DJKN Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Pengelolaan dan Penatausahaan

DJKN Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Pengelolaan dan Penatausahaan Piutang Negara Disampaikan dalam rangka Sosialisasi Peraturan Pengelolaan BLU Terkait Penyelesaian Pengurusan Piutang dan Optimalisasi Aset BLU di lingkungan Kementerian Kesehatan Bandung, 27 -28 Februari 2020

Pengertian PN Piutang Negara jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara berdasarkan suatu Peraturan, perjanjian atau sebab apapun. (Pasal 8 UU No. 49 Prp Tahun 1960 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011) Piutang Negara merupakan hak Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang. Hutang pajak merupakan Piutang Negara, tetapi diselesaikan dengan UU Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. (Penjelasan Pasal 8 UU No. 49 Prp Tahun 1960)

KEWAJIBAN K/L MENGELOLA PIUTANG NEGARA 3

KEWAJIBAN K/L MENYELESAIKAN PIUTANG FR

ALUR PENGELOLAAN PIUTANG NEGARA Pengelolaan Piutang oleh Penyerah/Pemilik Piutang Dasar Hukum: UU No. 17/2003 - UU No. 1/2004 q Piutang Timbul – pencatatan/penatausahaan (pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan) Akuntansi, pemeliharaan dok. sumber, rekap, saldo, kartu piutang q Melakukan Penyelesaian Piutang seluruhnya dan tepat waktu Upaya Penagihan, Somasi (Surat Tagihan I, III) q Piutang Negara pada tingkat pertama pada prinsipnya diselesaikan oleh Penyerah Piutang/Pemilik Piutang. q Menerapkan PMK 69/2014 : üPenentuan Kualitas Piutang üPembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih q Piutang yang kualitasnya “macet”, diserahkan pengurusannya kepada DJKN/PUPN Pengurusan Piutang oleh DJKN/PUPN ü Dasar Hukum: v UU No. 49 Prp 1960 v PMK 240/2016 ü Penagihan sampai dengan optimal: Lunas/Selesai/Dikembalikan/PSBDT ü Kewenangan PUPN: § Pemblokiran § Pencegahan Keluar Wilayah RI § Surat Paksa § Penyitaan, § Lelang § Paksa badan § Pemeriksaan/asset tracing, dsb. ü Pengenaan biaya administrasi pengurusan piutang negara kepada Penanggung Hutang (sebagai PNBP). ü Surat Penyerahan Pengurusan Piutang ü Resume ü Dokumen-dokumen yang menunjukkan adanya dan besarnya piutang ü Dokumen pendukung lainnya Diajukan oleh Penyerah/ FR Pemilik Piutang ü Dasar Hukum : • UU No. 1/2004 • PP 14 Thn 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan PP 35 Tahun 2017 dan peraturan pelaksanaannya ü Piutang dinyatakan optimal oleh PUPN dengan terbitnya PSBDT ü Usulan diajukan oleh Pimpinan K/L kepada Menteri Keuangan up DJKN. ü Usulan diajukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah kepada Gubernur/Walikota/Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kanwil DJKN. ü Dokumen yang diperlukan. Penghapusan Bersyarat berupa : Ø Daftar nominatif, surat PSBDT, Rekomendasi penghapusan bersyarat Tuntutan Ganti Rugi dari BPK (khusus piutang TGR) Penghapusan Mutlak berupa : Ø Daftar Nominatif, SK Penghapusan Bersyarat, Surat Keterangan aparat/pejabat yg berwenang Proses Pencatatan Piutang secara Akuntansi tetap dilakukan oleh K/L dan Pemda

FR APA YANG HARUS DILAKUKAN K/L TERHADAP PIUTANG NEGARA q Melakukan pencatatan, penatausahaan terkait dengan piutang q Melakukan Penyelesaian Piutang seluruhnya dan tepat waktu q Menerapkan Penentuan Kualitas Piutang q Menerapkan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih q Melakukan penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan q Menyerahkan pengurusan piutang yang kualitasnya “macet” ke PUPN Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

Ø PENGAKUAN o Telah terbit surat ketetapan, FR o Telah terbit surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan, o Tertuang dalam naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban, Pencatatan, Penatausahaan terkait dengan Piutang o Adanya SKTJM atau ketetapan. Ø PENGUKURAN o Sebesar nilai yang belum dilunasi o Sesuai nilai wajar pada tanggal pelaporan o Sesuai nilai bersih dalam penyajian (termasuk juga apabila ada potongan) o Sesuai nilai jatuh tempo dalam tahun berjalan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang ditetapkan. Ø PENYAJIAN Disajikan didalam Neraca (Aset Lancar/Aset Lainya) Ø PENGUNGKAPAN Semua informasi diungkapkan dalam Ca. LK

FR Ø Didatangi/ditagih langsung ke debitor Penyelesaian Piutang seluruhnya dan tepat waktu Ø Terbitnya surat-surat tagihan dikirim ke debitor Ø Panggilan-panggilan/rapat dengan debitor dalam rangka penyelesaian hutang Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

q Penentuan Kualitas Piutang LANCAR belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan KURANG LANCAR dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan DIRAGUKAN dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan MACET dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan; atau Piutang telah diserahkan kepada PUPN Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan FR

q Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Kualitas Piutang : 1. Lancar 2. Kurang Lancar 3. Diragukan 4. Macet JUMLAH PIUTANG PADA K/L DAN BUN (BRUTO) 1. PENENTUAN KUALITAS PIUTANG 2. PEMBENTUKAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH PENYAJIAN PIUTANG SEBESAR NILAI REALISASI BERSIH PADA NERACA Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih : 1. Lancar 5‰ Setelah dikurangi nilai 2. Kurang Lancar 10% agunan atau barang 3. Diragukan 50% sitaan 4. Macet 100% Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan FR

q AGUNAN ATAU BARANG SITAAN Untuk jenis agunan selain yang disebutkan dalam PMK, dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan Barang sitaan selain yang dalam PMK, tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih (PMK 69/PMK. 05/2014) Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan FR

q KEWAJIBAN PENYISIHAN PIUTANG 1. FR Kementerian/Lembaga dan PPA BUN wajib melakukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan prinsip kehati-hatian. 2. Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud, Kementerian/Lembaga/PPA BUN wajib: v menilai dan menentukan Kualitas Piutang yang dikelolanya; dan v memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar hasil penagihan Piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan. 3. Penilaian Kualitas Piutang tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan sekurangnya : v jatuh tempo Piutang; dan v upaya penagihan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri Keuangan. Pasal 3 PMK 69/PMK. 06/2014

q PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH Nilai Penyisihan piutang tidak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi ditetapkan setiap semester dan tahunan sesuai perkembangan kualitas piutang. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor 82/PB/2011 Pasal 3 ayat (4) Nilai atas piutang dengan kualitas macet yang diserahkan pengurusannya kepada PUPN/DJKN sebesar nilai piutangnya (bukan sebesar nilai setelah dilakukan penyisihan) Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan FR

FR KEWAJIBAN K/L MENYERAHKAN PIUTANG MACET Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

q Penyerahan Pengurusan Kepada PUPN Piutang kategori kualitas macet Pengurusannya diserahkan kepada DJKN/PUPN Piutang Negara K/L yang sudah diserahkan ke PUPN/DJKN bukan berarti K/L sudah lepas tanggung jawab, tetapi K/L mempunyai tanggung jawab mencatat pada laporan keuangan K/L Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan FR

FR PENGURUSAN PIUTANG NEGARA Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

q Penyerahan Pengurusan Piutang Negara Penyerahan dilakukan atas piutang yang ada dan besar piutang negara telah pasti menurut hukum. Pengenaan Biaya administrasi pengurusan piutang negara kepada Penanggung Hutang. Berkas penyerahan piutang negara berupa surat penyerahan, resume dan dokumen piutang PENYERAHAN Satu surat penyerahan untuk satu berkas kasus piutang negara Penyerahan kepada PUPN Cabang c. q. KPKNL yang wilayah kerjanya meliputi: 1. tempat kedudukan Penyerah Piutang, 2. tempat dibuatnya PK/tempat terjadinya piutang, 3. domisili hukum yg ditunjuk dalam perjanjian, 4. domisili PH. Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan FR

FR

q PENANGGUNG HUTANG INSTANSI PEMERINTAH Ø Apabila PH/Pj. H berkedudukan sebagai Instansi Pemerintah, pengurusan Piutang Negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan tidak dilakukan tindakan penyitaan, Pencegahan dan/atau Paksa Badan. Ø Dalam hal Instansi Pemerintah tersebut tidak terdapat alokasi anggaran pada tahun anggaran yang bersangkutan, KPKNL atau KPKNL melalui Kanwil/KP DJKN dapat meminta Instansi Pemerintah yang bersangkutan untuk melakukan revisi anggaran atau mengalokasikan pada tahun anggaran berikutnya. Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan FR

q HASIL PENGURUSAN PIUTANG NEGARA FR 1. Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL) 2. Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS) 3. Surat Pengembalian Pengurusan Piutang Negara (SPPPN) 4. Piutang Negara Sementara Belum Dapat Tertagih (PSBDT) Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, Kesempurnaan

Contoh Surat SPPNL SPPNS FR PSBDT SPPPN

DJKN Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Thank You. Direktorat Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-Lain 021 -3455159 piutangnegara@gmail. com www. djkn. kemenkeu. go. id