HUKUM INTERNASIONAL Tujuan Instruksional Umum l Dengan mempelajari

HUKUM INTERNASIONAL

Tujuan Instruksional Umum l Dengan mempelajari materi ini mahasiswa diharapkan dapat memahami pengertian dan kedudukan Hukum Internasional dalam konteks hubungan nasional.

Tujuan Instruksional Khusus Mahasiswa diharapkan dapat : l Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup hukum internasional; l Menyebutkan sumber-sumber hukum internasional; l Menjelaskan para pihak yang merupakan subyek hukum internasional; l Menjelaskan hubungan hukum iternasional dengan hukum nasional.

ISTILAH HUKUM INTERNASIONAL l Istilah Hukum Internasional pertama kali digunakan oleh Jeremy Bentham pada tahun 1780 dalam bukunya yang berjudul “Introduction to the Principles of Morals and Legislation”. Kemudian istilah ini berkembang menjadi “Law of Nations” atau “Droit de Gens” , yang berarti hukum bangsa-bangsa atau hukum antar bangsa dan menandai lahirnya Hukum Internasional.

l Alasan digunakannya istilah Hukum Internasional adalah karena istilah tersebut paling mendekati kenyataan dan sifat dari hubungan-hubungan dan masalah-masalah yang menjadi objek bidang hukum ini pada masa sekarang tidak terbatas pada hubungan antar bangsa-bangsa atau antar negara saja.

PENGERTIAN HUKUM INTERNASIONAL l Hukum Internasional adalah Keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara : – Negara dengan negara – Negara dengan subjek lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.

KARAKTERISTIK HUKUM INTERNASIONAL l Kedudukan Hukum Internasional sebagai hukum berbeda dengan Hukum Nasional. Dalam hukum nasional terdapat beberapa lembaga untuk dapat diberlakukannya hukum secara efektif, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif dan juga kepolisian, sehingga sanksi dapat diberlakukan secara tegas dan efektif bila terjadi pelanggaran. Sedangkan Hukum Internasional tidak mempunyai lembaga tersebut yang menyebabkan sanksi tidak dapat berlaku efektif terhadap suatu negara yang melakukan pelanggaran.

l Tidak adanya lembaga legislatif dalam Hukum Internasional diisi dengan adanya perjanjian internasional. Tidak adanya badan peradilan dalam masyarakat internasional diisi dengan adanya perjanjian antar masyarakat internasional, yaitu mereka menyerahkan perselisihan mereka pada badan yang ditunjuk untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, misalnya Mahkamah Internasional, Mahkamah Arbitrase dan lain-lain.

SUMBER-SUMBER HUKUM INTERNASIONAL 1. Sumber Hukum Internasional dapat dijumpai dalam Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional, yaitu antara lain: Perjanjian-Perjanjian Internasional ini sangat penting, karena : a. Perjanjian internasional lebih menjamin kepastian hukum. Oleh karena perjanjian internasional diadakan secara tertulis. b. Perjanjian internasional mengatur masalah bersama yang penting dalam hubungan antara subjek hukum internasional.

l l Istilah-istilah yang dipakai untuk perjanjian internasional antara lain: traktat (Treaty), persetujuan (agreement), konvensi (convention), protokol (protocol), dll. Bila dilihat dari banyaknya pihak yang ikut serta dalam suatu perjanjian internasional, maka dibagi lagi menjadi : – Perjanjian bilateral, yaitu perjanjian yang dilakukan antara dua negara; – Perjanjian multilateral, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh banyak negara.

2. Kebiasaan Internasional Kebiasaan internasional merupakan praktek-praktek umum yang diterima sebagai hukum. Akan tetapi tidak semua kebiasaan internasional dapat menjadi sumber hukum internasional. Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi kebiasaan internasional adalah : - Kebiasaan internasional tersebut haruslah merupakan kebiasaan yang bersifat umum; - Kebiasaan tersebut harus diterima sebagai hukum.

l Yang menjadi ukuran untuk menentukan bahwa kebiasaan tersebut dapat diterima sebagai hukum oleh masyarakat internasional dapat dilihat dari tindakan masyarakat internasional terhadap suatu kebiasaan, misalnya : – Pernyataan kepala negara dalam masalah internasional yang ada hubungannya dengan kebiasaan internasional; – Ketentuan dalam perundang-undangan nasional. – Keputusan pengadilan internasional/nasional sehubungan dengan masalah-masalah internasional yang ada hubungannya dengan kebiasaan internasional.

3. 4. Prinsip-Prinsip Hukum Umum Prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab merupakan asas-asas yang mendasari sistem hukum modern, contohnya seperti asas pacta sunt servanda, asas penyalahgunaan hak (abus de droit), asas nebis in idem, dll. Fungsi dari asas-asas hukum umum adalah : - Sebagai pelengkap dari hukum kebiasaan dan perjanjian internasional; - Sebagai alat penafsir bagi perjanjian internasional dan hukum kebiasaan; - Sebagai pembatasan bagi perjanjian internasional dan hukum kebiasaan. Keputusan Pengadilan dan Pendapat para Sarjana yang terkemuka dari Bangsa-Bangsa di Dunia.

SUBJEK HUKUM INTERNASIONAL l Subjek Hukum Internasional adalah pemegang hak dan kewajiban menurut Hukum Internasional, yaitu antara lain; – Negara – Tahta Suci Vatikan – Organisasi Internasional – Pribadi Kodrati – Pihak yang dalam sengketa internasional.

Kuis : 1. 2. 3. 4. 5. Apa saja yang menjadi subjek Hukum internasional. Jelaskan ! Apakah Hukum Internasional dapat dikatakan sebagai hukum ? Jelaskan ! Sebutkan dan jelaskan sumber-sumber Hukum Internasional ! Sebutkan perbedaan anatara Hukum Internasional Publik dengan Hukum Perdata Internasional ! Mengapa pribadi kodrati dapat menjadi subyek Hukum Internasional ! Jelaskan !