Partisipasi Politik Untuk Kesejahteraan Rakyat Kita Telah memasuki

Partisipasi Politik Untuk Kesejahteraan Rakyat

Kita Telah memasuki Peradaban Demokrasi Modern Feodal Patron Klien Patuh Kebersamaan Harmoni Makmur Struktur Nilai 2 Kebutuhan Terbuka Mandiri Bebas Perorangan Materialis Kemajuan

Perubahan Tata Kelola Negara Otoriter Berubah Demokrasi Pemerintah adalah penguasa negara Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat Negara hadir dalam bentuk penguasa sebagai agen tunggal perubahan Negara dapat dihadirkan untuk menyelesaikan masalah ASN sebagai instrumen penguasa untuk mengatur masyarakat ASN sebagai regulator, dinamisator, fasilitator dan pelayanan bagi peningkatan kesejahteraan Rakyat Warga negara pasif menjalankan perintah penguasa Rakyat negara aktif dalam pengambilan keputusan dan penentuan arah pembangunan

NEGARA MILIK SIAPA ?

Sistem Demokrasi • Negara berasal dari rakyat • Dikelola oleh rakyat (melalui Perwakilan) • Diperuntukan bagi kesejahteraan rakyat Jadi: apabila rakyat tidak mau mengurus negara, maka negara akan diurus oleh para pemburu keuntungan. Masyarakat harus turut Berpartisipasi.

Partisipasi Politik Anwar Arifin menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara secara individu dalam kegiatan politik sampai pada bermacam-macam level di dalam sistem politik. Menurut Miriam Budiardjo : Partisipasi Politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Misal : Memilih pimpinan negara. Samuel P. Huntington & Joan M. Nelson : Partisipasi politik adalah aktivitas warga negara yang dirancang untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Partisipasi mungkin individu atau kolektif, terorganisir atau spontan, berkelanjutan atau sporadis, damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Herbert Mc. Closky : Partisipasi politik merujuk pada kegiatan sukarela di mana anggota masyarakat ikut serta dalam pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung, dalam pembentukan kebijakan publik.

Partisipasi Publik Penting Partisipasi Publik ((PP) adalah suatu prinsip atau praktik politik, dan juga dapat diakui sebagai suatu hak (as vital part of democratic governance) PP adalah komunikasi dua arah dan kolaborasi pemecahan masalah yang bertujuan untuk mencapai keputusan yang lebih baik dan dapat diterima oleh semua pihak. PP dapat mencegah atau mengurangi perselisihan/sengketa dengan menciptakan suatu proses untuk memecahkan suatu isu sebelum terpolarisasi. Partisipasi Publik = “stakeholder engagement” = “public empowerment” = “public involvement” = “community involvement. ” The principle of public participation holds that those who are affected by a decision have a right to be involved in the decision-making process. Public participation implies that the public's contribution will influence the decision. 8

7 Bentuk Partisipasi Politik Milbrarth M. L Goel

APA MANFAAT ? 1. 2. 3. 4. MEMBENTUK PERILAKU / BUDAYA DEMOKRATIS YAITU KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MENGGUNAKAN HAK POLITIKNYA, BERORGANISASI, BERKUMPUL DAN MENYATAKAN PENDAPAT MEMBENTUK MASYARAKAT HUKUM YAITU MASYARAKAT YANG PATUH PADA HUKUM YANG BERLAKU MEMBENTUK MASYARAKAT YANG BERETIKA / BERMORAL YAITU KONDISI MSYARAKAT YANG TERBIASA BERSIKAP BAIK DAN TUMBUH SUASANA KEKELUARGAAN, SALING MENGHORMATI, SALING MENGHARGAI HAK – HAK SEBAGAI SESAMA MANUSIA MEMBENTUK MASYARAKAT MADANI YAITU MASYARAKAT YANG TERDIRI DARI BERBAGAI KELOMPOK YANG BERBEDA DAN DAPAT HIDUP SECARA DAMAI

Tantangan Penguatan Partisipasi Pemerintah: Masyarakat: • Lemahnya komitmen penyelenggara pelayanan publik dalam melibatkan masyarakat untuk perbaikan kualitas pelayanan publik; • Pola pikir dan budaya kerja aparatur yang masih belum berorientasi pada pelayanan; dan • Strategi komunikasi yang tidak tepat sasaran sehingga sebagian masyarakat tidak memahami hak dan kewajibannya dalam partisipasi pelayanan publik. • Tingkat pendidikan, ekonomi dan kesadaran masyarakat yang relatif rendah terkait hakhak partisipatif; • Tidak adanya trust (kepercayaan) masyarakat kepada pemerintah sehingga masyarakat kehilangan kepercayaan dan apatis terhadap pemerintah karena sebelumnya masyarakat hanya dijadikan objek oleh kebijakan pemerintah dan tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan; dan • Keberagaman kepentingan lembaga informal mengakibatkan peran mereka belum optimal dalam pemberdayaan masyarakat. 12

Membangun Keterbukaan Transparansi sistem Penerapan e-gov Manajemen Kinerja Leadership Reward & Punishment ? ? ? 13

Berdaulat dibidang politik 1. Menjadi subyek yang menentukan maju-mundurnya dan wajah wilayahnya 2. Terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan penentuan arah pembangunan 3. Memastikan kerja-kerja politik yang berpihak pada kepentingan wilayahnya

Berdikari dibidang ekonomi 1. Berbasis pada Sumber daya (SDM, SDA) lokal, sehingga dapat berdiri diatas kaki sendiri 2. Memenuhi kebutuhan sendiri. Apabila ada kelebihan produksi dan jasa maka dijual keluar wilayah 3. Sinergi dalam koridor NKRI. Kait mengkait dan saling dukung untuk produksi dan penjualan jasa 4. Kerja sama saling menghormati

Berkepribadian di Bidang Kebudayaan 1. Berbasis pada kearifan lokal. Dengan demikian masyarakat tidak ragu-ragu untuk menjalankan aktivitas dan pengambilan keputusannya 2. Penguatan dan pengembangan kebudayaan sendiri. Menghapuskan dikotomi pemahaman Tradisional vs Modern 3. Membuka ruang yang nyaman, aman dan tidak diskriminatif seluas-luasnya untuk kegiatan kebudayaan masyarakat setempat

Kerja Politik • Kerja politik adalah kerja bersama: Mengkosolidasikan dan mensinergikan seluruh pemangku kepentingan pembangunan wilayah • Mempunyai nilai dan identitas yang disepakati bersama. Dengan demikian mempunyai bacaan politik dan perspektif pembangunan yang sama • Semua pelaku mendapatkan ruang nyaman dan benefit dari aktivitas pembangunan tersebut

Pemimpin dan Perwakilan Dalam sistem demokrasi: Pemilihan Umum Legislatif dan eksekutif merupakan instrumen Rakyat ntuk mendapatkan pemimpin yang terbaik bagi rakyat itu sendiri

Tujuan Kesejahteraan Terpenuhinya kebutuhan dasar warga yang meliputi: pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, alat transpotasi, alat komunikasi dll. Terciptanya relasi sosial yang aman, adil dan tidak diskriminatif. Tersediannya infrastruktur sosial, ekonomi, budaya, keamanan dll. yang nyaman, memadahi dan terjangkau