STRUKTUR POLITIK Politik berasal dari bahasa yunani yaitu

STRUKTUR POLITIK

Politik berasal dari bahasa yunani yaitu “polis” yang artinya Negara kota. Pada awalnya politik berhubungan dengan berbagai macam kegiatan dalam Negara/kehidupan Negara. Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan, dasar pemerintahan, ataupun dalam hal kekuasaan Negara

Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan, dasar pemerintahan, ataupun dalam hal kekuasaan Negara. Politik pada dasarnya menyangkut tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Politik biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara dan organisasi kemasyarakatan.

Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

Struktur politik adalah susunan komponen politik yang saling berhubungan satu sama lain atau secara fungsional diartikan sebagai pelembagaan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk sistem politik.

Struktur politik mempunyai kaitan yang erat dengan struktur-struktur lainnya yang ada di dalam masyarakat, seperti struktur ekonomi, struktur sosial, dan struktur budaya. Keseluruhan struktur-struktur ini membentuk bangunan masyarakat.

Struktur politik Indonesia diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, yang secara garis besar terdiri atas suprastruktur dan infrastruktur politik. Berdasarkan kategori lain, struktur politik dibagi atas struktur politik formal dan struktur politik informal.

Struktur politik merupakan keseluruhan bagian atau komponen (yang berupa lembaga) dalam suatu sistem politik yang menjalankan fungsi atau tugas tertentu. Umumnya struktur yang dimiliki oleh suatu sistem politik terdapat beberapa kategori seperti, kelompok kepentingan, partai politik, badan peradilan, dewan eksekutif, legislative, birokrasi dsb.

Akan tetapi struktur tersebut tidak banyak membantu dalam memperbandingakan satu system politik yang satu terhadap system politik yang lainnya terkecuali struktur politik tersebut berjalan beriringan dengan fungsi dari system politik itu sendiri, atau dengan kata lain struktur dapat efektif dan tertata sejauh fungsinya sesuai dengan sistem politik yang ada.

Teori politik dan konsep kekuasaan mengajarkan bahwa dalam suatu sistem politik terdapat dua elemen mendasar yakni struktur politik dan kultur politik. Kedua konsep esensial politik ini bagaikan dua sisi dimata uang yang sama (two sides of the same coin).

Dua unsur yang menyatu yang memberi arti, makna dan nilai bagi pembangunan suatu bangsa dari perspektif politik. Memahami dan me-elaborasi struktur politik lebih mendalam maka dikenal pula adanya “supra-struktur politik” dan “infra-struktur politik”.

Supra-struktur politik berkaitan dengan sisi kepemerintahan, perpolitikan dari sisi legitimasi kekuasaan dari elit, kelembagaan legislatif dengan para legislator dan jajaran Aparatur Pemerintah atau Birokrasi yang ada, termasuk unsur yudisial.

Posisi formal ini melekat di institusi pemerintahan yang memegang “unsur pemaksa yang syah” (law enforcement) atau “authoritative legitimate power”.

Dalam proses kepemerintahan, pejabat dan aparat yang duduk di supra-struktur politik menyusun, melaksanakan, mengamankan dan mengawasi implementasi regulasi, membuat berbagai kebijakan, memimpin, mengendalikan dan mensupervisi pelaksanaan pemerintahan,

penyelenggaraan pembangunan dan pembinaan masyarakat termasuk menjaga pertahanan, memelihara keamanan dan ketertiban sosial serta membina hubungan baik di pestas politik dunia melalui diplomasi, kerjasama dan negosiasi. Oleh karena itu posisi pejabat publik (legislatif, eksekutif, dan yudikatif)

sangat vital dan salah melaksanakan otoritas berimplikasi fatal bagi eksistensi bangsa dan NKRI. Oleh karena itu posisi di supra-struktur politik harus memenuhi kriteria normatif tertentu.

Supra-struktur politik adalah satu unsur terbentuknya negara disamping harus ada wilayah, masyarakat dan pengakuan akan kedaulatan negara dari sejumlah negara lain atau kelembagaan dunia misalnya PBB.

Makanya kualitas pimpinan juga harus bisa “gointernational” atau “internationally recognized” agar kita bisa berwibawa di mata komunitas internasional.

Sedangkan dari sudut pandang “infra-struktur politik”, maka elemen utamanya adalah pada masyarakat. Dalam perspektif ini, kedudukan masyarakat bisa telah melembaga dan bergabung ke dalam suatu elemen atau tidak

misalnya : Kekuatan politik dimana anggota masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam berbagai aktivitas institusi politik (Parpol). Kedudukan mereka biasanya ada dalam kepengurusan Parpol atau menjadi aktifis Parpol.

Keterlibatan ini tidak hanya tergambar dalam struktur kepengurusan tetapi juga dalam berbagai kegiatan apalagi di masa Pemilu, Pilpres, Pilkada dan berbagai gerakan berbasis politik lainnya.

Melalui pemahaman akan struktur politik ini tentunya kita bisa mengetahui betapa pentingnya memperkuat struktur politik (suprastruktur dan infra-struktur) secara nasional agar pemerintahan berjalan efektif,

pembangunan terus meningkat dan masyarakat semakin sejahtera. Pelaksanaan Pemilu, Pilpres dan Pilkada merupakan tiga pilar utama dalam membentuk atau mengisi suatu struktur politik.

Sirkulasi elit dan rekrutmen politik dalam periode tertentu dicapai melalui atau harus menguat di tiga akses utama pesta demokrasi tersebut.

Oleh karena itu jangan kita abaikan dan siasiakan esensi demokrasi partisipatif melalui tiga pilar utama membangun mekanisme politik dan kekuasaan yang bertumpu dari tiga proses demokrasi tersebut. Insya Allah kita memahaminya.