PENYULUHAN PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NUSANTARA
PENYULUHAN PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH : LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NUSANTARA INDONESIA (LPK NUSANTARA INDONESIA) WILAYAH JAKARTA TIMUR Copy Right Latifah, S. H. , M. H
“PENTINGNYA HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI MASYARAKAT SELAKU KONSUMEN DALAM BERTARANSAKSI” Copy Right Latifah, S. H. , M. H
3 TAHAP DALAM BERTRANSAKSI PRA TRANSAKSI SAAT TRANSAKSI PASCA TRANSAKSI / PURNA TRANSAKSI Copy Right Latifah, S. H. , M. H
PRA TRANSAKSI Adalah tahap sebelum adanya perjanjian/transaksi antara Pelaku Usaha dengan Konsumen, yaitu keadaan atau peristiwa yang terjadi sebelum Konsumen memutuskan untuk membeli atau memakai produk yang ditawarkan oleh Pelaku Usaha. Copy Right Latifah, S. H. , M. H
Con’t Pada tahap pratransaksi, sesuai dengan haknya sebagai Konsumen, ia mencoba mencari informasi mengenai kebutuhannya, antara lain: Syarat-syarat yang perlu dipenuhi atau disediakan, harga, komposisi, kegunaan, khasiat manfaat, keunggulannya dibanding dengan produk lain sejenis, cara pemakaian dan sebagainya. Informasi ini dapat diperoleh langsung dari pelaku usaha/ penjual, seperti: Brosur, iklan dan lain. Sebaliknya, Pelaku usaha memberi informasi melalui berbagai media supaya Konsumen tertarik dan mau membeli atau memakainya barang/jasa yang ditawarkannya. Copy Right Latifah, S. H. , M. H
Con’t Dengan demikian, perbuatan Pelaku Usaha yang berkaitan dengan pemasaran(marketing) khususnya promosi dan tindakan Konsumen dalam mencari informasi tentang kebutuhannya dapat digolongkan sebagai tahap pratransaksi. Meskipun belum memasuki tahapan transaksi yang sesungguhnya, tahap pratransaksi ini penting sekali karena dapat memengaruhi keabsahan dari tahap transaksi berikutnya, termasuk keabsahan dari hak dan kewajiban yang timbul. Karena itu, para pihak harus berhati-hati dalam mengikuti tahap ini. Copy Right Latifah, S. H. , M. H
Con’t Menunjuk pada ketentuan Pasal 1320 dan 1321 KUH Perdata, perjanjian yang sah hanyalah perjanjian yang dibuat atas kesepakatan para pihak, sedangkan kesepakatan dianggap tidak sah (cacat) jika mengandung unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Karena itu, berkaitan dengan pemberian informasi, pelaku usaha dalam menjual haruslah memberikan keterangan yang benar, jujur dan sesungguhnya tentang produk yang dijualnya sehingga Konsumen pembeli tidak merasa terperdaya atau tertipu. – Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Copy Right Latifah, S. H. , M. H
Con’t Jika informasi itu disebarkan oleh Pelaku Usaha melalui iklan, iklan itu haruslah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku tentang periklanan, sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang pada pokoknya menghendaki iklan yang benar, jujur sesuai dengan kenyataannya, dan sebagainya. Copy Right Latifah, S. H. , M. H
TAHAP TRANSAKSI Setelah calon konsumen memperoleh informasi yang cukup mengenai kebutuhannya, kemudian ia mengambil keputusan apakah membeli atau tidak. Disini konsumen pembeli mempergunakan salah satu haknya yaitu hak untuk memilih (menentukan pilihan). Apabila konsumen sudah menyatakan persetujuannya, pada saat itulah lahir perjanjian sebab penawaran produsen penjual telah mendapat jawaban dalam penerimaan dari konsumen. Copy Right Latifah, S. H. , M. H
Con’t Menurut hukum perdata, kesepakatan lahir karena bertemunya penawaran dengan penerimaan sebab kedua-duanya adalah sama pernyataan kehendak. Pada tahap inilah di sepakati apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak, termasuk cara pemenuhannya. Mengikuti kesepakatan yang sudah tercapai antara Pelaku Usaha dan konsumen seperti dapat dibuat perjanjian tertulis. Artinya, mereka menuliskan/menuangkan kesepakatannya didalam sebuah kontrak. Copy Right Latifah, S. H. , M. H
Con’t Membuat perjanjian dalam bentuk tertulis bukanlah keharusan menurut hukum perdata, kecuali untuk perjanjian tertentu yang disebutkan dengan tegas menurut perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan transaksi, konsumen hendaknya dibiasakan memberi atau menerima tanda bukti pembelian berupa secarik kertas didalamnya tertulis dengan jelas mengenai jenis barang yang dibeli dan harganya serta keterangan lain yang perlu. Copy Right Latifah, S. H. , M. H
Con’t Hal ini perlu untuk menghindari kemungkinan perselisihan di kemudian hari, pemberian atau penerimaan tanda bukti suatu ketika dapat menguntungkan kedua belah pihak. Copy Right Latifah, S. H. , M. H
PASCA TRANSAKSI / PURNA TRANSAKSI Transaksi yang sudah dibuat antara Pelaku Usaha dan Konsumen tentunya masih harus direalisasikan, yaitu diikuti dengan pemenuhan hak dan kewajiban di antara mereka sesuai dengan isi perjanjian yang dibuat. Pada tahap pelaksanaan perjanjian ini, suatu hal yang sangat penting diperhatikan adalah masalah penafsiran perjanjian. Tidak selamanya perjanjian dilaksanakan sama seperti yang dikehendaki oleh para pihak. Adakalanya terdapat perbedaan pendapat diantara pihak mengenai istilah, frasa, atau rumusan kalimat yang dipakai di dalam perjanjian. Artinya ada perbedaan penafsiran antara pihak atas perjanjian itu. Copy Right Latifah, S. H. , M. H
Con’t Kalau hal yang demikian timbul, besar kemungkinan pemenuhan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksudkan semula dalam perjanjian akan menghadapi kendala, yang pada akhirnya melahirkan konflik atau sengketa. Sehubungan dengan transaksi antara Pelaku Usaha dengan Konsumen, beberapa hal yang potensial melahirkan konflik atau sengketa yaitu diantaranya mengenai kualitas dan kegunaan produk, harga, dan hak-hak konsumen setelah perjanjian tersebut dibuat. Copy Right Latifah, S. H. , M. H
Con’t Kualitas dan kegunaan produk yang berbeda antara informasi yang diperoleh sebelumnya dan kenyataan setelah dipakai berupa: 1. Produk tidak cocok dengan kegunaan dan manfaat yang diharapkan oleh Konsumen. 2. Produk menimbulkan gangguan kesehatan, keamanan dan keselamatan pada Konsumen. 3. Kualitas produk tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan. Copy Right Latifah, S. H. , M. H
Tahap-tahap Transaksi Pelaku Usaha dan Konsumen Mengenai janji-janji yang akan diperoleh Konsumen setelah transaksi dibuat, misalnya: pemberian hadiah, garansi, dan sebagainya juga dapat menimbulkan konflik antara pelaku usaha dan konsumen apabila pada akhirnya konsumen ternyata tidak mendapatkannya sesuai dengan janji sebelumnya. Konflik yang timbul dapat disebabkan oleh beberapa hal yakni: 1. Hal yang dijanjikan itu tidak ada. 2. Janji itu memang ada, tetapi tidak seperti yang dikemukakan oleh pelaku usaha (penjual). 3. Janji itu sejak semula ada tetapi faktor-faktor tertentu yang timbul setelah perjanjian atau kontrak dibuat, kemudian pelaku usaha tidak dapat memenuhi janjinya. -WANPRESTASI Copy Right Latifah, S. H. , M. H
Con’t Mengenai kewajiban pelaku usaha/penjual untuk menanggung cacat tersembunyi (hidden defects) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1504 KUH Perdata dapat diterangkan bahwa penjual diwajibkan menanggung cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya, yang menyebabkan barang tersebut tidak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan atau cacat yang mengurangi pemakaian itu. *) Cacat cacat tersembunyi yang dimaksud adalah cacat yang sedemikian rupa adanya sehingga tidak kelihatan dengan mudah oleh Konsumen/pembeli yang normal. Bukannya seorang pembeli terlampau teliti sebab adalah mungkin sekali bahwa orang sangat teliti akan menemukan cacat itu. Copy Right Latifah, S. H. , M. H
Con’t Kewajiban penjual ini tetap ada meskipun ia sendiri tidak mengetauhi adanya cacat tersembunyi itu, kecuali jika dalam hal itu, telah diperjanjikan bahwa ia tidak diwajibkan menanggung sesuatu apapun sedangkan untuk cacat yang kelihatan, dianggap bahwa pembeli telah menerima adanya cacat itu sehingga penjual tidak diwajibkan menanggung akibat dari cacat itu. Dengan demikian, bagaimanapun juga pelaku usaha tetap bertanggung jawab atas produk dan akibat yang ditimbulkannya. Copy Right Latifah, S. H. , M. H
Semoga apa yang Kami terangkan dapat bermanfaat dan dapat diketahui maksudnya Jika ada pertanyaan dipersilahkan. … Terima Kasih. . . Adv. LATIFAH, S. H. , M. H Ketua LPKNI Jakarta Timur Copy Right Latifah, S. H. , M. H
- Slides: 19