Partisipasi Politik Untuk Kesejahteraan Rakyat Kita Telah memasuki

Partisipasi Politik Untuk Kesejahteraan Rakyat

Kita Telah memasuki Peradaban Demokrasi Modern Feodal Patron Klien Patuh Kebersamaan Harmoni Makmur Struktur Nilai 2 Kebutuhan Terbuka Mandiri Bebas Perorangan Materialis Kemajuan

Perubahan Tata Kelola Negara Otoriter Berubah Demokrasi Pemerintah adalah penguasa negara Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat Negara hadir dalam bentuk penguasa sebagai agen tunggal perubahan Negara dapat dihadirkan untuk menyelesaikan masalah ASN sebagai instrumen penguasa untuk mengatur masyarakat ASN sebagai regulator, dinamisator, fasilitator dan pelayanan bagi peningkatan kesejahteraan Rakyat Warga negara pasif menjalankan perintah penguasa Rakyat negara aktif dalam pengambilan keputusan dan penentuan arah pembangunan

Sistem Demokrasi • Negara berasal dari rakyat • Dikelola oleh rakyat (melalui Perwakilan) • Diperuntukan bagi kesejahteraan rakyat Jadi: apabila rakyat tidak mau mengurus negara, maka negara akan diurus oleh para pemburu keuntungan. Masyarakat harus turut Berpartisipasi.

Partisipasi Politik Anwar Arifin menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara secara individu dalam kegiatan politik sampai pada bermacam-macam level di dalam sistem politik. Menurut Miriam Budiardjo : Partisipasi Politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik. Misal : Memilih pimpinan negara. Samuel P. Huntington & Joan M. Nelson : Partisipasi politik adalah aktivitas warga negara yang dirancang untuk memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Partisipasi mungkin individu atau kolektif, terorganisir atau spontan, berkelanjutan atau sporadis, damai atau kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. . Partisipasi Publik Penting Partisipasi Publik ((PP) adalah suatu prinsip atau praktik politik, dan juga dapat diakui sebagai suatu hak (as vital part of democratic governance) PP adalah komunikasi dua arah dan kolaborasi pemecahan masalah yang bertujuan untuk mencapai keputusan-keputusan yang lebih baik dan dapat diterima oleh semua pihak. PP dapat mencegah atau mengurangi perselisihan/sengketa dengan menciptakan suatu proses untuk memecahkan suatu isu sebelum terpolarisasi. Partisipasi Publik = “stakeholder engagement” = “public empowerment” = “public involvement” = “community involvement. ”

APA MANFAAT ? 1. 2. 3. 4. MEMBENTUK PERILAKU / BUDAYA DEMOKRATIS YAITU KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MENGGUNAKAN HAK POLITIKNYA, BERORGANISASI, BERKUMPUL DAN MENYATAKAN PENDAPAT MEMBENTUK MASYARAKAT HUKUM YAITU MASYARAKAT YANG PATUH PADA HUKUM YANG BERLAKU MEMBENTUK MASYARAKAT YANG BERETIKA / BERMORAL YAITU KONDISI MSYARAKAT YANG TERBIASA BERSIKAP BAIK DAN TUMBUH SUASANA KEKELUARGAAN, SALING MENGHORMATI, SALING MENGHARGAI HAK – HAK SEBAGAI SESAMA MANUSIA MEMBENTUK MASYARAKAT MADANI YAITU MASYARAKAT YANG TERDIRI DARI BERBAGAI KELOMPOK YANG BERBEDA DAN DAPAT HIDUP SECARA DAMAI

Tantangan Penguatan Partisipasi Pemerintah: Masyarakat: • Lemahnya komitmen penyelenggara pelayanan publik dalam melibatkan masyarakat untuk perbaikan kualitas pelayanan publik; • Pola pikir dan budaya kerja aparatur yang masih belum berorientasi pada pelayanan; dan • Strategi komunikasi yang tidak tepat sasaran sehingga sebagian masyarakat tidak memahami hak dan kewajibannya dalam partisipasi pelayanan publik. • Tingkat pendidikan, ekonomi dan kesadaran masyarakat yang relatif rendah terkait hakhak partisipatif; • Tidak adanya trust (kepercayaan) masyarakat kepada pemerintah sehingga masyarakat kehilangan kepercayaan dan apatis terhadap pemerintah karena sebelumnya masyarakat hanya dijadikan objek oleh kebijakan pemerintah dan tidak dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan; dan • Keberagaman kepentingan lembaga informal mengakibatkan peran mereka belum optimal dalam pemberdayaan masyarakat. 7

Pemimpin dan Perwakilan Dalam sistem demokrasi : Pemilihan Umum Legislatif dan eksekutif merupakan instrumen Rakyat ntuk mendapatkan pemimpin yang terbaik bagi rakyat itu sendiri. Wakil Rakyat mengejawantahkan keterwakilan dalam bentuk KERJA POLITIK. • Kerja politik adalah kerja bersama: Mengkosolidasikan dan mensinergikan seluruh pemangku kepentingan pembangunan wilayah • Mempunyai nilai dan identitas yang disepakati bersama. Dengan demikian mempunyai bacaan politik dan perspektif pembangunan yang sama • Semua pelaku mendapatkan ruang nyaman dan benefit dari aktivitas pembangunan tersebut

Berdaulat dibidang politik 1. 2. 3. Menjadi subyek yang menentukan maju-mundurnya dan wajah wilayahnya Terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan penentuan arah pembangunan Memastikan kerja-kerja politik yang berpihak pada kepentingan wilayahnya Berdikari dibidang ekonomi 1. 2. 3. 4. Berbasis pada Sumber daya (SDM, SDA) lokal, sehingga dapat berdiri diatas kaki sendiri Memenuhi kebutuhan sendiri. Apabila ada kelebihan produksi dan jasa maka dijual keluar wilayah Sinergi dalam koridor NKRI. Kait mengkait dan saling dukung untuk produksi dan penjualan jasa Kerja sama saling menghormati Berkepribadian di Bidang Kebudayaan 1. Mengembangkan kehidupan Berbasis pada kearifan lokal. 2. Penguatan dan pengembangan kebudayaan sendiri. Menghapuskan dikotomi pemahaman Tradisional vs Modern 3. Membuka ruang yang nyaman, aman dan tidak diskriminatif untuk kegiatan kebudayaan masyarakat setempat

Tujuan Kesejahteraan Terpenuhinya kebutuhan dasar warga yang meliputi: pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, alat transpotasi, alat komunikasi dll. Terciptanya relasi sosial yang aman, adil dan tidak diskriminatif. Tersediannya infrastruktur sosial, ekonomi, budaya, keamanan dll. yang nyaman, memadahi dan terjangkau

KONDISI HARI INI KITA MENGHADAPI TANTANGAN DAERAH PASCA COVID-19 Motor Penggerak Utama Perekonomian masih tertekan Daya beli dan permintaan Masyarakat masih lemah Sektor perdagangan, Industri dan Konstruksi masih negatif Indeks keyakinan konsumen, indeks penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja menurun Industri Pengolahan masih tumbuh negatif Mesin dan perlengkapan, kimia dan obatan, furniture, kayu, dan tekstil masih rendah Angka Kemiskinan meningkat Di Jawa Tengah meningkat menjadi 11. 41% pada tahun 2020 (tahun 2019 : 10. 58%) Tingkat Pengangguran Terbuka Di Jawa Tengah meningkat menjadi 6, 48% pada tahun 2020 (tahun 2019 : 4, 42%)

DAMPAK COVID-19 SEKTOR TENAGA KERJA PERUSAHAAN TERDAMPAK Per 15 Februari 2021 28 SEMARANG (KOTA) 1 22 JEPARA 18 3 PEKALONGAN (KOTA) 8 MAGELANG (KAB) 11 SURAKARTA 4 TEMANGGUNG 7 5 SUKOHARJO 5 4 PURBALINGGA 2 3 BOYOLALI 1 MAGELANG (KOTA) 3 3 2 5 PEKALONGAN (KAB) 3 3 3 DEMAK SEMARANG (KAB) SALATIGA 1 1 1 KLATEN 1 TEGAL (KAB) B. PERUSAHAAN KEMBALI NORMAL: 90 Perusahaan 1 2 2 KENDAL WONOGIRI C. MASIH TERDAMPAK (A-B): 350 Perusahaan 1 1 1 2 2 1 1 1 KUDUS KARANGANYAR BANJARNEGARA SRAGEN REMBANG BATANG 0 10 DATA DIOLAH DISNAKERTRANS PROV. JATENG 20 30 UPAH PEKERJA 3. 832 Orang WAKTU KERJA: 28 Perusahaan PENGURANGAN WAKTU 16. 639 Orang UPAH: 11 Perusahaan PHK DAN DIRUMAHKAN: 9 Perusahaan TDK PERPANJANG KTRK: 8 Perusahaan 40 PEKERJA ter-PHK 16. 438 Org PEKERJA DIRUMAHKAN 37. 257 Orang MERUMAHKAN: 138 Perusahaan A. JUMLAH TOTAL PERUSAHAAN TERDAMPAK: 440 Perusahaan 3 PATI 2 1 1 1 PHK: 34 Perusahaan 2 2 PURWOREJO 3 1 1 19 5 1 1 3 1 1 2 BANYUMAS 2 2 2 4 2 WONOSOBO 1 1 2 50 PENGHENTIAN KONTRAK 2. 925 Orang TOTAL PEKERJA TERDAMPAK 77. 091 Orang 60 12

STRATEGI KEBIJAKAN PEMULIHAN EKONOMI 1. Kendalikan laju Covid-19 melalui edukasi berkelanjutan masyarakat dan dunia usaha serta sukseskan vaksinasi 2. Pembukaan sektor produktif dan aman serta investasi sektor Strategis termasuk PSN 3. Percepatan realisasi APBN dan APBD Provinsi dan Kab. /Kota 4. Memacu produktivitas dari 17 sektor usaha yang mendorong ekspor dan menyerap tenaga kerja 5. Mendorong akselerasi kredit pada sektor strategis dan UMKM/Peningkatan Inklusi Keuangan 6. Membangun kemitraan strategis untuk pacu ekspor dan substitusi impor, investasi dan pariwisata dengan negara-negara mitra 7. Digitalisasi ekonomi dan keuangan, khusususnya UMKM, sektor pertanian, ekonomi kreatif dan pariwisata 8. Mempercepat pembiayaan alternatif untuk proyek-proyek strategis antara lain KPBU, pembiayaan syariah, SWF, dll 9. Mempercepat pembangunan Kawasan Industri (KIT Batang, KEK Kendal dan KI Brebes) 10. Mendorong implementasi proyek-proyek/ sektor usaha berbasis padat karya 11. Mendorong pemanfaatan Kawasan kehutanan (perhutanan sosial), optimalisasi lahan perkarangan namun tetap memperhatikan daya dukung lingkungan 12. Optimalisasi operasional SISLOGDA dengan mendorong BUMD, BUMP, Koperasi dan Kelompok Usaha lainnya.

STRATEGI PEMULIHAN EKONOMI JAWA TENGAH TAHUN 2021 TANTANGAN Penurunan realisasi investasi Penurunan kinerja ekspor Tingginya kasus PHK dan penerapan Upah Parsial Meningkatnya rasio Non Performing Loan (NPL) pelaku UMKM dan IKM Keterbatasan akses dan distribusi pangan Turunnya pendapatan pelaku usaha pertanian Perlunya penguatan cadangan pemerintah dan STRATEGI Digitalisasi perizinan, pemanfaatan insentif, & percepatan realisasi kawasan industri § Mengoptimalkan kinerja pada komoditas champion (Lutkan, TPT, Furniture) § Meningkatkan potensi padat non karjatradisional (pemerintah dan Mendorong shifting padaproyek pasar negara swasta) § Pengembangan Wirausaha baru dan pelaku pemula (start up entreprenur) § Relaksasi Kredit Perbankan § Subsidi Bunga Kredit Perbankan bantuan (subsidi) transportasi bagi distribusi bahan pangan § Pemasaran hasil pertanian melalui platform online dan bantuan benih tanaman pangan dan hortikultura § Bantuan BBM bagi nelayan kecil, sarpras perikanan dan bantuan pakan ternak serta alat pengolah produk peternakan § Penyediaan cadangan pemerintah & masy § Pemanfaatan pekarangan melalui stimulan bibit sayuran, buah dan ikan

Mari Kita Bersama Pulihkan Kondisi Jawa Tengah