UNDANGUNDANG PERPUSTAKAAN DAN STANDAR KOMPETENSI PUSTAKAWAN Oleh Etty

UNDANG-UNDANG PERPUSTAKAAN DAN STANDAR KOMPETENSI PUSTAKAWAN Oleh : Etty Andriaty www. litbang. deptan. go. id

UU No. 43 Tahun 2007 • Perpustakaan memiliki posisi yang sangat strategis dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa • Undang-undang perpustakaan adalah mutlak diperlukan karena berfungsi sebagai payung hukum yang mengikat baik pemerintah maupun warga negara dalam menatalaksana perpustakaan di seluruh wilayah negara • diatur tentang penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan serta pendayagunaan berbagai jenis perpustakaan dalam menunjang terbentuknya pemerataan layanan informasi kepada masyarakat

PERPUSTAKAAN dalam UU 43/2007 • Institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka

Fungsi Perpustakaan 1. 2. 3. 4. 5. Pendidikan Penelitian Pelestarian Informasi Rekreasi

HAK dan KEWAJIBAN • MASYARAKAT • PEMERINTAH

HAK MASYARAKAT (1) 1. 2. 3. Memperoleh layanan, memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan Daerah terpencil, terisolasi, terkebelakang mendapat layanan khusus Masyarakat cacat, kelainan fisik dan mendapat layanan yg sesuai dg kemampuan dan keterbatasan

KEWAJIBAN MASYARAKAT (2) 1. 2. Menjaga & memelihara kelestarian koleksi perpustakaan Menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional 3. Menjaga dan melestarikan sumberdaya perpustakaan di lingkungannya 4. Mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan di lingkungannya 5. 6. Mematuhi seluruh peraturan dan ketentuan perpustakaan Menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamaman lingkungan perpustakaan

TENAGA PERPUSTAKAAN PUSTAKAWAN TENAGA TEKNIS PERP.

PUSTAKAWAN • Seorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan (UU No 43 Tahun 2007)

TENAGA TEKNIS PERPUSTAKAAN • Tenaga nonpustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya tenaga teknis komputer, audiovisual, ketatausahaan

HAK TENAGA PERPUSTAKAAN 1. 2. 3. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial Pembinaan karir sesuai dg tuntutan pengembangan kualitas Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas perpustakaan untuk kelancaran tugas

KEWAJIBAN TENAGA PERPUSTAKAAN 1. 2. 3. Memberikan layanan prima terhadap pemustaka Menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif Memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukan sesuai dg tugas dan tanggungjawabnya.

ORGANISASI PROFESI Dalam UU 43/2007 1. 2. 3. 4. Pustakawan membentuk Organisasi Profesi Berfungsi memajukan dan memberikan perlindungan profesi kepada pustakawan Setiap pustakawan menjadi anggota profesi Organisasi Profesi dibina, dikembangkan, difasilitasi oleh Pemerintah, Pemda dan/atau masyarakat.

WEWENANG ORGANISASI PROFESI 1. 2. 3. 4. Menetapkan dan melaksanakan AD/ART Menetapkan dan menegakkan kode etik Memberi perlindungan hukum Menjalin kerjasama dg asosiasi Pustakawan di tingkat daerah nasional dan internasional

Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) • Organisasi Profesi bagi pustakawan • Meningkatkan profesionalisme pustakawan Indonesia • Mengembangkan ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi • Mengabdikan dan mengamalkan tenaga dan keahlian untuk bangsa dan negara RI (Pasal 8 AD-IPI)

TERIMA KASIH