HUKUM PERBURUHAN Tujuan Instruksional Umum Dengan mempelajari materi

HUKUM PERBURUHAN

Tujuan Instruksional Umum � Dengan mempelajari materi ini diharapkan mahasiswa dapat memahami tentang latar belakang dari hukum perburuhan dapat memehami tentang permasalahan yang timbul dalam hubungan kerja, khususnya antara pekerja dan pengusaha serta upaya hukum untuk mengatasinya.

Tujuan Instruksional Khusus ØMahasiswa mampu menjelaskan berbagai istilah dan pengertian Hukum Perburuhan; ØMahasiswa mampu menjelaskan perkembangan Hukum Perburuhan secara garis besar; dan ØMahasiswa terdorong dan termotivasi untuk mempelajari dan memperdalam mengenai Hukum Perburuhan lebih lanjut.

PENGERTIAN HUKUM PERBURUHAN � Pengertian Hukum Perburuhan menurut Mr. Molenaar adalah suatu bagian dari hukum yang berlaku pada pokoknya mengatur hubungan antara buruh dengan majikan, antara buruh dengan buruh dan antaranya buruh dengan penguasa. � Pengertian Hukum Perburuhan menurut Prof. Imam Soepomo, SH adalah suatu himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak yang berkenaan dengan suatu kejadian dimana seorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.

ISTILAH-ISTILAH � Istilah: ◦ Pekerja ialah tiap orang yang melakukan pekerjaan, baik dalam hubungan kerja maupun diluar hubungan kerja yang biasanya disebut buruh bebas seperti pedagang kaki lima, dokter, pengacara. Buruh bebas ini dinamakan swa pekerja. ◦ Karyawan ialah setiap orang yang melakukan karya (pekerjaan), contohnya buruh, dosen, ABRI, dll.

◦ Pengusaha adalah setiap orang yang melakukan suatu usaha. ◦ Majikan adalah seorang pengusaha dalam hubungan dengan buruh. Menurut UU tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan, majikan ialah orang / badan hukum yang memperkerjakan buruh dengan memberi upah. ◦ Buruh ialah barang siapa bekerja pada majikan dengan menerima upah.

� Upah adalah imbalan dari pihak majikan yang telah menerima pekerjaan itu dari pihak buruh itu pada umumnya adalah tujuan dari buruh untuk melakukan pekerjaan. Tanpa upah umumnya tidak ada hubungan kerja, misalnya kerja bakti / gotong royong.

� Perburuhan adalah suatu kejadian dimana seseorang (buruh) bekerja pada orang lain (majikan) dengan menerima upah dengan sekaligus mengesampingkan persoalan antara pekerjaan bebas dan pekerjaan yang dilakukan di bawah pimpinan (bekerja pada) orang lain, dan mengesampingkan pula persoalan antara pekerjaan dan pekerja.

SUMBER HUKUM PERBURUHAN � Peraturan Perundang-Undangan dalam bidang Hukum Perburuhan dapat diklasifikasikan sebagai berikut : a. Undang-Undang Pokok mengenai Tenaga Kerja; b. Peraturan-peraturan mengenai pengerahan dan penempatan tenaga kerja; c. Peraturan-peraturan yang mengatur hubungan kerja, termasuk ketentuan hukum tentang: �Perjanjian kerja �Kesepakatan kerja bersama �Upah/gaji �Pemogokan dan Lock out (penutupan) �Penyelesaian perselisihan.

d. Peraturan tentang serikat pekerja; e. Peraturan-peraturan tentang : � Kesehatan kerja � Keamanan kerja � Keselamatan kerja f. Jaminan sosial

g. Pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk ketentuan tentang : � Uang pesangon � Uang jasa � Ganti rugi � Pensiun � Dll h. Disamping peraturan-peraturan tersebut, berlaku pula konvensi-konvensi ILO dan konvensi PBB lainnya, seperti penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, deklarasi hak asasi manusia, deklarasi anti kekerasan, dll

UNSUR-UNSUR HUKUM PERBURUHAN � Unsur-unsur hukum perburuhan: ◦ Serangkaian peraturan yang tertulis dan tidak tertulis. ◦ Peraturan mengenai suatu kejadian. ◦ Adanya orang yang bekerja pada orang lain. ◦ Adanya balas jasa yang berupa upah.

� Meskipun secara yuridis teknis pegawai negeri adalah juga buruh namun secara yuridis politis terhadap mereka tidak diperlakukan peraturan-peraturan tentang perburuhan, tetapi diadakan peraturan tersendiri bagi mereka, diantaranya: UU No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

TUJUAN POKOK HUKUM PERBURUHAN � Tujuan pokok dari Hukum Perburuhan adalah pelaksanaan keadilan sosial dalam perburuhan dan pelaksanaan itu diselenggarakan dengan jalan melindungi buruh terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak majikan.

HUBUNGAN ANTARA PEKERJA DENGAN PENGUSAHA � Hubungan antara buruh dengan majikan adalah sebagai berikut: ◦ Secara yuridis buruh memang bebas, oleh karena prinsip negara kita adalah bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak. ◦ Secara sosiologis buruh adalah tidak bebas, sebab sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup selain daripada tenaganya itu, ia terpaksa untuk bekerja pada orang lain. Dan majikan inilah yang pada dasarnya menentukan syarat-syarat kerja.

� Hubungan antara buruh dan majikan yang disebut hubungan kerja terjadi setelah diadakan perjanjian oleh buruh dengan majikan dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah. Perjanjian yang demikian disebut perjanjian kerja.

SUBYEK HUKUM PERBURUHAN � Subyek hukum yang bersangkutan dengan hukum perburuhan adalah: ◦ Orang-orang biasa, terutama buruh dan majikan. ◦ Organisasi perburuhan seperti organisasi buruh dan organisasi majikan. ◦ Badan-badan resmi. ◦ Organisasi Perburuhan Sedunia (International Labour Organisation).