FILOSOFI PENYULUHAN 2 FILOSOFI VISI MISI 1 FILOSOFI

FILOSOFI PENYULUHAN (2) FILOSOFI VISI MISI 1

FILOSOFI VISI MISI Filosofi Prinsip yang mengandung nilai dasar yang menjadi landasan perbuatan/ tindakan (dalam melaksanakan penyuluhan). Misalnya : Manusia harus berusaha mampu bekerja produktif yang hasilnya dapat digunakan untuk menopang kehidupannya. Visi Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai Institusi Penyuluhan ; misalnya: Semua warga dapat bekerja produktif yang mampu menopang kesejahteraan hidupnya. 2

Misi Tindakan-tindakan pokok yang harus dilakukan untuk dapat mewujudkan visi institusi. Misalnya: membantu memberdayakan, melatih, memfasilitasi, menyantuni, mensubsidi, mencarikan solusi, menyediakan berbagai informasi yang dapat diakses, membuat regulasi ke arah terbangunnya norma-norma sosial baru, dll. Membangun sistem penyuluhan pembangunan selanjutnya diteruskan dengan memikirkan dan menentukan segala prasarana dalam bentuk lembaga-lembaga yang diperlukan untuk dapat menjalankan penyuluhan pembangunan dengan lancar: efektif dan efisien. Prasarana yang perlu dibangun termasuk kebijakan-kebijakan dasar yang relevan; misalnya: 3

Kelembagaan yang diperlukan, SDM / Aparat dan sistem persiapan (pendidikan & pelatihan), dan sistem pendukung seperti lembaga penelitian & pengembangan, pengembangan penyiapan segala sarana, sarana dan lain sebagainya. Dalam era modern ini dimana ilmu pengetahuan dan metoda penelitian sosial telah berkembang pesat, semua persiapan tersebut di atas harus didasari ilmu pengetahuan dan penelitian (knowledge and research based). Hal itu perlu agar segala sesuatunya realistik, dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Research based faktual ditunjang data. Termasuk permasalahan sosial yang dihadapi dan kemampuan yang dimiliki dan yang diperlukan. 4

KELEMBAGAAN YANG AKAN MENANGANI Untuk menangani masalah-masalah sosial tak perlu selalu oleh fihak pemerintah. Harus selalu difikirkan dipertimbangkan potensi yang dimiliki masyarakat untuk menanganinya. Pada masa lalu sebelum pemerintah/negara menjadi kuat masalah-masalah ditangani sendiri oleh masyarakat meskipun tidak semua dapat ditangani sampai tuntas. Pada dasarnya masyarakat punya potensi untuk menangani; kalau tak mampu dibantu oleh Pem. Masyarakat jangan terlalu dimanjakan sehingga mereka kehilangan inisiatif dan kreativitas. 5

Potensi masyarakat jangan diremehkan (underestimate), tetapi dibina dan dikembangkan Masyarakat perlu diberi tanggungjawab sosial, sosial jangan semua diambil alih pemerintah. Pemerintah tak akan sanggup, dan masyarakat akan manja. Beri tanggungjawab dan beri pembinaan !!! Masalah ada dalam masyarakat, dan dialami oleh masyarakat. Mereka harus diberi tanggungjawab dan peran untuk menyelesaikan. Kalau perlu diberi bantuan oleh pemerintah. Dinamika masyarakat harus dihidupkan, jangan dihilangkan, dengan cara diberi tanggungjawab, peranan, dan diberi kesempatan berpartisipasi. Jadikan mereka sebagai subyek bukan obyek. 6

Dengan demikian negara ini tak perlu dipenuhi dengan aparat pemerintah yang melakukan penyuluhan; tetapi aparat yang terbatas jumlahnya akan bertugas menyiapkan/melatih unsur-unsur masyarakat yang akan melakukan gerakan masyarakat yang akan menangani masalah-2 sosial yang ada dlm masyarakat mereka sendiri. Bina dan fasilitasi masyarakat, masyarakat beri tanggungjawab dan peranan mengatasi masalah mereka sendiri. Beri kesempatan mereka mengatur dan merencakan serta mengawasi diri mereka sendiri. Ini akan lebih efektif dan lebih efisien. Semua prinsip-prinsip tsb di atas perlu dirangkum menjadi filosofi dan dijadikan dasar pelaksanaan program penyuluhan pembangunan nasional. 7

Semua yang ditentukan sebagai misi institusi penyuluhan pembangunan, dan yang disebutkan sebagai penyedia prasarana dan sarana penunjang tadi dapat dipertimbangkan untuk dibangun kelembagaannya. Misi Pemberdayaan perlu diselenggarakan oleh suatu lembaga yang kuat. Siapa yang diberdayakan ? Misi mencarikan solusi bagi berbagai masalah sosial barangkali juga perlu dilakukan oleh lembaga khusus. Demikian pula yang mempersiapkan tenaga profesional perlu ditentukan lembaga yang melaksanakan. 8