Oleh Kelompok 3 Ida Purwastuty Rahel Rima Eppang

Oleh Kelompok 3 Ida Purwastuty Rahel Rima Eppang Wildan Sani Nugroho Nella Kurnia Anggrahini Ahmad Ngainur Rofiq

Kajian Teori Profil Lembaga P 2 TP 2 A Penanganan Kasus Mekanisme Pelayanan P 2 TP 2 A

DEFINISI PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) Secara sederhana, trafiking adalah sebuah bentuk perbudakan modern dan segala transaksi jual beli terhadap manusia.

Kriteria Korban Trafficking Menurut Peraturan Kementrian Sosial RI No. 8 Tahun 2012 • • • Mengalami Tindak Kekerasan Mengalami Eksploitasi Seksual Mengalami Penelantaran Mengalami Pengusiran (Deportasi) Ketidakmampuan Menyesuaikan Diri di Tempat Kerja Baru (Negara Tempat Bekerja) Sehingga Mengakibatkan Fungsi Sosialnya Terganggu.

PENGIDENTIFIKASIAN TRAFIKING PROSES PEREKRUTAN CARA ANCAMAN ATAU PENGGUNAAN KEKERASAN EKSPLOITASI Kerja Atau Layanan Paksaan PAKSAAN PEMINDAHAN/ TRANSPORTASI PENCULIKAN PEMALSUAN Transfer/ Pemindah tanganan Penyembunyian Penerimaan PENIPUAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG PENYALAHGUNAAN POSISI YANG RENTAN Perbudakan Atau Praktek Serupa Menjadikan Pembantu Secara Paksa Pengambilan Organ Tubuh Prostitusi Atau Bentuk Eksploitasi Seksual Lainnya

BENTUK-BENTUK PERDAGANGAN MANUSIA (TRAFIKING) DI INDONESIA – Buruh Migran – Pembantu Rumah Tangga – Pekerja Seks Komersial – Perbudakan Berkedok Pernikahan dalam Bentuk Pengantin Pesanan – Pekerja Anak – Penjualan Bayi – Perdagangan organ tubuh manusia

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERDAGANGAN MANUSIA (TRAFIKING) • Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Trafiking • Faktor Ekonomi dan Kemiskinan • Kebudayaan Masyarakat Setempat • Peran Anak dalam Keluarga • Pernikahan Dini • Pengetahuan yang Terbatas

PELAKU PERDAGANGAN MANUSIA (TRAFIKING) Agen Perekrut Tenaga Kerja Agen Pemerintah Majikan Pemilik dan Pengelola Rumah Bordil • Calo Pernikahan • Orang Tua dan Sanak Saudara • Suami • • •

Profil P 2 TP 2 A Sejarah Visi dan misi Landasan/Dasar Hukum Asas dan Tujuan Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Dana/Anggaran/Sumber Pembiayaan • Sarana dan Prasarana • •

VISI dan MISI VISI Optimalisasi kualitas SDM melalui perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia berlandaskan Keimanan dan Ketakwaan 1. 2. 3. 4. 5. MISI Menjadikan P 2 TP 2 A sebagai basis pemberdayaan perempuan dan anak secara preventif, kuratif dan rehabilitatif secara menyeluruh dan terpadu Membangun kualitas fisik, spiritual, mental dan intelektual yang optimal untuk perempuan dan anak. Memberikan pelayanan yang meliputi pendampingan psikologis, advokasi serta informasi terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindakan kekerasan. Membangun gerakan bersama untuk mencegah dan menghapus tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Membangun jejaring dan menggali potensi masyarakat dalam upaya mencegah dan menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Landasan/dasar Hukum – Batang Tubuh UUD 1945 pasal 27 ayat 2, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. – Batang Tubuh UUD 1945 pasal 28 A – J tentang Hak Asasi Manusia. – Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 tahun 2010 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat. – Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. – Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. – Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia – Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. – Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. – Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. – Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. – Peratutan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

• ASAS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Keimanan dan Kemanusiaan Keadilan Sosial Nondiskriminasi dan Kesetaraan Gender Keterpaduan dan Kemitraan Keterbukaan dan Akuntabilitas Profesionalitas Keberlanjutan dan Pemberdayaan ASAS & TUJUAN • Tujuan Umum: memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang rentan terhadap tindak kekerasan. (Pasal 4 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 tahun 2010) • Tujuan Khusus 1. Memberdayakan perempuan dan anak 2. Membangun kualitas fisik, spiritual, mental, dan intelektual yang optimal bagi perempuan dan anak. 3. Memberikan pelayanan yang meliputi pendampingan psikologis, advokasi serta informasi terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindakan kekerasan. 4. Membangun gerakan bersama untuk mencegah dan menghapus tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 5. Membangun jejaring dan menggali potensi masyarakat dalam upaya mencegah dan menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tugas Dan Fungsi • Tugas Melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan secara cepat, tepat dan terpadu dalam upaya pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi dan perdagangan orang. • 1. 2. 3. 4. Fungsi pelaksanaan fasilitasi dan penyediaan pelayanan perlindungan penyelenggaraan koordinasi dan membangun jejaring kerja pelaksanaan fasilitasi pemantauan terhadap korban pasca penanganan P 2 TP 2 A dan/atau mitra kerja.

Struktur Organisasi P 2 TP 2 A Pengarah Ketua Wakil ketua Sekretaris Devisi Kemitraan dan Kerjasama Devisi Informasi Dan Dokumentasi Relawan Bendahara Devisi Advokasi Pendampingan Dan Pemulihan Devisi Pemantauan

Dana/Anggaran/Sumber Pembiayaan • Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat • Dana Kerjasama • Dana Sukarela Anggota

Sarana dan Prasarana • Kantor P 2 TP 2 A • Rumah aman • Hasil MOU dengan masyarakat atau lembaga terkait Gedung kantor Pos satpam Ruang Tamu Ruang tunggu R. Konsultasi

MEKANISME PELAYANAN DI P 2 TP 2 A JAWA BARAT Sasaran : • kelompok perempuan dan anak yang memerlukan peningkatan mutu pendidikan diberbagai bidang; • kelompok perempuan dan anak yang memerlukan peningkatan mutu kesehatan; • kelompok perempuan dan anak yang memerlukan peningkatan mutu ekonomi; • kelompok perempuan dan anak yang memerlukan peningkatan perlindungan terhadap kekerasan dan perdagangan manusia; • warga masyarakat yang memerlukan akses informasi; dan • lembaga terkait yang bisa menjadi rujukan dan membantu proses penanganan serta pemberdayaan terhadap perempuan dan anak.

PROGRAM KEGATAN Penanganan Korban Pendampingan Hukum 1. Penanganan korban 2. Penanganan pasca traumatis 3. Menyediaka n Rumah Aman (shelter) 4. Melaksanak an proses rehabilitasi 5. Mengadakan kursus dan pelatihan 1. 2. 3. 4. Menyelengg arakan pembelaan hukum Membangun jaringan kerja penanganan kasus Menyediaka n pelayanan hotline Membuka konsultasi melalui media masa &investigasi kasus Penyebarluasan Informasi Diskusi dan Sosialisasi 1. Membuat dan menyebarka n Leaflet 2. Membuat tayangan (siaran) 3. Menerbitkan buku 2. 3. Melaksana kan serial diskusi, workshop, &pertemu anpertemuan forum tukar informasi (sharing) penyuluha n kepada masyaraka t Diklat Relawan Penguatan Kelembagaan 1. Menyeleng garakan pendidikan dan pelatihan para petugas dan relawan P 2 TP 2 A 2. 3. Mengadakan rapat koordinasi dan evaluasi sebanyak dua kali dalam satu tahun dengan (UPTP 2 A) Koordinasi berjalan Mengadakan supervisi

PENANGANAN KASUS • Pendekatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. Pekerjaan Sosial Medis Psikologis Agama Hukum budaya • Metode dan Teknik Penanganan 1. Case work 2. Group work 3. Community Organization and Community Development

KESIMPULAN Trafiking merupakan kejahatan yang terorganisir mulai dari perekrutannya, penampungan, pengiriman, dan penerimaan di tempat tujuan traffick (pemindahan) dan mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak. Penanganan terhadap kasus trafiking yang dilakukan oleh P 2 TP 2 A Jawa Barat merupakan penanganan yang terpadu dari berbagai disiplin ilmu, lapisan masyarakat, dan lembaga terkait dengan tujuan memberdayakan perempuan dan anak.