirian, akte perubahan angaran dasar koperasi oleh Notaris yang telah ditetapkan/terdaftar di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai Pembuat Akta Koperasi, serta yang berkaitan dengan pengesahan sebagai badan hukum oleh Kementerian Koperasi dan UKM. KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 3

c. Tugas dan Tanggung Jawab Kementerian Koperasi a. melakukan koordinasi dengan PP-INI dalam upaya pembuatan Akta Pendirian Koperasi bagi Pengusaha Mikro, termasuk mengupayakan prosedur pengesahan sebagai badan hukum yang efektif dan efisien; b. memberikan konsultasi, sosialisasi, dan Pendidikan Latihan Perkoperasian kepada PP-INI dalam pembuatan Akta Pendirian Koperasi; c. menyediakan anggaran bantuan pembuatan Akta Pendirian Koperasi yang didirikan oleh Pengusaha Mikro. KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 4

d. Tugas dan Tanggung Jawab PP-INI a. melakukan koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM dalam pembuatan Akta Pendirian Koperasi yang dibuat oleh Notaris yang telah ditetapkan/terdaftar oleh Kementerian Koperasi dan UKM sebagai Pembuat Akta Koperasi; b. meningkatkan kualitas anggota Ikatan Notaris Indonesia yang telah ditetapkan/terdaftar oleh Kementerian Koperasi dan UKM sebagai Pembuat Akta Koperasi dalam memberikan pelayanan kepada Pengusaha Mikro yang akan mendirikan Koperasi. KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 5

e. Tindak Lanjut 1. Menyampaikan surat ke Gubernur Up. Kepala Dinas Koperasi dan UKM seluruh Indonesia Nomor 329/Dep. 1/XI/2014 perihal Mo. U Menteri Koperasi dan UKM dengan Ketua Umum PP-INI, yang berisikan mekanisme pelaksanaan program Fasilitasi Pembuatan Akta Pendirian Koperasi Bagi Pengusaha Mikro: a. Pengusaha Mikro Pendiri Koperasi menghadap notaris untuk meminta dibuatkan akta pendirian koperasi lengkap beserta dengan seluruh persayaratan sebagai dokumen pengesahan Badan Hukum Koperasi; KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 6

V. TINDAK LANJUT b. Notaris mengirimkan dokumen permohonan pengesahan Badan Hukum Koperasi kepada Deputi Bidang Kelembagaan KUKM sekaligus mengajukan penagihan biaya pembuatan akta pendirian koperasi; c. Kementerian Koperasi dan UKM menerbitkan pengesahan Badan Hukum, yang diikuti dengan pembayaran biaya pembuatan akta pendirian koperasi kepada notaris yang bersangkutan. KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 7

Lanjutan 2. Menyampaikan surat ke Gubernur Up. Kepala Dinas Koperasi dan UKM seluruh Indonesia Nomor 412/SE/Dep. 1/IV/2015 tanggal 13 April 2015 perihal program Fasilitasi Pembuatan Akta Pendirian Koperasi Bagi Pengusaha Mikro, berisikan: a. Tujuan Program/Kegiatan: - mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya Pengusaha Mikro dalam rangka pendirian Koperasi; - memberikan bantuan bagi Pengusaha Mikro dalam pembuatan akta pendirian koperasi oleh Notaris; - membantu pengusaha Mikro agar mempunyai wadah dalam melakukan kegiatan usaha yang berupa badan hukum koperasi guna menjamin kepastian hukum. KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 8

II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI NPAK 1. Tugas pokok membuat akta otentik sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu untuk dimohonkan pengesahannya kepada Menteri. 2. Perbuatan hukum tertentu meliputi pembuatan: a. Akta Pendirian Koperasi; b. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi; c. Akta-Akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi. 3. NPAK menuangkannya dalam minuta akta sebagai dokumen negara dan disimpan di Kantor Notaris serta mengeluarkan salinan akta untuk dipegang oleh pihak-pihak yang terkait sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris yang berlaku. 4. Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya sesuai dengan UU no. 30 tahun 2004 tentang jabatn 9 9 notaris

III. PERMOHONAN DAN PENETAPAN NPAK 1. Persyaratan NPAK sebagai berikut: a. Notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai peraturan Jabatan Notaris; b. Memiliki sertifikat sebagai tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang Perkoperasian yang ditandatangani oleh Menteri cq. Deputi Bidang Kelembagaan 2. Pembekalan diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berkoordinasi dengan Ikatan Notaris Indonesia dan/atau Perguruan Tinggi yang memiliki Program Studi Kenotariatan. 3. Pembekalan selain sebagaimana dimaksud diatas, dapat diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Perguruan Tinggi yang mempunyai Program Studi Kenotariatan diketahui oleh Menteri cq. Deputi Bidang Kelembagaan. 10 10

Lanjutan…. 4. 5. Notaris yang telah memenuhi syarat, mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri cq. Deputi Bidang Kelembagaan dengan melampirkan : a. Surat Keputusan Pengangkatan Notaris yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; b. Sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang Perkoperasian c. Alamat kantor beserta contoh tanda tangan, paraf dan cap stempel Notaris. Menteri cq. Deputi Bidang Kelembagaan Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi dengan Surat Keputusan Menteri. 11 11

IV. PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI 1. UU NO. 02 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS 2. KEPMEN NO. 98 TAHUN 2004 TENT NPAK JALUR PROFESI KERJASAMA DENGAN IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI) 1. SERTIFIKAT TANDA BUKTI PEMBEKALAN BIDANG PERKOPERASIAN 2. SK PENGANGKATAN NOTARIS OLEH KEMENKUMHAM 3. ALAMAT KANTOR, CONTOH TTD, PARAF DAN STEMPEL NOTARIS JALUR AKADEMISI KERJASAMA DENGAN PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PERGURUAN TINGGI *) 1. 2. 3. 4. PEMBEKALAN BIDANG PERKOPERASIAN SK PENGANGKATAN NOTARIS OLEH KEMENKUMHAM ALAMAT KANTOR, CONTOH TTD, PARAF DAN STEMPEL NOTARIS TRANSKRIP NILAI MAGISTER KENOTARIATAN Surat Keterangan Terdaftar (Kementerian Koperasi dan UKM)

V. TATACARA PENGESAHAN PENDIRIAN TATA CARA KOPERASI SECARA ONLINE Untuk dapat melakukan pengesahan akta pendirian koperasi, ada 2 (dua) tahapan yang harus dilewati oleh NPAK, yaitu : 1. NPAK terlebih dahulu harus melakukan registrasi pada halaman registrasi sebagai notaris pada www. sisminbhkop. id untuk mendapatkan user id dan password, yang dimana nantinya user id dan password tersebut yang akan digunakan oleh NPAK untuk melakukan pengesahan akta pendirian koperasi secara on line. 2. Setelah NPAK mendapatkan user id dan password, NPAK baru dapat melakukan tahapan-tahapan pengesahan akta pendirian koperasi pada halaman permohonan badan hukum koperasi baru. KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 13 13

VI. TAHAPAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN SECARA ONLINE I. Untuk melakukan registrasi sebagai NPAK, terlebih dahulu mempersiapkan dokumen sebagai berikut : 1. SK Menteri Hukum dan HAM 2. SK NPAK 3. KTP Kesemua dokumen di atas harus disimpan dalam bentuk format PDF. KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 14 14

LANJUTAN II. Untuk melakukan pengesahan Akta Pendirian Koperasi, NPAK terlebih harus menyiapkan dokumen-dokumen, seperti : 1. Berita Acara Rapat Pembentukan 2. Daftar Hadir Rapat Pembentukan 3. Foto Copy KTP Pendiri 4. Anggaran Dasar 5. Surat Pengantar Dinas Kesemua dokumen di atas harus disimpan dalam bentuk format PDF. KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 15 15

LAY OUT www. sisminbhkop. id 16

TERIMAKASIH MEJUAH-JUAH MATUR NUWUN MULIATE 17