Belajar dari Pengalaman UUPK UU Perlindungan Konsumen Perlindungan
Belajar dari Pengalaman : UUPK : UU Perlindungan Konsumen Perlindungan Hukum Pelayanan Kesehatan Dr. dra. Budi Wahyuni, MM. , MA.
Perubahan paradigma Layanan yang bersifat sosial ( charity ) ke arah layanan yang bersifat komersial ( Profit ) �
Temuan � � � PEMENUHAN HAK DASAR, dijamin oleh UUD. KETIDAK MAMPUAN NEGARA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KESEHATAN. PERAN SWASTA MENINGKAT BISNIS MENGALAHKAN ETIKA MASYARAKAT (KONSUMEN) ?
Kondisi Awal � � � Ada kesenjangan antara pelaku usaha dengan konsumen. Profit mengalahkan etika. Minimnya akses informasi konsumen. Desakan gerakan peduli konsumen. Sumberdaya (alam) terbatas. Kecenderungan eksploitasi pada tubuh seseorang yang idealnya dilindungi.
Asas Keadilan � Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.
ARTI & ASAS PERLINDUNGAN KONSUMEN ARTI Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. ASAS ü Manfaat ü Keadilan ü Keseimbangan ü Keamanan dan keselamatan ü Kepastian hukum
Landasan Hukum Konsumen layanan publik (kesehatan) � � � � UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran UU no 44/2009 tentang Rumah Sakit UU 37/2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia UU 25/2008 tentang Pelayanan Publik UU Kesehatan 36 tahun 2009 UU Keterbukaan Informasi Publik
Pasal 3 Pengaturan penyelenggaraan Rumah Sakit bertujuan: 1. Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan; 2. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit; 3. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit; dan 4. Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan Rumah Sakit.
Lembaga INDEPENDEN � � � YLKI ( 1973) UUPK 1999 BPSK Ombudsman Republik Indonesia Komisi Informasi Publik LBH khusus konsumen Kesehatan LSM pada umumnya.
INDEPENDENT � � � Seleksi ketat Dipilih oleh DPR RI Dukungan dana APBN/APBD Tidak berpihak (imparsial) Kepentingan publik
UNSUR BPSK � Pemerintah 3 orang Pengusaha 3 orang Pemerintah 3 orang � Cara penyelesaian � � 1. KONSILIASI 2. MEDIASI 3. ARBITRASE.
Prinsip BPSK � � � Penyelesaian Perdata, ganti rugi langsung yang dialami konsumen atas kesalahan pengusaha. - Mengutamakan Musyawarah - Cepat - Murah - Adil Keputusan bersifat FINAL dan MENGIKAT yang harus dipenuhi oleh para pihak yang bersengketa.
Asas Manfaat � Dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
Asas Keseimbangan � Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
Asas Keamanan dan Keselamatan � Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan pemanfaatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
Asas Kepastian Hukum � Dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati konsumen dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjami kepastian hukum.
SIAPAKAH KONSUMEN ? UU No. 8 / 1999 : Setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
Pelaku Usaha � Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum, maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melaksanakan kegiatan dalam wilayah hukum negara RI, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang
Lanjutan …. PENJELASAN : Pengertian konsumen ini adalah konsumen akhir Produk yang berupa barang, mis : obatan, suplemen makanan, alat kesehatan • Produk yang berupa jasa, mis. : jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter, dokter gigi, jasa asuransi kesehatan •
HAK KONSUMEN KESEHATAN/ PASIEN BERDASARKAN UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Ø Ø Ø Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan Hak untuk memilih Hak atas Informasi yang benar, jelas dan jujur Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya Hak untuk mendapatkan advokasi dan perlindungan konsumen
Lanjutan … Ø Ø Hak mendapatkan pembinaan dan Pendidikan konsumen Hak untuk diperlakukan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif Hak mendapatkan ganti rugi Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan lainnya
UU Praktek Kedokteran � Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi
Tenaga Kesehatan � adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya Kesehatan
Provider Kesehatan � Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktik kedokteran atau kedokteran gigi
Profesi Kedokteran (gigi) � adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat
Perbedaan Konsumen dan Pasien (YLKI) Adanya : � Informed consent, � Class action (gugatan kelompok) yang diterapkan dalam bidang kesehatan / kedokteran. � Objek perjanjian kontrak terapeutik adalah usaha yang sebaik-baiknya, bukan sembuh atau tidaknya pasien. Sementara konsumen, pengguna pada hasil akhir.
Rumah Sakit sebagai Provider � � � Unsur mutu yang dijamin kualitasnya. Unsur keuntungan atau manfaat yang tercermin dalam mutu pelayanan. Hukum yang mengatur perumahsakitan secara umum dan kedokteran dan atau medik pada khususnya.
Praktek kedokteran harus didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh baik dalam pendidikan, termasuk dalam pendidikan berkelanjutan, maupun pengalaman, serta etika profesi
Kewajiban Konsumen � Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
Kewajiban konsumen (2) � Beritikad baik dalam melakukan transaksi � Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
Kewajiban Konsumen (3) Beritikad baik dalam melakukan transaksi � Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati �
Hak Pelaku Usaha � Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar atau jasa yang diperdagangkan.
Hak Pelaku usaha (lanjutan) � Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
Hak pelaku usaha (lanjutan) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnyadidalam penyelesaian hukum sengketa konsumen � Hak untuk rehabilitasi nama apabila tidak terbukti bersalah �
Kewajiban Pelaku Usaha Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha � Memberikan informasi yang benar, jelas , dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeli haraan; �
Kewajiban pelaku usaha (lanjutan) � � � Tidak diskriminatif Menjamin mutu barang/jasa, berdasarkan standart mutu yang berlaku Memberi kompensasi, ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan /pemakaian barang/jasa yang diperdagangkan, yang tidak sesuai dengan perjanjian.
Harapan pasien sebagai konsumen �Responsiveness (daya tanggap) : membantu dan memberikan pelayanan dengan tanggap tanpa membedakan unsur SARA (Suku, Agama, Ras, Golongan) pasien �Assurance (jaminan) : jaminan keamanan, keselamatan, kenyamanan
Harapan Pasien (Lanjutan) � � Emphaty (empati) : komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan konsumen / pasien Reliability (kehandalan) : pemberian pelayanan yang dijanjikan dengan segera dan memuaskan
HAK KONSUMEN UU NO : 8 -1999 - UUPK ü Kenyamanan, keamanan, dan keselamatan ü Memilih ü Informasi yang benar, jelas, dan jujur ü Didengar pendapat dan keluhannya ü Mendapatkan advokasi, pendidikan & perlindungan konsumen ü Dilayani secara benar, jujur, tidak diskriminatif ü Memperoleh kompensasi, ganti rugi
Standar Profesi Kedokteran �Berbuat secara teliti / seksama dikaitkan dengan kelalaian �Sesuai ukuran ilmu medik, �Kemampuan rata-rata dibanding kategori keahlian medik yang sama
Lanjutan …. � � Situasi Dan kondisi yang sama Sarana upaya yang sebanding / proporsional (asas proporsionalitas) dengan tujuan kongkret tindakan / perbuatan medik tersebut
Lanjutan … � Dokter yang tidak memenuhi unsur standar profesi kedokteran berarti melakukan suatu kesalahan profesi (malpraktik). � Bila terbukti malpraktik, seorang dokter antara lain dapat dikenakan pasal 359, 360, dan 361 KUHP bila malpraktik itu dilakukan dengan sangat tidak berhati-hati, kesalahan serius, sembrono
Malpraktek � � Dokter kurang menguasai IPTEK kedokteran yang umum berlaku dikalangan profesi kedokteran Memberi pelayanan kedokteran dibawah standart profesi.
Lanjutan … Melakukan kelalaian berat atau tidak hati-hati dalam pelayanan � Melakukan tindakan medik yang bertentangan dengan hukum � Melakukan observasi dan penanganan medis diluar profesi. �
� Secara yuridis semua kasus tersebut dapat diajukan ke pengadilan pidana maupun perdata sebagai malpraktik untuk dilakukan pembuktian berdasarkan standar profesi kedokteran dan informed consent.
Lanjutan … � Bila dokter terbukti tidak menyimpang dari standar profesi kedokteran dan sudah memenuhi informed consent maka ia tidak dipidana atau diputuskan bebas membayar kerugian
Hal pembuktian ada / tidaknya perbuatan malpraktik. secara hukum sulit karena belum ada Peraturan Pemerintah (PP) tentang Standar Profesi, sehingga hakim cenderung berpatokan pada hukum acara konvensional, Yang terjadi lebih fokus pada pelanggaran etika yang diselesaikan bukan secara hukum pidana/perdata tetapi sanksi moral.
UU Praktik Kedokteran cenderung hanya mengakomodir kepentingan dokter, sehingga perlu diadakan judicial review atau membuat UU Perlindungan Pasien
Informasi Pasien � � � Diagnosa Resiko tindakan medik Altenatif terapi, berikut keuntungan dan kerugian Pronose atau ramalan perjalanan penyakit Cara kerja dokter dalam proses tindakan medik
HAK KONSUMEN KESEHATAN/ PASIEN BERDASARKAN UU NO 36/2009 TENTANG KESEHATAN � � Memberikan persetujuan � � Informasi Rahasia kedokteran Pendapat kedua (second opinion)
Informed Consent tidak mutlak dibuat untuk : � � Pasien belum cukup umur/ belum dewasa Usia sudah sangat lanjut dan sudah pikun Terganggu jiwanya karens suatu penyakit Pasien dalam keadaan tidak sadar
Unsur Malpraktek (4 - D of Negligence) Duty adanya indikasi medis � Bertindak secara hati-hati dan teliti. � Sesuai standart profesi � Sudah ada informed consent
Lanjutan …. Dereliction of that Duty, penyimpangan dari kewajiban Direct Caution, penyebab langsung. Damage, ada hubungan langsung antara sebab dan kerugian.
TIGA TINGKATAN CULPA � � � Culpa lata : sangat tidak berhati-hati (culpa lata), kesalahan serius, sembrono (gross fault or neglect) Culpa levis : kesalahan biasa (ordinary fault or neglect) Culpa levissima : kesalahan ringan (slight fault or neglect)
- Slides: 54