HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN RIZKA AMELIA AZIS MENGAPA KONSUMEN

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN RIZKA AMELIA AZIS

MENGAPA KONSUMEN DILINDUNGI ? ? ? FILE : WIEN/PERL. KONS 2

ALASAN POKOK KONSUMEN PERLU DILINDUNGI • MELINDUNGI KONSUMEN = MELINDUNGI SELURUH BANGSA SEBAGAIMANA DIAMANATKAN OLEH TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL MENURUT PEMBUKAAN UUD 1945. • MELINDUNGI KONSUMEN PERLU UTK MENGHINDARKAN KONSUMEN DARI DAMPAK NEGATIF PENGGUNAAN TEKNOLOGI. . • MELINDUNGI KONSUMEN PERLU UTK MELAHIRKAN MANUSIA YG SEHAT ROHANI DAN JASMANI SEBAGAI PELAKU 2 PEMBANGUNAN YG BERERTI JUGA UTK MENJAGA KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN NASIONAL. • MELINDUNGI KONSUMEN PERLU UTK MENJAMIN SUMBER DANA PEMBANGUNAN YG BERSUMBER DARI MASYARAKAT KONSUMEN. FILE : WIEN/PERL. KONS 3

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN • Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.

PASAL 1 ANGKA 1 “PERLINDUNGAN KONSUMEN ADALAH SEGALA UPAYA YANG MENJAMIN ADANYA KEPASTIAN HUKUM UNTUK MEMBERI PERLINDUNGAN KEPADA KONSUMEN. ”

Tujuan perlindungan konsumen • meningkatkan kesadaran, kemampuan dan, kemandirian konsumen • melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkanyan dari ekses negative pemakaian barang dan/atau jasa • meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen • menciptakan sistim perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi, • menumbuhkan kesadaran para pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha • menjamin kelangsungan usaha, produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan kosumen.

Hal yang Terkait dengan Perlindungan Konsumen 1. 2. 3. 4. 5. Produsen atau Pelaku Usaha Konsumen Produk dan Standardisasi Produk Peranan Pemerintah Klausula Baku

Produsen atau Pelaku Usaha (UUPK) PASAL 1 ANGKA 3 UUPK >>“Setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Produsen pabrikan, rekanan, agen, distributor, serta jaringan-jaringan yang melaksanakan fungsi pendistribusian dan pemasaran barang dan/atau jasa kepada masyarakat luas selaku pemakai dan/atau penggunaan barang dan/atau jasa.

HAK PELAKU USAHA 1. 2. 3. 4. 5. HAK UTK MENERIMA PEMBAYARAN YG SESUAI DGN KESEPAKATAN MENGENAI KONDISI DAN NILAI TUKAR BARANG DAN/ATAU JASA YG DIPERDAGANGKAN; HAK UTK MENDPTKAN PERLINDUNGAN HUKUM DARI TINDAKAN KONSUMEN YG BERITIKAD TIDAK BAIK; HAK UTK MELAKUKAN PEMBELAAN DIRI SEPATUTNYA DI DLM PENYELESAIAN HUKUM SENGKETA KONSUMEN; HAK UTK REHABILITASI NAMA BAIK APABILA TERBUKTI SECARA HUKUM BAHWA KERUGIAN KONSUMEN TIDAK DIAKIBATKAN OLEH BARANG DAN/ATAU JASA YG DIPERDAGANGKAN; HAK-HAK YG DIATUR DLM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA. FILE : WIEN/PERL. KONS 9

KEWAJIBAN PELAKU USAHA 1. 2. 3. 4. 5. 6. BERITIKAD BAIK DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA; MEMBERIKAN INFORMASI YG BENAR, JELAS, DAN JUJUR MENGENAI KONDISI DAN JAMINAN BARANG DAN/ATAU JASA SERTA MEMBERI PENJELASAN PENGGUNAAN, PERBAIKAN, DAN PEMELIHARAAN; MEMPERLAKUKAN ATAU MELAYANI KONSUMEN SECARA BENAR DAN JUJUR SERTA TIDAK DISKRIMINATIF; MENJAMIN MUTU BARANG DAN/ATAU JASA YG DIPRODUKSI DAN/ATAU DIPERDAGANGKAN BERDASARKAN KETENTUAN STANDAR MUTU BARANG DAN/ATAU JASA YG BERLAKU; MEMBERI KESEMPATAN KEPADA KONSUMEN UNTUK MENGUJI DAN/ATAU MENCOBA BARANG DAN/ATAU JASA TERTENTU SERTA MEMBERI JAMINAN DAN/ATAU GARANSI ATAS BARANG YG DIBUAT DAN/ATAU DIPERDAGANGKAN; MEMBERI KOMPENSASI, GANTI RUGI, DAN/ATAU PENGGANTIAN APABILA BARANG DAN/ATAU JASA YG DITERIMA ATAU DIMANFAATKAN KKONSUMEN TDK SESUAI DGN PERJANJIAN. FILE : WIEN/PERL. KONS 10

Larangan Bagi Pelaku Usaha Pelaku usaha dilarang memproduksi atau mem[erdagangakn barang dan / atau jasa yang: • Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan • Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut. • Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. • Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan / kemanjuran sbgmn dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan / jasa tersebut. • Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode sebagaimana dinyatakan dalam label barang dan /atau jasa tersebut

• Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan / atau jasa tersebut • Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa • Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal di dalam label • Tidak memasang label atau membiuat penjelasan barang yang memuat nama barang. Ukuran, berat, isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat • Tidak memuat informasi dan / atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Memperdagangkan barang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberi informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud

PENGERTIAN KONSUMEN • PASAL 1 ANGKA 2 UUPK “Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. DIDALAM KEPUSTAKAAN EKONOMI DI KENAL KONSUMEN AKHIR DAN KONSUMEN ANTARA. KONSUMEN AKHIR ADALAH PENGGUNA ATAU PEMANFAAT AKHIR DARI SUATU PRODUK. KONSUMEN ANTARA ADALAH KONSUMEN YG MENGGUNAKAN SUATU PRODUK SEBAGAI BAGIAN DARI PROSES PRODUKSI SUATU PRODUK LAINNYA. PENGERTIAN KONSUMEN DALAM UNDANG-UNDANG INI ADALAH KONSUMEN AKHIR. 13

JENIS KONSUMEN • Konsumen yang menggunakan barang/ jasa untuk keperluan komersial (intermediate consumer, intermediate buyer, derived buyer, consumer of industrial market) • Konsumen yang menggunakan barang/ jasa untuk keperluan diri sendiri/ keluarga/ non komersial ( Ultimate consumer, Ultimate buyer, end user, final consumer, consumer of the consumer market)

Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen • Pasal 2 UU No. 8/ 1999, tentang Asas Perlindungan Konsumen : “Perlindungan konsumen berdasarkan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”. • Sedangkan Pasal 3 UU No. 8/ 1999, tentang Tujuan Perlindungan Konsumen : Perlindungan Konsumen bertujuan : a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri; b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakai barang dan/ atau jasa; c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi; e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha; f. meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/ atau jasa, kesehatan , kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

5 ASAS DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN 1. 2. 3. 4. 5. ASAS MANFAAT ADALAH SEGALA UPAYA DLM MENYELENGGARAKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN HRS MEMEBRIKAN MANFAAT YG SEBESARNYA BAGI KEPENTINGAN KONSUMEN & PELAKU USAHA SECARA KESELURUHAN. ASAS KEADILAN ADALAH MEMBERIKAN KESEMPATAN KPD KONSUMEN & PU UTK MEMPEROLEH HAKNYA & MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA SECARA ADIL. ASAS KESEIMBANGAN ADALAH MEMBERIKAN KESEIMBANGAN ANTARA KEPENTINGAN KONSUMEN, PU, & PEMERINTAH DLM ARTI MATERIIL MAUPUN SPIRITUAL. ASAS KEAMANAN & KESELAMATAN KONSUMEN ADALAH UTK MEMBERIKAN JAMINAN ATAS KEAMANAN & KESELAMATAN KPD KONSUMEN DLM PENGGUNAAN, PEMAKAIAN, & PEMANFAATAN BARANG DAN/ATAU JASA YG DIKONSUMSI ATAU DIGUNAKAN. ASAS KEPASTIAN HUKUM ADALAH BAIK PELAKU MAUPUN KONSUMEN MENTAATI HUKUM & MEMPEROLEH KEADILAN DLM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN SERTA NEGARA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM. FILE : WIEN/PERL. KONS 16

Hak & Kewajiban Konsumen

Hak-Hak Konsumen Menurut UUPK 1. HAK ATAS KENYAMANAN, KEAMANAN, DAN KESELAMATAN DLM MENGKONSUMSI BARANG DAN/ATAU JASA; 2. HAK UTK MEMILIH DAN MENDAPATKAN BARANG DAN/ATAU JASA SESUAI DGN NILAI TUKAR DAN KONDISI SERTA JAMINAN YG DIJANJIKAN; 3. HAK ATAS INFORMASI YG BENAR, JELAS DAN JUJUR MENGENAI KONDISI DAN JAMINAN BARANG DAN/ATAU JASA; 4. HAK UTK DIDENGAR PENDAPAT DAN KELUHANNYA ATAS BARANG DAN/ATAU JASA YG DIGUNAKAN

5. HAK UTK MENDPTKAN ADVOKASI, PERLINDUNGAN DAN UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERLINDUNGAN KONSUMEN SECARA PATUT; 6. HAK UTK MENDPT PEMBINAAN DAN PENDIDIKAN KONSUMEN; 7. HAK UTK DIPERLAKUKAN ATAU DILAYANI SECARA BENAR DAN JUJUR SERTA TIDAK DISKRIMINATIF; 8. HAK UTK MENDPTKAN KOMPENSASI, GANTI RUGI DAN/ATAU PENGGANTIAN, APABILA BARANG DAN/ATAU JASA YG DITERIMA TIDAK SESUAI DGN PERJANJIAN ATAU TDK SEBAGAIMANA MESTINYA; 9. HAK-HAK YG DIATUR DLM KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA. ” FILE : WIEN/PERL. KONS 19

KEWAJIBAN KONSUMEN 1. 2. 3. 4. MEMBACA ATAU MENGIKUTI PETUNJUK INFORMASI DAN PROSEDUR PEMAKAIAN ATAU PEMANFAATAN BARANG DAN/ATAU JASA DEMI KEAMANAN DAN KESELAMATAN; BERITIKAD BAIK DLM MELAKUKAN TRANSAKSI PEMBELIAN BARANG DAN/ATAU JASA; MEMBAYAR SESUAI DGN NILAI TUKAR YG DISEPAKATI; MENGIKUTI UPAYA PENYELESAIAN HUKUM SENGKETA PERLINDUNGAN KONSUMEN SECARA PATUT. FILE : WIEN/PERL. KONS 20

Tanggung Jawab Produsen Sebagai Pelaku Usaha • Pertanggungjawaban Publik – Kewajiban produsen-pelaku usaha >> beritikad baik (Pasal 7 angka 1 UUPK) >> pelaku usaha ikut bertanggung jawab untuk menciptakan iklim berusaha yang sehat demi menunjang pembangunan nasional = tanggung jawab publik

Pertanggungjawaban Publik • Sanksi administratif – Pasal 60 UUPK • Sanksi pidana – Pidana penjara paling lama 5 tahun atas pelanggaran terhadap Pasal 8, 9, 10, 13 ayat (2), 15, 17 ayat (1) huruf a, b, c dan e, ayat (2) dan Pasal 18 – Pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 500. 000, 00 terhadap pelanggaran Pasal 11, 12, 13 ayat (1), 14, 16 dan Pasal 17 (1) huruf d dan f.